NEWS

YUTELNEWS.com | Kota Langsa – Politisi Muda dari Partai Bernomor Urut 2 Gerindra, Muhammad Fachrurrazi, S.H, mulai membangun komunikasi di daerah pemilihan Dapil 3 Langsa Baro.

Beliau merupakan salah satu bakal calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRK Langsa yang bakal bertarung pada pemilu legislatif 2024 mendatang.

“Ini merupakan sebuah langkah awal dan proses yang panjang dan penuh perjuangan,” ujar Razi kepada wartawan, Rabu (17/01/2024).

Terkait itu, Razi yang juga seorang pengusaha muda ini optimistis akan menjalankan semua proses politik untuk kepentingan semua pihak.

Dia yakin proses politik menjelang pemilu 2024 mendatang, khususnya di dapil 3 Kecamatan Langsa Baro berjalan demokratis.

Razi sudah menyiapkan pola gerakan terstruktur, masif dan sistematis untuk mengajak masyarakat ikut berpesta dalam perpolitikan yang lima tahun sekali itu.

“Salam hormat untuk semua, mari bersama menuju kepentingan yang besar dan perubahan yang besar dan merata,” ungkapnya.

Bukan kali ini saja Razi sudah membangun komunikasi lintas sektoral, Mengajak kaum muda untuk berderap bersama, Termasuk dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan yang lainya.

Razi yang juga tercatat sebagai calon Anggota DPRK Langsa pada pemilu 2024 mendatang, Dari pengalamanya sebagai pengusaha muda ini, dia tampak semakin matang dan siap untuk menghadapi pemilu legislatif 2024.

“Saya siap menjadi representasi masyarakat, Sesuai dengan tagline Partai Gerindra yaitu, “Menang Muda Perubahan,” tandasnya.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Megahnya kabupaten Banyuwangi didengungkan sampai mancanegara. Kabupaten yang dikenal dengan pariwisatanya dan segudang prestasi yang diraih, namun hemat penulis tidaklah setara dengan fasilitas sarana dan prasarana yang bagus dan mumpuni yang harus disediakan di seluruh instansi atau gedung pemerintahan Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Banyuwangi bagi saudara penyandang kebutuhan khusus atau difabel.

Era kepemimpinan Bupati Ipuk Fiestiandani berbeda jauh dari Bupati sebelumnya yang tidak lain adalah bapak Abdullah Azwar Anas. Era Bupati Ipuk lebih banyak program kemanusiaan atau sosial yang sudah dijalankan. Namun hemat penulis, ada salah satu persoalan yang belum tersentuh maksimal yaitu keterlibatan secara langsung dan maksimal saudara – saudara difabel untuk membangun Banyuwangi yang lebih maju dan lebih baik lagi.

Contoh kongritnya adalah, tidak banyak atau minimnya fasilitas yang disediakan di setiap gedung pemerintahan kabupaten Banyuwangi untuk penyandang difabel. Selain itu, sedikitnya keterlibatan penyandang difabel dalam semua acara besar pemerintahan kabupaten Banyuwangi padahal banyak penyandang difabel yang memiliki bakat dan kemampuan yang mumpuni di bidangnya. Banyuwangi milik semua kalangan, hemat penulis semua memiliki hak yang sama untuk berkarya dan mendapatkan pekerjaan di lingkup pemerintahan.

Dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) kabupaten Banyuwangi cukup besar yaitu kisaran di titik Rp. 3 Triliun. Namun jika kita amati bersama, berapa alokasi untuk kalangan difabel yang ada?.

Bupati Ipuk bersama dengan DPRD Banyuwangi bisa tinjau lapang dan memberikan kesempatan dan fasilitas sarana dan prasarana bagi kalangan difabel yang ada. Salah satu aset milik pemerintah kabupaten Banyuwangi yang ada di kecamatan Muncar bisa digunakan untuk bangunan sarana prasarana bagi kalangan difabel.

Pemerintahan kabupaten Banyuwangi ini adalah salah satu kabupaten yang mendapatkan penghargaan kabupaten layak anak berturut – turut dan terus meningkat. Selain itu, kabupaten Banyuwangi juga sudah menerapkan kesetaraan gender dalam dunia birokrasi. Hal ini merupakan prestasi yang harus diapresiasi dan diketahui oleh masyarakat Banyuwangi.

Namun disisi lain, Bupati Ipuk bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) kabupaten Banyuwangi harus juga memikirkan solusi bagi penyandang difabel dengan cara menyediakan sarana dan prasarana serta memfasilitasi penyandang difabel untuk bisa terlibat langsung membangun kabupaten Banyuwangi tercinta ini.

Membangun Banyuwangi dengan semua elemen, semua kalangan dan dilibatkan secara langsung namun dengan kriteria dan indikator yang ada harus dilakukan oleh Bupati Ipuk dan jajarannya. Hal ini akan menjadi pembeda dengan kabupaten lain di Indonesia.

Veri Kurniawan S.ST., S.H ( FOSKAPDA dan Penulis Opini Anas Juragan Angkot di PT. Pasukan Jembuk – Jembuk )

(Feri Kurniawan)

YUTELNEWS.com | Lembaga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Msyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) meminta dan mendesak pihak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) RI untuk segera meningkatkan status laporan masyarakat terkait dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan proyek sistem informasi manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Abdul Moeloek dengan total harga perhitungan sendiri senilai Rp. 32.378.176.000,- ke tahap penyidikan, dalam rangka upaya mengusut tuntas atas dugaan monopoli tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Seno Aji sebagai Ketua Umum Lembaga DPP KAMPUD melalui keterangan persnya pada Rabu (17/1/2024).

