Komisi B DPRD Kabupaten Bandung: Rehabilitasi Lahan Pangalengan Jangan Sekadar Seremonial,Harus Berkelanjutan

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung menegaskan komitmen pengawasan terhadap upaya pemulihan lingkungan di kawasan Pangalengan yang sebelumnya terdampak alih fungsi lahan.

Penanaman pohon yang dilakukan bersama unsur pemerintah dan aparat penegak hukum diminta tidak berhenti pada kegiatan simbolis semata.

Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Yadi Supriadi, mengatakan penanaman pohon dilakukan di areal yang sebelumnya mengalami alih fungsi lahan dan kini dikembalikan sesuai peruntukannya.

“Yang menjadi tujuan hari ini adalah penanaman pohon di lahan yang kemarin dialihfungsikan. Hari ini kita kembalikan lagi. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur, Bupati, Pangdam, Kapolres, dan seluruh stakeholder. Mudah-mudahan ini bukan hanya seremonial,” ujar Yadi saat ditemui di Pangalengan, Selasa (16/12/2025).

Menurut Yadi, keberlanjutan menjadi kunci utama agar upaya rehabilitasi lingkungan memberikan dampak jangka panjang. Ia menekankan pentingnya komitmen semua pihak, termasuk PTPN, dalam menjaga area yang telah direhabilitasi.

“Kita bicara lingkungan bukan hanya hari ini, tapi lima sampai sepuluh tahun ke depan. Kalau alih fungsi lahan terus dibiarkan, dampaknya akan besar. Maka hari ini kita tanam bersama, ke depan harus dijaga bersama,” katanya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Venny Noveni, menyampaikan harapannya agar penanganan kerusakan lingkungan di Pangalengan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemulihan lahan hingga penegakan hukum yang transparan.

“Harapan kami, ke depan harus ada langkah yang lebih visioner. Jangan hanya berhenti di penanaman, tapi juga pengawasan berkelanjutan agar tidak terjadi lagi alih fungsi lahan,” ujar Venny.

Venny menegaskan, Komisi B DPRD Kabupaten Bandung akan menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terhadap pengelolaan lahan perkebunan dan komitmen pemulihan lingkungan oleh pihak terkait.

Terkait proses hukum, Yadi menyebut pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ia mengacu pada keterangan Kapolresta Bandung yang menyampaikan telah dilakukan penahanan terhadap para pelaku di lapangan.

“Polresta Bandung sudah melakukan penahanan sejak 2 Desember 2025 terhadap empat orang pelaku, termasuk satu mandor. Proses hukum kami serahkan kepada pihak berwajib, dan DPRD akan terus melakukan monitoring,” kata Yadi.

Meski hingga kini Komisi B DPRD Kabupaten Bandung belum menerima tembusan resmi terkait perkembangan kasus tersebut, Yadi dan Venny menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan lingkungan di Pangalengan.

“Kalau tidak sekarang, kalau tidak hari ini, maka kapan lagi? Alih fungsi lahan harus dihentikan dan lahan yang rusak dikembalikan sesuai fungsinya,” pungkas Yadi.***

 

Yans.

Ketua Pentahelix Tri Rahmanto Bersama PRIMA,Tampa Nunggu Waktu Gercep Lakukan Normalisasi Drainase Jalan Mengger,Tangani Banjir.

Berita, DAERAH, NEWS, SOSIAL - BUDAYA|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Salah satu upaya dalam penanganan banjir diwilayah Dayeuhkolot, ketua Pentahelix percepatan penanganan banjir, H. Tri Rahmanto turun lqngsung ke lapangan bersama puluhan anggota perhimpunan remaja masjid (PRIMA) Citeureup, melakukan normalisasi drainase di sepanjang jalan Menger wilayah industri yang berada di Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot,Kabupaten Bandung. Selasa (16/12/2025).

Saluran Drainase yang berada di lingkungan industri ini sudah bertaun-taun tertutup tanah dan pasir, bahkan saat ini nyaris rata dengan badan jalan yang mengakibatkan saluran air tersumbat dan ketika hujan datang mengakibatkan banjir menutupi area jalan.

