NEWS

YUTELNEWS.com | Masalah tunda bayar di Rokan Hilir hingga saat ini masih belum menemui titik terang. Kabar mengenai masalah ini terus berkembang dan mencuat ke permukaan, namun belum ada tindakan yang konkret untuk menyelesaikannya. Kendati begitu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rokan Hilir terkesan tidak responsif dalam memberikan konfirmasi terkait persoalan ini.

Persoalan tunda bayar ini semakin memperburuk keadaan, terutama karena BPKAD Rokan Hilir enggan memberikan penjelasan kepada wartawan. Dugaan sementara mengindikasikan adanya kepentingan lain yang terkait dengan masalah ini, yang diduga dapat mengancam perekonomian masyarakat Rokan Hilir secara keseluruhan.

Permasalahan tunda bayar ini tidak hanya berdampak pada kegiatan fisik yang mengalami penundaan pembayaran, tetapi juga berlaku untuk beberapa kegiatan yang berjalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini tentu menjadi keprihatinan tersendiri bagi masyarakat yang terdampak.

Wartawan telah melakukan konfirmasi terhadap Sekretaris Daerah Rokan Hilir pada tanggal 6 Februari 2024 melalui aplikasi WhatsApp untuk mendapatkan penjelasan terkait masalah tunda bayar ini. Namun, Sekretaris Daerah hanya menyarankan agar wartawan menghubungi pihak BPKAD Rokan Hilir untuk mendapatkan kejelasan mengenai persoalan ini.

Wartawan pun tidak menyerah begitu saja. Mereka kemudian melakukan konfirmasi kepada Sekretaris BPKAD Rokan Hilir melalui WhatsApp untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Namun, Sekretaris BPKAD juga tidak memberikan kejelasan yang memadai dan mengarahkan wartawan untuk mengajukan pertanyaan kepada Kepala Badan BPKAD.

Reaksi dari pihak BPKAD Rokan Hilir yang terkesan enggan memberikan penjelasan, menimbulkan dugaan kuat bahwa ada kejanggalan di balik masalah tunda bayar ini. Masyarakat tentu berharap agar pihak terkait dapat bertanggung jawab dan memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai masalah ini.

Kejelasan mengenai masalah tunda bayar ini sangat penting, terutama bagi para pihak yang terdampak. Masyarakat Rokan Hilir berharap agar pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Sebagai media, kami akan terus mengawasi perkembangan masalah ini dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Kami berharap agar pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang memadai dan tindakan yang tepat guna menyelesaikan masalah tunda bayar ini demi kepentingan masyarakat Rokan Hilir.

(Kabiro Panca Sitepu)

YUTELNEWS.com|Longsor menutupi akses Jalan Kolonel Masturi atau Kolmas tepatnya Kampung Kondang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Selasa 6 Februari 2024.

Jalan utama penghubung Kecamatan Cisarua menuju Lembang tersebut tertutup total material longsor berupa bongkahan tanah dan pohon besar.

“Ya betul longsor tutup jalan Kolmas di dekat Curug Pelangi. Kejadiannya tadi sore pukul 17:00 WIB,” kata Plt Kepala Pelaksana BPBD KBB, Asep Sehabudin, saat dikonfirmasi

Menurutnya, bagi masyarakat yang hendak menuju Lembang atau Cisarua melalui Jalan Kolonel Masturi diharap menempuh jalan alternatif via Istana Bunga atau CIC.

“Tertutup total karena ada pohon besar. Pengendara harus lewat dulu Istana Bunga atau CIC,” tambahnya.

Asep mengatakan, aparat gabungan bersama masyarakat setempat langsung terjun melakukan evakuasi. Petugas fokus membersihkan lumpur dengan alat berat serta memotong pohon dengan gergaji mesin.

Asep juga mengimbau masyarakat Bandung Barat tetap waspada terkait potensi bencana hidrometeorologi atau cuaca ekstrem seperti longsor, banjir, dan angin kencang.

“Kita imbau masyarakat tetap waspada. Apalagi sekarang masuk musim hujan,” Pungkasnya.

D.Y

YUTELNEWS.com | DPC PATRON Kota Langsa secara resmi mendukung Politisi dari Partai Golkar Bernomor Urut 4, caleg No.1 Hj.Yuniar, SP. M.Si, Dapil 7 Aceh Tamiang – Kota Langsa.

