NEWS

YUTELNEWS.com |  Penuntut Umum Kejati Sulsel menyatakan berkas perkara lengkap (P-21), Tim Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyerahkan tanggungjawab atas 5 (lima) orang tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar Tahun 2019 s.d tahun 2020, senin (5/02/2024), Melalui Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulsel , Soetarmi, SH, MH, Menyatakan bahwa  Kegiatan Penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut dilaksanakan dilapas Klas IA makassar sekitar jam 15.00 wita.

Adapun kelima orang tersangka yang diserahkan Penyidik kepada Penuntut Umum pada Kejari Makassar dan Penuntut Umum Kejati Sulsel yaitu :

1. tersangka TY (selaku Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar),

2. tersangka JH (Pengacara) ,

3. tersangka ATL (selaku Junior Officer PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar dan juga selaku Proyek Manager/Personal Incharge),

4. Tersangka MRU (selaku direktur utama PT. Basista Teamwork) dan tersangka AP (direktur operasional PT Inovasi Global Solusindo (IGS).

Sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, terhadap 5 (lima) tersangka tersebut tetap dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Februari s.d tanggal 24 Februari 2024.

Adapun modus operandi dan perbuatan kelima Tersangka sebagai berikut :

Bahwa Tersangka IM selaku Direktur Utama PT. Cahaya Sakti, bekerjasama dengan Tersangka ATL selaku Junior Officer PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar dan juga selaku Proyek Manager/Personal Incharge (PIC), dan Tersangka TY selaku Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, serta AH (Kabag Komersil 2) dan RI (Komisaris PT Cahaya Sakti yang masih dalam pemanggilan sebagai saksi) telah membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) total sebesar Rp. 30.547.296.983,- (tiga puluh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) untuk 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan yang seolah-olah sesuai dengan Kegiatan Usaha / Core Bisnis PT. Surveyor Indonesia, Jelasnya.

Selanjutnya Tersangka ATL mengajukan dropping dana RAB yang disetujui oleh Kabag Komersil 2 (AH) dan diteruskan oleh Tersangka TY ke PT. Surveyor Indonesia. Setelah dana didropping dari PT. Surveyor Indonesia, dan diteruskan oleh PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar ke rekening Tersangka ATL selaku Proyek Manager/Personal Incharge (PIC), dana proyek tersebut tidak dibelanjakan sesuai dengan RAB untuk 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa pengawasan, konsultasi dan pendampingan, namun digunakan untuk kepentingan pribadi Tersangka ATL, dan diberikan juga kepada pihak-pihak yang terkait dengan PT. Basista Teamwork, PT. Cahaya Sakti dan kepada PT. Inovasi Global Solusindo dan juga diberikan kepada Tersangka TY, Tersangka MRU, Tersangka JH dan kepada AH, serta diberikan pula kepada Tersangka IM dan RI melalui Staf PT Cahaya Sakti yakni RYH dan beberapa pihak yang saat ini masih dikembangkan oleh Tim Penyidik.

Selain Itu tersangka IM selaku Direktur Utama PT. Cahaya Sakti telah bekerjasama dengan Tersangka TY dan Tersangka ATL serta AH dan RI (Komisaris PT. Cahaya Sakti) untuk melakukan rekayasa pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan  Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara.

Tersangka IM telah menerima sejumlah dana dari PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar melalui PT. Cahaya Sakti yang dimasukkan ke rekening staf PT Cahaya Sakti yang bernama RYH sebesar Rp. 4.480.000.000,- (empat milyar enam ratus dua puluh satu juta rupiah) karena kegiatan pekerjaan/proyek tersebut adalah fiktif dan uang tersebut telah digunakan oleh Tersangka IM untuk kepentingan pribadi, serta disalurkan kepada pihak-pihak lain (saat ini sedang dikembangkan Tim Penyidik), katanya

Akibat perbuatan para Tersangka dan oknum-oknum lainnya menyebabkan PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar mengalami kerugian ( sebesar Rp.20.066.749.556 (dua puluh miliar enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) berdasarkan temuan Tim Audit Investigasi PT. Surveyor Indonesia yang terdiri dari Bagian Legal, Divisi Human Capital dan Satuan Pengawasan Intern, serta sesuai dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Akuntan Madya Pratama Consulting dan Keterangan Ahli Auditing, Pungkasnya.

Adpun Perbuatan kelima Tersangka melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam:

Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Subsidair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, Tegasnya.

(Abu Algifari)

YUTELNEWS.com | Coach Indonesia Mendukung Anies Muhaimin (IMAM) J. Kamal Farza mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu untuk mengawasi pemilu yang berlangsung 14 Februari 2024 demi menjaga kemurnian hasil pemungutan suara.

