NEWS

YUTELNEWS. com| Beberapa konsumen dan agen LPG 3 kilogram di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengeluhkan kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan NIK atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalan pembelian gas LPG.

Warga Cikalong Wetan, Amir (40) mengatakan, adanya kebijakan tersebut membuat dirinya diribetkan dengan persoalan administrasi walaupun sekadar membeli gas.

“Kita harus daftar dulu ke pangkalan atau agen padahal kan kita nggak beli banyak. Satu gas 3 kilogram pun bisa habis dua pekan jadi nggak beli banyak,” katanya, Kamis 4 Januari 2024.

Hal yang sama juga diungkapkan warga Ngamprah, Nur Rahmi, saat ini dirinya belum mendaftarkan diri sebagai penerima gas 3 kilogram. Hal tersebut lantaran kebijakan pemerintah itu terlalu memukul rata konsumen gas 3 kilogram.

“Kita mah cuman beli paling satu tabung karena bukan pebisnis atau usaha apalah. Kita mah murni buat masak di rumah,” paparnya.

Sementara itu, salah seorang pemilik agen LPG 3 kilogram di Parongpong, Susanto mengatakan, terkait kebijakan tersebut pihaknya sudah melakukan hal itu dari satu tahun lalu.

“Kalau saya sejak tahun lalu sudah menerapkan penggunaan KTP saat membeli gas jadi dengan kebijakan itu tidak kaget,” katanya.

Ia menambahkan, dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tersebut dirinya sebagai pemilik pangkalan sudah siap menjalankannya.

“Kalau kita tinggal memasukkan saja data KTP pembeli. Karena memang setiap bulan pun harus melakukan laporan kepada pihak Pertamina,” tambahnya.

“Apalagi sekarang pembeli tinggal menunjukkan KTP dan ada aplikasi khusus sehingga laporan tersebut langsung masuk ke Pertamina,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sejauh ini cukup banyak masyarakat mendaftarkan diri sebagai pengguna gas 3 kilogram usai ada sosialisasi dari pemerintah soal syarat membeli gas 3 kilogram.

“Kalau yang mendaftar banyak karena diberikan poster oleh Pertamina untuk pendataan pengguna gas 3 kilogram yang dipasang di pangkalan,” katanya.

Masih kata Susanto, sejauh ini masyarakat dinilai masih menerima dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun harus juga dipertimbangkan efektivitas kebijakan yang dikeluarkan.”Pungkasnya

(Tarkayaiban)

YUTELNEWS.com | Seluas ratusan hektar hutan lindung terlihat rusak akibat pengerukan tanah diduga dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang berada di kawasan resapan air dipemukiman bukit tengkorak, di Kelurahan sambau, Kecamatan Nongsa, Batam.

Dari pantauan awak media dilokasi kegiatan pengerukan lahan tersebut terlihat adanya satu unit alat berat excavator (beko) sedang beraktivitas mengeruk tanah untuk dibawa ke tempat cucian pasir langsung dimasukkan kedalam puluhan unit mobil dumtruck, pada Jumat (04/1/2024).

Dari keterangan salah satu warga disana mengatakan mereka sudah sering kerja tapi tak pernah dihentikan oleh penegak hukum malah bebas-bebas aja mereka kerja pak, kata mereka tanahnya untuk kebutuhan proyek-proyek di Batam buat toko bangunan area lahan dan pengeras jalan,”ucap warga yang tak mau sebut namanya itu.

Kemudian dari keterangan salah satu supir mobil dumtruck mengatakan kalau biasanya saya beli satu lori dumtruck “6” roda dari mereka cuma Rp.100.000 saja pak, kalau untuk isi dumtruck “6” roda itu saya tak taulah mereka jual, coba bapak tanya sama ceker disana, ujar supir saat ditemui diarea lokasi.

Menurut informasi dari salah satu “ceker” yang berada dilapangan berinisial “R” mengatakan, kami sudah izin dari dulu sama pihak BP Batam dan pihak petugas kita sudah koordinasi sama mereka, tuturnya.