“Kita terus konsisten mengawal tindaklanjut atas laporan dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pengerjaan proyek SIMRS di RSUD Dr Abdul Moeloek yang telah kita daftarkan laporannya secara resmi ke kantor Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) RI wilayah II, sekira pada Senin tanggal 8 Mei 2023, dan informasi yang berhasil kita himpun terhadap laporan tersebut, pihak KPPU RI telah membentuk satuan tugas (Satgas) guna menindaklanjuti laporan dari DPP KAMPUD, kemudian laporan tersebut telah memasuki tahap penyelidikan”, terang Seno Aji.

Sosok aktivis yang dikenal sederhana ini meminta kepada pihak KPPU RI untuk tidak berlarut-larut dalam menangani laporan dari DPP KAMPUD dan segera menuntaskannya, hal ini demi memenuhi rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat dan demi kepastian hukum.

“Kita yakin dengan kapasitas dan integritas tim satuan tugas KPPU RI dalam penanganan dan pengusutan terkait persoalan dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di RSUD Dr. Abdul Moeloek, maka sudah sepatutnya kita mendukung penuh kepada tim Satgas KPPU RI untuk segera meningkatkan status penanganan laporan masyarakat atas dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat proyek SIMRS RSUDAM ke tahap penyidikan dan menuntaskannya demi memenuhi rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat dan demi kepastian hukum, sehingga penanganan atas laporan ini tidak berlarut-larut”, pungkas Seno Aji.

Sebelumnya, pihak KPPU RI melalui kantor Wilayah II memberikan penjelasan bahwa laporan dari Lembaga DPP KAMPUD masih ditangani pihaknya dan telah memasuki tahap penyelidikan awal.

“Saat ini masih dalam penyelidikan awal perkara laporan”, kata Achmad Fachrurrachman yang bertugas di kantor KPPU RI Wilayah II pada Selasa (16/1/2024).

Untuk diketahui Lembaga DPP KAMPUD selain melaporkan pelaksanaan proyek SIMRS Dr. Abdul Moeloek ke kantor KPPU RI atas dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, DPP KAMPUD juga melayangkan laporan resmi ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada 8 Mei 2023, terkait upaya pengusutan dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) atas pelaksanaan proyek SIMRS Dr. Abdul Moeloek yang menelan anggaran Milyaran rupiah.

Melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, S.H, M.H menjelaskan bahwa terhadap laporan DPP KAMPUD masih ditindaklanjuti oleh tim Kejati Lampung pada bidang Pidana Khusus.

“Untuk laporan tersebut telah diteruskan ke bidang Pidana khusus (Pidsus)”, urai Kasipenkum Kejati Lampung pada Selasa (3/10/2023).

Kasipenkum Kejati Lampung juga berjanji akan memberikan informasi lanjutan terkait perkembangan penanganan laporan DPP KAMPUD.

“Untuk updatenya, belum diinformasikan”, pungkas Ricky.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Melawi,Kalbar-Salah satu karyawan di sebuah Perusahaan Besar Perkebunan Kelapa Sawit PT.CM yang ada di Kecamatan Menukung Kab Melawi mengaku dirinya diberhentikan oleh perusahaan dari pekerjaan sepihak bahkan mirisnya lagi tanpa pesangon.

Alimin, karyawan tersebut kepada Awak Media ini menyampaikan Dia diminta berhenti oleh perusahaan dengan alasan sudah
Keputusan karna Dirinya pernah memberikan Alat Jonder kepada Orang lain pada saat jam kerja karna karna menurut perusahaan berpotensi membahayakan maka dari itu Dirinya
dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja PHK.
Dan kata dia, pihak perusahaan saat saya di panggil ke kantor hari Selasa,16/01/2024 tidak ada memberikan hitungan pesangon ataupun bentuk surat yang harus saya tanda tangan hanya menyampaikan bahwa saya di PHK serta tidak membayarkan hak-hak yang seharusnya lazim diterima Karyawan bila pada umumnya di-PHK”,ucap
Alimin

Persoalan pemecatan ini menurut Alimin, bermula saat Dirinya memberikan Alat Jonder kepada Helpernya untuk bawa alat bekerja pada saat jam istirahat dan itupun saya sudah ijin pimpinan saya jadi disebut melakukan pelanggaran. menurut Alimin perusahaan sangat-sangat tidak manusia apa yang saya lakukan tidak merugikan perusahaan dan pimpinan semua saya anggap buta Aturan yang sejatinya kasi SP kah gimana ini langsung maen PHK dan tanpa Pesangon lagi”,ucap
Alimin dengan nada kesal.

Dia juga menambahkan saya sudah 6 tahun masa kerja ,.masa maen PHK dan tanpa pesangon ada apa,padahal sebelumnya pernah terjadi PHK malah dibawah masa kerja saya ada kok pesangon.dengan masalah ini saya sangat tidak terima dan akan menempuh jalur baik itu melaporkan perusahaan ini kepada dinas terkait atau pun pihak Adat,karna merasa di permainkan di sini”,ucap
Alimnin.