Puluhan anggota Prima secara bergotong royong untuk membersihkan mengangkat tanah dan pasir yang menutupi Drainase sepanjang Menger yang mencapai 300 meter dan kedalaman 50 cm.

Dalam pembersihan saluran drainase ini, para relawan Prima berhasil mengumpulkan ratusan karung pasir dan tanah bercampur sampah, yang mana nantinya akan di angkat Dum truk untuk dibuang.

Ketua Pentahelik percepatan penanganan banjir Dayeuhkolot, H.Tri Rahmanto mengatakan bahwa kegiatan yang berlangsung merupakan bagian dari program yang telah kita rencanakan sebelumnya. Kegiatan ini bagian dari langkah-langkah kita dalam penanganan banjir di Dayeuhkolot.

“Hari ini kita bersama elemen masyarakat dari organisasi pemuda keagamaan yang ada diwilayah Desa Citeureup yaitu Prima, melakukan pembersihan saluran drainase yang ada di wilayah jalan menger Palasari,” ungkap Tri.

Wilayah ini sudah lama dikeluhkan masyarakat dan juga pengguna jalan, karena setiap hujan datang pasti terjadi banjir menutupi badan jalan dan kemacetan kendaraan diakibatkan saluran drainasenya tidak berfungsi .

” Untuk itu, dengan dilakukannya normalisasi ini, semoga saluranya bisa berjalan normal dan nantinya jika ada hujan, airnya bisa tersalurkan melalui pembuangan menuju ke sungai, tambah Tri.

Dalam kesempatannya, Tri Rahmanto yang juga merupakan tokoh masyarakat, berharap agar pasca pembersihan drainase di jalan Menger yang merupakan wilayah industri, agar kedepannya para pemilik perusahaan bisa berkoordinasi bila ada hal menyangkut masalah lingkungan yang dikhawatirkan bisa mengakibatkan terjadinya banjir.

” Komunikasi berjenjang antara pemilik perusahaan dengan kami sebagai team percepatan penanganan banjir itu sangat kami harapkan, karena tujuan untuk wilayah Dayeuhkolot terbebas dari banjir itu merupakan harapan kita bersama dan harus bersama-sama dalam penanganannya,” pungkas Tri.

Yans.

Bupati Bandung Kang DS, Siapkan Tebar Bibit via Udara Untuk Hijaukan Hulu Bandung, Evaluasi Alih Fungsi Lahan PTPN.

DAERAH, NEWS, Pemerintah, TNI - POLRI|oleh

Kab. Bandung – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna mengatakan Pemerintah Kabupaten Bandung, sudah menyiapkan satu truk bibit kayu untuk ditebar di kawasan hulu, terutama di wilayah rawan dan daerah yang tidak dapat dijangkau kendaraan darat.

Penentuan titik lokasi penebaran bibit, kata Bupati Bandung HM Dadang Supriatna Sapaan Akrab Kang DS, akan ditetapkan melalui rapat bersama Komandan Lanud (Danlanud), mengingat proses penebaran rencananya menggunakan pesawat milik TNI AU.

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya penghijauan kembali kawasan hutan di Kabupaten Bandung.

“Ini salah satu upaya kita dalam rangka menghijaukan kembali hutan,” ujar Dadang, Selasa (16/12/2025), di Kebun Malabar Afdeling Mes Cinyiruan, PTPN I Regional II Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

Selain penghijauan, Pemkab Bandung juga akan melakukan pemetaan (mapping) terhadap lahan PTPN. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Barat agar lahan PTPN dikembalikan pada fungsi tanaman keras.

Namun demikian, Kang DS menegaskan langkah tersebut harus tetap memperhatikan aspek ekonomi masyarakat sekitar. Ia meminta data yang lengkap sebelum melaporkan kebijakan itu kepada Gubernur Jawa Barat.