Lalu awak media ini sempat mengkonfirmasi kepala KPHL Unit ll Lamhot Sinaga mengatakan, oh iya, terkait dengan hal ini, kami akan telusuri, kalau berada dalam kawasan hutan lindung tidak ada izin pak, makanya kami akan telusuri dulu terkait dengan hal ini,”bilangnya.

Sambung Lamhot lagi, apa dalam kawasan maksudnya hutan lindung apa tidak. Karena ada yang masuk kawasan ada yang tidak masuk, yang masuk kawasan saya pastikan mereka tidak memiliki izin dan sudah pernah kami hentikan dan buat surat teguran dan LKP-nya kepada mereka.

“Hal itu saya pastikan dari dinas Kehutanan tidak ada izin mereka, karena sudah berapa kali kita hentikan, dan sudah pernah kita buat laporan secara berjenjang, kendala di kita tak punya PPNS, tegas Lamhot Sinaga saat dikonfirmasi melalui WhatsApp nya, kemarin (4/01/2024) .

Fahmi Abdi

YUTELNEWS.com | Salah satu karyawan PT Sawit Citra Mahkota yang ada di Kecamatan Ella Hilir Kab Melawi
mendatangi serta mengadukan nasibnya kepada Kasi Ketenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Melawi, karena merasa telah dilakukan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan tempatnya mencari nafkah.

“Mandel Mandela, S. Sos. Menyampaikan secara pribadi dan sangat berharap agar jangan sampai terjadi PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Kalaupun sampai harus terjadi tindakan PHK, sebaiknya dilakukan melalui prosedur yang benar sesuai aturan yang ada dan saya berharap agar diambil jalan musyawarah mufakat terlebih dulu diantara karyawan dan perusahaan,”ucap Kasi Disnaker Kab. Melawi diruangan kerjanya,
Rabu,04/01/2024

Dia juga menyebutkan, PHK itu ada aturan main semua dalam pemecatan karyawan semestinya diberikanlah, SP 1 bahkan SP 2 harus ada dan disesuaikan denga kesalahan agar tetap bertindak sesuai mekanisme yang ada,”ucap
Mandel.

Berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak oleh karyawan Alimin menyampaikan kepada awak Media ini bahwa pada saat jam istrahat kerja dia memberikan alat unit kepada Helpernya untuk membawanya, dan saya sudah minta ijin kepada pimpinan saya juga pada saat itu”,ucap
Alimin.

Dia juga menyampaikan pada saat Helper membawa Alat tidak ada membuat perusahaan merasa dirugikan, bahkan menurut Alimin sangat membantu alat bisa bekerja dengan efektif hanya pada saat itu Helper sedang dipantau oleh Owner lansung, tapikan tidak harus semena-mena jadi karena saya kasih Helper bawa Alat itulah kata perusahaan saya jadi mau di pecat ini sangat tidak manusiawi”, ucapnya.

Dia juga sampaikan semua itu cacat hukum ancaman PHK sangat mengabaikan aturan secara prosedural pertama saat memanggil saya ke kantor menghadap tidak pernah ada surat panggilan hanya melalui pesan WhatsApp, dan melalui pimpinan sampaikan ke saya terhitung tanggal 30 Desember 2023 katanya saya sudah tidak menjadi karyawan sambil menunggu hitungan dana pesangon dan anehnya lagi SK PHK juga belum ada kok saya sudah dianggap tidak menjadi karyawan.

“Saya akan sangat keberatan perlakuan perusahaan semena-mena dan tidak manusia kepada saya.”ucap Alimin

Alimin, juga menduga kalau tindakan PHK sepihak ini, mengindikasikan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan pengusaha dan saya sangat keberatan bahkan saya akan lawan dengan jalur lain”,ucap Alimin
kepada media.

”Jadi kalau saya lihat cara PHK seperti ini, jelas ada indikasi pelanggaran. Ini terjadi karena dalam menentukan dan menetapkan PHK semuanya dilakukan harus sesuai dengan mekanisme hukum. Jangan dilakukan dengan cara sepihak, karena itu berarti keadilan yang diharapkan kepada karyawan itu tidak akan tercapai,” ucap Alimin.

Sementara itu pihak HRD perusahaan PT Citra Mahkota , Cory Penjaitan saat di mintai komfirmasi keterangan oleh Media ini melalui via whatsApp, Rabu 04/01/2024.

Terkait ancaman PHK saudara Alimin tidak mau menjawab sampai berita ini dilansirkan ke meja redaksi.

Mus

YUTELNEWS.com | Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mulai menelaah laporan pengaduan DPD LSM GRPPH- RI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi RSUD Dr. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir, hasil talaah nanti akan diteruskan dan diminta persetujuan pimpinan.

Hal ini ditegaskan melalui pemanggilan terhadap DPD GRPPH- RI Kabupaten Rokan Hilir untuk bisa hadir dengan nomor surat : B- 3670/L.4.20/Fd.I/II/2023 Pemberitahuan Tindak Lanjut atas laporan/pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada RSUD Dr. Pratomo Tahun 2019 dan 2022.

Sebelumnya pada tgl 03 Oktober 2023 DPD LSM GRPPH- RI mengadukan di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dalam dugaan tindak pidana korupsi jasa sarana dan jasa pelayanan di RSUD Dr. Pratomo Bagansiapiapi tahun 2019-2020, dengan surat laporan atau pengaduan nomor : 08/DPD/GRPPH-RI/RH/2023 tanggal 03 Oktober 2023 perihal laporan pengaduan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada RSUD Dr. Pratomo tahun 2019 dan 2022.

Dikatakan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Priandi Firdaus, SH MH, “Kami mengucapkan terima kasih banyak atas peran serta dan kepercayaan yang saudara berikan kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, kami sampaikan bahwa laporan/ pengaduan saudara dimaksud masih kami lakukan pengumpulan informasi secara tertutup,” tutup Priandi Firdaus.

Sementara itu hasil konfirmasi bersama ketua DPD LSM GRPPH- RI Bambang, Kamis, (4/1/2024) mengatakan, surat pemberitahuan tindak lanjut diterima, Rabu (3/1/2024) sedangkan pada surat tertanggal 20 November 2023. Ucap Bambang heran.

Kabiro/Panca Sitepu.

YUTELNEWS.com|Jembatan penghubung antara dua desa, Desa Cikahuripan dan Desa Kelapa Nunggal terendam banjir. Kamis, 4/1/2023

Menurut keterangan warga, Lukman, selaku pengurus lingkungan di wilayahnya,”memang setiap musim penghujan datang selalu banjir,”Jelasnys

Bahkan, lanjut lukman, sampai terisolasi karena airnya deras , banyak juga pengendara yang nekat menerobos arus deras jembatan yang terdampak banjir dan banyak kendaraan yang mogok,”jelasnya

Terjadinya kejadian ini  Pukul 16:41 Wib di Jalan Cibarengkok, Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor.

“Dampak banjir, karena tidak kuat menampung debit air dari arah kelapa nunggal menuju desa cibarengkok yang menjadi pemicu terjadinya banjir karena sungainya dangkal, banyak sampah dan jembatanya yang rusak.

“Kejadian seperti ini sudah sering terjadi bahkan beberapa desa yang terdampak banjir terutama desa kelapa nunggal cileungsi .

“Harapan dan keinginan kami warga desa kelapa nunggal kampung cibarengkok berharap kepada pemerintah setempat untuk segera memberikan solusi penanggulangan banjir luapan sungai cibarengkok dan besar harapan kami warga sekitar bisa diperbaiki jembatan yang rusak.

“Masalahnya, bukan cuma warga sini saja akan tetapi dari berbagai daerah, kami berharap pihak pemerintah mau peduli dengan kejadian ini.” Pungkas Lukman kepada awak media yutelnewscom .

(tasum hidayat saputra)

YUTELNEWS.com | Kondisi jalan rusak sangat mengganggu kenyamanan dan membahayakan keselamatan bagi pengguna jalan.

Kamis, 05/01/2024.

Kegiatan penimbunan danau di Kelurahan Batu Besar yang berdampak Polusi udara (debu) ke masyarakat sekitar dan secara langsung ke pengguna jalan yg di lalui kegiatan truk-truk bermuatan tanah di jalan.

Investigasi yang kami lakukan ke pihak pengelola penimbunan tanah

seringkali terjadi kecelakaan akibat jalan rusak dan berlubang. Hal ini pun kerap menimbulkan protes dari masyarakat terutamanya di wilayah kelurahan sambau & batu besar.

Selain berlubang dan rusak parah, jalan tersebut dipenuhi lumpur atau air yang berwarna cokelat pekat dan kotor.

Menurut informasi yang dihimpun, kerusakan pada jalan tersebut sudah terjadi sejak bertahun-tahun lalu hingga sekarang ini diakibatkan oleh damtruk pengangkut tanah timbunan.

Dana APBN untuk proyek besar seperti Infrastruktur,,,itu jalan hanya untuk rakyat biasa ga perlu di perbaiki ya,” pungkas Andi.

Kami mengharapkan dari kecamatan Nongsa maupun kelurahan setempat peduli dan segera merampungkan perbaikan jalan yang belum merata itu, karena jalan bagus aktifitas bisa lancar dan membantu jalannya roda perekonomian di kelurahan setempat,” pungkasnya.

(Pami)

YUTELNEWS.com |Aktivis Lumbung Informasi Rakyat(LIRA) Aceh Tenggara Muhammad Saleh Selian (4/1-2024) mengatakan, kertas surat suara antisipasi kekurangan sebanyak 2,5 Persen .

“Kertas suara antisipasi sebanyak 2,5 persen Itu saat ini ada dimana, disimpan dimana. “nah kertas antisipasi itu oada hari H…? ada dimana dan setelah gari H pileg disimpan dimana, kemudian apakah akan dihitung kembali, “ungkap Saleh Selian.

Kertas suara antisipasi sebanyak 2,5 persen itu dicetak dimana, “tak kalah penting adalah kertas suara antisipasi sebanyak 2,5 persen itu.

“Saat ini ada dimana, bagai mana bentuk pengamanannya supaya tetap kengkap. “kami DPD Lumbung Informasi Rakyat ( LIRA ) Aceh Tenggara, meminta kepada pihak terkait kiranya kertas suara antisipasi tersebut kita kawal supaya tidak ada potensi disalahgunakan.” Pungkas Saleh Selian.

(Jalaludin Barat/RS)

YUTELNEWS.com | Tingginya intensitas curahan hujan ditambah kiriman air pasang dari laut membuat sejumlah kawasan Kepenghuluan di Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau direndam banjir.

Banjir menggenangi pemukiman warga, sudah terjadi dua kali, terjadi di Kecamatan Kubu Babussalam, awalnya banjir muncul pada bulan November 2023 lalu kemudian air surut. Diawal bulan Januari tahun 2024 banjir kembali muncul di pemukiman warga.

Kondisi banjir ini sudah cukup mengancam aktifitas masyarakat. Bahkan, sejumlah fasilitas umum layanan masyarakat lumpuh total di Kantor Kepenghuluan Teluk Nilap.

Sejumlah sekolah yakni SMPN 2 Kubu Babussalam dan SDN 002 Teluk Nilap juga terpaksa harus meliburkan siswa karena air masuk kedalam lokal sehingga mengganggu aktivitas belajar dan mengajar disekolah.

Menyikapi kondisi banjir ini, unsur pimpinan Kecamatan terdiri dari Camat Kuba, Hasan Usman, Kapolsek Kubu, AKP H.Tinambunan S Sos.MSi, Danramil 04 Kubu, Kapten Inf Khairul Anwar bersama Penghulu Teluk Nilap, H.Gamal Bacik SE, langsung turun meninjau warga yang terdampak banjir di Kepenghuluan Teluk Nilap, Kamis (4/1/2023) pagi sekitar pukul 10.00 WIB.

Camat Kubu Babussalam, Hasan Usman SPd.MM mengatakan, banjir di Kecamatan Kuba sudah berlangsung satu pekan terakhir. Kondisi air banjir semangkin dalam dipemukiman masyarakat dan diperkirakan dalam waktu dekat pemerintah Kecamatan akan mendirikan posko dapur umum.

“Dalam waktu dekat kita mendirikan posko dapur umum, sebab banjir ini semangkin dalam, warga juga sudah ada yang mengungsi seperti di Kepenghuluan Jojol hampir 30 Kepala Keluarga (KK) mengungsi,” ujarnya.

Diterangkan Camat, Kepenghuluan di Kecamatan Kubu Babussalam di awal tahun 2024 yang terdampak banjir yakni Kepenghuluan Teluk Nilap, Kepenghuluan Sungai Majo, Kepenghuluan Sungai Majo Pusako, Kepenghuluan Sungai Pinang, Kepenghuluan Jojol dan Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir.

“Debit air diawal tahun ini memang sangat tinggi, selain curahan air hujan yang cukup tinggi ditambah pasang sobak, sehingga banjir terus meningkat dipemukiman warga, untuk saat ini kedalaman debit air dipemukiman warga mencapai 70 cm dan air sudah masuk kedalam rumah warga,” jelasnya.

Kapolsek Kubu, AKP H.Tinambunan S Sos.MSi bersama Danramil 04 Kubu, Kapten Inf Khairul Anwar menghimbau keras kepada masyarakat wilayah yang terdampak banjir agar mewaspadai terkait banjir yang sedang terjadi.

“Kita minta kepada masyarakat agar selalu waspada tentang banjir ini, terutama berikan pengawasan secara ketat terhadap anak-anak jangan sampai banjir ini menimbulkan korban jiwa,” pintanya

Sementara itu Datuk Penghulu Teluk Nilap, H.Gamal Bacik SE mengatakan, di Kepenghuluan Teluk Nilap ada empat wilayah Dusun yang terdampak banjir yang mengakibatkan ribuan rumah Kepala Keluarga (KK) terendam banjir.

“Untuk di Kepenghuluan Teluk Nilap belum ada warga yang mengungsi. Tapi, aktivitas masyarakat sudah terganggu, layanan administrasi di Kantor Kepenghuluan Teluk Nilap lumpuh total karena air masuk kedalam kantor, sekolah-sekolah sudah meliburkan siswa karena banjir ini,” ujarnya.

Diakui Penghulu, di Kepenghuluan Teluk Nilap sendiri sudah dua kali terjadi banjir, awalnya banjir terjadi pada bulan November 2023 lalu. Kemudian diawal tahun 2024 kembali terjadi banjir.

“Kalau kita lihat banjir terbesar itu pada awal tahun 2024 ini, ketinggian debit air dipemukiman warga terus meningkat, besok kita mendirikan posko dapur umum, bagi warga rumahnya yang sudah masuk air kedalam rumah terpaksa kita buat tempat tinggal sementara di posko sampai air benar-benar surut,” Pungkasnya.

Kabiro/Panca Sitepu.

YUTELNEWS.com | Pemerintah Kabupaten Nias Utara dalam hal ini Wakil Bupati Nias Utara menerima kunjungan kerja tim pembentukan Polres Nias Utara dari Polda Sumut ibu AKBP Juliani Prihartini, S.IK. M.H dan dari Polres Nias Kabag SDM, Kabag Ren Polres Nias dan rombongan bertempat di Pendopo Bupati Nias Utara, Rabu (03/01/2024).

Dalam kunjungan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan lokasi pertapakan Polres Nias Utara di Desa Lolofaoso Kecamatan Lotu, Kabupaten nias utara.

Peninjauan itu dilakukan memastikan pembangunan gedung Polres Nias Utara untuk beberapa bulan kedepan.

Hadir pada kegiatan tersebut, Sekda, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Camat Lotu, Kabag Umum Setda, dan ASN Lingkup Pemerintahan Kab. Nias Utara.

