Penulis: Ade Saputra

Yutelnews.com//

Pekanbaru -Pemerintah Provinsi Riau bersama Kepolisian dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Apel Kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba di Lapangan Apel Gubernur Riau, Sabtu (25/4/2026). Kegiatan dipimpin Plt Gubernur Riau SF. Harianto didampingi Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, serta ditandai dengan pemasangan rompi Satgas dan deklarasi komitmen bersama.

Apel ini menjadi penegasan kesiapan Satgas Anti Narkoba Provinsi Riau dalam menjalankan upaya pemberantasan narkotika secara terpadu dan berkelanjutan, mencakup langkah preemtif, preventif, hingga penegakan hukum. Kegiatan tersebut turut melibatkan TNI-Polri, BNN, Forkopimda, serta berbagai elemen masyarakat.

Plt Gubernur Riau SF. Harianto menegaskan bahwa peredaran narkotika di wilayah Riau telah berada pada level yang sangat mengkhawatirkan karena melibatkan jaringan lintas negara, sehingga membutuhkan langkah penanganan yang serius dan terkoordinasi.

“Peredaran narkotika ini sudah luar biasa dan melibatkan jaringan lintas negara. Untuk itu, Satgas yang dibentuk harus mampu bekerja secara optimal dan terintegrasi dalam menyelamatkan masyarakat Riau, khususnya generasi muda dari ancaman narkoba,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif lintas sektor. Satgas Anti Narkoba akan mengoptimalkan fungsi posko terpadu sebagai pusat koordinasi, pengendalian, serta evaluasi seluruh kegiatan, mulai dari edukasi publik, pencegahan dini, hingga penindakan hukum yang tegas dan terukur.

“Ini adalah langkah strategis dan terintegrasi. Seluruh elemen harus bergerak dalam satu orkestrasi yang sama. Tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan narkotika di wilayah Riau. Penindakan akan dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya pencegahan yang masif,” tegas Kapolda.

Selain itu, berbagai program strategis turut disiapkan, di antaranya penguatan Kampung Bersih Narkoba (Bersinar), peningkatan edukasi di lingkungan pendidikan, serta pelibatan aktif masyarakat sebagai duta anti narkoba.

Melalui apel ini, Pemprov Riau bersama Polda Riau menegaskan komitmen kuat untuk memerangi peredaran narkotika secara konsisten dan berkelanjutan, guna menekan angka penyalahgunaan serta melindungi masa depan generasi muda dari ancaman narkoba yang semakin kompleks.

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

Silakan laporkan jika ada aduan mengenai aktivitas terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tempat tinggal Anda melalui Whatsapp Satgas Aduan Narkoba Polda Riau 08136306547.

Apabila masyarakat memerlukan pelayanan bantuan polisi lebih cepat silahkan laporkan ke Call Center 110.||                                                                        (AS)

Yutelnews.com//

Medan -22 April 2026 — Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara bersama Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas) bermodus begal yang sempat meresahkan warga Kota Medan. Aksi kriminal tersebut terjadi di siang hari dan bahkan sempat viral di media sosial.

Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers oleh Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Pol Ricko Taruna Mauruh, didampingi Kabid Humas Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan serta Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi, Rabu (22/4).

Kasus ini bermula dari laporan polisi tertanggal 15 April 2026, terkait aksi begal yang terjadi di Jalan Ileng Uki, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan. Korban bernama Juliana (43), seorang ibu rumah tangga, diserang saat pulang mengantar anaknya sekolah.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 13.00 WIB, ketika korban tiba-tiba dipepet dua pelaku yang berboncengan sepeda motor. Tanpa banyak kata, pelaku langsung melancarkan aksinya dengan menyayat lengan korban menggunakan pisau cutter.

Setelah melukai korban, pelaku dengan cepat merampas tas milik korban sebelum melarikan diri. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka sayat di bagian lengan kanan serta kerugian materiil.

Aksi begal di siang hari ini menjadi perhatian serius aparat kepolisian, terlebih setelah rekaman dan pemberitaan terkait kejadian tersebut viral di media sosial. Polisi pun bergerak cepat melakukan penyelidikan intensif.

Tim gabungan dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Sumut dan Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan melakukan olah tempat kejadian perkara serta menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi.

Dari hasil analisis dan penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi tiga orang pelaku. Dua di antaranya berhasil ditangkap, yakni IH (29) dan JS (30), sementara satu pelaku lainnya masih buron.

IH ditangkap di kawasan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada 20 April 2026. Sementara JS berhasil diringkus sehari kemudian di wilayah Aceh Tamiang setelah dilakukan pengejaran lintas provinsi.

Polisi menyebut, JS merupakan otak pelaku yang merencanakan aksi, sementara Irfan berperan sebagai joki yang mengendarai sepeda motor dan memepet korban saat kejadian.

Keduanya diketahui merupakan residivis dengan riwayat kasus kriminal sebelumnya. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa aksi tersebut telah direncanakan secara matang.

Dalam proses pengembangan, kedua pelaku sempat melakukan perlawanan terhadap petugas. Polisi kemudian mengambil tindakan tegas dan terukur untuk melumpuhkan pelaku.

Saat ini, kedua pelaku telah diamankan dan menjalani perawatan medis sebelum diproses lebih lanjut. Polisi juga masih memburu satu pelaku lainnya yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Polda Sumut menegaskan komitmennya untuk terus memberantas kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat serta meningkatkan keamanan di wilayah rawan kriminalitas.
(Ade Saputra)

Yutelnews.com//

Pekanbaru –Pasca resmi diluncurkan, program bengkel gratis untuk ojek online (ojol) yang digagas Satuan Brimob Polda Riau langsung mendapat sambutan luar biasa dari para driver di Kota Pekanbaru. Sejak hari pertama operasional, puluhan ojol tampak memadati lokasi bengkel untuk memanfaatkan layanan servis dan penggantian oli tanpa biaya.
Rabu (22/04/2026)

Kegiatan ini tidak hanya menjadi solusi atas kebutuhan perawatan kendaraan, tetapi juga menghadirkan suasana kebersamaan antara personel Brimob dan para mitra ojol. Para driver terlihat antusias menunggu giliran servis sambil beristirahat di fasilitas yang telah disediakan.