Hal itu disampaikan J. Kamal Farza setelah peluncuran aplikasi khusus untuk melaporkan pelanggaran pemilu yang dikeluarkan Timnas AMIN, salah satunya da4i.net (https://da4i.net/) yang menyediakan laman khusus untuk pelaporan pelanggaran, dan kecurangan pemilu.

“Kemunculan gerakan ini diharapkan bisa mengawasi pemilu saat pengawasan lembaga berwenang dianggap melempem dan tidak bekerja semestinya,” ujar Kamal.

Menurut Kamal, kehadiran masyarakat dalam mengawasi pemilu memang bukan saksi resmi yang terdaftar di KPU, namun masyarakat bisa berpartisipasi di TPS masing-masing untuk melaporkan melalui aplikasi ini, yang kemudian hasil kerja tersebut akan menjadi bahan TIMNAS AMIN mempersoalkannya secara hukum.

Untuk itu, Kamal meminta rakyat berpartisipasi dengan mendaftarkan diri memalui aplikasi ini. Caranya mudah, tinggal masuk ke internet menggunakan Google Chrome, lalu ketik https://da4i.net/ dan isi data yang diperlukan.

“Untuk kolom TPS, tulis TPS masing-masing dan untuk kolom Simpul Relawan ketik IMAM (Indonesia Mendukung Anies Muhaimin). Pada kolom password ketik 8 angka, boleh huruf atau angka, kami menyarankan: 123TPS01, dua angka terakhir adalah nomer TPS masing-masing,” jelasnya.

Setelah masing-masing diisi lengkap, admin akan memverifikasi dan kemudian meng-approve pendaftarannya.

“Nanti setelah diverifikasi, maka IMAM akan mengadakan Zoom Meeting untuk cara penggunaan/pelaporan kecurangan-kecurangan pemilu di mana pun kita ketahui,” tandas Kamal.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Ambisius masyarakat terutama emak – emak Lebih kurang 100 orang, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda-pemudi di kenagarian Situjuah Banda Dalam, kecamatan Situjuah Limo Nagari, sepakat mengantarkan Wulan Denura, menuju kursi DPRD Propinsi di pemilu 14-2-2024 ini.

Dengan kehadiran Caleg ( Calon Legislatif ) Propinsi Sumatera Barat perwakilan dari emak – emak Wulan Denura Dapil V No urut 2 dengan mengeluarkan pernyataan emak-emak dan tokoh masyarakat, pemuda-pemudi disampaikannya secara serentak mendukung penuh sepakat menjadikan Wulan duduk di Gedung DPRD Propinsi Sumatera Barat, ujarnya

Ketika caleg propinsi dari Partai Gerindra ke DPRD Propinsi Dapil V (Payakumbuh-Limapuluh Kota) itu bertatap muka, dihalaman rumah kaum Dt. Indo Marajo didampingi Dt. Tan Marajo, Sabtu (3/2) sore.

Dalam kesempatan itu, tuan rumah Dt. Indo Marajo, menyebutkan, jauh sebelumnya kami sudah berbisik-bisik ke tetangga, agar kita semua sepakat mendukung Wulan Denura untuk calon propinsi.

Dijelaskan Dt. Indo Marajo, keluarganya sudah mendengar dan melihat kepiawaian ibu Wulan Denura kepada masyarakat, apalagi baru kali ini kita melihat pimpinan wakil ketua DPRD Kota Payakumbuh yang diamanahkan kepada srikandi, tentunya ini yang menjadi dasar bagi kita untuk memilihnya, ungkap dtk marajo

Dtk Marajo menjelaskan, “Atas nama kaum Dt. Indo Marajo suku pitopang, Insya Allah kami akan membulatkan suara kepada wakil ketua DPRD kota Payalumhuh ini, pucuak dicinto ulam tibo, karena Wulan Denura adalah keponakan kami,” ujar Dt. Indo Marajo.

Tidak jauh berbeda, Dt. Tan Marajo juga memaparkan, unt memudahkan agar kita tidak lupa, saat hari H, minum dulu memakai sofeneir atau botol minuman bermerek Wulan Denura nomor urut 2, partainya juga nomor urut 2 sehingga mencoblosnya tepat sasaran.

“Untuk itu, marilah kita sama-sama mengantarkan anak dan keponakan kita ini ke Propinsi, mudah2an kita memilih Wulan tidak sia-sia dan sukses,” harap Dt. Tan Marajo.

Dalam kesempatan itu, Wulan Denura, mengatakan, semoga kami bisa menjadi wakil dari masyarakat Situjuah Limo Nagori, ditingkat provinsi nantinya dan mari basamo kito bangun kampuang, saling menjaga komunikasi dan sillaturrahmi, “ucapnya

“Kemudian ketua srikandi Pemuda Pancasila kota Payakumbuh itu juga berpesan, semoga kita semua sehat selalu, untuk menjalankan aspirasi dari masyarakat,”katanya singkat.