Hal tersebut disampaikan ketua DPC PATRON Kota Langsa, Syafrizal, SE kepada wartawan di Cafe Budi Jln.Panglima Polem, Gampong Jawa Belakang, Kecamatan Langsa Kota, Selasa (06/02/24).Ketua DPC PATRON Kota Langsa juga mengatakan, Hj.Yuniar merupakan wakil ketua DPD PATRON Provinsi Aceh, yang diusung dari Partai Golkar layak untuk di dukung,

Hal ini mengingatkan track record Hj. Yuniar yang juga pernah menjadi wakil ketua DPRK langsa dan pernah menjadi anggota DPR-Aceh,” jelasnya.

Sementara Hj. Yuniar mulai membangun komunikasi di daerah pemilihan Dapil 7, Aceh Tamiang dan Kota Langsa.

Beliau merupakan salah satu Anggota Calon Legislatif (Caleg) DPRA yang bakal bertarung pada pemilu legislatif 14 Februari 2024 mendatang.

“Ini merupakan sebuah awal dan proses yang panjang dan penuh perjuangan,” ujar Yuniar.

Terkait itu, Hj.Yuniar yang juga seorang tokoh perempuan di Kota Langsa optimistis akan menjalankan semua proses politik untuk kepentingan semua pihak.

Beliau yakin proses politik pemilu 2024 ini, khususnya di Dapil 7 Aceh Tamiang – Kota Langsa berjalan demokratis.

Yuniar sudah menyiapkan pola gerakan terstruktur, masif dan sistematis untuk mengajak masyarakat ikut berpesta dalam perpolitikan yang digelar lima tahun sekali ini.

“Salam hormat untuk semua, mari bersama menuju kepentingan yang besar dan perubahan yang besar dan merata untuk aceh yg lebih sejahtera” ungkapnya.

Bukan kali ini saja Yuniar sudah membangun komunikasi lintas sektoral dan Mengajak seluruh masyarakat untuk berderap bersama, Termasuk dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan yang lainya.

Yuniar yang juga tercatat sebagai calon Anggota legislatif DPRA Dapil 7 Kota Langsa – Aceh Tamiang pada pemilu 14 Februari 2024, Dari pengalamanya sebagai Politisi ini, beliau tanpak semakin matang dan siap untuk menghadapi pemilu legislatif 2024.

Saya siap menjadi representasi masyarakat, sesuai dengan tagline “Bersama Kita Kuat Bersatu Kita Bangkit” pungkasnya.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com |  Jelang Pemilihan Umum Serempak 2024 yang nantinya akan digelar pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 mendatang, Nama Naladia Ayu Rokan Makin Melambung di setiap Desa dan Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau.

Meskipun merupakan pendatang baru di dunia Politik dan baru di tahun ini, Anak dari Bupati Rohil Afrizal Sintong tersebut ternyata mampu menculik hati Masyarakat dengan sikapnya yang sopan serta santun dalam berbicara.

Tak hanya itu saja, Caleg DPRD Provinsi Riau dengan nomor urut 4 dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga dinilai mempunyai karakter serta Keperdulian yang tinggi kepada Masyarakat.

Dikarenakan hal tersebut, tidak heran jika dirinya pun mendapatkan dukungan dari berbagai latar belakang masyarakat.

Bahkan menurut hasil investigasi langsung awak media dilapangan dari beberapa hasil wawancara langsung bersama masyarakat Nama Naladia Ayu Rokan sangat Familiar dan terlihat melambung di jelang detik – detik hari Pemilihan.

Tidak sampai disitu, awak media juga berupaya untuk meminta penilaian dan prediksi langsumg dari beberapa tokoh masyarakat, dah bisa dipastikan Naladia Ayu Rokan naik dan duduk di Kursi DPRD Provinsi Riau.

Bahkan menurut mereka Walaupun baru pertama Nama Naladia Ayu Rokan ini sangatlah diperhitungkan oleh rival – rivalnya baik yang baru ataupun Incumbent yang juga ikut kembali maju mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD Provinsi dikancah pemilu mendatang ditahun 2024 ini.

(Kabiro Panca Sitepu)

YUTELNEWS.com| Bupati Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong SIP, M.Si serahkan SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) formasi tahun 2021 sekaligus pengambilan sumpah PNS serta pelantikan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemkab Rohil, Selasa (6/2/2024).

Penyerahan sebanyak 84 SK PNS yang dipusatkan di lantai empat kantor BPKAD tersebut dihadiri Sekda Rohil H Fauzi Efrizal, S.Sos kepala BKPSDM Acil Rustanto, beberapa kepala OPD, Perwakilan Kemenag Rohil, Komisioner Baznas, serta berbagai unsur lainnya.

Bupati Rohil Afrizal Sintong dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat fungsional dan seluruh PNS yang telah diserahkan SK nya 100 persen.

“Atas nama Pemerintah Daerah tentunya kami menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh PNS yang telah diserahkan SK nya,” kata Bupati.