Dansat Brimob Polda Riau, Kombes Pol I Ketut Gede Adi Wibawa, S.I.K., menyampaikan bahwa tingginya minat ojol menjadi indikator bahwa program ini tepat sasaran dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para pekerja sektor informal yang bergantung pada kondisi kendaraan mereka.

“Kita melihat langsung bagaimana antusiasme rekan-rekan ojol. Ini membuktikan bahwa program ini benar-benar dirasakan manfaatnya. Ke depan, kita akan terus melakukan evaluasi agar pelayanan bisa semakin maksimal dan menjangkau lebih banyak lagi,” ujarnya.

Selain memberikan layanan teknis, kegiatan di bengkel gratis ini juga dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan edukasi kamtibmas.

Personel Brimob turut memberikan imbauan kepada para driver agar selalu mengutamakan keselamatan berkendara serta berperan aktif dalam menjaga situasi keamanan di lingkungan masing-masing.

Tak hanya itu, keberadaan kantin sederhana di area bengkel juga menjadi nilai tambah bagi para ojol. Sambil menunggu kendaraan diservis, mereka dapat beristirahat dengan nyaman, sekaligus mempererat hubungan sosial antar sesama driver.

Salah satu driver ojol, Novan mengungkapkan rasa puasnya terhadap pelayanan yang diberikan. Ia mengaku proses servis berjalan cepat dan ditangani oleh mekanik yang profesional.

“Pelayanannya bagus, cepat, dan yang paling penting gratis. Ini sangat membantu kami yang setiap hari bekerja di jalan. Semoga program seperti ini terus berlanjut,” ujarnya.

Dengan keberhasilan di tahap awal ini, Satbrimob Polda Riau berkomitmen untuk terus mengembangkan program bengkel gratis sebagai bagian dari pelayanan humanis Polri kepada masyarakat. Program ini diharapkan menjadi contoh nyata kehadiran Polri yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan solusi langsung bagi kebutuhan masyarakat.
(AS)

Yutelnews.com ||

Rohil-Personel Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Riau bersama jajaran Polres Rokan Hilir menunjukkan kepedulian nyata kepada masyarakat melalui kegiatan gotong royong di Desa Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
Senin (20/04/2026)

Kegiatan sosial tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni, S.I.K., M.H., didampingi Danyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Riau AKBP Efadhoni Lilik Pamungkas, S.H., S.I.K., M.Tr.Mil.

Kehadiran personel Polda Riau menjadi bukti keseriusan Polri dalam membangun kedekatan sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dalam kegiatan itu, personel gabungan bersama warga bahu-membahu melaksanakan pembersihan tempat-tempat ibadah, khususnya masjid, sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman untuk beribadah.

Selain itu, dilakukan pula perbaikan jalan rusak dan berlubang yang selama ini berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Tak hanya fokus pada aspek fisik, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat komunikasi dan kebersamaan antara Polri dan masyarakat. Suasana penuh keakraban terlihat saat personel dan warga bekerja bersama, mencerminkan sinergi yang kuat dalam menjaga lingkungan dan keamanan wilayah.

Danyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Riau AKBP Efadhoni Lilik Pamungkas dalam penyampaiannya menegaskan bahwa kegiatan gotong royong ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam membantu mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Polri selalu hadir dan siap membantu masyarakat. Melalui kegiatan gotong royong ini, kami berharap dapat mempererat hubungan silaturahmi sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan antara personel dan warga,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya di wilayah pesisir seperti Panipahan.

Melalui aksi nyata ini, Polri kembali menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus memperkuat jalinan silaturahmi guna menciptakan situasi yang kondusif, bersih, serta nyaman bagi seluruh warga.||
AS

Yutelnews.com//

Medan -Kegiatan Halalbihalal menjadi sebuah tradisi, acara halalbihalal biasanya diadakan setelah Hari Raya Idul Fitri. Majelis Rayon KAHMI FDK UIN Sumatera Utara Medan Melakukan halal bihalal saat usai libur lebaran. Acara ini diselenggarakan, Sabtu, 18 April 2026 pukul 10.00-12.30 WIB bertempat di Depan Gedung H. T. A. Lathief Rusydiy, Fakultas Dakwa dan Komunikasi, UIN Sumatera Utara Medan.

Halal bihalal tahun ini turut dihadiri Ketua Umum Majelis Daerah KAHMI Kota Medan, Dr. H. Deliyuzar, Sp. Ak (K), M.Ked (PA), Ketua Umum MR KAHMI FDK UINSU, Dr. Sadikin Bintang, MM, Sekretaris Umum MR KAHMI FDK UINSU, Dr. Joko Susanto, M. I. Kom, Bendahara Umum MR KAHMI FDK UINSU, Firdansyah, M. Hsb, MM, dan jajaran pengurus Majelis Rayon KAHMI FDK UIN Sumatera Utara Medan, Dekan

FDK UIN Sumatera Utara Prof. Dr. Hasana Sazali, M.H. serta para Wakil Dekan FDK, Kaprodi, Sekprodi, Dosen-dosen, Kepala Lab, Staf Tata Usaha, Ketua Komisariat HMI FDK UIN Sumatera Utara Medan, Try Akmal Hidayat, dan Seluruh Mahasiswa FDK UIN Sumatera Utara Medan yang hadir saat acara dilaksanakan, Serta Perwakilan dari PTPN III. Pengisi tausiyah halal bihalal acara ini yakni Tuan Guru Batak, Dr. H. Ahmad Sabban Rajagukguk, MA.

Halal bihalal ini merupakan kegiatan yang dapat membangun komunikasi antara Majelis Rayon KAHMI FDK UIN Sumatera Utara Medan dengan pimpinan, dosen dan staf di lingkungan FDK UIN Sumatera Utara Medan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat mempererat tali silaturahmi antar pegawai di semua unit kerja FDK UIN Sumatera Utara Medan.

Mengawali acara, Majelis Rayon KAHMI FDK UIN Sumatera Utara Medan memulai dengan membacakan Do’a, Menyanyikan Indonesia Raya, Menyanyikan Mars KAHMI, Laporan Ketua Patia dan dilanjutkan dengan sambutan sambutan.