“Kita akan laporkan ke Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, mana saja yang bisa dicover oleh APBD Provinsi dan mana yang menjadi tanggung jawab PTPN. Amanat Gubernur jelas, jangan sampai ada masyarakat yang kehilangan penghasilan. Kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan mereka harus tetap kita pikirkan,” ujarnya.

Kang DS juga menyebutkan, Pemkab Bandung akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait alih fungsi lahan pada 9 Januari mendatang. Evaluasi tersebut mencakup lahan eksisting di Kabupaten Bandung, termasuk lahan milik PTPN.

Menurutnya, percepatan proses Hak Guna Usaha (HGU) PTPN menjadi salah satu langkah penting untuk memperketat pengelolaan dan pengawasan lahan.

“Ini bagian dari upaya memperbaiki kondisi dan tata kelola PTPN itu sendiri,” katanya.

Terkait persoalan penyerobotan lahan, Dadang menilai permasalahannya tidak tunggal. Oleh karena itu, Pemkab Bandung akan menyepakati langkah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat berjalan lebih solid ke depan.
“Semoga kolaborasi ini bisa benar-benar terwujud,” pungkasnya.***

 

Yans.

Banyak Meter Dicabut, Warga Duga SPAM Sedanau Gagal, PDAM Beri Klarifikasi

DAERAH|oleh

Natuna – YUTELNEWS.com
Beredarnya pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp yang beredar luas di sejumlah grup publik telah memunculkan dugaan adanya kegagalan dalam pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sedanau. Dugaan tersebut mencuat seiring informasi mengenai pencabutan sejumlah meter air pelanggan oleh petugas, sehingga menimbulkan polemik serta beragam penafsiran di tengah masyarakat.

Informasi tersebut diketahui telah tersebar secara masif dan dibagikan ke sejumlah grup WhatsApp publik, di antaranya Berita Natuna Group dan CCTV-nya Masyarakat Natuna, yang masing-masing beranggotakan kurang lebih 1.000 orang. Awak media YUTELNEWS.com mengetahui peredaran pesan tersebut karena turut tergabung dalam grup-grup WhatsApp dimaksud.

Dalam pesan yang beredar,  menyampaikan pernyataan bernada dugaan sekaligus pesimisme terhadap keberlangsungan program SPAM Sedanau. Adapun isi pesan tersebut berbunyi:

“Nampaknya akan gagal air bersih SPAM Sedanau, karena sudah banyak yang diputuskan meterannya dan diambil oleh petugas. Kurang tahu apa permasalahannya. Kalau sudah banyak yang diputuskan dari rumah-rumah warga, berarti gagal lah. Padahal beberapa waktu lalu baru saja diresmikan oleh Bupati.”

Selain narasi teks, pesan WhatsApp yang beredar tersebut juga dilengkapi dengan sebuah foto yang ditampilkan sebagai bagian dari pesan. Foto tersebut beredar bersamaan dengan pesan di sejumlah grup WhatsApp publik dan menjadi salah satu materi informasi yang diterima oleh masyarakat.

Pesan tersebut kemudian menyebar luas dan memantik beragam asumsi serta spekulasi di tengah masyarakat, yang menilai bahwa proyek SPAM Sedanau tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan maupun diharapkan.

Awak media YUTELNEWS.com mengetahui pesan tersebut mulai beredar pada Senin, 15 Desember 2025, sekitar pukul 18.20 WIB. Tidak berselang lama, awak media menerima sambungan telepon dari Ketua IWOI Kabupaten Natuna, Bahrullazi. Dalam komunikasi tersebut dilakukan sambungan telepon tiga arah antara awak media, Bahrullazi, dan Direktur Utama Perumda Tirta Nusa Kabupaten Natuna, Zaharuddin, S.Pd.

Dalam sambungan telepon tiga arah tersebut, Zaharuddin menegaskan bahwa narasi yang berkembang melalui pesan WhatsApp tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Ia menyampaikan bahwa pencabutan meter pelanggan di Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, bukan disebabkan oleh kegagalan operasional SPAM, melainkan dilakukan atas dasar permintaan serta pernyataan langsung dari pelanggan yang bersangkutan.

