Tanggapan Publik Seputaran Mutasi Kepala Sekolah SMA Sumbar

YUTELNEWS.com | Berkaitan surat keputusan Gubernur Sumbar adanya pergantian posisi kepala SMA dan SMK se-Sumatera Barat merupakan sesuatu yang wajar dan diperlukan ada penyegaran dalam pengelolaan unit kerja dibawah dinas pendidikan provinsi sumatera barat.

Tentu hal ini juga mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat di sumatera barat.

Berikut ini hasil bincang kami dengan bapak Arfi Bastian Kamil,SE pemerhati dunia pendidikan dan pernah menjadi komite sekolah.

“Menurut penuturan beliau adanya pergantian kepemimpinan suatu unit pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar.

Hal demikian merupakan ranah pemimpin daerah provinsi cq.Gubernur Prov.Sumatera Barat yang diusulkan melalui dinas pendidikan provinsi sumatera barat,upaya adanya penyegaran dalam tata kelola Sekolah (SMA dan SMK)”ungkapnya.

“Bentuk reward atau promosi bagi Kepala Sekolah yang memiliki prestasi,agar kedepan mampu menunjukkan kompetensi dan kinerja yang lebih baik.

Namun kami juga memiliki pandangan kritis pada pemerintah daerah masih ada figur kepala SMA dan SMK ini yang nota bene memiliki rekam jejak yang kurang baik bahkan moralitas yang rendah dan tidak memiliki integritas yang mumpuni” tukuknya

Hal demikian sudah kami laporkan secara resmi pada Dinas pendidikan Prov.Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu.Namun saat ini masih diberikan jabatan yang sama.

Dalam hal ini kami mempertanyakan keseriusan Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat menangani kasus yang mencemarkan nama baik dunia pendidikan.

Persis yang kami maksud saudara Muhammad Hijaz Spd,telah melakukan hubungan terlarang dengan salah seorang guru perempuan sebagai pengajar di SMA Negeri 1 Kec.Guguak.

Sementara kita berharap perbuatan yang demikian sangat mencoreng dunia pendidikan,namun tidak ada hukuman diberikan saudara Muhammad Hijaz selaku Kepala SMAN 1 Kecamatan Guguak Kab.Limapuluh Kota.

Sebagai pemerhati dunia pendidikan seyogianya dalam menentukan posisi seseorang menjadi pejabat publik pemerintah juga memiliki kepekaan pada pandangan atau himbauan masyarakat agar kedepan menjadi kepala sekolah bukan cakap mengelola satuan dunia pendidikan tapi nilai moralitas dan integritas juga dimiliki.

Yori despianto

Posting Terkait

JANGAN LEWATKAN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *