Penundaan Pemotongan Kabel Udara di Bandung: Antara Kesiapan Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Pemerintah Kota Bandung menghadapi dilema pelik terkait upaya penertiban dan perapihan kabel udara telekomunikasi. Rencana pemotongan kabel udara di Jalan Asia Afrika, yang semula dijadwalkan pada Selasa, Juni 2026, terpaksa ditunda. Keputusan ini diambil untuk mencegah potensi gangguan layanan internet yang meluas, mengingat mayoritas penyedia layanan internet (ISP) belum sepenuhnya siap untuk migrasi ke sistem kabel bawah tanah. Penertiban ini merupakan bagian dari program Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (IPT) Kota Bandung yang direncanakan berlangsung di 35 ruas jalan lainnya secara bergilir hingga 18 Juni 2026.
Situasi di sekitar Simpang Lima Asia Afrika pada Selasa pagi itu tampak ramai. Petugas dari berbagai instansi Pemerintah Kota Bandung, aparat keamanan, serta perwakilan dari sejumlah ISP berkumpul di lokasi. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, turut hadir dan berdiskusi langsung dengan perwakilan ISP, baik dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) maupun Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel).
Setelah melalui koordinasi yang intens, Wali Kota Bandung memutuskan untuk membatalkan pemotongan kabel di Jalan Asia Afrika. “Karena akan mengganggu pelayanan publik, kalau dipaksakan. Jadi kita pindah ke yang sudah siap. Yang sudah siap di Jalan Merdeka,” ujar Farhan dengan nada prihatin. Ia bersama tim dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung serta PT Bandung Infra Investama (BII), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk sebagai pelaksana program IPT, kemudian bergeser ke Jalan Merdeka.
Di Jalan Merdeka, pemotongan kabel udara dilanjutkan. Farhan menjelaskan bahwa penundaan di Jalan Asia Afrika disebabkan oleh ketidaksiapan teknis sebagian besar operator internet di kawasan strategis tersebut untuk beralih ke kabel bawah tanah. Dari total 39 operator yang beroperasi di Jalan Asia Afrika, baru 18 yang dinilai siap untuk migrasi. “Jadi ada 21 yang belum siap, makanya tadi Ketua Umum Apjatel nasional langsung datang. Kalau saya sih tadinya mau main potong saja, tapi pertimbangan saya bukan apakah operator siap atau enggak, tapi masalahnya backup-nya ternyata belum siap,” terangnya.
Dampak Gangguan Layanan Publik
Pembatalan pemotongan kabel di Jalan Asia Afrika didasari oleh kekhawatiran akan terganggunya pelayanan publik. Kawasan Jalan Asia Afrika sendiri merupakan pusat aktivitas yang penting, termasuk keberadaan banyak kantor perbankan. Wali Kota menekankan pentingnya menjaga kelancaran layanan perbankan dan memastikan jaringan online untuk proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tetap berjalan tanpa hambatan. “Kami tidak mau main potong, tapi ternyata layanan publik terganggu. Ada beberapa hal krusial, yang sangat penting, yang kita perhatikan. Salah satunya layanan perbankan dan untuk memastikan jaringan online untuk SPMB tetap berjalan,” tegasnya.
Sebagai regulator, Pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen untuk melaksanakan penataan kabel udara, termasuk di Jalan Asia Afrika. Namun, prosesnya harus mempertimbangkan dampaknya agar tidak menimbulkan kerugian atau gangguan layanan publik yang signifikan. “Cuma dalam pemotongan ini, kita harus pertimbangkan bagaimana pengaruhnya, jangan sampai terjadi dampak negatif, yang namanya blackout pelayanan publik,” tutur Farhan.
Wali Kota Bandung telah mendesak pihak ISP dan PT BII untuk menjadwalkan ulang pemotongan kabel di Jalan Asia Afrika. Penertiban baru akan dilakukan setelah para operator dinyatakan siap secara teknis, sehingga potensi gangguan internet dapat diminimalisir. “Maka tadi saya paksa mereka untuk berkesepakatan, kapan siapnya? Kan kalau (rencana pemotongan kabel) tanggal 2 Juni, pemerintah yang menentukan. Nah, kalau mereka siapnya kapan, itu yang kami kejar khusus untuk jalur Asia Afrika. Berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan para pelaku, maka pemerintah boleh memotong tanggal berapa,” ungkap Farhan, menegaskan bahwa tenggat waktu pemotongan akan disesuaikan dengan kesiapan operator.
Program penataan dan perapihan kabel udara telekomunikasi merupakan salah satu program prioritas Wali Kota Bandung. Kick off pengendalian kabel udara di 15 ruas jalan telah dilaksanakan sejak 8 Desember 2025, dan pemotongan kabel pertama telah dilakukan di kawasan Buahbatu pada Januari 2026. Namun, penundaan di Jalan Asia Afrika menimbulkan pertanyaan mengenai jadwal penertiban di ruas jalan lainnya. Farhan menyatakan masih menunggu laporan terkini, namun menegaskan bahwa program penataan kabel telekomunikasi akan tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. “Yang paling penting gini, potong itu mesti ada backupnya dulu, ya kan? Kalau masalah menegakkan peraturan sih pasti kita akan sangat prioritaskan. Namun, yang lebih penting lagi adalah dampak dari penegakan aturan itu, jangan sampai ada blackout,” katanya.