Dalam kesempatan yang sama, Zaharuddin juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat mencoba menghubungi langsung nomor yang diduga sebagai pengirim pesan WhatsApp yang beredar di grup publik tersebut. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

“Ketika saya mencoba menelpon nomor tersebut, ternyata yang mengangkat telepon adalah orang lain, bukan yang bersangkutan,” ungkap Zaharuddin dalam sambungan telepon tiga arah itu.

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan keraguan terhadap kejelasan sumber pesan yang beredar, sehingga informasi yang disampaikan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat apabila tidak segera diluruskan melalui klarifikasi resmi dan berimbang.

Guna memperkuat klarifikasi dan memastikan akurasi pemberitaan, sekitar pukul 20.15 WIB awak YUTELNEWS.com kembali mengonfirmasi Zaharuddin melalui sambungan telepon untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci dan komprehensif. Dalam kesempatan tersebut, awak media juga meminta bukti administrasi berupa surat pernyataan pelanggan terkait pencabutan meter air. Menindaklanjuti permintaan itu, Zaharuddin meminta salah satu karyawannya, untuk segera mengirimkan dokumen yang dimaksud kepada awak media.

Berdasarkan surat pernyataan yang diterbitkan oleh Perumda Tirta Nusa Kabupaten Natuna, disebutkan bahwa pencabutan meter dilakukan karena pelanggan menyatakan secara sadar dan sukarela tidak bersedia menjadi pelanggan SPAM Sedanau. Salah satu surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh warga Sedanau bernama Hafizah, yang secara tertulis menyatakan penolakan untuk menjadi pelanggan Perumda Tirta Nusa Kabupaten Natuna.

Zaharuddin juga menjelaskan bahwa pada 12 November 2025 pihaknya telah melakukan pendataan sementara guna mengidentifikasi warga Sedanau yang bersedia menjadi pelanggan tetap maupun warga yang menyatakan penolakan. Bagi warga yang tidak bersedia, diwajibkan mengisi formulir pernyataan sebagai dasar administrasi. Selanjutnya, fasilitas meter air yang dicabut dari rumah warga yang menolak dialihkan kepada warga lain yang membutuhkan dan dipasang tanpa dipungut biaya.

Lebih lanjut, Zaharuddin menambahkan bahwa berdasarkan laporan petugas Perumda Tirta Nusa yang bertugas di Sedanau Andek” beliau menyampaikan masih terdapat sejumlah warga yang bersikap ragu-ragu atau belum mengambil keputusan secara final terkait pemanfaatan layanan air SPAM. Terhadap kelompok warga tersebut, pihak Perumda Tirta Nusa belum melakukan pencabutan meter dan memberikan ruang waktu agar warga dapat menentukan pilihan secara mandiri tanpa adanya paksaan.

Selain itu, Zaharuddin mengungkapkan bahwa sebagian warga menyampaikan alasan penolakan karena telah memiliki sumur sendiri atau telah lama menggunakan jasa air bor milik warga setempat. Alasan tersebut, menurutnya, disampaikan secara langsung oleh warga saat dirinya berada di lokasi pencabutan meter pelanggan.

Di lapangan, awak YUTELNEWS.com juga menghimpun beragam keterangan dari masyarakat terkait kebijakan biaya beban bulanan yang diterapkan. Sejumlah warga menyampaikan keberatan karena biaya beban tetap diwajibkan meskipun air belum mengalir secara maksimal atau belum dimanfaatkan secara optimal. Warga menilai ketentuan tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk berlangganan layanan SPAM Sedanau.

Masyarakat pun berharap kepada pihak terkait, khususnya Perumda Tirta Nusa dan pemerintah daerah, agar kebijakan biaya beban bulanan tersebut dapat ditinjau kembali atau dievaluasi, sehingga layanan SPAM Sedanau dapat lebih diterima dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

Selain faktor biaya, awak YUTELNEWS.com juga menemukan adanya warga yang memang tidak berminat menggunakan air SPAM karena telah lama mengandalkan jasa air bor setempat. Menurut warga, air bor yang digunakan selama ini dinilai telah mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan dapat langsung digunakan sebagai air konsumsi.