Dengan telah diserahkan nya SK tersebut, Bupati berharap agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sumpah yang telah di ucapkan.

“Bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sumpah yang di ucapkan. Dimana kita harus mendahulukan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi,” tegasnya.

Jadi PNS itu lanjut Bupati, sangatlah berat karena semua yang dikerjakan harus di pertanggungjawabkan. Apalagi, orang-orang yang lolos PNS merupakan orang-orang pilihan.

“Saya yakin kita semua bisa bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Kami tidak mau ada pegawai kami yang tersandung hukum,” ungkapnya.

Bupati juga mengingatkan para PNS dapat mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah daerah dalam memajukan Kabupaten Rohil kedepan.

“Terus tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jaga nama baik kepala daerah. Sebab, jika semua pekerjaan baik maka akan baik pula nama daerah nya,” katanya.

Selain itu, Bupati juga meminta agar seluruh PNS menjaga kekompakan mulai dari atasan hingga bawahan. “Kita berharap Rohil ini terus lebih baik, terus tingkatkan layanan kepada masyarakat, bisa menjaga yang sifatnya rahasia kedinasan serta patuh pada atasan.

KabiroPanca Sitepu.

YUTELNEWS.com | Anggota DPRD dari Partai Grindra Dapil 2 Teddi Setiadi Hadir dalam menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang. Dalam rangka penyusunan daftar usulan rencana kerja Pemerintah (DU RKP) Kecamatan tahun 2025, bertempat di GOR GSG Desa Parakansalak Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi.  Selasa, (6/2/2024).

Dengan tema “Pemantapan Infrastruktur Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, Musrenbang tersebut mengumpulkan sekitar 30 titik program prioritas.

Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Teddi Setiadi yang turut hadir dalam Musrenbang tersebut mengatakan dari 30 titik program prioritas mencakup 5 Desa di Kecamatan Parakansalak dan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, yaitu sarana prasarana, termasuk secara umum program prioritasnya dari sarana Pendidikan, Keagamaan sampai dengan infrastruktur.

Anggota DPRD Teddi Setiadi  juga menekankan pentingnya Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan keseriusan untuk mengawal aspirasi masyarakat, khususnya di Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.

“Bukan cuma agenda seremonial tahunan semata, saya mengajak semua stakeholder yang ada di  Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi khususnya di Dapil 2, dari tingkat RT, RW, Desa, maupun Kecamatan. Ayo kita kawal apa yang jadi aspirasi masyarakat, jangan cuma menunggu aspirasi itu datang,” ujarnya kepada masyarakat parakan salak.

Anggota DPRD Teddi Setiadi  juga menyoroti pentingnya aspek lingkungan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, mengingat manfaat besar yang dapat diperoleh untuk lingkungan setempat.

Menurut Anggota DPRD Teddi Setiadi Musrembang serupa telah dilaksanakan tahun sebelumnya di Kecamatan Parakansalak, dengan hasil positif dan Lancar.

“Alhamdulillah saya sudah dua kali ini, Musrenbang di Kecamatan Parakansalak yang tahun lalu, tahun 2023 saya musrenbang di kecamatan parakansalak, yang barusan sudah dipaparkan oleh pak sekretaris kecamatan, ada sekitar 51 titik kegiatan kecamatan parakansalak yang sudah terealisasi,” paparnya.

(mirna)

YUTELNEWS.com |  Penjabat WaliKota Payakumbuh Drs. Jasman, MM menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian BKN Tahun 2024, dengan tema, “Mewujudkan Netralitas ASN dalam Bingkai Meritokrasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia”, yang dilangsungkan di The Stone Hotel – Legian Bali, Jalan Raya Pantai Kuta Banjar Legian Kelod Legian Bali, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengadakan Rakor itu turut dihadiri Sekjen Kemendagri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Sekretaris Daerah, Inspektur dan Pejabat yang membidangi Kepegawaian se-Indonesia secara virtual, Selasa (6/02/24).

Awal pembukaan Acara dilakukan oleh Menpan-RB Abdullah Azwar Anas secara daring ini langsung menggaris bawahi hal yang utama pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya ASN harus bersikap objektif, tidak bias, dan bebas dari kepentingan peribadi maupun golongan.

Berbagai larangan bagi PNS/ASN baik dipusat maupun didaerah-daerah yang ada dibawah pemerintahan, Menpan-RB tersebut menuturkan bahwasanya ASN diwajibkan memiliki asas netralitas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut tertulis bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,“Selain itu ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” ujar Azwar

Dengan demikian , Azwar juga turut mengatakan bahwa agar menjamin manajemen ASN dapat diimplementasikan oleh intansi, maka perlu melakukan kegiatan pengarahan, pengawasan, maupun pengendalian.