Yang pertama diawali Kata Sambutan dari Ketua Umum Majelis Rayon KAHMI FDK UIN Sumatera Utara Medan, Dr. Sadikin Bintang, MM, “Kegiatan ini kegiatan yang tidak direncanakan, namun saya sampaikan kegiatan ini harus dilaksananan kepada adik adik kita mahasiswa dibidang Lingkungan, karena saya perlu karya nyata bukan cakap cakap saja dan ternyata Hari ini ada lah hari terakhir syawal, Kami dari Keluarga besar Majelis Rayon KAHMI FDK UIN Sumatera Utara Medan Mengucapakan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Batin”, ucap ketua MR KAHMI FDK UIN Sumatera Utara Medan.

Kata Sambutan MD Ketua Umum Majelis Daerah KAHMI Kota Medan, Dr. H. Deliyuzar, Sp. Ak (K), M.Ked (PA), menyampaikan “Bahwa saya adalah bagian dari Fakultas Dakwa UIN Sumatera Utara Medan, Sebelum nya saya pernah bagian dari UIN Sumatera Utara Medan Baru Ke UIN Sumatera Utara Medan. Kami meminta KAHMI adalah bagian dalam kegiatan kegiatan yang ada di kampus UIN Sumatera Utara sebagai sumber komunikasi kepada adik adik.” ungkap Dr. H. Deliyuzar, Sp. Ak (K), M.Ked (PA).

Dilanjutkan dengan kata sambuatan dari Dekan memberi sambutan yang hangat kepada segenap Majelis Rayon KAHMI FDK UIN Sumatera Utara Medan dan Civitas Academica FDK UIN Sumatera Utara Medan dengan menyambut baik acara yang dilaksanakan Majelis Rayon KAHMI FDK UIN Sumatera Utara ini untuk membangun hubungan yang harmony dengan Majelis Rayon KAHMI FDK UIN Sumatera Utara Medan di lingkungan FDK UIN Sumatera Utara Medan. Selanjutnya Dekan memberikan sambutan dengan berterima kasih kepada jajaran Pengurus Majelis Rayon KAHMI FDK UIN Sumatera Utara Medan dan Civitas Academica FDK UIN Sumatera Utara Medan yang telah hadir dalam kegiatan acara Halalbihalal dan Seminar Nasional Hari ini.

“HMI adalah Rumah Besar, Spirit kita mengembangkan intelektual secara akademik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Panitia dan kepada abg kami, Bg Bintang Sadikin sebagai inisiator, terima kasih sudah memeperhatikan kami di FDK UIN Sumatera Utara,” Pungkas Dekan FDK UIN Sumatera Utara Medan, Prof. Dr. Hasana Sazali, M.H.

Acara dilanjutkan dengan tausiyah oleh Tuan Guru Batak, H. Ahmad Sabban Rajagukguk, MA, “Dengan pembawaannya yang penuh semangat. Ia mengatakan salah satu ritual umat islam di Indonesia Ketika bulan syawal, Kita juga apresiasi Dr. Sadikin Bintang, MM, yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Gagasan beliau juga luarbiasa sehingga menyelenggarakan pelaksanaan halal bihalal.” ungkapnya.

“Halal bihalal jangan dipahami dalam konteks hukum tetapi sebagai ajang silaturahim dan saling memaaf-maafkan yang akan menyebabkan hubungan yang harmonis antar sesama kader HMI,” ungkap Tuan Guru Batak, Dr. H. Ahmad Sabban Rajagukguk, MA.

“Bagaimana membuat kanalisasi, untuk membuat alur pemberdayaan almumni buat adik-adik kita, dimana komunikasi antar alumni dan kader harus bisa senergi dengan suasana kekeluargaan agar lebih nyaman dengan kader kader HMI,” tambah Tuan Guru Batak, Dr. H. Ahmad Sabban Rajagukguk, MA.

“Kita perlu menetaskan diri dari jiwa otentik, sehingga akan menghasilkan jiwa pribadi yang lebih otentik, yang merupakan nilai persahabatan, kekeluargaan sehingga membuat perjalanan yang lebih baik kedepannya,” tambah Tuan Guru Batak, Dr. H. Ahmad Sabban Rajagukguk, MA.

“Peradapan Kode merupakan kemampuan membaca dibailik sesutu, salah satu aktifitas yang digunakan adalah algoritma. Algoritma digunakan untuk saling memahami,” pungkas Tuan Guru Batak, Dr. H. Ahmad Sabban Rajagukguk, MA.

Setelah tausiyah dilanjutkan dengan doa sekaligus penutup acara dengan melakukan salam-salaman saling memaafkan yang dilakukan oleh semua yang hadir pada acara halal bihalal dikarenakan Seminar Nasional dengan Tema “ECO-ISLAMIC MOVEMENT” – “Iman, Tanggung Jawab dan Aksi nyata Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan” dilaksanakan saat awal acara.
(Ade Saputra)

Yutelnews.com//

MEDAN – Polemik pengelolaan parkir di pasar-pasar bawah naungan PUD Pasar Kota Medan kembali memanas. Kali ini, aroma tak sedap muncul ke permukaan terkait indikasi praktik percaloan dan upaya penguasaan lahan parkir oleh kelompok tertentu yang diduga mendapat “lampu hijau” dari orang dekat kekuasaan.

Pengurus DPC GRIB Jaya Kota Medan, angkat bicara menanggapi situasi yang dinilai sudah mencederai prinsip profesionalitas birokrasi di Kota Medan ini.

Dugaan ini mencuat setelah adanya pertemuan yang melibatkan pihak berinisial R, yang diketahui menjabat sebagai sekretaris partai politik berwarna biru. Partai yang sama dengan Walikota Medan. R diduga bertindak sebagai utusan Walikota.

Ironisnya, pertemuan itu juga dihadiri SP, salah satu ketua Ormas Kt Kota Medan, serta KT selaku pemegang mandat sah pengelolaan parkir di Pasar Sukaramai. Berdasarkan pengakuan KT, sosok R mengarahkan dirinya untuk “berkoordinasi” dengan SP jika ingin mandat parkirnya aman.

