YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat – Gelombang aksi demonstrasi sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dinamika aksi tersebut tidak lagi sekadar menjadi penyampaian aspirasi, tetapi mulai memunculkan desakan agar jajaran pimpinan daerah melakukan evaluasi serius terhadap tata kelola pemerintahan.
Ketua Aliansi Anak Bangsa, Didik Fuji Endarto, menilai situasi tersebut harus segera direspons secara dewasa oleh para pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Sorotan terutama diarahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) KBB Ade Zakir, yang dinilai memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas birokrasi dan keberlangsungan roda pemerintahan daerah.
“Melihat situasi dan gelombang protes yang terjadi, Sekda Ade Zakir mestinya bisa lebih legowo dan dewasa. Jika tidak, atau bahkan tidak bersedia mengundurkan diri, kami khawatir tata kelola pemerintahan dan keuangan di Bandung Barat akan semakin carut-marut,” ujar Didik kepada awak media, Senin (7/9/2026).
Menurut Didik, posisi Sekda bukan sekadar jabatan administratif. Sebagai pejabat pimpinan tinggi dalam birokrasi daerah, Sekda mempunyai peran penting dalam memastikan koordinasi pemerintahan, pembinaan aparatur sipil negara (ASN), serta pelaksanaan kebijakan daerah berjalan sesuai ketentuan.
Karena itu, menurut dia, derasnya kritik dan aksi massa seharusnya menjadi momentum untuk melakukan introspeksi dan evaluasi menyeluruh.
“Jangan sampai suara masyarakat justru dianggap sebagai gangguan. Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi. Pemerintah harus mampu mendengar dan menjawabnya dengan sikap terbuka,” tegas Didik.
Ia menilai, semakin meluasnya aksi protes harus menjadi perhatian serius seluruh unsur pemerintahan. Jika persoalan yang menjadi pemicu aksi tidak segera mendapatkan ruang dialog dan penyelesaian yang transparan, dikhawatirkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah semakin tergerus.
Didik juga mendorong agar setiap persoalan yang dipersoalkan massa diuji berdasarkan fakta, data, serta mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, kritik tidak berhenti sebagai polemik, sementara pemerintah pun memiliki ruang yang proporsional untuk memberikan klarifikasi.
“Yang kami dorong adalah pemerintahan yang sehat, transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kalau ada persoalan, buka dan evaluasi secara objektif,” ujarnya.
Gelombang aksi tersebut kini menjadi perhatian publik KBB. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya menjaga keamanan dan kondusivitas, tetapi juga mampu menjawab substansi aspirasi masyarakat secara terukur dan bertanggung jawab.
Hingga berita ini disusun, pernyataan mengenai tuntutan terhadap Sekda tersebut merupakan sikap dari Aliansi Anak Bangsa. Klarifikasi atau tanggapan dari Sekda Ade Zakir maupun Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diperlukan agar pemberitaan tetap berimbang dan publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan yang berkembang.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan semata mengenai siapa yang dikritik atau siapa yang dituntut mundur. Lebih jauh, dinamika tersebut menjadi ujian terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam merespons aspirasi publik.
Sumber:Bulan
Red
