Bulan: Maret 2024

YUTELNEWS.com | Dalam rangka semangat berbagi dan kebersamaan di bulan suci Ramadhan, Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXI Dim 0104 Koorcab Rem 011 PD Iskandar Muda turut serta dalam memberikan bantuan kepada para pengguna jalan dengan membagikan takjil secara gratis. Kegiatan ini dilaksanakan di depan Makodim 0104/Atim, Jln. Jenderal Ahmad Yani, Gp. PB. Seuleumak, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Kamis (21/03/24) sore.

Para anggota Kodim 0104/Aceh Timur dan Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXI Dim 0104 Koorcab Rem 011 PD Iskandar Muda, dengan penuh keihlasan mendistribusikan takjil kepada para pengguna jalan yang melewati lokasi kegiatan. Takjil yang dibagikan berupa kurma dan air mineral, sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang dalam perjalanan atau melakukan aktivitas di luar rumah.

Kegiatan ini mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat setempat, yang merasa senang dan terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk saling berbagi dan peduli terhadap sesama, terutama pada bulan suci Ramadan 1445 H yang penuh berkah.

Ny. Yuni Tri Purwanto, S.E., M.M. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXI Dim 0104, mengungkapkan, “Kami berharap kegiatan ini dapat membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi para pengguna jalan, serta menjadi momentum untuk meningkatkan semangat berbagi dan kepedulian di tengah-tengah masyarakat. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi yang menerimanya.

Dengan semangat kebersamaan dan rasa peduli terhadap sesama, Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXI Dim 0104 akan terus berkomitmen untuk berperan aktif dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi lain dan masyarakat umum untuk selalu peduli dan berbagi kepada sesama, terutama dalam situasi dan kondisi yang membutuhkan, “pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Pasiops Kodim 0104/Atim Kapten Inf Heri, para anggota Kodim 0104/Atim dan pengurus Persit KCK Cab. XXI Dim 0104.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Jepara – DPW Kawali Indonesia Lestari (KAWALI) Jateng, Kamis (21/3/2024) bertempat di Eat & Meet Resto, Desa Bandengan, mengadakan acara jumpa pers tentang penetapan 4 (empat) tersangka pelaku usaha ilegal tambak udang di TNKJ atau Taman Nasional Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah oleh GAKKUM KLHK Jabalnusra yang dihadiri bersama oleh perwakilan masyarakat terdampak, Lingkar Juang Karimunjawa, Komunitas Save Karimunjawa, DPD Kawali Jepara dan Kudus, FPIK Undip, kelompok seniman budaya Jepara, kelompok masyarakat Balong Wani, Fornel Jepara Utara, Ormas KPMP Kudus, DPD PEKAT IB Jepara, Arifin dari Desa Cepogo Jepara, LMPP Marcab Jepara, Poster Syndicate Jepara, PHRI Jepara, BEM UNISNU Jepara serta relawan lainnya.

Dalam kegiatan yang dipimpin oleh Tri Hutomo, Sekretaris DPW Kawali Jateng didampingi oleh Aditya Seko Mulyono Ketua DPD Kawali Jepara, Ketua DPD PEKAT IB Jepara, Priyo Hardono akrab di sapa Kang Priyo, serta Fachrudin.

Dalam acara ini DPW Kawali Jateng merilis siaran pers yang menyatakan kalau kegiatan perusakan lingkungan yang dilakukan para tersangka di Taman Nasional Karimunjawa merupakan tindak kejahatan serius. Kejahatan ini telah merusak ekosistem, merugikan masyarakat dan negara. Para pelaku harus dihukum maksimal, agar terwujudnya keadilan.

“Kita (KAWALI) sudah 2 (dua) tahun lebih menerima mandat kuasa masyarakat dengan Surat Kuasa No : 011/A/DPD/KAWALI/JPR/I/2022, Tanggal 7 Januari 2022, untuk menuntaskan permasalahan ini, dan sudah melakukan upaya-upaya klarifikasi, diskusi, audensi, membuat aduan-aduan serta memberikan saran dan pertimbangan.

Namun kegiatan tambak illegal mereka tetap tidak mematuhinya. Untuk itu perlu dilakukan tindakan tegas,” ungkap Tri Hutomo.