“Ini aneh. Kenapa urusan pengelolaan parkir milik daerah harus lewat ketua ormas? SP tidak punya posisi formal di pemerintahan. Kenapa dia yang menentukan siapa yang boleh mengelola parkir,” ujar Pengurus salah satu Okp ini dengan nada kritis.

Situasi makin mencurigakan saat SP justru menawarkan “barter” lahan parkir kepada KT. Ia menawarkan lokasi di pasar lain dengan alasan lahan di Pasar Sukaramai sudah dialihkan ke pihak lain. Pola ini memperkuat dugaan adanya skema “calo izin” yang terorganisir untuk memonopoli titik-titik parkir strategis.

Tak hanya soal parkir, juga menyoroti kinerja Walikota Medan terkait proyek revitalisasi Lapangan Merdeka yang hingga kini tak kunjung usai. Jantung kota Medan itu kini justru terlihat seperti proyek abadi yang hanya menyisakan seng-seng penutup tanpa hasil nyata.

Pengurus Grib Dpc Kota Medan mempertanyakan apa sebenarnya “karya nyata” Walikota selama menjabat jika urusan ikon kota saja tidak kunjung tuntas.

“Lapangan Merdeka itu wajah Kota Medan, tapi sampai sekarang tidak jelas kapan selesainya. Apa kerja Walikota? Jangan hanya sibuk dengan seremonial atau bagi-bagi ‘kue’ parkir ke kelompok tertentu, tapi pembangunan strategis malah terbengkalai,” tegasnya.

Grib Dpc Kota Medan memperingatkan bahwa jika praktik percaloan parkir oleh ormas tertentu ini dibiarkan, maka akan muncul dua dampak besar: kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan potensi konflik fisik di lapangan.

“Kalau pihak luar bisa mengatur distribusi parkir, ini bukan lagi soal administrasi, tapi sudah premanisme berbaju birokrasi. Kita minta ini ditelusuri. Jangan sampai publik beranggapan bahwa pengelolaan sektor publik di Medan sudah bergeser dari profesionalitas menuju kepentingan kelompok dan partai semata atau keluarga.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PUD Pasar Medan maupun pihak-pihak terkait yang disebut dalam pertemuan tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan adanya praktik “titip-menitip” lahan parkir tersebut,kami Pengurus Grib Dpc Kota Medan menduga ada main mata antara R diduga orang dekat Walikota dengan orang-orang tertentu.
( Team )

Yutelnews.com//

Makassar– Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyelenggarakan acara Pemberian Dana Bantuan Korban dan Sosialisasi Mewujudkan Hak Atas Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Acara ini dilangsungkan di Baruga Adhyaksa Kejati Sulsel pada Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Anggota Komisi XIII DPR RI, Hj. Meity Rahmatia; Ketua LPSK, Brigjen Pol (Purn) Dr. Achmadi beserta jajaran Wakil Ketua dan Sekjen LPSK; Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Makassar, YM Dr. Nirwana; Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi; para Asisten, serta jajaran Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Sulawesi Selatan yang turut hadir secara daring.

Pemenuhan Hak Korban Melalui Restitusi dan Bantuan LPSK

Kajati Sulsel, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemberian restitusi kepada korban kekerasan seksual yang dilakukan hari ini merupakan yang pertama kali diadakan di Sulawesi Selatan.

“Ini menjadi sebuah penghormatan bagi kami, karena jaksa telah berupaya maksimal dalam melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Di Kejaksaan Negeri (Kejari) Barru, jaksa mengupayakan pemenuhan hak korban hingga ke tahap asset tracing (penelusuran aset). Karena tidak ditemukannya aset pelaku, maka langkah yang diambil adalah melalui pemberian dana bantuan korban dari LPSK,” kata Kajati Sulsel.

Berdasarkan ketentuan pasal Pasal 1 angka 43UU nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP Restitusi adalah “pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian material dan/atau imaterial yang diderita korban atau ahli waris.

Kajati Sulsel juga memaparkan inovasi kolaboratif antara Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi berupa Layanan Saksi Prima. Layanan ini menyediakan ruang khusus yang nyaman dan aman bagi para saksi di persidangan. Saat ini, hampir 100 persen pengadilan di wilayah Sulsel telah memiliki fasilitas tersebut guna mendorong kesediaan warga menjadi saksi tanpa merasa terbebani atau terintimidasi.

Apresiasi Langkah Kolaboratif Penegak Hukum

Anggota Komisi XIII DPR RI, Hj. Meity Rahmatia, memberikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi yang terjalin. Ia menyoroti mekanisme restitusi melalui dana bantuan korban yang dikelola LPSK sebagai terobosan luar biasa.

“Saya memberikan apresiasi kepada LPSK yang untuk pertama kalinya menyalurkan bantuan kepada korban kekerasan seksual di Sulsel. Ini merupakan langkah kolaboratif yang sangat baik antara aparat penegak hukum, LPSK, dan kami DPR sebagai perwakilan masyarakat. Kami juga mengapresiasi Layanan Saksi Prima yang digagas Bapak Kajati Sulsel bersama Ibu Ketua PT Makassar dalam memberikan rasa aman kepada saksi di persidangan,” ujar Meity.

Penegasan Keberpihakan pada Saksi dan Korban

Ketua LPSK, Brigjen Pol (Purn) Dr. Achmadi, turut memuji program Layanan Saksi Prima sebagai bentuk nyata keberpihakan negara terhadap saksi dan korban. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras Kejaksaan  dalam pemenuhan hak restitusi bagi Korban.

Menurut data yang disampaikan oleh Ketua LPSK, pembayaran restitusi oleh pelaku telah berhasil dieksekusi di beberapa wilayah, antara lain: Kejari Makassar 4 korban, Kejari Jeneponto 2 korban, Kejari Gowa 1 korban dan Kejari Maros 1 korban.

“Kami berharap capaian ini terus meningkat. Sebagai Ketua LPSK, kami juga menitipkan harapan agar ke depan upaya sita aset untuk menutupi kekurangan pembayaran restitusi dapat terus dimaksimalkan, tidak hanya pada kasus kekerasan seksual, tetapi juga pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” tambah Achmadi.