Pertemuan relatif singkat itu juga dihadiri warga dari Situjuah Ladang Loweh, Situjuah Batua dan emak-emak lainnya.

(MW)

YUTELNEWS.com | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

“Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin (05/02/2024) disitat Antara.

Heddy mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir.

Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi putusan itu.

“Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” ujar Heddy.

Untuk diketahui, Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Terpisah Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy’ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

“Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu,” kata Heddy saat ditemui disitat Antara, Senin (5/2/2024).

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

“Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja,” tandasnya.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com |Ratusan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kota Langsa melakukan aksi protes usai mengikuti sosialiasasi, di Aula Cakdon setempat, Senin, 5 Februari 2024.

Anggota Satlinmas dari 66 gampong dalam Kota Langsa melakukan protes karena uang saku sosialisasi pengamanan Pemilu 2024 tak diberikan, serta celana seragam Linmas juga tidak ada, Pemerintah Kota Langsa hanya menyediakan baju, topi dan sepatu.

Kasatpol PP dan WH Kota Langsa, Rudi Selamat, mengakui adanya protes dari Satlinmas, karena tidak disediakannya celana seragam dan uang saku sosialisasi pengamanan Pemilu 2024.

Rudi menjelaskan, dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tidak tersedia uang saku, karena anggaran minim sehingga dalam sosialisasi ini tidak diberikan uang saku.l

Begitupun juga dengan celana seragam Linmas karena anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Langsa saat ini tidak mencukupi, maka tidak ada.

Kata Rudi lagi, anggaran yang tersedia hanya untuk pengadaan baju kaos, sepatu dan topi. Sementara untuk membeli celana tidak cukup anggaran, sehingga nantinya mereka (Satlinmas) boleh menggunakan celana apa saja, selama dalam kategori sopan.

“Boleh pakai celana apa saja, yang penting sopan. Kalau anggaran cukup pasti kita berikan,” pungkasnya.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Calon Anggota DPR RI dapil Sumbar II dari Partai Gerindra, Erizal Chaniago bertekad memajukan usaha mikro kecil menengah (UMKM) berbasis kearifan lokal yang ada di Luak Limopuluah (Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota).

Erizal Chaniago seorang putra daerah Luak Limopuluah tersebut, saat ini UMKM lokal banyak yang berkualitas. Hal itu katanya, dilihatnya langsung ketika blusukan ke posok nagari di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai contoh saja adalah Tenun Halaban, potensinya sangat besar, namun saya melihat saat ini adalah kurangnya promosi. Untuk itu, promosinya harus digencarkan,” kata Erizal Chaniago, putra asli Kubu Gadang, Kota Payakumbuh itu ketika berbincang-bincang dengan wartawan di Sultan Cafe Payakumbuh, Senin (5/2/2024).

H. Erizal Chaniago menyebut, jika nanti dirinya diberi amanah untuk menjadi salah satu wakil rakyat di Senayan, dia bertekad untuk memajukan produk-produk UMKM lokal yang ada di Luak Limopuluah, salah satunya Tenun Halaban tersebut, ulasnya

“Insya Allah, ini yang akan kita lakukan. Pertama promosinya digencarkan, lalu setelah viral akan kita bawa pameran ke Paris, Prancis. Nah, setelah produk ini ngetop baru kita bangun jalannya dan infrastruktur pembantu lainnya,” ujar politisi Gerindra nomor urut 2 pada Pemilu serentak 2024 itu.

Selain itu beliau mengatakan, “pembangunan demi pembangunan untuk memajukan Luak Limopuluah juga harus dilakukan. Sebab, Luak Limopuluah memiliki potensi yang sangat besar di segala lini yang harus dikembangkan.

Dalam pengembangan hasil tenun tersebut Erizal Chaniago menyatakan ,”Artinya kita Luak Limopuluah ini harus punya anggota DPR RI atau anggota dewan yang duduk di Senayan yang punya power untuk melakukan itu semua. Mereka ini harus lunya power untuk bisa memperjuangkan kesulitan-kesulitan masyarakat,” ungkap Erizal Chaniago yang akrab disapa Da Cal tersebut.

Saat ini katanya, banyak persoalan yang hadir ditengah-tengah masyarakat dan harus diselesaikan diantaranya ketidak berdayaan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), kurangnya promosi produk UMKM berbasis kearifan lokal, perlindungan kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktru yang tidak merata, ketersedian pupuk yang belum terjamin, pendidikan yang masih mahal bagi sebagian masyarakat, minimnya pembangunan SDM dan lainnya.