Gangguan Internet Akibat Pemotongan di Jalan Merdeka
Ironisnya, setelah batal melakukan pemotongan di Jalan Asia Afrika, Pemerintah Kota Bandung justru melaksanakan pemotongan kabel udara di Jalan Merdeka pada hari yang sama, Selasa, Juni 2026. Pelaksanaan program IPT di Jalan Merdeka ini justru mengakibatkan gangguan internet (blackout) yang meluas di sepanjang jalan tersebut.
Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, setidaknya 17 operator telekomunikasi mengalami gangguan layanan internet akibat pemotongan kabel udara tersebut. Pemotongan dilakukan di sepanjang Jalan Merdeka, mulai dari perempatan Jalan Aceh hingga pertigaan Jalan Lembong.
Direktur Utama PT Citra Jelajah Informatika (Cifo), Sony Setiadi, membenarkan adanya gangguan tersebut. Ia menyatakan bahwa Cifo dan belasan perusahaan penyedia layanan internet lainnya turut terdampak. “Operator yang terdampak termasuk Cifo. Ya kabelnya kan diputus, mati semua. Bukan yang di Asia Afrika ternyata yang dipotong itu. Jadi tadi itu di Asia Afrika enggak dipotong hari ini, terus kami disuruh berdiskusi dengan BII untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,” ujar Sony.
Sony mengaku terkejut ketika para operator telekomunikasi sedang berdiskusi dengan PT BII mengenai penjadwalan pemotongan kabel di Jalan Asia Afrika, tiba-tiba pemotongan justru dilakukan secara sepihak di Jalan Merdeka. “Jadi jangar saya, Pak Wali Kota itu menyuruh kami dengan BII bikin target kapan (kabel udara di Jalan Asia Afrika) itu bisa turun, tapi ini (kabel udara di Jalan Merdeka) tiba-tiba dipotong sepihak. Jadi kami itu, aduh gimana ya? Ini kan potensi kerugian sudah jelas ada, kan itu mati,” ungkapnya dengan nada frustrasi.
Kerugian Material dan Ancaman Hukum
Akibat pemotongan kabel udara di Jalan Merdeka, akses internet bagi pelanggan dari 17 operator di kawasan tersebut terputus total. Para operator telekomunikasi mengalami kerugian materi yang signifikan, ditambah potensi hilangnya pelanggan. “Ya mati semua (internetnya). Dari saya saja kalau hitung materi, itu klien di sana itu nilainya hampir sekitar Rp 250 juta. Telkom saja mati sekitar 300 klien. Jadi Telkom, Iforte, Biznet, CGS, pokoknya total ada belasan operator yang terdampak,” jelas Sony.
Perkiraan gangguan internet di Jalan Merdeka akan berlangsung lebih dari seminggu. Namun, Sony menambahkan bahwa kondisi infrastruktur ducting bawah tanah yang belum memadai dapat memperpanjang durasi gangguan, bahkan bisa mencapai hampir sebulan. “Ya sampai kami bisa menarik kabel baru lewat bawah, mati saja terus. Kami harus menyiapkan kabelnya, aksesorisnya, jadi proses pemotongan mendadak seperti ini ya fatal buat kami. Itu sudah pasti loss, karena kan estimasi matinya bisa lebih dari seminggu,” katanya.
Menyikapi kejadian ini, para operator telekomunikasi mendesak agar penertiban kabel udara di ruas jalan lainnya ditunda. Mengingat program pengendalian kabel telekomunikasi dijadwalkan berlangsung hingga 18 Juni 2026 di 36 ruas jalan di Kota Bandung. “Itu yang berusaha kita cegah, jangan sampai besok ada pemutusan lagi. Soalnya, kalau (pemotongan kabel di Jalan Merdeka) ini saja sudah berdampak cukup vital, terus ada yang diputus lagi, ini pemerintah memang posisinya sudah enggak bisa bernegosiasi,” tegas Sony.
Pihak operator telekomunikasi bahkan telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk mencegah pemotongan kabel udara di Kota Bandung sebelum proses migrasi ke sistem bawah tanah benar-benar siap. Sony menegaskan bahwa operator sepenuhnya mendukung upaya penataan kabel. Namun, jika pemotongan kabel udara terus dilakukan tanpa pertimbangan yang adil, pihak operator menyatakan siap untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. “Kami enggak pernah melawan, tapi kalau dimatikan terus kayak gini, mau enggak mau kami harus berdiri, karena ini menyangkut hidup kita,” pungkasnya.