Kasi Disnaker Kab Melawi Mandel Mandela,S.Sos menyampaikan,dilansir pada media ini sebelumnya terkait perusahaan PHK karyawan harus ada mekanisme aturan mainnya ,tidak semau hati perusahaan.Dia juga menyampaikan pelanggaran apa yang dilakukan dan sebaiknya pihak perusahaan tidak mengabaikan berupa SP1 bahkan SP2 tidak”,ucapnya
Kepada media ini

Dengan kejadian ini,Alimin akan melakukan upaya untuk mendapatkan hak-haknya selama masa bekerja 6 tahun.Dan saya merasa dipermainkan pihak perusahaan aturan mana yang di pakai PHK karyawan kok gak ada uang pesangon,toh orang lain karyawan biasa aja di PHK sebelumnya masa kerja kurang jauh dari saya juga mendapatkan pesangon puluhan juta,bahkan juga ada karyawan yang sudah patal melakukan pelanggaran perusahaan masih bekerja lalu giliran saya tidak merugikan perusahaan main PHK langsung tanpa SP pimpinan semua tidak profesional abaikan aturan “,ucapnya dengan tegas
Kepada Media ini
Rabu,17/01/24

HRD Kebun PT Citra Mahkota ,Corry Lorenza Penjaitan,saat di konfirmasi Awak media ini terkait kasus tersebut melalui via what shap
tidak pernah mau menjawab sampai berita ini di langsirkan kemeja redaksi.

(Penulis : Musa)

YUTELNEWS.com | Wacana koalisi antara kubu pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar dengan Ganjar Pranowo–Mahfud MD mencuat belakangan ini. Benarkah tujuannya untuk membendung kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka?

Potensi koalisi pasangan AMIN dengan Ganjar–Mahfud MD ini muncul karena sejauh ini belum ada hasil survei yang menunjukkan pasangan yang mendominasi dengan perolehan suara di atas 50 persen, meski kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap unggul di sejumlah jajak pendapat. Artinya, besar kemungkinan pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan dilakukan dalam dua putaran.

Ahmad Syaikhu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung Anies sebagai Capres, menyatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan segala kalangan. Namun ia menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik di antara berbagai pihak agar Pilpres tidak menjadi panggung pertarungan yang merugikan.

Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK juga ikut mengomentari wacana koalisi pasangan calon nomor urut satu dan paslon nomor urut tiga. Menurut JK tidak ada kawan dan lawan abadi dalam dunia politik, sehingga wacana koalisi di putaran kedua adalah ide bagus.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Airlangga Hartanto menanggapi isu ini dengan penuh optimisme. Airlangga menuturkan keyakinan bahwa Prabowo-Gibran bisa memenangkan Pilpres dalam satu putaran, meski ia mengakui adanya potensi koalisi Anies dengan Ganjar.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo justru melihat wacana koalisi antara paslon satu dan tiga mencuat untuk mencegah paslon dua memenangi Pilpres satu putaran.

“Mengapa mereka harus bersatu? Karena kalau mereka berjuang sendiri-sendiri maka akan memuluskan paslon nomor dua untuk memenangkan Pilpres satu putaran,” tutur Karyono.

Namun Karyono Wibowo melihat ada hal yang jauh lebih penting dari sekadar mengalahkan pasangan Prabowo–Gibran. Pengamat politik jebolan Universitas Indonesia ini mengatakan potensi koalisi Anies dengan Ganjar terjadi karena melihat ketidak adilan dalam pelaksanaan Pemilu.

Dikatakan Karyono, tujuan utama koalisi bukan untuk mengalahkan Paslon tertentu, melainkan untuk membendung kesewenang-wenangan dan menciptakan Pemilu yang terbuka, jujur, dan adil.

“Mereka menilai ada ketidaknetralan misalnya Caleg Caleg presiden, ketidaknetralan aparat dan ASN dan penggunaan kebijakan sebagai instrumen untuk memenangkan Paslon tertentu yang didukung oleh penguasa, serta adanya masalah lain seperti dugaan intimidasi,” Karyono menjelaskan.

“Itulah alasan mengapa Paslon satu dan tiga harus bersatu, yaitu untuk menghadapi rezim yang berpihak pada kandidat paslon dua,” imbuhnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Nusantara Institute PolCom SRC (Political Communication Studies and Research Centre) Andriadi Achmad memiliki pandangan berbeda. Menurut Andriadi, akan sulit tercipta koalisi antara kubu Anies dan kubu Ganjar dalam putaran kedua melawan kubu Prabowo.

“Sulit membayangkan terciptanya koalisi antara PDIP–PKS yang dalam sejarah perpolitikan dalam tingkat nasional tidak pernah terjadi,” ucap Andriadi.

Namun, dosen FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia ini mengatakan dalam politik apa pun bisa terjadi sehingga tidak menutup kemungkinan koalisi yang diwacanakan saat ini benar-benar terjadi. Andriadi mencotohkan PDIP dan Jokowi yang akhirnya berpisah di tengah setelah mereka tampil solid di dua edisi Pilpres. Selain itu, PKS juga bergabung dengan PKB dalam koalisi perubahan untuk mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

Andriadi menuturkan, koalisi Anies-Ganjar hanya akan terjadi jika jika Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Nasdem Surya Paloh mencapai kesepakatan. Sementara PKS dan PKB hanya akan mengekor karena tidak terlalu memiliki kekuatan untuk menentukan keputusan dalam koalisi.

Ia mencontohkan bagaimana ketika Koalisi Perubahan memutuskan untuk memilih Muhaimin Iskandar sebagai wakil Anies Baswedan yang tidak melibatkan PKS dan Demokrat sebagai mitra koalisi, meski pada akhirnya Demokrat memilih mundur dan bergabung dengan KIM.

“Artinya koalisi antara kubu Anies dan kubu Ganjar bersatu pada putaran kedua jika Megawati dan Surya Paloh bersepakat. Sebagaimana kita ketahui belakangan ini PDIP dan Nasdem pecah kongsi,” ujar Andriadi.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Ketua MPU Kota Langsa Tgk. H. Salahuddin Muhammad, S.Ud., M.H Beserta jajaran MPU Kota Langsa menerima Kunjungan Kapolsek Langsa Barat Ipda Hafiza Fahmi, SH beserta jajaran Polse Langsa Barat di ruang kerja Ketua MPU, Selasa (16/01/2024).

Dalam Silaturrahmi tersebut Kapolsek Langsa Barat mengharapkan dukungan penuh dari Ketua MPU dan jajaran serta para Ulama se-Kota Langsa untuk mendukung upaya pemberantasan judi online dan tindakan kriminal lainnya.

Dikalangan generasi muda yang ada diwilayah kota Langsa khususnya Wilayah Langsa Barat. Dimana peran serta ulama lebih dapat menyentuh mental dan spiritual para generasi muda dan norma-norma agama, apalagi Aceh yang Serambi Mekkah penuh dengan nuansa islami.

Tgk H.Salahuddin Muhammad S.Ud, M.H mengatakan secara moril dan juga secara norma agama ini merupakan tugas kita bersama, saling bersinergi antara Pemerintah Kota Langsa, lara Ulama se-kota Langsa serta aparat lenegak hukum yang ada wilayah kota langsa terutama jajaran polres langsa barat. MPU mendukung penuh semua untuk pemberantasan yang berbau maksiat dan merugikan generasi muda dan merusak moral serta norma-norma agama jadi terabaikan.

Judi online yang menyasar generasi muda kota langsa sangat dipengaruhi oleh era digitalisasi dan juga pengaruh pergaulan, kadang ada tempat-tempat tongkrongan yang menyediakan fasiltas judi online dan menjual chip judi online, ini yang harus sama-sama kita basmi bersama aparat penegak hukum, kalau perlu masyarakat segera melaporkan ke aparat penegak hukum untuk diambil tindakan. Peran serta aparat Gampong dari Geuchik, Tuha peut dan Ketua pemuda ini adalah ujung tombak dilingkungan. Kepedulian orangtua menjaga para generasi muda sangat diharapkan penuh terutama penggunakan media sosial melalui handphone paling tidak para orangtua dikota langsa harus sering mengecek dan ricek handphone anak-anak mereka dan mewaspadai pertemanan anak-anak. Razia yang utama itu adalah razia yang dilakukan dilingkungan keluarga. kontrol dan pengawasan melekat dari orangtua terhadap anak-anaknya. Tanamkan nilai-nilai agama kepada para anak-anak kita karena hanya dengan nilai-nilai agama hanya inilah satu-satunya benteng terkuat untuk menghindari anak-anak dari pengaruh judi online, penyalahgunaan narkoba, prostitusi, LGBT, dan juga tindak kriminal lainnya.

(Kaperwil Aceh/Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com |Mengintip aksi akasi Kenakalan supir pembawa CPO dari PKS ke perusahaan pembeli,” Aksi “Kencing” di penampungan minyak mentah ilegal kelapa sawit Crude Palm Oil (CPO) sekitar jalan lintas provinsi penghubung anatar Kabupaten di Kalimantan Barat, kian marak, diduga hasil dari penampungan CPO tersebut dibawa ke pelabuhan oleh para oknum penampung.

Hal itu diakui E (40) seorang pekerja di penampungan CPO yang terletak di Jl.Trans Kalimantan kabupaten Ketapang Kalimantan Barat

Dengan lugas E mengakui jika sejak beberapa bulan yang lalu di tahun 2023 sampe awal tahun 2024 ini, “Ia dipercaya pemilik pangkalan bernama…mister X..!! untuk mengelola dan mengumpulkan CPO yang dikeluarkan oleh truk pembawa minyak sawit tersebu dari PKS.ke gudang penampungan.

“Betul pak, nama pemilik pangkalan ini pak…., ia berdomisili di ptk, kami dapat pasokan minyak dari truk-truk yang muat CPO dari PKS yang hendak di bawa ke pelabuhan kijing ”, tutur E” Sabtu 13 Januari 2024 kemarin.

Sebelumnya, keberadaan truk-truk tersebut di pangkalan milik mister X. itu, sudah menjadi tanda tanya besar oleh sebagian masyarakat diwilayah tersebut.

Sebelumnya, keberadaan truk-truk tersebut di pangkalan milik mister *(X)* itu, sudah menjadi tanda tanya besar oleh sebagian masyarakat diwilayah tersebut.

Sempat kegiatan yang sangat merugikan ini diberhentikan, dan sudah melakukan berbagai upaya agar aktivitas jual beli minyak CPO yang diduga ilegal tidak lagi terjadi.