Dalam survey dilapangan dan permintaan masyarakat terhadap Erizal Chaniago mengatakan, “Ketika melakukan blusukan ke tengah-tengah masyarakat ditemukan bermacam permasalahan-permasalahan yang dihadapi kota kelahiran beliau

Dengan keinginan yang sangat kuat dari permintaan masyarakat Erizal Chaniago berniat untuk mengabulkannya jika dipercayakan oleh ALLAH SWT Insya Allah jika menyerahkan estapet pembangunan kepada putra daerah, maka kue pembangunan itu akan diterima dengan baik oleh masyarakat didaerah,” ujar Erizal Chaniago

( MW )

YUTELNEWS.com | Basarnas Nias melalui Pos SAR Sibolga menerima informasi Bencana Longsor di Jalan Lintas Sumatera, antara Perbatasan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu, 03/02/2024 malam.

Menurut informasi dari Kepala Kantor SAR Nias, Octavianto, S.E., Minggu, 04/02/2024 melalui via WhatsApp, bahwa ada 3 (tiga) titik longsor yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera tersebut, tepatnya di Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumut,

Pada peristiwa tersebut 3 (tiga) orang korban dinyatakan telah meninggal dunia dan 13 (tiga belas) orang korban lainnya mengalami luka-luka, terangnya.

“Sebanyak 3 orang ditemukan meninggal dunia, 6 orang luka berat dan 7 orang lainnya mengalami luka ringan,” ujar Octavianto.

Lanjut Octavianto menerangkan, bahwa 3 (tiga) orang korban meninggal dunia tersebut, yakni bernama Levianus Gea (27), Nilawati (30) dan Anselim Brilian Gea (1).

Sedangkan 6 orang korban luka berat lainnya, yakni bernama Marlon Simanulang (46), Nuralisbet (53), Putra Manulang (43), Sudung Hutagalung (36), Marlan Lumbantobing (59) dan Barto Manulang (61), sambung Octavianto.

Sementara 7 korban luka ringan, yakni bernama Paul Kevin Lase (15), Posma Pakpahan (39), Mario Jeremi (10), Jesica Gres (14), Aldo Pane (14), A Pane (7) dan Bapak Pane (42).

Kepala Kantor SAR Nias Octavianto, S.E. menambahkan, bahwa dalam peristiwa tersebut, sebanyak 5 orang personel rescuer dari Pos SAR Sibolga dikerahkan untuk membantu evakuasi korban yang tertimbun material longsor di Tapanuli Utara.

Menurut Octavianto, bahwa penyebab terjadinya longsor diduga akibat curah hujah yang cukup tinggi, “Curah hujah tinggi sejak sore hari menyebabkan terjadinya longsor,” terangnya.

Ketiga orang korban yang meninggal dunia tersebut merupakan penumpang minibus yang jatuh ke sungai akibat terseret material longsor, “Ketiganya di evakuasi dari dalam mobil yang terseret ke sungai terbawa material longsor,” ungkap Octavianto.

Dari peristiwa tersebut, 5 unit minibus dan 1 unit mobil Fuso terseret dan tertimbun material longsor, terang Octavianto. Selain itu, tampak 1 unit sepeda motor telah tertimbun akibat material longsor, sesuai dengan video yang diperoleh awak media dari medsos.

Untuk diketahui bahwa semua korban telah dievakuasi dan arus lalu lintas telah normal kembali atas bantuan dari Tim SAR Gabungan, Basarnas Sibolga, TNI-Polri, BPDB, Dinas Perhubungan dan PUPR Tapanuli Utara serta masyarakat.

(Y,Z)

YUTELNEWS.com | Ratusan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kota Langsa melakukan aksi protes usai mengikuti sosialiasasi, di Aula Cakdon setempat, Senin, 5 Februari 2024.

Anggota Satlinmas dari 66 gampong dalam Kota Langsa melakukan protes karena uang saku sosialisasi pengamanan Pemilu 2024 tak diberikan, serta celana seragam Linmas juga tidak ada, Pemerintah Kota Langsa hanya menyediakan baju, topi dan sepatu.

Kasatpol PP dan WH Kota Langsa, Rudi Selamat, mengakui adanya protes dari Satlinmas, karena tidak disediakannya celana seragam dan uang saku sosialisasi pengamanan Pemilu 2024.

Rudi menjelaskan, dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tidak tersedia uang saku, karena anggaran minim sehingga dalam sosialisasi ini tidak diberikan uang saku.

Begitupun juga dengan celana seragam Linmas karena anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Langsa saat ini tidak mencukupi, maka tidak ada.

Kata Rudi lagi, anggaran yang tersedia hanya untuk pengadaan baju kaos, sepatu dan topi. Sementara untuk membeli celana tidak cukup anggaran, sehingga nantinya mereka (Satlinmas) boleh menggunakan celana apa saja, selama dalam kategori sopan.

