Medan //Yutelnews.com
Penebangan sekitar 2.700 pohon di Kota Medan dalam rangka pembangunan proyek bus rapid transit (brt) mebidang menuai perhatian publik.
Kepala dinas lingkungan hidup (dlh) kota medan, melvi marlabayana, menyampaikan bahwa penebangan tersebut dilakukan oleh pihak kontraktor proyek yang ditunjuk pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut telah melalui kesepakatan dan akan diikuti dengan program penggantian pohon dalam jumlah besar.
Dlh menyebutkan bahwa sebanyak Âħ61.000 pohon akan ditanam kembali sebagai kompensasi atas penebangan tersebut.
Penanaman pohon direncanakan tersebar di berbagai wilayah kota medan, tidak hanya di sepanjang badan jalan, dengan target realisasi sekitar satu tahun ke depan.
Selain itu, disebutkan bahwa tidak semua pohon ditebang, melainkan sebagian direlokasi terutama yang masih dalam kondisi layak.
Meski demikian, kebijakan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat, di antaranya:
perbedaan informasi terkait jumlah pohon pengganti
Belum adanya rincian lokasi penanaman secara terbuka
Mekanisme pengawasan dan perawatan pohon yang belum jelas publik juga menyoroti bahwa proses penebangan dilakukan lebih dahulu, sementara dampak lingkungan jangka pendek belum dijelaskan secara rinci.
Pembangunan brt sebagai bagian dari proyek strategis nasional dinilai penting dalam meningkatkan sistem transportasi perkotaan.
Namun demikian, sejumlah pihak menilai bahwa pembangunan tetap harus memperhatikan keseimbangan lingkungan, termasuk menjaga keberadaan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.
Masyarakat berharap pemerintah dapat:
menyampaikan data secara transparan
menjamin realisasi penanaman pohon pengganti melibatkan publik dalam proses pengawasan langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tetap berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Penebangan ribuan pohon di kota medan menjadi isu yang tidak hanya berkaitan dengan pembangunan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan hidup.
Kejelasan data, transparansi kebijakan, serta pengawasan publik menjadi faktor penting agar program penggantian pohon tidak sekadar menjadi rencana, melainkan benar-benar terealisasi di lapangan.
(Red.rizal hsb)