Pengamat ekonomi dan hukum mengatakan “Modus yang dilakukan oleh para oknum yang merugikan perusahaan ini, dengan mendompleng dokumen kontrak Miko (Minyak Kotor) untuk meloloskan CPO-CPO tersebut ke pelabuhan sebagai minyak kotor, padahal yang dibawa adalah CPO hasil kencing,” alias Curian dari pelaku jahil supir supir tengki tuturnya Senin 15 Januari 2024, saat diminta tanggapannya.

“Minyak sawit mentah yang diperoleh dengan cara ilegal itu terangnya, diperkirakan tidak memenuhi standar sehingga dapat menurunkan kualitas CPO yang menyebabkan turunnya harga,” ujarnya.

“Kegiatan itu jelas melanggar hukum. Bila legalitas nya tidak bisa dipertanggung jawabkan, sebaiknya aparat hukum segera menindak lanjuti,” tutup Al,

(Musa)

YUTELNEWS.com | Akses warga yang terputus dan tertimbun longsor di Kampung Jambudipa, Desa Ganjarsari, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, akhirnya pulih dan tersambung kembali setelah dilakukan pengerukan.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat, Yan CD.

Pengerukan material longsor dilakukan memakai alat berat. BPBD juga mengantisipasi potensi longsor kembali di lokasi itu.

“Berkat DisPU (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) yang mengirimkan bekho (beckhoe). Saat ini kami lagi pasang terpal di lokasi longsor,” Kata Yan CD

Sebelumnya, longsor melanda sebagian wilayah Bandung Barat pada Minggu 7 Januari 2024. Dua akses warga yang bersebelahan terdampak setelah hujan lebat mengguyur lokasi itu.

Peristiwa tersebut bermula ketika tebing longsor dan merusak serta menggerus jalan di bagian atas. Imbasnya, akses di bagian bawah tertutup guguran tanah dan batuan.Aktivitas ekonomi warga terganggu

Jalan warga pun putus tertimbun tanah dan batu, di Kampung Jambudipa, Desa Ganjarsari, dampak putus dan rusaknya jalan membuat aktivitas ekonomi dan pendidikan warga terhambat.

Warga hanya bisa menggunakan satu jalur alternatif yang melintasi kantor Desa Ganjasari. Tetapi, jalur itu terbilang hanya aman dilalui sepeda motor. Sedangkan mobil sulit melintasi jalur tersebut karen medan yang rawan kecelakaan.

Warga paling terdampak longsor berada di RW 2 dan 3 Jambudipa. Selain putus akses, tiga rumah warga di lokasi itu juga rusak berat karena kejadian tersebut. KBB menjadi salah satu wilayah terdampak cuaca buruk belakangan ini.

Sebelumnya dikabarkan, dua rumah rusak setelah tertimpa material benteng atau tembok penahan tanah yang ambrol di Kampung Nyalindung, RT 2 RW 13, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu 14 Januari 2024.

Ambrolnya benteng juga terjadi di SMA Negeri 1 Cipeundeuy, Kampung Cinangsi, Desa Nanggeleng, Kecamatan Cipeundeuy, KBB setelah hujan lebat mengguyur wilayah itu pada Sabtu 13 Januari 2024.

D.Y

YUTELNEWS.com | Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara, tahun ini memasuki usia ke 55 tahun sejak 14 Januari 1969-2024.

Senin, (15/1/2024) bertempat di gedung Perumda Aneka Usaha Jl. Sidik Harun No.3, Kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Jepara, Perumda Aneka Usaha Jepara mengadakan acara tasyakuran sederhana dalam rangka memperingati HUT ke 55 tahun 2024.

Dalam HUT ke 55 tahun dengan tema “Melaju Terus Menuju Perumda Maju” ini dihadiri oleh Nur Cholis Direktur Utama dan M. Fatwa Wijaya Direktur Umum., seluruh Kepala Bidang, Dewan Pengawas Perumda Heru Sutamaji, dan karyawan karyawati, serta tamu undangan lainya.

Nur Cholis dalam sambutannya mengatakan bahwa,” Tasyakuran dalam rangka HUT ke 55 Perumda Aneka Usaha Jepara (14 Januari 1969-2024) tahun ini kita kemas dengan tasyakuran sederhana dengan melibatkan karyawan dan karyawati serta tausiyah dari ustadz Badrudin asal Jepara,” katanya.

Dalam acara ini juga dilaksanakan penyerahan bantuan kepada beberapa penghuni panti asuhan, masyarakat sekitar serta nelayan sebagai pelanggan SPBN milik perusahaan plat merah Jepara.

Nur Cholis menambahkan, perayaaan ulang tahun bukan momen untuk euforia melainkan sebuah momentum untuk bersyukur dan bertafakur.

“Kita hendaknya bersyukur diusianya yang ke – 55 tahun ini. Perumda Aneka Usaha masih eksis menunjukan perkembangan perusahaan, guna meningkatkan laba perusahaan,” tambahnya.

“Sehingga keberadaan Perumda Aneka Usaha mampu memberikan kontribusi yang besar untuk peningkatan perekonomian masyarakat Jepara,” ucapnya Nur Cholis.

Nur Cholis melanjutkan,” Perumda Aneka Usaha juga memberikan reward berupa piagam penghargaan bagi karyawan berprestasi,” lanjutnya.

