BENGKONG, YUTELNEWS.com — Ratusan warga memadati Kantor Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Senin (24/8/2026). Warga datang untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta mengurus sejumlah dokumen administrasi kependudukan lainnya.
Berdasarkan pantauan di lokasi, antrean warga telah terlihat sejak pagi hingga siang hari. Selain aktivasi IKD, sejumlah warga juga memanfaatkan pelayanan tersebut untuk mengurus keperluan administrasi, seperti surat pindah dan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Antusiasme warga disebut berkaitan dengan informasi mengenai adanya program bantuan sosial melalui skema Perlindungan Sosial (Perlinsos). Namun, hingga berita ini diterbitkan, jenis bantuan maupun mekanisme penyaluran yang dikaitkan dengan aktivasi IKD tersebut belum dapat dipastikan.
Informasi mengenai program Perlinsos secara umum mencakup sejumlah bantuan pemerintah, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan secara bersyarat kepada keluarga penerima manfaat sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah.
Selain itu, terdapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Program perlindungan sosial juga dapat mencakup Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) serta Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mendukung akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga yang memenuhi ketentuan.
Sejumlah warga yang ditemui di lokasi menyebutkan adanya informasi bahwa proses pendaftaran atau pendataan tersebut akan berlangsung hingga 1 September 2026. Namun, informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada instansi pemerintah yang berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, YUTELNEWS.com masih berupaya meminta konfirmasi dari pihak kelurahan maupun Kecamatan Bengkong untuk memastikan kebenaran informasi mengenai program bantuan, persyaratan, mekanisme pendaftaran, serta batas waktu pendataan tersebut.
Redaksi menegaskan bahwa informasi terkait bantuan sosial dalam pemberitaan ini masih bersifat informasi awal dari warga dan belum merupakan pernyataan resmi pemerintah. Masyarakat diimbau menunggu informasi resmi dari instansi terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun penyebaran informasi yang belum terverifikasi. /Re
