YUTELNEWS.com | Batam – Aktivitas bongkar muat barang yang berlangsung di Jalan Tenggiri, Komplek Repindo Blok Batu Merah, Kota Batam, Kepulauan Riau, menjadi sorotan. Kegiatan tersebut dipertanyakan dari sisi legalitas, perizinan, serta pengawasan oleh instansi yang memiliki kewenangan di bidang kepelabuhanan dan kepabeanan.
Berdasarkan penelusuran tim media di lokasi, aktivitas bongkar muat tersebut terpantau berlangsung. Namun, tim media belum memperoleh informasi maupun penjelasan yang memadai mengenai mekanisme pengawasan, dokumen perizinan, serta pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai apakah aktivitas bongkar muat tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aspek kepabeanan, keselamatan, dan administrasi kepelabuhanan.
Sebagaimana diketahui, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) memiliki tugas dan fungsi dalam pengawasan keselamatan pelayaran, keamanan, ketertiban, serta kegiatan kepelabuhanan sesuai wilayah dan kewenangannya.
Sementara itu, pengawasan kegiatan bongkar muat juga berkaitan dengan status dan jenis pelabuhan, termasuk kewenangan Otoritas Pelabuhan (OP) maupun Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP).
Dalam pelaksanaannya, sejumlah aspek penting perlu diperhatikan, antara lain:
1. Legalitas dan dokumen muatan, termasuk dokumen pengangkutan serta dokumen kepabeanan apabila barang termasuk objek pengawasan Bea Cukai.
2. Pemeriksaan fisik barang dan jumlah muatan, guna memastikan kesesuaian antara barang yang diangkut dengan dokumen pendukung.
3. Keselamatan kegiatan bongkar muat, termasuk kelayakan peralatan dan penerapan standar keselamatan kerja.
4. Pengawasan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) serta kepatuhan terhadap prosedur operasional.
5. Legalitas kapal dan kegiatan kepelabuhanan, sesuai ketentuan dan kewenangan instansi terkait.
Selain KSOP dan Bea Cukai, instansi lain seperti Imigrasi juga dapat menjalankan fungsi pengawasan apabila aktivitas tersebut melibatkan unsur keimigrasian, khususnya keberadaan dan perlintasan orang asing.
Tim media mengaku telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak KSOP maupun Kapos Makobar terkait aktivitas bongkar muat tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan secara menyeluruh mengenai status perizinan dan bentuk pengawasan yang dilakukan.
Atas kondisi tersebut, instansi terkait, termasuk KSOP, Bea Cukai, dan pihak berwenang lainnya, diharapkan dapat melakukan pengecekan langsung untuk memastikan apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila ditemukan pelanggaran, penanganan diharapkan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Redaksi YUTELNEWS.com tetap membuka ruang klarifikasi, hak jawab, dan koreksi bagi pengelola kegiatan maupun instansi terkait demi menjamin keberimbangan informasi serta memenuhi prinsip Kode Etik Jurnalistik.
/Redaksi
Bersambung…