Azwar Anas mengatakan,“Ini adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, derajat profesioanalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian. Serta agar peningkatan tersebut dipastikan berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan”, ungkap Azwar

Walaupun demikian lebih baiknya “Apabila kita dapat bersinergi dengan baik, maka ke depan kita akan menjadi jauh lebih profesional. Kita akan mampu mewujudkan ASN yang netral, sesuai dengan kode etik, berdisiplin, kompeten, dan juga ASN yang sesuai dengan core value.

Selanjutnya dengan kondisi ASN yang handal tersebut, maka birokrasi berkelas dunia akan semakin mudah kita songsong kedepannya kearah yang lebih baik,” ucapnya.

“Implementasi sistem meritokrasi, tidak hanya sebuah upaya mengubah sistem administrasi, melainkan menjadi langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, serta selaras dengan upaya Reformasi Birokrasi Berkelas Dunia,” ujarnya.

Pj Walikota Dr, Jasman Rizal, M.M  juga menyampaikan jika saat ini dengan pergeseran Abdi-Negara ke Abdi-Masyarakat, maka disanalah didapati sumber Filosofi ASN itu berasal. Dari Pejabat yang dilayani menjadi Abdi Masyarakat yang melayani rakyat. ASN Kota Payakumbuh diharapkan menjadi aktor perubahan. Konsekuensinya, agar terbentuk ASN yang bersikap mandiri, baik dalam pikiran maupun tindakan,” tutur, ” Jasman

“ASN bukan sekadar pekerja kantoran, tetapi insan peradaban. Integritas dirinya menunjukkan sikap anti kebodohan dan kemiskinan, yang membentuk watak anti korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Semua perubahan itu membawa serta perubahan filosofi yang fundamental: Dari “dilayani”, lalu “melayani”, dan berujung menjadi aktor perubahan yang merdeka dalam berpikir dan bertindak atas dasar konsep “thinking and acting out of the box within the system”, ujarnya.

Lebih jauh, dalam menjaga netralitas ASN jelang pemilu 2024, Pj Jasman juga menekankan bahwa ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah dan masyarakat.

“Karena apabila ASN tidak netral maka dampak yang paling terasa adalah ASN tersebut menjadi tidak profesional dan justru target-target pemerintah di tingkat lokal maupun di tingkat nasional tidak akan tercapai dengan baik,” katanya para awak media.

Kita sudah tahu undang-undangnya ASN tidak boleh berpolitik praktis, Karena ASN adalah tenaga profesional yang menjadi motor pemerintahan,” jelasnya

Menurutnya ASN menjadi komponen penting pemerintahan untuk menjamin berlangsungnya Pemilu dan Pemilukada tahun 2024 baik di tingkat nasional maupun daerah.

(MMD)

YUTELNEWS.com | Ketua Bappilu DPD II Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPRK Langsa Saifullah, SE, MM, dalam sambutannya mengatakan, “Mukris Jumadi,SE merupakan pemuda sukses dimana untuk kebutuhan hidup hari-harinya melebihi dari cukup.

Namun kenapa Mukris Jumadi ingin dirinya mencalonkan diri menjadi anggota legislatif DPRK Langsa, “Ini menurutnya merupakan sebuah bentuk kepedulian sosok Mukris Jumadi terhadap rakyat khususnya di Dapil 1 Langsa Kota.

“Karenanya pilih dan dukung Mukris Jumadi Caleg bernomor urut 1 yang diusung dari Partai Golkar untuk DPRK Langsa, dan nomor urut 3, Ir H.T Hidayat untuk DPRA, serta H.Ilham Pangestu nomor urut 1 (satu) untuk DPR-RI, ungkap Saifullah menyarankan.

Ditempat yang sama Khairul Amri, S.Pd, Sekretaris Partai Golkar yang juga tim pemenangan H.Ilham Pangestu dalam sambutan arahannya mengatakan, “Mukris adalah putra Blang Paseh, dirinya merupakan kader terbaik DPD II Partai Golkar Kota Langsa, ucap Khairul Amri.

Khairul Amri menabahkan, “Mukris Jumadi yang kini menjadi calon legislatif DPRK Langsa Dapil 1 Partai Golkar, “Mukris Jumadi yang satu-satunya tokoh muda yang diberi mandat sebagai ketua AMPG oleh Ketua DPD II Partai Golkar Pak H.Ilham Pangestu, ujar Khairul.