“Boleh pakai celana apa saja, yang penting sopan. Kalau anggaran cukup pasti kita berikan,” pungkasnya.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Badan Pengelola Pelabuhan Batam (BP Batam) disurati LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) terkait tanggungjawab dalam menjamin keamanan dan kelancaran usaha yang menggunakan fasilitas Batam Logistic Ecosystim (BLE) melalui Ship to Ship/Floting Storage Unit (STS/FSU) di Pelabuhan Bebas di Peraian Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Untuk diketahui, surat LSM LIRA ke BP Batam yang dikirim pada Senin (29/1), ditujukan ke Direktur Badan Pengelolaan Pelabuhan Batam, Dendi Gusdinar. Dari info yang diperoleh media di Batam, LSM LIRA mempertanyakan tanggungjawab tentang jaminan keamanan kepada pengusaha yang memanfaatkan fasilitas STS/FSU sebagaimana dalam nota kesepahaman bersama afiliasi usaha PT. PNJNT.

“Semestinya BP Batam turut bertanggungjawab atas setiap gangguan keamanan yang menghambat kelancaran operasional usaha STS/FSU dari gangguang pihak manapun termasuk Gakkum KLHK Batam yang diduga melakukan Abuse of Power,” tegas Presiden LSM LIRA, HM. Jusuf Rizal dalam suratnya.

Menurut LSM LIRA, apa yang dilakukan Penyidik Gakkum KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Batam, Kepri sudah merupakan gangguan keamanan dan menghambat kelancaran usaha, mengingat tindakan yang dilakukan menurut LSM LIRA tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Kegiatan investasi usaha MT. Tutuk milik PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans, anggota Hiplindo (Himpunan Pengusaha Lira Indonesia) yang memuat 5 500 ton Fuel Oil (Bahan Bakar Minyak) dari Malaysia tujuan China telah memberikan pemasukan kepada negara Rp.11,4 milyar dan pendapatan administrasi STS/FSU dari Pebruari 2021-Maret 2022.

Namun, di tengah kegiatan usaha pada 24 Maret 2022, Gakkum KLHK Batam Kepri mendatangi kapal MT. Tutuk serta menetapkan secara sepihak, karena Fuel Oil berwarna hitam, jika angkutan Fuel Oil itu sebagai Limbah B3 serta melakukan penyegelan tanpa dasar hukum atau mencari-cari kesalahan pengusaha.

Sementara Fuel Oil yang disebut Limbah B3 berdasarkan analisis laboratorium PT. Sucofindo serta dua laboratorium independen, memastikan Fuel Oil yang diangkut MT. Tutuk bukan merupakan Limbah B3, tapi bahan bakar minyak.

Merasa tidak melakukan pelanggaran, PT. PNJNT melakukan Pra Pradilan. Tanggal 27 April 2022 gugatan dimenangkan PT.PNJNT. Pengadilan perintahkan Dirjen Gakkum KLHL membuka segel dan menyerahkan muatan Fuel Oil 5.500 ton kepada PT.PNJNT, karena apa yang dilakukan Gakkum KLHK Batam tidak sesuai prosedur dan aturan.

Anehnya, Dirjen Gakkum KLHK tidak menjalankan keputusan pengadilan. Tapi malah dengan objek yang sama 5 Agustus 2022, menerbitkan DPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) I menjerat PT.PNJNT dengan Pasal 106 UU 32 Tahun 2009 UU Lingkungan Hidup membawa Limbah B3, namun tidak cukup bukti hingga 28 Desember 2022 ditolak Kejaksaan.

Bukannya menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti, Dirjen Gakkum KLHK, tanggal 9 Januari 2023 malah menerbitkan SPDP II dan menetapkan Direktur PT.PNJNT sebagai tersangka. Tetapi hingga kini Kejaksaan juga belum menerima bukti pelanggaran hukum yang disangkakan.

Kasusnya hingga kini menggantung. Sudah 1 (satu) tahun 10 bulan, tanpa kepastian hukum dan keadilan. Tidak ada kepastian hukum dalam berusahan dan investasi di Batam atas kegiatan STS/FSU, sehingga PT.PNJNT mengalami kerugian US 10.000 per hari.

“LSM LIRA sudah mengadukan masalah ini kepada pihak terkait, karena diduga ada mafia hukum dan mes rea (Niat tidak baik), antara lain Menteri KLHK, Siti Nurbaya, Korwas PPNS Mabes Polri, Ombudsman, Ispektur Jenderal KLHK, dll,” tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak penggiat anti korupsi itu.