DPW Kawali Jateng juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan lembaga, ormas dan media yang
selalu mensupport kami dalam melakukan upaya edukasi, menyampaikan fakta kepada publik, serta dukungan dalam melawan kezaliman dan kerusakan alam, karena alam adalah sebagai tempat bertumpu kehidupan saudara-saudara kita di Karimunjawa. Karena kita sadar, bahwa saat ini kita hanya meminjam dari anak cucu kita, bukan warisan yang seenaknya kita exploitasi apalagi sampai melakukan kerusakan.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintahan Pusat sampai Daerah, yang telah menindaklanjuti keluhan dan pengaduan kami, dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Karimunjawa untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa hasil ini bukan-lah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tugas besar kita dalam pengawasan, untuk terus menjaga keseimbangan alam di Karimunjawa, melakukan pemulihan lingkungan yang telah rusak, rekonsiliasi permasalahan sosial, budaya dan adat yang sempat tercabik-cabik. Sebagai jaminan kita untuk memberikan warisan kehidupan yang baik bagi anak cucu kita. “Semoga dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi, menjadi pelajaran yang berharga, lebih bijaksana dalam menyikapi permasalahan yang ada, demi Karimunjawa yang berkelanjutan dan Jepara yang lebih maju di mata dunia, ” pungkas Tri Hutomo. Sumber: DPW Kawali Jateng.

(Kertosono)

YUTELNEWS.com | Penasihat Hukum Teuku Kamaruzzaman menyesalkan tindakan Mapolda Aceh yang menetapkan empat orang tersangka dalam kisruh internal KONI Aceh Timur. “Kasus ini sebenarnya dinamika internal organisasi yang diduga kuat dikriminalisasi,” tegasnya.

Dalam rilis berita yang diterima awak media ini,Kamis 21 Maret 2024, Kamaruzzaman menguraikan kronologi peristiwa kegaduhan di internal KONI Aceh Timur. Peristiwa itu, kata dia, bermula pada 13 Maret 2024 saat terjadi keributan di sekretariat KONI Aceh Timur dalam rapat persiapan Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB).

Menurut Teuku Kamaruzzaman, atau biasa disapa Ampon Man, keributan itu terjadi karena selisih pendapat terkait mekanisme rapat yang tidak sesuai AD/ART dan kesepakatan bersama. Ia menilai insiden seperti itu biasa terjadi dalam rapat internal organisasi.

Tapi, tambah Ampon Man, setelah itu muncul laporan polisi dugaan pengrusakan dan penganiayaan, Sehingga Polres Aceh Timur mengamankan 8 (delapan) orang terduga pelaku yang kesemuanya merupakan unsur pengurus harian KONI Aceh Timur dan pengurus Cabang Olahraga (CABOR) Aceh Timur.

Atas kejadian itu, lanjut Ampon Man, dari delapan orang yang diamankan, empat di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Aceh. Sementara empat orang lainya diizinkan kembali ke Aceh Timur.

“Kasus ini seharusnya menjadi ranah teknis KONI Aceh untuk mengevaluasi pelaksanaan rapat,” kata Teuku Kamaruzzaman melalui rilisnya.

Ia pun mempertanyakan proses hukum yang terkesan dipaksakan dan pengambil alihan kasus dari Polres Aceh Timur ke Polda Aceh, Sebab kata Ampon Man, ia mengkhawatirkan akan muncul spekulasi-spekulasi lain di masyarakat dalam melihat kasus ini khususnya terkait upaya penegakan hukum yang berlebihan.

“Masyarakat menduga penegakan hukum ini terkait Pilkada Aceh Timur yang akan segera dimulai,” ujar Ampon Man.

Padahal, kata Ampon Man, dalam video yang beredar, terlihat tidak ada saling memukul, hanya saling dorong dan pelemparan kursi. Rapat pun dilanjutkan setelah kejadian.

“Kasus ini dikriminalisasi saat KONI Aceh diharapkan sukses dalam menyelenggarakan PON XXI di Aceh dan Sumut,” kata Ampon Man.

Ampon Man, yang menjadi Penasihat Hukum dari kedelapan orang tersebut, berharap kasus ini dapat segera diselesaikan secara internal dan mengedepankan musyawarah.

Di ujung rilisnya ia mengutip aturan isi Qanun Aceh Nomor: 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat yang menyebutkan 18 (delapan belas) perkara yang dapat diselesaikan di tingkat Desa/Gampong dan Peraturan Polri Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ).

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Banyuwangi Corruption Watch (BCW) akhirnya angkat bicara terkait permasalahan PT. PBS ( Pelayaran Banyuwangi Sejati). Terutama dengan perkembangan dimana karyawan PT. PBS mengadukan ke BCW terkait gaji yang sampai sekarang belum terbayarkan.

Dalam merespon pengaduan ini BCW sudah melayangkan somasi kepada Bupati Banyuwangi mendesak agar persoalan tersebut segera terselesaikan
Sebenarnya masalah ini bukan masalah baru, melainkan sudah bergulir sejak tahun 2016 , namun seiring dengan waktu berita yang sudah tenggelam ini muncul kembali ke permukaan dengan adanya pengaduan karyawan PT. PBS kepada BCW.

