YUTELNEWS.com | Meneruskan pemberitaan sebelumnya bahwa Diduga jam operasional Permainan Elektronik Billiard Centre (BC) melebihi standar normal dan juga pakai uang minimal Rp 50.000 untuk bermain.
BC tersebut beralamat di Komplek Bukit Mas, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Hal ini terungkap saat awak media meninjau lokasi pada Selasa (28/11/2023) sekira pukul 01.11 WIB malam hari. Salah satu warga juga yang ada disekitar lokasi membenarkan adanya aktivitas tersebut. Wasit dan juga sumber yang dipercaya membenarkan aktivitas tersebut.
Sehingga pada hari Jumat, (1/12/2013) siang hari tidak juga berhasil menemui AG untuk konfirmasi. Salah satu Security yang bertugas mengatakan agar datang lagi di malam hari.
Malam harinya awak media mencoba kembali lagi ke lokasi BC dan Security mengatakan Bahwa hubungi As atau Sim (inisial) untuk bagian media.
“Dia (AG) sudah pesankan ke kami, pokoknya kalau dari media jumpai Sim, atau As sebagai kordinator untuk media semua. Kalau nomor mereka kami tak punya, coba tanyakan sama kawan-kawan wartawan, ucap salah satu Security yang bertugas.”
Di lokasi, awak media saat ingin jumpa sama AG pun dan pihak Manager tidak diperbolehkan oleh Security tersebut karena dikatakan bahwa percuma jumpa mereka, pasti akan berikan jawaban yang sama.
Sudah mencoba menghubungi AG, SIM, dan As namun tidak berhasil.
![Minimal Rp. 50.000 Main di Jackpot Billiard Centre Hingga Jam 4 Subuh, JPKP Angkat Suara](https://i0.wp.com/yutelnews.com/wp-content/uploads/2023/12/20231202_124530.png?resize=640%2C640&ssl=1)
Menanggapi hal ini, Saeni Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP) DPW Kepri akan lakukan Audiensi kepada pihak-pihak terkait.
“Permainan Elektronik seperti ini kita akan agendakan Audiensi dalam waktu terdekat untuk lakukan konfirmasi kepada dinas terkait dan kepada APH,” ucap Saeni kepada awak media pada Sabtu, 2/12/2023) pagi hari.
Hingga berita ini di tayangkan, dalam waktu dekat awak media akan berupaya lakukan konfirmasi atau minta tanggapan kepada pihak APH dan dinas terkait
Part 2
(Red)