“Kami berharap, lanjut Khairul Amri menambahkan, pada saat nanti tanggal 14’Februari 2024, yang tinggal hanya beberapa hari lagi ke depan, jangan lupa, dan jangan berpaling lagi untuk tetap memilih Mukris, sebut Khairul Amri seraya mengatakan.

“Mari Berkomitmen, karena komitmen adanya bukan pada caleg, berkomitmen harus dimulai dari kita sendiri, Khairul juga mengatakan, masyarakat kota Langsa adalah masyarakat yang cerdas, selain cerdas, masyarakat kota Langsa juga pandai dalam menentukan pilihannya, saya yakin Mukris Jumadi adalah pilihan bapak ibu semua warga Blang Paseh, imbuhnya.

Sementara itu dalam kesempatan tersebut Khairul Amri juga memaparkan tentang keberhasilan Ketua DPD Partai Golkar Kota Langsa, H.Ilham Pangestu di satu periode yang lalu menjadi legislatif DPR-RI. Menurut dia, pada satu periode terdahulu, H.Ilham Pangestu telah berhasil menyalurkan bantuan sebanyak 3500 KK untuk anak yatim, dan ini tugas dan kewajiban kita dari Partai Golkar untuk menyantuni mereka anak yatim, ujarnya.

Lanjut Khairul Amri lagi, “saya optimis dan yakin, dimana pada Pileg 2024 tahun ini, Pak H.Ilham Pangestu akan kembali terpilih menjadi legislatif, masyarakat yang ada di Dapilnya, yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten kota, mereka siap mendukung dan menerima dengan baik bapak H.Ilham Pangestu untuk jadi anggota DPR-RI, tutup Khairul dengan nada optimis.

Kegiatan silaturahmi dan sosialisasi yang dilakukan Caleg Partai Golkar pada kesempatan malam tadi itu, Senin (05/02/24), turut dihadiri oleh Ketua DPD II Partai Golkar H.Ilham Pangestu mengambil tempat di rumah kediaman Caleg DPRK Langsa Mukris Jumadi,.SE yang beralamat di Jalan Syiah Kuala, Kecamatan Langsa Kota, dalam kegiatan tersebut berjalan sukses dan diakhiri dengan pembacaan do’a dan foto bersama.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah yang dilakukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Cicurug, kabupaten Sukabumi, Jawa barat, saat ini menjadi buah bibir dikalangan masyarakat, para aktivis peduli pendidikan, maupun di para kalangan wartawan.

Pasalnya SMPN 3 Cicurug ini diduga sangat merugikan masyarakat atau para orang tua siswa, karena adanya pungutan liat (Pungli) yang tidak ada aturannya dari pemerintah, alias ilegal.

“Bahwa pihak SMPN 3 Cicurug ini diduga kuat sudah melakukan pungli terhadap orang tua siswa, dengan berdalih untuk  infak, dan ada juga  untuk pembayaran komputer, kepada orang tua siswa harus membayar perbulannya sebesar Rp. 25.000/siswa, selain itu adanya pungutan uang sebesar Rp. 300.000/siswa yaitu berdalih untuk pembayaran mebeler.

Menurut ketua umum Forum Komunitas Wartawan Sukabumi Bersatu (FKWSB) Rd. Hadi Haryono, selasa(6/2/2024). Kepada awak media dan para aktivis mengatakan, “ini sudah termasuk kategori pungutan liar yang terbukti menarik pungli kepada wali murid, apalagi disertai unsur paksaan tentu bisa dijerat Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ujar Rd. Hadi.

Hadi pun  menjelaskan, dalam persoalan pungli ini, pihak sekolah bisa dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Penyelenggara pendidikan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, bisa kena itu oknum”, ujarnya.

“Oknum tersebut itu bisa dipidana dengan pidana atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200 juta rupiah”,terang Hadi kepada para awak media.

Dan Hadi pun akan segera membuat surat laporan pengaduan baik kepada polisi Resort Sukabumi, Sub bagian saberpungli, dan Kejari kabupaten Sukabumi.

(D.Martin)

YUTELNEWS.com | Wulan Denura, S.ST lepas ikan pancing di kolam pancing kawasan Bukit Sitabur, kelurahan Sicincin, kecamatan Payakumbuh Timur. Sebelumnya dilaksanakan makan bersama dengan puluhan warga setempat, Minggu (4/2).

Usai pelepasan ikan pancing, Wulan Denura kepada wartawan mengatakan, kampanye dengan mengadakan lomba mancing ini, baru pertama kali diadakan, mengingat banyaknya para pemancing di kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota yang berminat.

Lomba mancing yang diadakan panitia atau warga setempat ini ternyata peminatnya sangat luar biasa, disamping

mengabulkan permintaan para pemancing juga dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan dalam berjualan pancing dan umpan pancing.