Terkatung katung dari tahun 2016 sejak era Bupati Abdullah Azwar Anas sampai Bupatinya dipegang istri Pak Anas yaitu Ipuk Festiandani masalah tersebut tidak terselesaikan. Sementara Perusahaannya sendiri kantornya sudah tutup lantaran mengalami kebangkrutan. Dengan situasi tersebut kepada siapa lagi karyawan ini menyampaikan keluhannya kalau bukan ke Pemda Banyuwangi yang memang faktanya adalah pemilik mayoritas dengan saham 90 persen di perusahaan tersebut.

Bahwa Perusahaan PT. PBS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi laut yang mengoperasikan dua kapal penyeberangan dengan rute Ketapang Banyuwangi ke Gilimanuk Bali. Ide gagasan ini dari Bupati Samsul Hadi pada tahun 2000 silam, yang tidak lain tujuannya adalah dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ( PAD) Pemda Banyuwangi. Lalu dibelilah dua kapal seharga 15 Milyar yang mana satu kapalnya seharga Rp. 7,5 Milyar. Inilah suatu terobosan yang sangat briliyan dari sosok Bupati Samsul Hadi terbukti dari usaha kapal penyeberangan Pemda Banyuwangi ini memperoleh sumber pendapatan yang lumayan besar hingga pernah tembus ke angka Rp. 22 Milyar pertahun setoranya ke kas Daerah. Namun dalam perjalanannya PT. PBS mengalami nasib yang tidak baik baik saja dimana perusahaanya bangkrut sampai gaji karyawannya tidak terbayarkan.

Lalu siapa yang bertanggung jawab ? yang bertanggung jawab menurut aktifis Banyuwangi Masruri sebagai Ketua BCW adalah Pemda Banyuwangi. menyatakan ” Hal itu karena PT. PBS sudah tutup maka pertanggung jawaban beralih ke Pemda Banyuwangi. Kenapa demikian, sebab pemilik PT. PBS sejatinya milik Pemda Banyuwangi sebagai pemegang 90 persen Saham di PT. PBS” kata Masruri saat ditemui Media ini.

Selanjutnya aktifis yang bergerak di bidang pemantauan korupsi di Banyuwangi ini menegaskan ” Apalagi permasalahan ini sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan sudah ada Pansus DPRD Banyuwangi, maka tidak ada alasan lagi masalah ini digantung tanpa arah yang jelas. “Sehingga lembaga kami akhirnya melayangkan somasi ” imbuhnya. Intinya mendesak agar Pemda Banyuwangi segera menyelesaikan permasalahan belum terbayarnya gaji karyawan PT. PBS. Disamping itu mengingat pula karyawan PT PBS ini bagaimanapun diakui atau tidak diakui secara tidak langsung juga ikut berjasa menaikkan PAD Banyuwangi lantaran sebagai pihak yang mengoperasikan kapal Sritanjung sehingga Banyuwangi mendapatkan tambahan PAD yang signifikan. Namun giliran hak haknya tidak diperoleh masak iya pemerintah tidak perduli.

Terhadap masalah tersebut media ini mengkonfirmasi ke Kepala BPKAD terkait gaji karyawan PT. PBS Cahyanto selaku Kepala BPKAD menyatakan bahwa pihak Pemda sebenarnya sudah mau menganggarkan tetapi terbentur regulasi sehingga sampai sekarang belum bisa terealisasi.

Apakah memang sesulit itu mencari cantolan regulasinya ? Maka dalam hal ini media ini mencoba kembali meminta pendapat BCW untuk menanggapi terkait pernyataan BPKAD ” la iya mas, Apa masih kurang dasar hukumnya ? Padahal dari putusan pengadilan sudah ada yaitu putusan pengadilan Hubungan Industrial No. PHI/2018/Pdt.Sby tertanggal 30 Mei 2018, selain itu dari pansus juga ada rekomendasinya, apa ini belum cukup ? sementara kalau mau jujur banyak sebenarnya pengeluaran APBD yang tidak jelas regulasinya yang tidak perlu saya sebut disini. Yang jumlahnya bahkan mencapai ratusan milyar toh lancar lancar saja” pungkas Masruri.

Sedangkan karyawan PT. PBS terpantau kondisinya masih solid yang sampai sekarang sangat mengharap agar gajinya segera terbayarkan. Antara lain disampaikan oleh salah satu karyawan bernama Irvan Nur Hidayatullah yang merupakan Koordinator sekaligus Ketua SPSI ( Serikat Pekerja Seluruh Indonesia,) PT. PBS memberikan penyataan ” iya mas kami dan kawan-kawan yang tergabung di SPSI PT. PBS sejak kurang lebih 8 tahun berjuang untuk memperoleh hak hak kami, namun sampai sekarang belum ada hasilnya.