“Moment ulang tahun juga menjadi moment untuk bertafakur atau merenung. Dan, belajar dari kelemahan dan kekurangan tahun – tahun yang lalu agar ke depan menjadi lebih baik dan maju,” pesannya.

Nur Cholis dalam acara ini juga berharap,” Kami berharap kepada seluruh jajaran dan semua karyawan/i agar tingkatkan terus semangat, loyalitas dan kreativitas, untuk mengembangkan diri untuk melaju terus menuju Perumda Maju,” pungkasnya.

(Kertosono)

YUTELNEWS.com | Salah satu dari enam korban kebakaran tempat hiburan karaoke New Orange, di Jalan Veteran, Kota Tegal, Jawa Tengah, ternyata warga Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Diketahui, korban bernama Ika Nurhayatin (26), yang tewas dalam peristiwa yang terjadi pada Senin 15 Januari 2024.

Korban merupakan salah satu pemandu lagu di tempat hiburan tersebut, dirinya merupakan warga Kampung Cibacang, RT 02/RW 04, Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan keterangan Ketua RW 04, Agus Suadi menjelaskan, bahwa Ika Nurhayatin merupakan warga Cibacang, dan kini jasadnya sudah dimakamkan pada Selasa 16 Januari 2024 pagi.

“Jenazah Ika tiba di Cibacang pada Selasa (16/1/2024) sekitar pukul 04.30 WIB. Walaupun di Tegal sudah dipulasara, tapi dimandikan lagi di sini. Jenazahnya sudah dimakankan sekitar pukul 07.30 WIB di pemakaman RW 04,” kata Agus.

Kepastian Ika menjadi salah satu korban kebakaran tempat karaoke New Orange setelah mendapati kabar dari manajemen tempat hiburan tersebut.

“Saya yang berkomunikasi dengan manajemen tempat karaoke tersebut. Mereka juga menghubungi rekan dan keluarga korban meminta untuk segera datang ke Kota Tegal saat itu juga,” ujar Agus.

Pihak manajemen meminta keluarga segera berangkat Tegal dengan membawa identitas korban berupa kartu keluarga dan fotocopy KTP.

“Perwakilan keluarga yang didampingi pengurus RT setempat, berangkat langsung ke Kota Tegal pada Senin sekitar pukul 17.00 WIB.

Mereka sampai sekitar pukul 21.00 WIB. Setelah itu dipastikan Ika, kami di Cibacang melakukan berbagai persiapan, termasuk menggali liang lahat,”jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, tewasnya Ika membuat keluarganya terpukul. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa kebakaran di tempat karaoke itu merenggut nyawa Ika.

“Keluarga sendiri awalnya mendapatkan informasi dari teman dekat Ika di Tegal. Sempat kebingungan menghubungi siapa di Tegal, karena mereka sama sekali tidak tahu siapa yang mesti dihubungi,” Pungkasnya.

D.Y

YUTELNEWS.com | Penyidik Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara segera melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019, 2020 dan 2021 Desa Kubu Kecamatan Lawe Alas, Aceh Tenggara ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten setempat.

Kasus dugaan korupsi ini merupakan laporan LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Aceh Tenggara melalui Bupati LIRA M Saleh Selian.

“Kasus dugaan korupsi ini mencapai Rp 512 juta dan telah ditetapkan mantan Pengulu Kute inisial ZK sebagai tersangka kasus korupsi ADD tahun 2019, 2020 dan 2021 ” ujar Kapolres Aceh Tenggara, AKBP Raden Doni Sumarsono SIK MH didampingi Kasat Reskrim Iptu Bagus Pribadi SH MH kepada kepada awak media Selasa (16/1/2024).

Dikatakan Kasat Reskrim, dalam kasus ini sebelumnya juga telah diperiksa sebagai saksi pihak Inspektorat, Camat dan aparatur desa. Namun, untuk mantan bendahara belum pernah diperiksa karena berada di Malaysia.

Menurut Kasat Reskrim, kasus dugaan korupsi ADD ini akan segera mereka limpahkan ke Kejari Aceh Tenggara.

“Insya Allah Senin 22 Januari 2024,” katanya.

Sementara itu, Bupati LIRA Aceh Tenggara, M Saleh Selian, memberikan apresiasi kepada penyidik Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara yang telah memproses kasus ADD Desa Kubu Kecamatan Lawe Alas.

Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi para Pengulu Kute lainnya agar ada efek jeranya bagi para pelaku koruptor.

Dan, menurut M Saleh Selian, pihaknya juga terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan ADD sejak tahun 2016 hingga saat ini.

“Khususnya Pengulu Kute yang terlibat korupsi ADD yang berjumlah 45 orang ini terus mereka lakukan pengawasan.

Apakah temuan LHP Khusus Inspektorat Aceh Tenggara ini sudah mereka kembalikan ke kas dan bagaimana penggunaan dana yang telah dikembalikan tersebut.

Dalam waktu dekat ini kita juga akan melaporkan oknum Pengulu Kute di Kecamatan Lawe Sigala – gala dan Kecamatan lainnya terkait ADD ini ke Polres Agara dan Kejari, “kata Saleh.

(Jalaludin Barat/RS)

YUTELNEWS.com | Sebagai Kader dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Petrus Lontoh, SE.,menyatakan kesiapannya akan maju di Pilkada Kabupaten Melawi 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Petrus Lontoh, SE., Putra Dayak Kubin yang berasal dari Desa Sungai Bakah Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi kepada Awak Media melalui pesan whatsapp.Selasa, (16/01/24).

Saat peresmian Jembatan Apung yang dibangun dengan dana pribadinya Desa Sungai Bakah

Putra Asli Dayak Kubin yang berasal dari Desa Sungai Bakah Kecamatan Pinoh Selatan kabupaten Melawi ini Menyatakan sikap siap Maju menjadi calon Bupati Melawi dikancah Pilkada Tahun 2024 ini.

“Petrus Lontoh, SE menyampaikan kepada Media ini bahwa

Saya siap maju mencalonkan sebagai Bupati Kabupaten Melawi,

Keseriusan dan kesiapan ini saya buktikan ingin membangun kabupaten Melawi yang lebih maju setara dengan kabupaten lain nya yang berada di Kalimantan Barat.

Ia mengatakan sebagai putra daerah Pinoh Selatan yang merupakan Dapil  Melawi 1 serta kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI)”,Tegasnya.

“Petrus, sapaan akrabnya juga berharap yang dilakukannya ini jadi penyemangat calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

agar bisa meraih kursi terbanyak di DPRD pada pileg 2024 mendatang.

Motivasi kita maju mencalon sebagai Bupati Melawi menuju perubahan Melawi agar lebih baik lagi,”Ucapnya ini.

Petrus, mengatakan untuk mendapatkan dukungan partai dan masyarakat pemilik hak suara,

saat ini masih terus melakukan komunikasi politik dengan berbagai lapisan element masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan penjajakan dengan partai politik lain untuk melakukan koalisi.

Hal ini sangat penting, sebagai bagian dari persiapan partai politik menghadapi pemilu legislatif dan presiden, serta Pilkada Kabupaten Melawi tahun 2024 yang sebentar lagi pesta demokrasi atau pemilu legislatif dan Presiden 14 Februari yang akan datang”,Terangnya.

Andi Irsan, M.Pd Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Kalbar 2 juga saat di konfirmasi Media ini menegaskan bahwa Partai PSI khususnya siap mendukung dan mensuport kesiapan Petrus Lontoh, SE

dalam mencalonkan sebagai Bupati Melawi, serta mohon dukungan dari masyarakat.

Menurutnya, anak muda saat ini memiliki peran untuk menentukan arah dalam keberlangsungan bangsa kedepan dengan segala dinamikanya”, Imbuhnya.

Pria kelahiran kota baru begigi ini juga mangatakan,selain melek teknologi, anak muda juga sudah memiliki sudut pandang yang luas. Bahkan saat ini mereka selalu bisa berinovasi menghadapi beragam isu mulai dari politik, ekonomi, sosial, lingkungan hingga isu perubahan iklim.

Melihat perkembangan saat ini, Bang Andi berharap anak muda ikut berperan aktif menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan nanti. Pihaknya siap menjalin kolaborasi dengan anak muda untuk membawa Indonesia maju menuju Indonesia emas”,

( Musa)

YUTELNEWS.com | Dugaan”mahar” perekrutan Komisioner Independen Pemilihan(KIP) Aceh Tenggara oleh Komisi A DPRK Aceh Tenggara, terus mendapat sorotan publik.

“Masuknya tiga(3) nama Incumbent KIP Periode 2019-2024, dugaan tersebut kendati pernah menjalani sidang kode etik berat.

“Ada dugaan atau asumsi publik pererutan KIP Aceh Tenggaara periode 2024-2029 yang sedang berproses di Komisi A DPRK Aceh Tenggara, penuh dengan intrik pemberian mahar agar diloloskan.

Bahkan jumlahnya mencapai ratusan juta, anggapan ini tidak terlepas dari lulusnya 3 komisioner Incumbent KIP, “kata Muhammad Saleh Selian Bupati Lumbung Informasi Rakyat(LIRA) Aceh Tenggara, pada hari selasa(16/1-2024).

“Lanjut Saleh, 3 oknum Incumbent Komisioner KIP periode 2019-2024 diloloskan pihak Komisi A DPRK Aceh Tenggara sebelumnya pernah di sidang kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dengan dugaan pungli pada perekrutan PPK dan PPS tahun 2023.

Artinya jika ketiga komisioner KIP yang dimaksud diluluskan pihak Komisi A DPRK Agara maka akan menguatkan asumsi publik, telah terjadi ada hadiah dan janji pada perekrutan KIP. publik mengetahui komisioner KIP yang pernah disidang kode etik dan mendapat peringatan keras dari DKPP RI, ungkap Saleh dengan tegas.

Tidak hanya itu, disisi lain keteledoran Komisioner KIP periode 2019 – 2024 juga terjadi pada pelipatan surat suara Pemilu 2024 yang meloloskan oknum Calon Legsilatif (Caleg) melipat kertas suara sehingga terjadi asumsi di publik bahwa komisioner KIP tidak serius menjalankan tugas selaku penyelenggara Pemilu. Demikian secara kelayakan mereka tidak layak diluluskan menjadi kemisioner KIP yang akan datang.