Untuk itu pula, LSM LIRA mempertanyakan sikap dan perlindungan hukum BP Batam, karena negara sudah menerima manfaat atas kegiatan PT. PNJNT. BP Batam tidak boleh cuci tangan, sebab jika MT. Tutuk dikatakan melakukan pelanggaran UU 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, semestinya BP. Batam ikut serta. Sebab yang menyediakan fasilitas STS/FSU adalah BP. Batam

Berdasarkan catatan redaksi Batam Logistic Ecosystem (BLE) diluncurkan, 18 Maret 2021 sebagai percontohan meningkatkan investasi dan pelayanan cepat sektor maritim

berupa pelayanan Ship to Ship (Floating Storage Unit STS/FSU) di area laut Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau.

Peluncuran BLE dihadiri Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Sekjen Kementerian Keuangan, Kepala BP. Batam, Direktur Jenderal Perhubungan Laut serta Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

(Red)

YUTELNEWS.com | Innalillahi Wainnailahi rojiun, telah berpulang ke rahmatullah, Alm. H. Arief Iskandar Selaku Ketua WN 88 Sektor Medan Satria, yang di sapa Bang Haji Arif pada hari, minggu (04/02/2024).

Ketua Umum WN 88 (Edwin Fentando) dan juga Ketua WN 88 Sub Unit 01 Bekasi Raya,” T. Bob berkenan menyampaikan ucapan belasungkawa atas meninggalnya anggota WN 88 sub unit 01 sektor Medan santria (Alm. Ketua H. Arief Iskandar).

Kami mewakili seluruh keluarga besar WN88 Se-Indonesia menyampaikan ucapan belasungkawa, turut berdukacita atas meninggalnya Ketua WN 88 Sektor 01 Medan Satria, H. Arief Iskandar semoga beliau diterima semua amal ibadahnya dan diampuni segala khilafnya, dan keluarga yang ditinggalkan semoga selalu di beri kesabaran, ketabahan dan selalu di beri kesehatan, ucap Ketua WN 88 Sub Unit 01 Bekasi Raya T. Bob, kepada awak media ,”pungkasnya.

Yans

YUTELNEWS.com | Seorang pria warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) dikabarkan hilang, diduga pria tersebut tenggelam di perairan Waduk Saguling. Pria bernama Jenal (43) tersebut diduga tenggelam saat sedang mencari ikan.

Jenal dikabarkan hilang sejak Minggu (4/2). Hingga hari ini, Senin (5/2/2024) Jenal belum ditemukan. Sementara di lokasi hilangnya Jenal ditemukan beberapa barangnya.

“Kami terima laporan sekitar pukul 08.00 WIB, Senin (5/2/2024) ada pria diduga tenggelam di perairan bendungan Saguling,” kata Petugas Lapangan BPBD KBB, Rudi Wibiksana saat dikonfirmasi.

Pihaknya kemudian meminta bantuan ke Tim Sar Gabungan untuk operasi pencarian terhadap korban. Sebab proses pencarian tak bisa dilakukan dengan metode manual saja.

“Sudah kita sampaikan ke Basarnas, sedang menuju lokasi kejadian untuk proses pencarian terhadap korban,” kata Rudi.

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Bandung, Supriono mengatakan satu tim rescue diterjunkan ke lokasi kejadian untuk proses pencarian terhadap korban Jenal.

“Adapun alat yang digunakan antara lain 1 unit rescue carrier, 1 set peralatan SAR air, 1 set thermal drone, 1 set peralatan komunikasi, 1 set peralatan medis, dan APD personal,” kata Supriono.

Ia mengatakan korban diduga tenggelam di perairan Waduk Saguling saat sedang mencari ikan. Korban berangkat dari kediamannya pada Minggu sekitar pukul 21.00 WIB.

“Namun korban tak kunjung kembali. Keluarga kemudian datang ke tempatnya mencari ikan dan yang ditemukan hanya rakit, sepatu, dan tempat ikan di lokasi kejadian, hingga saat ini korban belum ditemukan,”Pungkas Supriono.

(DY)

YUTELNEWS.com | Menjelang Demisioner KIP Aceh Tenggara periode 2019-2024, hingga kini Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten( DPRK) Aceh Tenggra belum melakukan rapat Pleno penetapan 10 besar nama komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara Periode 2024 – 2029, pada hari senin (5/2-2024).

Dugaan penguluran waktu dilakukan pimpinan DPRK setempat, semakin menimbulkan kecurigaan publik tentang tarik ulur penetapan yang disinyalir melibatkan kekuasaan. hal tersebut seperti dikatakan pegiat lembaga Lumbung Informasi Rakyat(LIRA) Aceh Tenggara Muhammad Saleh Selian.

“Kita ketahui masa jabatan Komisioner KIP periode 2019 – 2024 akan berakhir pada 18 Februari 2024 mendatang. Namun hingga kini DPRK belum pernah menjadwalkan rapat pleno penetapan nama yang masuk 10 besar. Ini ada apa…? “sebut pengurus LIRA Aceh Tenggara Saleh.