Namun demikian, di sisi lain terdapat pula warga yang memilih tetap berlangganan air SPAM meskipun juga menggunakan jasa air bor. Warga menilai air SPAM sangat membantu untuk kebutuhan rumah tangga seperti mencuci dan keperluan nonkonsumsi lainnya, mengingat penggunaan air bor dinilai lebih boros. Selain itu, tarif air SPAM dianggap relatif lebih terjangkau per meter kubik, sehingga keberadaan SPAM dinilai dapat berfungsi sebagai pelengkap terhadap sumber air yang telah ada sebelumnya.

Sebagai penutup, Zaharuddin menjelaskan bahwa hingga saat ini air SPAM Sedanau belum dapat dioperasikan secara penuh karena masih terdapat sejumlah kendala teknis di area instalasi SPAM. Ia menyebutkan bahwa pihak Perumda Tirta Nusa sebelumnya telah menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak Kecamatan Bunguran Barat guna menjalin koordinasi, kerja sama, serta pertukaran masukan, sehingga masyarakat Sedanau dapat memahami situasi yang tengah dihadapi.

Menurut Zaharuddin, kendala tersebut berkaitan dengan sistem instalasi serta aspek teknis pengaliran air. Apabila pengoperasian dipaksakan, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penurunan tekanan air dan berdampak pada gangguan bahkan kerusakan sarana serta sistem pendukung lainnya, yang risikonya dinilai lebih besar di kemudian hari.

“Untuk itu, sementara waktu kami terus berupaya menyelesaikan kendala teknis tersebut agar ke depan pengoperasian air dapat berjalan lebih optimal dan maksimal. Saat ini, itulah satu-satunya kendala yang masih kami hadapi,” pungkas Zaharuddin.

Redaksi:
Darmansyah
Kabiro Natuna
YUTELNEWS.com

12 Pokdakan di Kabupaten Limapuluh Kota Terima Bantuan Benih Ikan Mas dan Pakan melalui Pokok Pikiran Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

DAERAH|oleh

Limapuluh Kota, YutelNews.com — CV Rahma Sentosa menyalurkan bantuan perikanan berupa 135.000 ekor bibit ikan dan 22,38 ton pakan ikan kepada 12 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di Kabupaten Limapuluh Kota. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan pada Sabtu (13/8) dan Senin (15/8).

Serah terima bantuan benih dan pakan ikan dilakukan secara simbolis di Gedung Pertemuan Dinas Perikanan Kabupaten Limapuluh Kota. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, H. Ilson Cong, S.E., Dt. Mangguang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Marwan, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Limapuluh Kota Mohd. Siswanto, serta perwakilan Pokdakan penerima bantuan.

Bantuan bibit dan pakan ikan ini merupakan realisasi dari pokok pikiran (Pokir) Wakil Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, H. Ilson Cong, yang dianggarkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Adapun 12 Pokdakan penerima bantuan tersebut meliputi Pokdakan Noungun, Batang Jaya, Usaha Bersama, Piladang Saiyo, Minasago, Kincia Tuo, Gariang Batang, Rawang Balai, GPD Saiyo, Simato, Rezeki, dan Lubuk Mato Kucing.

Dalam sambutannya, H. Ilson Cong berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh kelompok pembudidaya ikan.

“Bantuan ini berasal dari pokok pikiran yang kami rangkum melalui kegiatan reses bersama masyarakat. Semua kebutuhan merupakan usulan dari kelompok yang memang membutuhkan. Mari kita jaga dan kembangkan kelompok masing-masing agar pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama serta pengelolaan yang baik di tingkat kelompok agar bantuan tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi anggota Pokdakan.

Sementara itu, PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Marwan, menyampaikan bahwa pada tahun 2025 sebanyak 60 kelompok akan menerima bantuan serupa berupa benih dan pakan ikan.