Adapun menanggapi kebangkrutan perusahaan yang menjadi alasan justru Irvan sendiri merasa heran ” padahal PT. PBS ini kan hasilnya besar mas, tapi aneh ya kok bisa bangkrut ? Bahkan mampu kok membeli kapal di jepang untuk mengganti kapal yang sudah habis masa berlakunya,”. Sampai disini keheranan itu belum lengkap kalau tidak menelusuri lebih jauh cerita tentang PT. PBS. Lebih lanjut Irvan menceritakan tapi entah kenapa tidak ada kejelasan kemana sekarang kapal yang dibeli dari jepang tersebut.

“Tidak tahu kenapa setelah sampai ke Indonesia kok bisa bisanya kepemilikan Kapal bernama Sutosio dan setelah di Indonesia diganti nama Agung Wilis beralih ke perusahaan lain, ” ujar Irvan penuh keheranan. Sebab dia bisa menceritakan itu semua karena dialah satu satunya karyawan yang diajak ke Jepang membeli Kapal dibawah komando Direktur Utama Wahyudi SE.

Dengan kata lain permasalahan yang sangat komplek PT. PBS sebagaimana diatas seharusnya Pemerintah Daerah Banyuwangi tidak boleh tinggal diam. Terutama atas adanya dugaan penggerogotan dari dalam perusahaan yang dilakukan para petinggi petinggi PT. PBS yang menyebabkan kebangkrutan hingga berpotensi timbulnya kerugian keuangan negara.

Sumber:Lembaga BCW

(Slamet/imam)

YUTELNEWS.com – Bandung. 

Kabupaten Bandung memborong lima piala BUMD Award tahun 2024 pada Rabu (20/03/2024) di Hotel Raffles, Jakarta. Piala tersebut dimenangkan oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna, Dirut Perumda Tirta Raharja Teddy Setiabudi, Dirut PT Bandung Daya Sentosa (BDS) Yanuar Budinorman, serta masing-masing untuk perusahaan Tirta Raharja dan PT BDS.

Penghargaan tersebut diberikan oleh TOP Business bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA), serta sejumlah lembaga lain dengan mengusung tema “Penguatan Tata Kelola dalam Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD”.

Dengan demikian, Kabupaten Bandung berhasil memboyong lima kategori BUMD Award sebagai berikut:

1. Bintang 5 Top BUMD Award (PDAM Tirta Raharja)

2. Bintang 5 Top Pembina BUMD Award (Bupati Bandung, DR. H. M. Dadang Supriatna, S.I.P., M.Si.)

3. Bintang 5 Top CEO BUMD (Direktur PDAM, Drs. H. A. Teddy Setiabudi, M.T)

4. Bintang 4 Top BUMD (BDS)

5. Top CEO BUMD (Dr. Yanuar Budinorman, SE, Dirut PT. BDS)

Terkait hal ini, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan rasa syukur dan gembira atas penghargaan yang diraih.

“Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan lima penghargaan. Semoga penghargaan ini semakin memotivasi kita untuk melakukan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung dengan penuh keberkahan,” jelas Bupati Dadang.

Sementara itu, Direktur Umum Perumda Tirta Raharja Welly Nugraha menyampaikan bahwa meski Perumda Tirta Raharja baru tahun ini ikut penilaian BUMD Award, tetapi ia bersyukur bisa langsung dapat penghargaan.

“Alhamdulillah, sekali ikut langsung dapat penghargaan. Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan Bupati Bandung selaku pembina kami serta komitmen yang kuat dari kami untuk melakukan pengembangan perusahaan,” tuturnya.

Dari hasil penilaian juri, Perumda Tirta Raharja dinilai telah menerapkan inovasi teknologi dan informasi, tata kelola manajemen yang baik, teknis manajemen, dan penilaian GCG dari BPKP dengan kategori baik sekali (92,25). Selain itu, aspek keuangan, operasional, SDM, layanan pelanggan, telah melakukan perbaikan, serta berkontribusi besar dalam pembangunan daerah dalam 1-2 tahun terakhir juga menjadi pertimbangan dalam penilaian tersebut.

Welly juga menjelaskan, perusahaan air minum milik Kabupaten Bandung tersebut telah banyak melakukan inovasi dan meningkatkan kinerja sehingga tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan daerah, tapi juga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Salah satu bukti nyata dari upaya tersebut adalah adanya aplikasi TiraQu yang membuat pelanggan bisa lebih dekat dan mudah untuk mengakses pelayanan, mulai dari pembayaran, penyampaian keluhan, bahkan pendaftaran permohonan saluran air bersih untuk pelanggan baru.

“Meskipun pelanggan berada jauh dari kami, mereka tetap bisa mendapatkan pelayanan karena semua keluhan/saran yang masuk melalui aplikasi tersebut selalu kami respon,” tambahnya.

Ke depan, ia menargetkan Perumda Tirta Raharja bisa menjadi perusahaan daerah pertama di Jawa Barat maupun nasional.

Yans.