“Demkian, Pihak DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Aceh Tenggara menyurati KIP Provinsi Aceh di Banda Aceh dan tembusan disampaikan kepada Presiden LIRA di Jakarta, Ketua Komisi A DPRK Aceh Tenggara, dan Ketua Bawaslu Aceh Tenggara.

(Jalaludin Barat/RS)

YUTELNEWS.com | Pemerintah kota Langsa Akan menjalin kerjasama daerah dengan PT. Pembangunan Aceh (PEMA) terkait peningkatan pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam Aceh.

Hal ini diketahui berdasarkan agenda rapat pemaparan/expose rencana kerjasama antara Pemerintah kota Langsa dan PT. PEMA, di ruang rapat Walikota Langsa, Selasa, (16/01/23).

Menandai kerjasamanya PT. PEMA juga menyerahkan bantuan CSR sebesar Rp 15 juta untuk pembelian 200 buah Tumbler kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Langsa dan juga bantuan CSR 15.000 kg/15 Ton Pupuk NPK untuk Kelompok Tani Sawah Kota Langsa.

Pj Walikota Langsa, Syaridin S.Pd., M.Pd, menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada PT. PEMA atas dukungan dan perhatiannya dalam rangka mengembangkan dan melestarikan sumber alam di kota Langsa.

“Kota Langsa merupakan kota yang unik meskipun luas daerahnya kecil tapi memiliki lahan pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan,” katanya.

Lebih lanjut, Selain kerjasama pemanfaatan hutan mangrove, Penjabat Walikota Langsa juga mengharapkan PT Pembangunan Aceh dapat membantu mensubsidi-kan pupuk untuk petani di daerah tersebut.

“Kota Langsa memiliki lahan sawah kurang lebih seluas 1600 hektar dan para petani itu merupakan dengan ekonomi menengah ke bawah. Apalagi saat ini sedang musim tanam. Oleh karena itu, kami berharap PT PEMA juga dapat memberi bantuan pupuk baik melalui CSR atau dalam dari sumber bantuan lainnya ,” ujarnya, pun demikian dalam berbagai bidang lain yang menjadi prioritas badan usaha milik daerah tersebut.

Direktur Pengembangan bisnis PT. PEMA Edwar Salim ST menjelaskan bahwa PT PEMA badan usaha milik daerah Aceh ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan, perekonomian serta pendapatan asli Aceh.

“PT PEMA merupakan milik masyarakat Aceh, kota Langsa memiliki potensi sumber daya alam yang dapat berkembang baik pertanian, perkebunan, perikanan bahkan pelabuhan Kuala Langsa,” jelasnya.

Hadir dalam rapat ini Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra Setda Kota Langsa, Suriyatno AP., MSP, kepala Inspektorat, Syahrial SE, Kepala Disperindagkop, Mahlil SH, Kadis. Pangan, Pertanian, Kelauatan dan Perikanan, Banta Ahmad, Kepala Bappeda, Muhammad Darfian, Kadis. DLH, Ade Putra Wijaya Seregar, Sekretaris BPKD, Kabag Pemerintahan, Hendri Soenandar, S.STP, Kabag. Hukum Meka Elizar Kabag. Ekonomi, PT. Pekola.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Sejumlah perwakilan guru dan tenaga kependidikan honorer akhirnya diterima beraudiensi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ketua Komisi I dan IV DPRD Kabupaten Sukabumi, BKPSDM, BPKAD, Dinas Pendidikan, dan Kemenag Kabupaten Sukabumi, bertempat di kantor aula BKPSDM Kabupaten Sukabumi pada Senin (15/01/2024), sekira pukul 13.00 WIB.

Sebelumnya, ribuan guru dari Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Koordinator Daerah Kabupaten Sukabumi kriss dan kawan – kawan berkumpul dengan menggunakan seragam serba hitam untuk istighosah di PT Patriot Intan Abadi Unit Selakopi, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Istighosah digelar untuk memastikan kelancaran audiensi bersama para pihak terkait.

Dalam paparannya, Ketua FPHI Korda Kabupaten Sukabumi, Suherman, menyampaikan bahwa para guru dan tenaga kependidikan honorer, yang selama ini setia membantu tugas pemerintahan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menghadapi nasib yang sulit.

“Nasibnya terkatung-katung, sementara usia mereka terus bertambah mendekati usia pensiun, dan karena keterpurukan nasibnya, sehingga hak-hak memperoleh penghasilan kesejahteraan untuk memenuhi kehidupan yang layak sangat lah minim, karena keterbatasan anggaran Pemda dan regulasi yang mengaturnya,” ungkap Suherman.

Suherman menyoroti perlunya pengangkatan para guru honorer menjadi CPNS dan PPPK untuk memastikan penghasilan kesejahteraan yang layak.

“Bentuk empati pemerintah pusat dalam penyelesaian pegawai honorer, karena ketentuan usia tidak bisa melamar dan diangkat menjadi CPNS, diarahkan menjadi PPPK. Tapi itu, harus melalui tahapan pelamaran dan seleksi,” tuturnya.

Menanggapi PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK, Suherman mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan 1 juta formasi PPPK untuk menyelesaikan tenaga honorer, namun baru 50 persen yang terisi secara nasional.

“Bagaimana nasib tenaga honorer yang sejak PP ini terbit, usianya mendekati 58 tahun. Pensium atau dipensiunkan sebagai honorer,” Pungkas, ”

 Mirna