“Dengan adanya pembekalan dan bantuan ini, kami yakin Pokdakan mampu mengembangkan usaha di bidang perikanan. Bantuan ini bersumber dari pokok pikiran Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi NasDem,” jelasnya.

Menurut Marwan, keberhasilan program budidaya ikan sangat bergantung pada manajemen kelompok. Oleh karena itu, ia berharap para Pokdakan tidak menyia-nyiakan bantuan yang telah diberikan.

“Kunci keberhasilan budidaya ikan adalah manajemen kelompok yang baik. Kami berharap Pokdakan di Kabupaten Limapuluh Kota dapat berkembang pesat dan memberikan nilai ekonomi yang tinggi ke depannya,” tutupnya. (Ghiet)

Warga Menunggu Sikap Tegas Polisi, Aktor Utama Perusahan Lahan PTPN Masih Berkeliaran

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Langkah Kepolisian Resor (Polresta) Bandung melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Poresta Bandung yang telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus perusakan kebun teh milik PTPN 1 Regional 2 Malabar di Kecamatan Pangalengan.

Menurut Bupati Bandung Dadang Supriatna, tindakan polisi ini merupakan langkah tepat dalam menindak tegas pelaku perusakan alam yang berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan keamanan warga, Ungkapnya beberapa waktu lalu.

“Kami sangat menghargai kerja keras Polresta Bandung yang telah cepat bertindak dalam menangkap pelaku perusakan kebun teh ini. Kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut, karena dampaknya tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga menambah risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan banjir bandang yang pernah menimpa kawasan Pangalengan beberapa bulan lalu,” Ujarnya.

Seperti diungkapkan Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono,Pada Rabu 10/12/2025 keenam tersangka tersebut terdiri dari satu aktor utama yang berperan sebagai donatur, satu mandor, dan empat pekerja lapangan.

Mereka diketahui melakukan pemotongan tanaman teh secara ilegal di lahan konsesi PTPN sejak tahun 2024, dengan tujuan mengalihkan fungsi lahan menjadi area tanam sayuran. Polisi juga telah menyita sejumlah alat yang digunakan para tersangka dalam melakukan aksi penebangan.

Perusakan kebun teh di Pangalengan sendiri telah mencapai skala yang signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh, luasan kebun teh yang rusak mencapai hampir 150 hektare, setara dengan 210 lapangan sepak bola standar FIFA. Ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menjelaskan bahwa alih fungsi lahan ini memperparah aliran air permukaan (run off) dan menurunkan kapasitas infiltrasi tanah, sehingga risiko banjir di kawasan Bandung Raya semakin meningkat.

” Diduga kuat Donatur berinisial HB yang hingga kini masih bebas berkeliaran, sementara masyarakat kecil sudah menjadi korban, dan masuk Bui “.

Warga Pangalengan berharap pihak Kepolisian bertindak tegas tanpa tenang pilih segera Penjarakan Aktor Utama yang bertindak sebagai Donaturnya..!!? ****

 

YANS

.

Kabupaten Bandung Ranking 1 se-Jawa Barat Penilaian MCSP KPK RI 2025 dan Zero Korupsi

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS com || Kabupaten Bandung merebut peringkat tertinggi se-Jawa Barat, dalam penilaian Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP) atau Sistem Penilaian Integritas (SPI) dari KPK RI tahun 2025 dengan nilai 94%.

Bahkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK RI menilai di Pemkab Bandung tidak ada temuan fakta korupsi atau zero fact. Dengan nilai sebesar itu Kabupaten Bandung juga menjadi peringkat keempat di tingkat nasional.

Prestasi menunjukkan komitmen kuat Pemkab Bandung melalui Inspektorat dalam peningkatan integritas dan pencegahan korupsi, dengan skor terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak 2022, Kabupaten Bandung mendapat nilai 84% atau masuk Zona Hijau. Kemudian meningkat lagi menjadi 92% di tahun 2023 dan menjadi 93% tahun 2024.