Pemberian Penghargaan dan Dana Bantuan

Sebagai bentuk pengakuan atas kinerja luar biasa aparat penegak hukum di wilayah Sulawesi Selatan, acara ditutup dengan sesi pemberian penghargaan dari LPSK, yang terdiri dari:

1. Penghargaan Layanan Saksi Prima: Diberikan kepada Kajati Sulsel dan Ketua PT Makassar atas inisiatif dan realisasi layanan persidangan yang berpihak pada keamanan dan kenyamanan saksi.

2. Penghargaan Upaya Asset Tracing: Diberikan kepada Kajati Sulsel, Kajari Barru, Kasi Pidum Kejari Barru, serta dua Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dedikasi mereka dalam menelusuri aset pelaku kekerasan seksual guna pembayaran restitusi.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan langsung Dana Bantuan Korban dari LPSK kepada 2 (dua) orang korban tindak pidana kekerasan seksual, masing-masing Rp69.310.000 untuk ATR dan Rp27.172.600 untuk korban W yang diharapkan dapat membantu proses pemulihan dan memberikan rasa keadilan.
(abu algifari)

Yutelnews.com//

Pekanbaru -Polda Riau mengukuhkan 23 Duta Anti Narkoba sekaligus mendeklarasikan Kampung Tangguh Anti Narkoba dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Tribrata Lantai 5 Polda Riau, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, didampingi Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi, Irwasda Polda Riau Kombes Pol Prabowo Santoso, serta para Pejabat Utama Polda Riau.

Turut hadir unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat, di antaranya perwakilan Pemerintah Provinsi Riau, Pangdam I/Bukit Barisan, Kajati Riau, Kepala BNN Provinsi Riau, Bea Cukai Riau, Kemenkumham Riau, Ketua LAM Riau Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, Ketua Granat Riau Freddy Simanjuntak, Bupati Rokan Hilir Bistamam, serta tokoh agama dan masyarakat Desa Panipahan.

Kegiatan diawali dengan pemutaran video pembuka, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama, serta pemutaran video pengungkapan kasus narkoba oleh jajaran Polda Riau.

Momen utama ditandai dengan pengukuhan Duta Anti Narkoba oleh Kapolda Riau melalui pemasangan selempang kepada para duta, yang terdiri dari 5 duta nasional dan 18 duta lokal.

Perwakilan duta nasional, Okan Cornelius, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran generasi muda sebagai garda terdepan dalam melawan penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan juga diwarnai penampilan seni budaya berupa pembacaan puisi oleh Sendy Alpagari serta teatrikal dari Riau Creative Hub (RCH).

Selain itu, dilakukan penandatanganan prasasti Kampung Tangguh Anti Narkoba oleh Kapolda Riau bersama Direktur Reserse Narkoba Polda Riau dan perwakilan Desa Panipahan yang diwakili Bupati Rokan Hilir.

Dalam arahannya, Kapolda Riau menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari langkah konkret membangun kesadaran kolektif dalam memerangi narkoba.

“Peristiwa di Panipahan beberapa waktu lalu harus kita maknai sebagai wake-up call bagi kita semua. Ini bukan hanya tugas Polri, tetapi juga BNN, Bea Cukai, TNI, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Kita tidak boleh hanya fokus pada penindakan, tetapi juga harus mendorong perubahan sosial,” tegas Kapolda.

Kapolda mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 hingga April 2026, Polda Riau telah mengungkap 3.287 kasus narkoba dengan 4.719 tersangka.

“Dari pengungkapan tersebut, kita berhasil menyelamatkan kurang lebih 5,3 juta jiwa. Namun kita harus jujur, Indonesia saat ini tidak lagi hanya menjadi tempat transit, tetapi sudah menjadi pasar. Karena itu, penguatan di level masyarakat menjadi kunci,” ujarnya.

Kapolda juga menyoroti kondisi sosial di Panipahan yang memerlukan perhatian serius. Ia mengungkap banyak keluarga terdampak langsung oleh narkoba, terutama para istri nelayan yang mengadu karena suaminya terjerat kasus narkotika.

“Saya berterima kasih kepada ibu-ibu di Panipahan yang berani bersuara. Ini menunjukkan ada persoalan sosial yang harus kita jawab bersama. Jangan sampai generasi kita rusak karena narkoba,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen, Kapolda menegaskan telah dilakukan evaluasi internal di Polsek Panipahan.

“Sebanyak 28 personel kami evaluasi dan 16 orang langsung diganti. Saya tidak ingin ada oknum yang bermain dengan pelaku narkoba. Ini komitmen yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Selain langkah penegakan hukum, Polda Riau juga mendorong pendekatan sosial dan ekonomi melalui pemberian bantuan mesin ketinting kepada masyarakat, sebagai upaya membuka alternatif mata pencaharian yang lebih produktif dan legal.

“Kita harus mengubah struktur ekonomi masyarakat. Ketika ekonomi bergerak dan UMKM tumbuh, maka ruang bagi narkoba akan semakin sempit,” tambahnya.

Kapolda juga menitipkan harapan kepada para Duta Anti Narkoba yang baru dikukuhkan agar mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.

“Saya percaya kepada 23 duta yang hari ini dikukuhkan. Jadilah agen perubahan, suarakan bahaya narkoba, dan bangun kesadaran kolektif di tengah masyarakat,” pesannya.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pemutaran video testimoni mantan pengguna narkoba, bincang santai bersama duta nasional, serta penampilan musik dari Riau Rhythm.

Melalui kegiatan ini, Polda Riau menegaskan komitmennya untuk tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga membangun gerakan sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Sinergi menjadi kunci agar upaya pemberantasan narkoba berjalan efektif dan berkelanjutan, demi melindungi generasi muda dan mewujudkan Riau yang bersih dari narkoba.

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

(A.S)

Yutelnews.com//

Siak — Kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat kembali diwujudkan melalui kegiatan doa bersama dalam rangka pembangunan/renovasi jembatan oleh Polda Riau di wilayah hukum Polsek Kandis. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (16/04/2026) pagi, bertempat di Jalan Mutiara RT 002 RW 004, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.

Kegiatan yang mengusung tema “Menjembatani Peradaban Menggapai Harapan Melalui Jembatan Merah Putih Presisi” tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Kandis, KOMPOL Herman Pelani, S.H., M.H., serta dihadiri unsur Forkopimcam, tokoh masyarakat, anggota DPRD Kabupaten Siak, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Kapolsek Kandis menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam merespons kebutuhan infrastruktur vital yang berdampak langsung terhadap aktivitas warga.

“Jembatan ini menjadi akses utama bagi masyarakat, termasuk anak-anak sekolah. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan keselamatan dan kenyamanan warga tetap terjaga,” ujarnya.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, S.H., S.I.K., M.H. melalui Kapolsek Kandis Kompol Herman Pelani, S.H.,M.H turut menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi nyata program Polri Presisi dalam memberikan pelayanan yang responsif dan humanis kepada masyarakat.

“Polri tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat. Pembangunan jembatan ini adalah bentuk kepedulian kami untuk mendukung aktivitas warga agar berjalan lancar, aman, dan produktif,” ungkap Kapolsek Kandis mewakili Kapolres Siak.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, sambutan para tokoh, doa bersama, hingga pemasangan kayu cerucuk secara simbolis sebagai tanda dimulainya pembangunan. Kegiatan kemudian ditutup dengan makan bersama sebagai wujud kebersamaan dan sinergitas.

Pembangunan jembatan ini tidak hanya bertujuan memperbaiki akses transportasi warga, namun juga mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat. Semangat gotong royong yang ditunjukkan menjadi cerminan kuatnya sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Melalui kegiatan ini, Polri juga menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), dengan menghadirkan pelayanan yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Masyarakat Kelurahan Telaga Sam Sam pun menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan oleh Polda Riau bersama jajaran Polres Siak dan Polsek Kandis.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman dan kondusif, serta diharapkan pembangunan jembatan ini dapat segera selesai dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat secara optimal.
(Ade Saputra)

Yutelnews.com//

Gowa — Jaksa Masuk Sekolah (JMS) adalah program edukasi hukum proaktif oleh Kejaksaan RI untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini kepada pelajar (SD-SMA/SMK). Program ini bertujuan mengenalkan produk hukum dan mencegah kenakalan remaja, dengan slogan utama “Kenali Hukum, Jauhi Hukuman

Kegiatan JMS ini juga telah diterapkan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gowa, Rabu (15/4). Baru baru ini, dalam rilis Kejari Gowa melalui Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gowa, Andi Ardiaman, S.H., M.H menjelaskan bahwa  Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah berlangsung di SMPN 3 Bontomarannu yang di ikuti sekitar 50 (lima puluh) siswa dan siswi beserta para guru dengan antusias mengikuti penyuluhan hukum.

Adapun diketahui turut hadir sebagai narasumber yakni dua pejabat Kejaksaan

Negeri Gowa yang berkompeten di bidangnya, yaitu :

Kasubsi I Yusticia Zahrani J,S.H.,M.H. dan Kasubsi II Vidza Dwi Astariyani,S.H.,M.H.

serta jajaran intelijen dengan tema “Perundungan, Intoleransi & Kekerasan Seksual terhadap Anak”,

Terpisah, dengan adanya kegiatan JMS  Kepala Sekolah SMPN 3 Bontomarannu menyampaikan rasa terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Gowa beserta tim dari Intelijen Kejaksaan Negeri Gowa.

Lanjut, bahwa kehadiran di sekolah kami, merupakan sebuah kehormatan sekaligus anugerah ilmu bagi anak-anak kami, ujarnya. Melalui program Jaksa Masuk Sekolah disekolah yang pertama kali dilaksanakan di SMPN 3 Bontomarannu dan ini suatu rasa syukur dan rasa bangga buat kami Di Gowa, Ucapnya.

” Kami tidak hanya fokus pada kecerdasan akademik dan spiritual, tetapi juga sangat

menekankan pada pembentukan karakter dan ketaatan pada aturan (disiplin)”.

Kami percaya bahwa generasi yang unggul adalah generasi yang cerdas sekaligus sadar hukum.

Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah ini adalah kesempatan emas bagi kalian. Kejaksaan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan pemahaman mengenai hukum sejak dini.

Sesuai tengan tagline-nya, “Kenali Hukum, Jauhkan Hukuman”, kami berharap kalian bisa

menyimak dengan saksama apa yang akan disampaikan oleh Narasumber nanti.

Semoga melalui edukasi ini, siswa-siswi kami tumbuh menjadi warga negara yang

bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Sebagai penuh harapan kepada

seluruh siswa-siswi agar memperhatikan dan mencermati materi yang akan dibawakan

oleh Kejaksaan sebagai tambahan ilmu dan bisa bermanfaat untuk masa depan para pelajar, tegasnya.

Disela sela kegiatam  Kasubsi 1 menyampaikan Program Jaksa Masuk Sekolah di SMPN 3 Bontomarannu

menjadi momentum penting dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan bebas dari tindakan kriminalitas.

Dalam sambutannya terkait tema “Bahaya perundungan” menyampaikan rasa terima

kasih dan Apresiasi yang sebesar besarnya kepada Ibu Kepala sekolah dan seluruh

jajaran telah meluangkan waktu dan menyiapkan waktu dan tempat untuk melaksanakan kegiatan serta mempercayakan kepada Kejaksaan Negeri Gowa untuk berkolaborasi dan

bersinergi melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah, untuk saling mengingatkan

Melalui program Jaksa masuk Sekolah ini merupakan bagian penting dalam upaya

preventif terjadinya penyalahgunaan kekerasan seksual yang berdampak kepada

kekerasan terhadap anak dan Bulying Yang lagi trend dan menjadi ancaman bagi

generasi muda

sehingga perlu dilakukan edukasi tentang bahaya Narkoba dan kekerasan terhadap anak

sejak dini.

Tugas Jaksa bukan hanya Sebagai penuntut Umum dan juga tugas kejaksaan berperan

aktif membantu pemerintah Melalui program Jaksa Masuk sekolah, untuk mengambil

langkah proaktif dalam mendekatkan diri dengan masyarakat serta memberikan solusi hukum yang aplikatif.

yang telah menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan

kejaksaan dibidang ketertiban umum dan ketentraman umum untuk turut

menyelenggarakan kegiatan penyuluhan Hukum untuk meningkatkan kesadaran Hukum Masyarakat” karena kasus kekerasan terhadap anak dapat terjadi karena kurangnya

Pendidikan tentang Hukum yang diberikan sejak Dini hal ini membuat anak kurang

waspada terhadap potensi bahaya dan resiko yang terkait dengan bahaya narkoba yang berdampak pada kekerasan seksual dan menekankan bahwa pelecehan seksual

terhadap anak merupakan tindak pidana serius yang berdampak besar terhadap kondisi

psikologis korban, termasuk risiko gangguan sosial emosional dan PTSD (PostTraumatic Stress Disorder).

Di era digital saat ini, tantangan yang dihadapi generasi muda semakin kompleks.

Penyalahgunaan media sosial, perundungan (bullying), penyalahgunaan narkotika.

Jadi melalui kegiatan ini, kami berharap adik-adik dapat memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan serta pentingnya membangun karakter yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Gowa akan terus memberikan

penyuluhan/penerangan hukum kepada siswa/siswi yang ada di Kabupaten Gowa

dengan harapan agar mereka dapat mengenali hukum sejak dini dan agar jauh dari hukuman sesuai dengan tag line Penyuluhan Hukum Kejaksaan yaitu “Kenali Hukum jauhi Hukuman” dalam bentuk program Jaksa Masuk Sekolah.

Semoga upaya ini dapat memberikan dampak positif dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum yang kuat di kalangan pelajar dalam pemaparan Kasubsi I dan Kasubsi II, disampaikan mengenai maraknya perundungan, intoleransi serta kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah

beberapa tahun terakhir yang berdampak pada psikis maupun fisik seseorang.

Dengan hadirnya Kejaksaan Negeri Gowa dalam memberikan pemahaman mengenai

hukum sejak dini, diharapkan siswa/i SMP Negeri 3 Bontomarannu maupun seluruh

pelajar di Kabupaten Gowa dapat terhindar dari perbuatan yang melanggar Undang -undang baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.
(Abu algifri)

Yutelnews.com//

Medan, Komite Wilayah (KW) Liga Mahasiswa Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara melayangkan kecaman terhadap cover Majalah Tempo edisi April 2026 yang menampilkan ilustrasi Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Kader partai menilai visual dan narasi yang disajikan berpotensi membentuk persepsi publik yang tidak proporsional serta merugikan nama baik tokoh tersebut.

Dalam pernyataan resminya, Komite Wilayah Liga Mahasiswa NasDem Sumatera Utara menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan pilar penting dalam demokrasi, namun harus dijalankan secara bertanggung jawab dan menjunjung tinggi etika jurnalistik.

“Tanpa etika, kebebasan pers dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan,” demikian pernyataan Komite Wilayah Liga Mahasiswa NasDem Sumatera Utara.

Sorotan keras juga disampaikan Ketua Komite Wilayah Liga Mahasiswa NasDem Provinsi Sumatera Utara, Zulhamdani Napitupulu. Ia menilai cover Majalah Tempo tersebut tidak mencerminkan praktik jurnalistik yang beretika.

“Majalah Tempo sangat tidak beretika dalam menampilkan bapak Ketua Umum kami, Surya Paloh. Kami mengecam keras dan meminta Tempo untuk menarik edisi tersebut serta menyampaikan permintaan maaf kepada Partai NasDem,” tegas Zulhamdani Napitupulu.

Menurut murdianto, desain cover yang ditampilkan tidak sekadar kritik, melainkan dinilai telah melampaui batas dengan kecenderungan merendahkan martabat seorang tokoh publik. Mereka bahkan menyebut publikasi tersebut sebagai bentuk “pembunuhan karakter”.

Kader Liga Mahasiswa NasDem di Provinsi Sumatera Utara juga mengaku tersinggung dan menilai produk jurnalistik tersebut tidak berimbang, cenderung provokatif, serta tidak memberikan edukasi yang memadai kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Komite Liga Mahasiswa NasDem Provinsi Sumatera Utara berencana melaporkan Majalah Tempo ke Dewan Pers atas dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik.

Ketua Komite Wilayah Liga Mahasiswa NasDem Provinsi Sumatera Utara, Zulhamdani Napitupulu, bersama jajaran pengurus mengimbau seluruh kader dan simpatisan untuk tetap tenang dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia menekankan agar setiap bentuk keberatan disampaikan secara santun, konstitusional, dan melalui mekanisme yang berlaku.

Komite Wilayah Liga Mahasiswa NasDem Provinsi Sumatera Utara juga mengingatkan kader Mahasiswa NasDem untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dinilai belum menyajikan fakta secara utuh.

(Ade spt)

Yutelnews.com//

Medan – Semangat kebersamaan di acara buka puasa bersama menjadi momentun bulan suci ramadhan di dimanfaatkan oleh Subdit 2 Ekonomi Intelkam Polda Sumut yang dilaksanakan di Ruang Kuphi jl. Kapten Muslim Kec. Medan Helvetia, Jum’at.(13/3/2026)

Kegiatan buka bersama ini dipimpin langsung Kasubdit 2 Ekonomi Intelkam Bapak Kompol Trio Romy Manik, S.H, bersama puluhan personil anggota lainnya.

Semangat mempererat hubungan antar personil di suasana buka bersama menjadi tujuan utama dengan penuh kehangatan sembari menikmati hidangan buka puasa sederhana namun penuh makna.

Usai melaksanakan buka puasa bersama ,kegiatan dilanjutkan dengan membagi sembako kepada semua personil yang hadir.

Bulan Ramadhan yang penuh berkah dan di moment buka puasa ini kita lebih tingkatkan solidaritas dan kebersamaan anggota intelkam,” ujar Kompol Romy.

Kasubdit berterima kasih kepada semua anggota unit 2 dan berharap tiap personil mempererat kebersamaan selalu.
(Ade Saputra)

Yutelnews.com//

Pelalawan – Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antony, melakukan penanaman pohon simbolis dalam acara Launching Pemulihan/Reforestasi Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan pada Selasa (3/3/2026). Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Kapolda Riau, Irjen pol Dr Herry Heryawan S.I.K MH.M.Hum Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, dan Bupati Pelalawan, H. Zukri Misran.