Ditambahkan caleg propinsi dari Dapil V Partai Gerindra dengan nomor urut 2 ini Wulan Denura mengatakan, mari kita jaga hubungan baik sesama warga, pendapat dan warna boleh berbeda, tapi hati nurani jangan galau, pilihan kita tentu nomor 2, partainyo juga nomor 2.

Caleg Dapil V No Urut 2 Wulan Denura mengatakan, “Selamat berlomba dan terimakasih kepada tuan rumah yang telah melaksanakan kerjasama yang baik, semoga niat baik kita bersama ini membuahkan hasil yang baik juga” ujar Wulan.

Dalam kesempatan itu, panitia pelaksana, Herman (64), mengatakan, hubungan kami dengan Wulan, sudah lama terjalin dengan baik, maka sengaja kita adakan lomba mancing di kawasan Bukit Sitabur ini,ujarnya

Berbicara terhadap figur Wulan yang telah tercatat di lembar negara sebagai caleg propinsi dari partai gerindra, tidak perlu kita ragukan lagi, karena dia telah banyak berbuat untuk masyarakat.

Masyarakat berharap dengan adanya lomba memancing ini kedepannya Wulan bisa mewakili kami di gedung DPRD Propinsi Sumatera Barat, “Kami yakin ketua srikandi pemuda pancasila kota Payakumbuh itu meraup suara terbanyak di pileg 14 Februari ini,” ujar Man Toba nama akrap Herman.

Tidak jauh berbeda, salah seorang peserta lomba mancing Syafri (43) yang merupakan warga kenagarian Mungo, kecamatan Luak menyebutkan, sebetulnya lomba mancing pada hari minggu banyak lokasi, saya memilih lokasi disini karena ingin bertemu dengan ibu Wulan, namanya cukup harum di daerah saya dan sekitarnya.

Ungkapan hati nurani Wulan Denura akhirnya tersampaikan, ” Dengan rasa penasaran yang sudah lama saya pendam ini terwujud juga bertemu dengan anggota dewan propinsi ini, eh maaf caleg propinsi, “ujarnya seraya meralat ucapannya tadi, langsung sentak masyarakat langsung menyeraya nggak apa-apa ujar puluhan warga setempat, mudah-mudahan iyo duduak calon kito ko pak.

(MW)

YUTELNEWS.com |  Penuntut Umum Kejati Sulsel menyatakan berkas perkara lengkap (P-21), Tim Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyerahkan tanggungjawab atas 5 (lima) orang tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar Tahun 2019 s.d tahun 2020, senin (5/02/2024), Melalui Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulsel , Soetarmi, SH, MH, Menyatakan bahwa  Kegiatan Penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut dilaksanakan dilapas Klas IA makassar sekitar jam 15.00 wita.

Adapun kelima orang tersangka yang diserahkan Penyidik kepada Penuntut Umum pada Kejari Makassar dan Penuntut Umum Kejati Sulsel yaitu :

1. tersangka TY (selaku Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar),

2. tersangka JH (Pengacara) ,

3. tersangka ATL (selaku Junior Officer PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar dan juga selaku Proyek Manager/Personal Incharge),

4. Tersangka MRU (selaku direktur utama PT. Basista Teamwork) dan tersangka AP (direktur operasional PT Inovasi Global Solusindo (IGS).

Sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, terhadap 5 (lima) tersangka tersebut tetap dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Februari s.d tanggal 24 Februari 2024.

Adapun modus operandi dan perbuatan kelima Tersangka sebagai berikut :

Bahwa Tersangka IM selaku Direktur Utama PT. Cahaya Sakti, bekerjasama dengan Tersangka ATL selaku Junior Officer PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar dan juga selaku Proyek Manager/Personal Incharge (PIC), dan Tersangka TY selaku Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, serta AH (Kabag Komersil 2) dan RI (Komisaris PT Cahaya Sakti yang masih dalam pemanggilan sebagai saksi) telah membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) total sebesar Rp. 30.547.296.983,- (tiga puluh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) untuk 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan yang seolah-olah sesuai dengan Kegiatan Usaha / Core Bisnis PT. Surveyor Indonesia, Jelasnya.