Hal ini menunjukkan tata kelola pemerintahan yang terus membaik dengan terus memperkuat integritas dan sistem pencegahan korupsi.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengaku bersyukur atas capaian ini yang berarti menunjukkan komitmen tinggi Kabupaten Bandung dalam pencegahan korupsi yang patut dibanggakan.

“Alhamdulillah, Kabupaten Bandung menjadi ranking keempat nasional dan rangking kesatu di Jawa Barat dan alhamdulillah juga Kabupaten Bandung, zero fat korupsi berdasarkan survei SPI KPK RI,” ucap Bupati Bandung Dadang Supriatna saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tingkat Kabupaten Bandung, di Grand Sunshine Soreang, Jumat 12 Desember 2025.

Namun menurutnya capaian tersebut bukanlah akhir, melainkan titik tolak untuk mewujudkan Kabupaten Bandung sebagai wilayah bebas korupsi.

Sebab dengan diraihnya predikat ini, Kabupaten Bandung memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi pilot project atau percontohan bagi kabupaten/kota lain dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Korupsi bukan sekadar tindak kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), yang membutuhkan penanganan luar biasa pula,” tandas Bupati Dadang Supriatna.

Dadang menegaskan, kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menimbulkan kesenjangan sosial, dan menghambat pembangunan.

Oleh karena itu, lanjut Bupati Bedas, tanggal 9 Desember ditetapkan sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia untuk meningkatkan kesadaran publik dan memperkuat komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi.

Menurut Kang DS, di Kabupaten Bandung peringatan Hakordia ini tidak hanya menjadi bentuk akuntabilitas atas langkah-langkah pemberantasan  korupsi yang telah dilakukan.

“Tetapi juga sebagai momentum untuk menyatukan langkah bersama seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” tegasnya.

Melalui peringatan Hakordia, Bupati Kang DS mengajak kepada seluruh masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam gerakan anti korupsi. Yaitu dengan menyebarkan dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

“Untuk bersama-sama menciptakan Kabupaten Bandung yang bebas korupsi, transparan, dan akuntabel. Mari kita jadikan peringatan Hakordia ini sebagai pengingat bahwa kejujuran, integritas, dan transparansi adalah pondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berdaya saing. Bersama, kita bangun Kabupaten Bandung lebih Bedas, bersih dan berintegritas,” seru bupati (*)

 

Yans.

Irvan Ahmad: Penghargaan WBTb Jadi Motivasi Lestarikan Warisan Budaya Kabupaten Bandung,Kebanggaan Daerah dan Penggerak Ekonomi Kreatif.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA|oleh

KAB BANDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung diwakili Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Bandung Irvan Ahmad, menerima Penghargaan Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) dalam malam puncak Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat tahun 2025 di Kota Cirebon, Sabtu (13/12/2024) malam.

Tahun ini Pekan Kebudayaan Daerah mengangkat tema Mapag Pajajaran Anyar : Caruban Nagari Pangripta Budaya yang bertujuan untuk menggali, melestarikan, dan memperkenalkan nilai-nilai budaya dari tiga wilayah budaya Jawa Barat yaitu Sunda Priangan, Melayu Betawi, serta Kacirebonan.

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung, Irvan Ahmad mengatakan Pemkab Bandung menerima penghargaan atas ditetapkannya empat objek wisata warisan budaya tak benda di Kabupaten Bandung yaitu Borondong Ketan Ibun, Mapag Ménak, Rujak Ciherang, serta Opak Linggar Rancaekek.

“Alhamdulillah penghargaan dan capaian ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, pelaku budaya, serta masyarakat yang konsisten menjaga dan melestarikan warisan leluhur. Kami sangat bersyukur dengan ditetapkannya empat warisan budaya tak benda asal Kabupaten Bandung,” ujar Irvan kepada awak media, Minggu (14/12/2025).

Irvan menegaskan penetapan warisan budaya tak benda ini menjadi tanggung jawab bersama agar warisan budaya tak benda Kabupaten Bandung terus dijaga, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi muda.