Karo Ops Polda Riau, KBP. INO HARIANTO, S.I.K., M.M, memimpin apel gabungan personil pengamanan sebelum acara dimulai. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama acara berlangsung.

Gubernur Riau, SF HARIYANTO, dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam pengembalian fungsi hutan, khususnya di TNTN. “Mari sama-sama kita dukung kegiatan pemulihan ekosistem di TNTN,” ujarnya.

Menteri Kehutanan RI, RAJA JULI ANTONY, juga menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap pembalakan liar yang merusak kawasan konservasi. “Saat ini pemerintah berkomitmen menindak tegas pembalakan liar, baik individu maupun korporasi, yang merusak kawasan konservasi,” katanya.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya, termasuk Dansat Brimob Polda Riau, KBP. I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K, Dirpamobvit Polda Riau, KBP. SUHERMAN ZEIN, S.H., M.H, dan Dandim 0313/KPR, LETKOL Czi SATRIADY .

Rangkaian kegiatan meliputi pembukaan, sambutan Gubernur Riau, sambutan Menteri Kehutanan, launching kegiatan reforestasi, dan penanaman pohon simbolis. Acara ini berlangsung sukses dan lancar, dengan situasi yang aman dan kondusif.

Penanaman pohon simbolis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan fungsi hutan TNTN. “Kita tidak hanya menumbangkan sawit di TNTN, tapi juga menyiapkan bibit-bibit pohon untuk ditanam di Tesso Nilo dan taman nasional lain,” kata Menteri Kehutanan.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan melestarikan hutan. Dengan demikian, fungsi hutan TNTN dapat kembali seperti semula dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.a

(AS)

Yutelnews.com//

Medan- Lonjakan anggaran kebutuhan ramadan 2026 di Kota medan kini tak lagi menjadi isu lokal,nilainya disebut mencapai sekitar Rp2,5 miliar, naik lebih dari Rp500 juta dibanding tahun sebelumnya.
programnya rutin,
barangnya kebutuhan dasar,
namun angkanya melonjak tajam.
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan, angka tersebut memicu gelombang kritik yang meluas.

Sekretaris Jenderal DPP gerakan masyarakat anti-korupsi, rizal hasibuan, menilai lonjakan anggaran tanpa penjelasan rinci adalah persoalan serius tata kelola keuangan daerah.
“Setiap rupiah yang digunakan bersumber dari pajak rakyat. Jika terjadi kenaikan signifikan pada program rutin, publik berhak mengetahui dasar perhitungannya secara detail,” tegas Rizal dalam pernyataannya kepada yutelnews,
menurutnya, transparansi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kewajiban moral dan hukum.

Informasi yang beredar menyebut dana miliaran tersebut digunakan untuk pengadaan paket ramadan berupa:
susu kental manis
teh bubuk
gula pasir
Jenis barang dengan harga pasar yang relatif mudah diverifikasi.
gerakan masyarakat anti-korupsi menilai, semakin sederhana barangnya, semakin mudah pula publik melakukan pengawasan.
“karena ini bukan proyek infrastruktur atau teknologi kompleks, maka rincian harga satuan seharusnya bisa dibuka tanpa alasan,” ujar rizal.

Sorotan juga tertuju pada pelaksanaan ramadhan fair xx tahun 2026 yang diperkirakan menghabiskan sekitar Rp2,9–3 miliar.
Jika digabung dengan anggaran dinas sosial, total belanja kegiatan ramadan berpotensi mendekati rp6 miliar,
angka ini dinilai signifikan dan layak menjadi perhatian pengawas anggaran di tingkat daerah maupun nasional.

Untuk mencegah spekulasi dan menjaga kepercayaan publik, dpp gerakan masyarakat anti-korupsi mendesak agar pemerintah membuka secara terbuka:
rincian harga satuan
jumlah paket dan volume pengadaan
identitas penyedia/vendor
Mekanisme pengadaan
data penerima manfaat
sistem distribusi
“transparansi adalah cara paling efektif membungkam kecurigaan. Jika semuanya sesuai aturan, maka publik pasti dapat menerima,” tegas rizal.

Gerakan ini menilai, program sosial yang berkaitan dengan bulan Ramadan harus dikelola secara ekstra hati-hati, karena menyangkut kepercayaan dan sensitivitas publik.
“Ramadan identik dengan kesederhanaan dan kepedulian. Maka pengelolaan anggarannya harus mencerminkan nilai tersebut,” ujar Rizal.
Ia juga mendorong DPRD, inspektorat daerah, serta aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan preventif guna memastikan tidak ada potensi penyimpangan.

Isu ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran daerah kini berada dalam sorotan masyarakat luas. Keterbukaan informasi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga legitimasi pemerintah,
yutelnews Nasional membuka ruang hak jawab bagi Pemerintah Kota medan untuk memberikan klarifikasi resmi terkait perhitungan dan penggunaan anggaran tersebut.

(Redaksi rizal hsb)

YUTELNEWS.com | Sejumlah Proyek Tambang Siluman di Kota Batam semakin “MENYALA” mulai dari tambang cucian pasir, cut and fill/pemotongan lahan/bukit, Pecah Batu hingga ke Reklamasi.

Dari pantauan tim media, hampir setiap Kecamatan adanya proyek Siluman tersebut yang diduga kuat tidak berizin resmi. Ada apa dengan BP Batam? Kemana Pihak Aparat Penegak Hukum?. Padahal rakyat taat pajak agar roda pemerintahan berjalan lancar sesuai harapan masyarakat, namun apa yang terjadi? Justru adanya PEMBIARAAN.

MAMPU atau Tidak-kah Ditpam BP Batam dan APH menindak para Pelaku ? Atau memang pura² tidak melihat Karna sesuatu??. Publik bertanya-tanya ada apakah? Bahkan beberapa laporan masyarakat tidak ditanggapi terkait Proyek Siluman.

Publik Menilai, bahwa ternyata tidak sesuai harapan, malah rakyat yang menjadi korban, terjadi longsor, banjir, dan dampak buruk lainnya. Masihkah menari di atas penderitaan Rakyat??!.

Diminta DPRD Kota Batam untuk melakukan Sidak, turun langsung lihat apa yang terjadi di lapangan. / Tim