Selanjutnya Tersangka ATL mengajukan dropping dana RAB yang disetujui oleh Kabag Komersil 2 (AH) dan diteruskan oleh Tersangka TY ke PT. Surveyor Indonesia. Setelah dana didropping dari PT. Surveyor Indonesia, dan diteruskan oleh PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar ke rekening Tersangka ATL selaku Proyek Manager/Personal Incharge (PIC), dana proyek tersebut tidak dibelanjakan sesuai dengan RAB untuk 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa pengawasan, konsultasi dan pendampingan, namun digunakan untuk kepentingan pribadi Tersangka ATL, dan diberikan juga kepada pihak-pihak yang terkait dengan PT. Basista Teamwork, PT. Cahaya Sakti dan kepada PT. Inovasi Global Solusindo dan juga diberikan kepada Tersangka TY, Tersangka MRU, Tersangka JH dan kepada AH, serta diberikan pula kepada Tersangka IM dan RI melalui Staf PT Cahaya Sakti yakni RYH dan beberapa pihak yang saat ini masih dikembangkan oleh Tim Penyidik.

Selain Itu tersangka IM selaku Direktur Utama PT. Cahaya Sakti telah bekerjasama dengan Tersangka TY dan Tersangka ATL serta AH dan RI (Komisaris PT. Cahaya Sakti) untuk melakukan rekayasa pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan  Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara.

Tersangka IM telah menerima sejumlah dana dari PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar melalui PT. Cahaya Sakti yang dimasukkan ke rekening staf PT Cahaya Sakti yang bernama RYH sebesar Rp. 4.480.000.000,- (empat milyar enam ratus dua puluh satu juta rupiah) karena kegiatan pekerjaan/proyek tersebut adalah fiktif dan uang tersebut telah digunakan oleh Tersangka IM untuk kepentingan pribadi, serta disalurkan kepada pihak-pihak lain (saat ini sedang dikembangkan Tim Penyidik), katanya

Akibat perbuatan para Tersangka dan oknum-oknum lainnya menyebabkan PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar mengalami kerugian ( sebesar Rp.20.066.749.556 (dua puluh miliar enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) berdasarkan temuan Tim Audit Investigasi PT. Surveyor Indonesia yang terdiri dari Bagian Legal, Divisi Human Capital dan Satuan Pengawasan Intern, serta sesuai dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Akuntan Madya Pratama Consulting dan Keterangan Ahli Auditing, Pungkasnya.

Adpun Perbuatan kelima Tersangka melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam:

Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Subsidair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, Tegasnya.

(Abu Algifari)

YUTELNEWS.com | Coach Indonesia Mendukung Anies Muhaimin (IMAM) J. Kamal Farza mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu untuk mengawasi pemilu yang berlangsung 14 Februari 2024 demi menjaga kemurnian hasil pemungutan suara.

Hal itu disampaikan J. Kamal Farza setelah peluncuran aplikasi khusus untuk melaporkan pelanggaran pemilu yang dikeluarkan Timnas AMIN, salah satunya da4i.net (https://da4i.net/) yang menyediakan laman khusus untuk pelaporan pelanggaran, dan kecurangan pemilu.

“Kemunculan gerakan ini diharapkan bisa mengawasi pemilu saat pengawasan lembaga berwenang dianggap melempem dan tidak bekerja semestinya,” ujar Kamal.

Menurut Kamal, kehadiran masyarakat dalam mengawasi pemilu memang bukan saksi resmi yang terdaftar di KPU, namun masyarakat bisa berpartisipasi di TPS masing-masing untuk melaporkan melalui aplikasi ini, yang kemudian hasil kerja tersebut akan menjadi bahan TIMNAS AMIN mempersoalkannya secara hukum.

Untuk itu, Kamal meminta rakyat berpartisipasi dengan mendaftarkan diri memalui aplikasi ini. Caranya mudah, tinggal masuk ke internet menggunakan Google Chrome, lalu ketik https://da4i.net/ dan isi data yang diperlukan.

“Untuk kolom TPS, tulis TPS masing-masing dan untuk kolom Simpul Relawan ketik IMAM (Indonesia Mendukung Anies Muhaimin). Pada kolom password ketik 8 angka, boleh huruf atau angka, kami menyarankan: 123TPS01, dua angka terakhir adalah nomer TPS masing-masing,” jelasnya.

Setelah masing-masing diisi lengkap, admin akan memverifikasi dan kemudian meng-approve pendaftarannya.

“Nanti setelah diverifikasi, maka IMAM akan mengadakan Zoom Meeting untuk cara penggunaan/pelaporan kecurangan-kecurangan pemilu di mana pun kita ketahui,” tandas Kamal.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Ambisius masyarakat terutama emak – emak Lebih kurang 100 orang, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda-pemudi di kenagarian Situjuah Banda Dalam, kecamatan Situjuah Limo Nagari, sepakat mengantarkan Wulan Denura, menuju kursi DPRD Propinsi di pemilu 14-2-2024 ini.