Dikatakan, molornya jadwal penetapan komisioner terpilih kata Saleh Selian , mesti diinvestigasi oleh aparat penegak hukum (APH) sehingga publik mengetahui penyebabnya.

“Apakah molornya penetapan ini disebabkan ada dugaan mau meloloskan mantan/ incumbent komisioner yang pernah terlibat sidang kode etik berat oleh DKPP? ataupun ada hal yang lain, ini perlu mendapat atensi semua pihak,” sebut Saleh.

Bahkan dirinya berharap DPRK Daerah ini untuk segera menetapkan nama 10 besar Komisioner KIP tersebut demi lancarnya pesta demokrasi yang dilaksankan pada 14 Februari mendatang.

Paripurna Komisioner KIP Aceh Tenggara Menunggu Persetujuan Pimpinan DPRK, sementara Ketua Komisi A DPRK Aceh Tenggara Sopian Sekedang, dikonfirmasi terkait belum dilakukan Paripurna Komisioner KIP Aceh Tenggara, mengatakan Rapat Pleno penetapan anggota Komisioner KIP Aceh Tenggara wewenang pimpinan DPRK.

Rapat paripurna penetapan Komisioner KIP tersebut wewenang Pimpinan DPRK,” Sebut Sopian Sekedang.

Adapun tahapan tugas Komisi A dalam penjaringan Komisioner KIP sudah selesai paska dilakukan Pleno nama 10 besar dilakukan pada 31 Januari 2024 lalu.

“Kita di Komisi A juga Sudah dua kali menyurati pimpinan DPRK terkait belum dilalukan rapat paripurna penetapan KIP namun surat kami tidak atau belum pernah dibalas, “pungkasnya Saleh.

(Red/Jalaludin Barat/RS)

YUTELNEWS.com | Ketua Forum Pemuda Samudera bicara pada hari ini meminta kepada Masyarakat untuk memenangkan caleg yang ada di samudera Geudong.

Karna jumlah pemilih yang ada di samudera Geudong, ada 19 ribu lebih, dengan jumlah angka tersebut minimal kursi yang di peroleh di samudera Geudong minimal 4 kursi Dewan di DPRK Kabupaten Aceh Utara.

“Saya Misbahuddin Ilyas, mengajak semua Unsur Masyarakat yang ada di Kecamatan Samudera untuk memenangkan Calon Bacaleg DPRK Aceh Utara,” tutur Marcos pada awak Media pada hari ini jam, 02 Wib, Siang di Hero kupi.

Selanjutnya dikatakan untuk harus fokuskan pada Calon yang ada di Samudera, biar Daerah tersebut yang tidak ketinggalan dari pembangunan nantinya.

“Saya harap pada Masyarakat untuk berpikir dan merenungkan kembali pada awalnya, Contoh, pada 2019 tidak satupun Calon Dewan di Samudera Geudong yang bakal duduk di Parlemen,” ungkapnya.

“2024 ini kita harus bersatu untuk membawa nama Samudera Pasee ini kedepan yang lebih jernih dan bijaksana,”tutur marcos.

Sekali lagi dikatakan meminta kepada Tokoh tokoh yang ada di Samudera Geudong untuk memberi arahan pada Masyarakat untuk memilih Calon Bacaleg yang asli Putra Samudera Geudong dan kepada semua Ketua Pemuda yang ada di Kecamatan Samudera untuk bersatu memenangkan Putra daerah kita sendiri kususnya DPRK Kabupaten Aceh Utara.

Minimal di Samudera kita harus mencapai 3 kursi dalam Parlemen DPRK Aceh Utara, khususnya dalam Kecamatan Samudera Geudong,” Tutur marcos(Ketua forum pemuda samudera Geudong).

Husaini (wakaferwill Aceh)

YUTELNEWS.com | Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI (BPI KPNPA-RI) kabupaten Batubara Sumatra Utara melalui Sekretaris BPI KPNPA-RI Batubara Aidil Haffit memberi Apresiasi Kepolisian Daerah Sumatra Utara sudah menetapkan tersangka kasus dugaan kecurangan dalam penerimaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 di Kabupaten Batu Bara, Dari hasil penyelidikan itu sudah ada ditetapkan tiga orang pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik) Batu Bara sebagai tersangka, Senin (05/02/24)

