BATAM – YIYELNEWS.COM || Kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2026 menghadapi tekanan serius. Penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dalam tiga tahun terakhir menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya defisit anggaran.
Penjabat Sekretaris Daerah Kepri, Luki Zaiman Prawira, mengungkapkan bahwa alokasi TKD tahun ini hanya mencapai Rp1,4 triliun. Angka tersebut dinilai belum cukup untuk menopang seluruh kebutuhan belanja daerah secara optimal.
Menanggapi situasi ini, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis melalui kebijakan efisiensi menyeluruh. Fokus anggaran kini diarahkan pada sektor prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Ini tidak bisa dikompromikan,” ujar Nyanyang usai peresmian kantor Bakamla RI di Setokok, Batam, Kamis (23/4/2026).
Ia menjelaskan, pengetatan anggaran akan diterapkan hampir di seluruh sektor. Namun, dua sektor vital tersebut dipastikan tetap terlindungi dalam skema belanja daerah.
Lebih lanjut, Nyanyang menegaskan bahwa defisit bukan disebabkan oleh lemahnya pengelolaan APBD, melainkan berkurangnya aliran dana dari pusat. Oleh karena itu, pemerintah akan menyesuaikan program kerja dengan kapasitas fiskal yang tersedia.
“Kita harus realistis. Program disusun berdasarkan kemampuan APBD saat ini,” tegasnya.
Meski kebijakan penghematan diberlakukan, pemerintah memastikan tidak akan berdampak langsung terhadap ASN, khususnya PPPK paruh waktu. Namun demikian, penyesuaian tetap dilakukan pada komponen belanja pegawai dan kegiatan operasional rutin.
“Kita akan melakukan penyesuaian pada gaji, belanja pegawai, serta aktivitas rutin lainnya agar roda pemerintahan tetap berjalan,” tutup Nyanyang.
Sumber: Batamnews.co.id
Diolah oleh Tim Yutelnews.com | Editor: Darmansyah, Kabiro Natuna