(Ms Nazara)

YUTELNEWS.com | Bhabinsa Koramil 1810 /Antapani, Arcamaik, Mandalajati  AAM  jajaran Kodim 0618/Kota Bandung mendapatkan laporan dari seorang TNI  berpangkat Mayor Inf. Rachman  Maulana sidiq (Pamen Pusdikiif Pussenif) yang merupakan warga  Komplek Harmoni jalan Lemah Endah, Nomor 49, RT 002, RW 006 Kelurahan  Pasir Impun Kecamatan, Mandalajati, Kota Bandung, Kamis (03/01/2024).

Menurut keterangan saksi Mayor Inf. Rachman tentang temuan barang yang diduga narkoba tersebut ia mengatakan “ini bermula secara kebetulan kami sedang memantau CCTV diruangan keluarga dan kami melihat ada 2 orang tidak dikenal memakai kendaraan sepeda motor yamaha Lexi sedang berhenti persis didepan kediaman kami di komplek Harmoni Pasir Impun”

“Kami melihat dari CCTV gerak gerik orang yang mencurigakan dengan  kedua orang tersebut, dia sedang melakukan aktivitas dan yang satu orang mengamankan lokasi dan yang satu orang sedang menggali tanah lalu menaruh barang yang diduga narkoba tersebut” katanya.

Setelah itu kedua orang tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi, kami menyuruh orang yang bekerja berada di kediaman kami untuk, mendekati lokasi yang sudah dilakukan oleh kedua orang tidak dikenal tersebut.

Setelah diperiksa ternyata kami  menemukan barang yang diduga paketan kecil jenis narkoba”,tuturnya.

Kemudian kami langsung menghubungi Ketua RW dan Babinsa wilayah tersebut.

Setelah kami menghubungi tiba-tiba kedua orang tersebut datang kembali lagi ketempat dia menaruh barang tersebut, setelah itu diteriaki maling oleh kedua orang tidak dikenal tersebut langsung melarikan diri keluar komplek” ucapnya.

Danramil 1810 AAM Danramil 1810/AAM Kapten Chb. Obang Subarna beserta Babinsa mendatangi lokasi tersebut dan anggota Babinsa tersebut berkoordinasi dengan menghubungi Babinkamtibmas.

Barang bukti berupa paketan kecil yang  diduga narkoba sudah diserah terimakan kepada Danramil 1810/AAM oleh saksi Mayor Inf. Rachaman Maulana Sidiq.

Lanjut Danramil 1810/AAM Kapten Chb. Obang Subarna melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Antapani untuk di tindaklanjuti lebih lanjut.

Rev. TGH/ Yans.

YUTELNEWS.com | Beginilah keadaan akses jalan perumahan warga di jalan lingkar Bagan Barat RT 014, Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau apabila setelah diguyur hujan.

Pasalnya, keadaan tersebut untuk saat ini nyaris tak bisa dilalui oleh warga, karena mengalami kerusakan yang terbilang cukup parah hingga warga sekitar terpaksa harus bergotong royong untuk memperbaiki keadaan jalan tersebut meskipun secara manual.

Sementara, kerusakan pada badan jalan dipicu dengan beberapa waktu terakhir kerap kali mengalami musim penghujan dan genangan air tak bisa dihindarkan, hal itu juga di perparah, bahwa memang kondisi keadaan jalan tersebut memang kurang maksimal mendapat perhatian dari pemerintah Daerah.

Adapun keterangan warga sekitar menyebut”bahwa keadaan sedemikian sudah terbilang cukup lama dengan kondisi seperti ini, parahnya lagi, akses jalan ini nyaris tak bisa dilalui jika warga tak turun andil dalam memperbaiki jalan tersebut, meskipun dengan cara seadanya”

Warga sekitar juga menyebut” Sebagai akses yang sangat di butuhkan, kami berharap, bahwa Pemkab bisa memperbaiki keadaan jalan ini, hal itu di sebabkan, selain dari point utama bagi warga yang berdomisili di sekitar, jalan tersebut adalah satu-satunya jalan yang kerap kali di gunakan oleh warga, baik yang mencari nafkah, maupun anak sekolah”terang warga, Kamis siang terkait persoalan itu.