Dengan kehadiran Caleg ( Calon Legislatif ) Propinsi Sumatera Barat perwakilan dari emak – emak Wulan Denura Dapil V No urut 2 dengan mengeluarkan pernyataan emak-emak dan tokoh masyarakat, pemuda-pemudi disampaikannya secara serentak mendukung penuh sepakat menjadikan Wulan duduk di Gedung DPRD Propinsi Sumatera Barat, ujarnya

Ketika caleg propinsi dari Partai Gerindra ke DPRD Propinsi Dapil V (Payakumbuh-Limapuluh Kota) itu bertatap muka, dihalaman rumah kaum Dt. Indo Marajo didampingi Dt. Tan Marajo, Sabtu (3/2) sore.

Dalam kesempatan itu, tuan rumah Dt. Indo Marajo, menyebutkan, jauh sebelumnya kami sudah berbisik-bisik ke tetangga, agar kita semua sepakat mendukung Wulan Denura untuk calon propinsi.

Dijelaskan Dt. Indo Marajo, keluarganya sudah mendengar dan melihat kepiawaian ibu Wulan Denura kepada masyarakat, apalagi baru kali ini kita melihat pimpinan wakil ketua DPRD Kota Payakumbuh yang diamanahkan kepada srikandi, tentunya ini yang menjadi dasar bagi kita untuk memilihnya, ungkap dtk marajo

Dtk Marajo menjelaskan, “Atas nama kaum Dt. Indo Marajo suku pitopang, Insya Allah kami akan membulatkan suara kepada wakil ketua DPRD kota Payalumhuh ini, pucuak dicinto ulam tibo, karena Wulan Denura adalah keponakan kami,” ujar Dt. Indo Marajo.

Tidak jauh berbeda, Dt. Tan Marajo juga memaparkan, unt memudahkan agar kita tidak lupa, saat hari H, minum dulu memakai sofeneir atau botol minuman bermerek Wulan Denura nomor urut 2, partainya juga nomor urut 2 sehingga mencoblosnya tepat sasaran.

“Untuk itu, marilah kita sama-sama mengantarkan anak dan keponakan kita ini ke Propinsi, mudah2an kita memilih Wulan tidak sia-sia dan sukses,” harap Dt. Tan Marajo.

Dalam kesempatan itu, Wulan Denura, mengatakan, semoga kami bisa menjadi wakil dari masyarakat Situjuah Limo Nagori, ditingkat provinsi nantinya dan mari basamo kito bangun kampuang, saling menjaga komunikasi dan sillaturrahmi, “ucapnya

“Kemudian ketua srikandi Pemuda Pancasila kota Payakumbuh itu juga berpesan, semoga kita semua sehat selalu, untuk menjalankan aspirasi dari masyarakat,”katanya singkat.

Pertemuan relatif singkat itu juga dihadiri warga dari Situjuah Ladang Loweh, Situjuah Batua dan emak-emak lainnya.

(MW)

YUTELNEWS.com | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

“Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin (05/02/2024) disitat Antara.

Heddy mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir.

Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi putusan itu.

“Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” ujar Heddy.

Untuk diketahui, Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Terpisah Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy’ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

“Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu,” kata Heddy saat ditemui disitat Antara, Senin (5/2/2024).

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

“Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja,” tandasnya.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com |Ratusan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kota Langsa melakukan aksi protes usai mengikuti sosialiasasi, di Aula Cakdon setempat, Senin, 5 Februari 2024.

Anggota Satlinmas dari 66 gampong dalam Kota Langsa melakukan protes karena uang saku sosialisasi pengamanan Pemilu 2024 tak diberikan, serta celana seragam Linmas juga tidak ada, Pemerintah Kota Langsa hanya menyediakan baju, topi dan sepatu.

Kasatpol PP dan WH Kota Langsa, Rudi Selamat, mengakui adanya protes dari Satlinmas, karena tidak disediakannya celana seragam dan uang saku sosialisasi pengamanan Pemilu 2024.

Rudi menjelaskan, dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tidak tersedia uang saku, karena anggaran minim sehingga dalam sosialisasi ini tidak diberikan uang saku.l

Begitupun juga dengan celana seragam Linmas karena anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Langsa saat ini tidak mencukupi, maka tidak ada.

Kata Rudi lagi, anggaran yang tersedia hanya untuk pengadaan baju kaos, sepatu dan topi. Sementara untuk membeli celana tidak cukup anggaran, sehingga nantinya mereka (Satlinmas) boleh menggunakan celana apa saja, selama dalam kategori sopan.

“Boleh pakai celana apa saja, yang penting sopan. Kalau anggaran cukup pasti kita berikan,” pungkasnya.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)