Kerja keras Kepolisian Daerah Sumatra Utara dalam mengungkap kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait perbuatan pemerasan atau penerimaan hadiah dalam rangka seleksi pengadaan PPPK jabatan fungsional guru di lingkungan Pemkab Batu Bara TA-2023, poldasu sudah menetapkan tersangka terhadap tiga pelaku yang memenuhi dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP,” ujar Aidil Haffit Sekretaris BPI KPNPA-RI Kabupaten Batubara dalam kesempatan wawancara dengan awak media di Wing Hotel Kualanamu Deli Serdang (05/02/2024).Haffit juga menambahkan bahwa BPI KPNPA-RI dalam waktu dekat akan berkunjung ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatra Utara untuk memberikan penghargaan BPI KPNPA-RI sebagai dukungan dari penggiat anti korupsi dan elemen masyarakat kabupaten Batubara atas keberhasilan Subdit Tipikor Poldasu berhasil menetapkan tiga tersangka antara lain adalah Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) inisial AH, Sekretariat Disdik DT dan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdik inisial RZ, ketiganya ditetapkan tersangka per Kamis (01/02/24).

Sementara itu Kabid Humas Polda Sumatra Utara Kombes Hadi menyampaikan bahwa Kasus Suap Seleksi PPPK Madina kemungkinan akan bertambah lagi tersangka nya , menurut hadi semakin banyak tersangka nya maka semakin cepat Subdit Tipikor dalam menuntaskan kasusnya

“Saat ini baru yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, AH selaku Kadisdik, DT Sekretaris Disdik dan RZ Kabid Bin Ketenagaan Didsik,” jelasnya.

Perwira menengah Polri itu belum memerinci lebih jauh soal motif hingga kronologi penyelidikan kasus tersebut, namun beliau mengatakan, penyelidikan itu dilakukan berdasarkan adanya pengaduan masyarakat (dumas), Ada dumas,” jelas Hadi.menutup pembicaraan dengan awak media ini.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Pemilu 2024 akan segera berlangsung pada 14 Februari mendatang. Tidak hanya memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, tapi masyarakat juga akan memilih calon legislatif. Oleh karena itu, penting untuk mengenali jenis-jenis surat suara pada Pemilu 2024.

Saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), pemilih akan menerima 5 lembar surat suara. Satu lembar di antaranya merupakan surat suara untuk pasangan capres dan cawapres. Sedangkan empat lembar lainnya untuk memilih calon anggota legislatif.

Penasaran dengan jenis-jenis surat suara pada Pemilu 2024 mendatang? Simak penjelasan lebih lengkapnya berikut ini!

Jenis-Jenis Surat Suara Pemilu 2024

Aturan mengenai jenis-jenis surat suara yang digunakan dalam Pemilu 2024 tertuang di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 1202 Tahun 2023.

1. Surat Suara Pasangan Capres Cawapres (Abu-Abu)

Jenis surat suara yang pertama memiliki kode warna abu-abu. Surat suara ini digunakan untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden. Di dalam surat suara ini terdapat nomor urut, foto, nama capres-cawapres, serta gabungan partai politik pengusulnya.

Untuk memberikan suara, pemilih dapat mencoblos pada bagian foto, nama, serta area lain yang masih berada di dalam kotak masing-masing paslon.

2. Surat Suara DPD (Merah)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak hanya presiden-wakil presiden yang akan dipilih pada Pemilu 2024. Ada juga jajaran anggota legislatif yang akan ditentukan pada pemilihan umum kali ini.

Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi. DPD mewakili setiap provinsi di Indonesia.

Surat suara untuk memilih calon anggota DPD ditandai dengan warna merah. Di dalamnya terdapat nomor urut, nama lengkap, dan foto calon anggota DPD.

3. Surat Suara DPR RI (Kuning)

Ketiga, terdapat surat suara untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan kode warna kuning. Di dalamnya terdapat nomor urut partai pengusung, logo partai, nama partai, serta daftar calon anggota DPR RI dari masing-masing partai.

Untuk memberikan suara, pemilih bisa mencoblos di bagian nama partai maupun nama calon anggota DPR RI.

4. Surat Suara DPRD Provinsi (Biru)

Jenis surat suara Pemilu 2024 berikutnya memiliki kode warna biru. Surat suara ini digunakan untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi.

Dilihat dari tampilannya, tidak ada banyak perbedaan dengan surat suara DPR RI. Terdapat nomor urut, logo, dan nama partai, lengkap dengan daftar nama caleg. Cara mencoblosnya sama seperti surat suara calon anggota DPR RI.

5. Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota (Hijau)

Terakhir terdapat surat suara berwarna hijau yang digunakan untuk memilih calon anggota DPRD tingkat kabupaten/kota. Format tampilan serta cara mencoblos pada surat suara ini sama seperti seperti surat suara DPR RI dan DPRD tingkat provinsi.

Jadi, dalam Pemilu 2024 nanti, kita akan menerima dan mencoblos 5 lembar surat suara. Setelah mencoblos, pastikan untuk memasukkannya ke kotak suara yang sesuai.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)