Kabiro/Panca Sitepu

YUTELNEWS.com | Satreskrim Polres Bojonegoro berhasil mengungkap kasus pemerasan terhadap pengusaha minyak di Kedewan bojonegoro. Kelompok yang mengatasnamakan wartawan ini meminta uang sebesar RP 100 juta agar tidak mencuat dalam pemberitaan. Setelah negosiasi, korban setuju mentransfer RP 30 juta, yang kemudian dibagi kepada 17 pelaku, dengan masing-masing mendapatkan RP 1.200.000 dan sisanya untuk operasional.

Dari 17 pelaku, 5 diantaranya berhasil ditangkap di Jembrana, Bali. Mereka adalah OR (48) dari Desa Gunungangsir, S (31) dari Desa Gamongan, TU (46) dari Desa Puspo, I (46) dari Desa Betet, dan GHM (31) dari Desa Kebonsari. Barang bukti yang diamankan termasuk satu unit mobil Avanza, 5 handphone, 1 lembar cetak rekening koran, 5 ID wartawan, dan 1 ATM BRI atas nama Ghana.

Pelaku dijerat dengan pasal 368 dan/atau pasal 369 KUHP, serta Pasal 378 KUHP jo pasal 55 KUHP tentang pemerasan, penipuan, atau turut serta dalam tindak pidana, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Fahmi Amirulah, menegaskan penanganan serius terhadap tindak pidana ini dalam konferensi pers di hadapan awak media.

(Cdr – YTL)

YUTELNEWS.com | DPC PKB Kabupaten Bandung menggelar acara konsolidasi kader Kor PKB se-Kabupaten Bandung yang berlangsung di Gedung Gymnasium Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung, Rabu (03/01/2023).

Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S. Ag., MAP, anggota DPR-RI komisi lII ketua Fraksi PKB mendampingi ketua umum PKB Muhaimin Iskandar menghadiri kegiatan acara konsolidasi kader Kor PKB di Kab. Bandung.

Dalam sambutanya H. Cucun menyampaikan Kab.Bandung akan menyiapkan kemenangan untuk ketua umum PKB Muhaimin Iskandar (Gus Imin), kita PKB Kab. Bandung akan menargetkan 1,5 juta Suara untuk memenangkannya untuk menjadi Wakil Presiden bersama Anis Baswedan di Pemilu nanti.

Jangan sampai masuk kecurangan-kecurangan ke wilayah kita, dan akan kita lawan jangan sampai ada basis kecurangan di kab. Bandung dalam pesta demokrasi kali ini, dan tidak ada cara-cara yang tidak bagus di Kabupaten Bandung dalam masa demokrasi ini.

Saya ingin melihat nanti di tanggal 14 Februari kalau kita bisa mengirim dua kursi DPR-RI, 3 kursi DPRD provinsi dan 16 kursi di Kabupaten Bandung ini, ungkap Cucun dihadapan ribuan kader PKB.

H. Cucun juga menyampaikan kepada pemimpin PKB Muhaimin Iskandar (Gus Imin) bahwa Kabupaten Bandung adalah rumah perjuangan untuk partai kebangkitan bangsa, bagaimana dengan kebijakan PKB melalui Bupati Bandung sebagai Kader di Kabupaten Bandung ini sudah 18.000 guru ngaji bisa mendapatkan hak-haknya yang layak sebagai pembina umat ditengah-tengah masyarakat.

H. Cucun juga mengatakan bahwa hampir 17.800 Guru Ngaji setiap bulannya mendapatkan insentif sebesar Rp. 500.000 dan BPJS ketenagakerjaan dan juga BPJS kesehatan,” itu baru punya Bupati yang punya kebijakan kedepan kita 14 Februari akan punya Presiden dan wakil Presiden dari PKB,” ungkapnya.

Lanjut H. Cucun, masyarakat Indonesia, masyarakat Kabupaten Bandung kedepan akan betul-betul merasakan keadilan dan kesejahteraan yang merata semuanya. Hanya tinggal sebulan lagi kita harus siap memenangkan di TPS masing-masing, dan kita harus siap memenangkan semua ini.

“Satu setengah juta siap untuk tidak tidur,” tanya Cucun pada kader yang hadir saat orasinya. Bangunkan saudara kita, bangunkan warga Kabupaten Bandung dan kita harus menangkan Pemilu ini tanggal 14 Februari 2024 curahkan semua kasih sayangnya kepada Gus Muhaimin Iskandar.

Apa yang menjadi tekad kesungguhan kita sehingga Amin, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar harus menang Pilpres, PKB harus menang Pileg dan caleg-caleg unggulan, caleg-caleg pilihan yang telah menjadi bagian yang menyatu dalam pemilihan umum. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita karena kita menyaksikan sejarah telah menyusun sebuah satu kesatuan maka kita punya tugas untuk mewujudkan kemakmuran yang merata untuk seluruh rakyat bangsa Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kor TPS se-Kabupaten Bandung juga calon DPR-RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten Bandung juga para saksi yang kita siapkan oleh DPC PKB Kabupaten Bandung yang jumlahnya sekitar 11.034 orang yang siap mengawasi berjalannya Pemilu tahun ini, ” kita harus semangat dan saatnya melakukan perubahan,” pungkasnya.

Rev. Yans.

YUTELNEWS. com | Jalan tergenang air dampak dari luapan Sungai Lumbu Timur dan membanjiri jalan akses utama. Kamis, 03/01/2024

Sejumlah pengendara yang melintas banyak yang memaksakan menerobos jalan tersebut, tepatnya di Jalan Lumbu Tengah Raya , Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi.

Putra (33), yang kebetulan melintas di jalan lumbu tengah menjelaskan, banyak pengendara yang mogok akibat menerobos jalan banjir .

“Harapan saya kepada pihak pemerintah setempat agar peduli terhadap lingkungan, karena setiap hujan turun pasti banjir dan saya setiap hari melintasi jalan lumbu tengah ini.

“Bila datang hujan sudah pasti banjir , pernah juga saya paksakan menerobos eeh ujung-ujungnya mogok,”cetusnya

Putra juga menambahkan,”Kepada pihak pemerintah terkait agar lebih perduli terhadap jalan yang rusak dan banjir , pungkasnya “Pungkanya.

(Tasum hidayat saputra)

YUTELNEWS.com | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat terus melakukan perekaman terhadap pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik. Kamis, 4/1/2024

Berdasarkan data Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat menyebut, hingga saat ini tercatat sebanyak 37.398 sebagai pemilih pemula dan 18.115 belum melakukan perekaman.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, Hendra Trismayadi mengatakan, hingga saat ini baru 53 pemilih pemula yang telah melakukan perekaman KTP elektronik dan sisanya masih dalam proses.

“Sebanyak 53% pemilih pemula sudah  terekam. Mengejar agar pada Februari mendatang bisa tercapai target perekaman 100%,” katanya

Ia menambahkan, untuk mencapai target tersebut pihaknya mengoptimalkan metode jemput bola dalam memberikan pelayanan perekaman bagi para pemilih pemula tersebut.

”Makanya kita terus layanan mobil keliling, layanan di Kecamatan terus layanan di Dinas. Terus kita jemput bola ke sekolah, SMA, SMK dan desa karena pemula banyak yang belum terekam,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, perekaman tersebut merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) kepada masyarakat.

”Hari Sabtu pun kami tidak libur, terus jemput bola. Yah yang penting tereka dulu, sehingga yang berusia 17 tahun per 14 Februari nanti bisa mencoblos. Disdik Provinsi pun harus membantu, karena SMA dan SMK wilayahnya ada di Disdik Provinsi dibantu KCD,” katanya.

Ia mengakui, dalam melakukan hal tersebut pihaknya kerap kali menemukan kendala. Salah satunya adalah saat berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat.

”Dengan Disdik provinsi kendalanya umumnya di koordinasi yang belum optimal, semisal  di sekolah anaknya libur, atau sedang ujian, kadang juga siswa justru sudah pulang,” Pungkasnya.

D.Yoyo