“Ini adalah kesempatan untuk mengenali langsung warisan budaya di Kabupaten Bandung khususnya untuk generasi muda karena merekalah yang akan meneruskan budaya kita ini,” katanya.

Ia menambahkan, penetapan WBTB diharapkan tidak hanya menjadi simbol kebanggaan daerah, tetapi juga mampu mendorong penguatan identitas budaya serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya di Kabupaten Bandung.

Penetapan WBTB tersebut menjadi bentuk pengakuan terhadap nilai sejarah, tradisi, serta kearifan lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Bandung.

“Dengan diraihnya penghargaan ini, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung untuk terus melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya lokal sebagai bagian penting dari jati diri dan identitas Kabupaten Bandung,” ujar Irvan. (**)

 

Yans.

Pendiri LSM Bungoeng Lam Jaroe Memohon Kepada DPRK Langsa Jangan Mati Suri dan Memejamkan Mata Terhadap PDAM yang Beberapa Hari Ini Padam

Berita, DAERAH, NEWS|oleh

Pendiri LSM Bungoeng Lam Jaroe Memohon Kepada DPRK Langsa Jangan Mati Suri dan Memejamkan Mata Terhadap PDAM yang Beberapa Hari Ini Padam

YUTELNEWS.Com | KOTA LANGSA – Aktivis Zulfadli.S.sos.l. MM sekaligus pendiri LSM BUNGOENG LAM JAROE meminta kepada DPRK Langsa selaku wakil rakyat jangan mati suri terhadap air PDAM yang sudah lama padam di Kota Langsa,

“Seharusnya DPRK Langsa menekan kan Direktur PDAM agar dapat bisa memutar otak mencari solusi agar air PDAM bisa hidup kembali jangan terima pasrah saja seperti tidak merasa bersalah, ingat kita itu punya otak untuk berfikir bukan ada otak cuman tingal duduk-duduk saja, kalau begitu banyak orang yang bisa jadi direktur PDAM,” ujar Zul dengan tegas.

Lanjut Zulfadli kembali, apabila penyebabnya listrik di Kota Langsa mati memangnya genset pengganti listrik padam apa memang tidak ada dan kalau pun rusak tentunya harus ada cadangan, jangan taunya menikmati hasil PAD daerah saja yang pandainya tapi solusi tidak ada disaat masyarakat Kota Langsa membutuhkan.

“Ingat ya PDAM itu berdiri sudah pada masa Belanda dulu tinggal kita yang menjalankan saja susahnya minta ampun jadi buat apa ada DPRK Langsa kalau hanya menikmati hasil gaji PAD Kota Langsa saja, lebih baik DPRK Langsa di bubarkan saja karena rugi membayar gaji DPRK Langsa dan masyarakat Kota Langsa harus cerdas,” jelasnya.

DPR Kota Langsa itu sebenarnya honor daerah gaji mereka di bayar pakai PAD di daerah jadi wajar-wajar saja masyarakat Kota Langsa menuntut kinerja wakil rakyatnya,” tandas Zulfadli dengan nada kesal.

(Red) 

 

Pimpinan Redaksi Media RajaNews: Saat Listrik Mati, Sinyal pun Ikut Padam Masa Perusahaan Raksasa Telkomsel Tak Mampu Siapkan Genset

Berita, DAERAH, NEWS|oleh

Pimpinan Redaksi Media RajaNews: Saat Listrik Mati, Sinyal pun Ikut Padam Masa Perusahaan Raksasa Telkomsel Tak Mampu Siapkan Genset

YUTELNEWS.com | KOTA LANGSA – Keluhan warga terhadap Telkomsel kembali memuncak. Setiap kali listrik padam di Kota Langsa dan Aceh Timur, jaringan Telkomsel ikut hilang tanpa perlawanan. Situasi ini terasa semakin menyesakkan karena terjadi di tengah kondisi bencana di beberapa wilayah Aceh, ketika komunikasi justru sangat diperlukan untuk koordinasi dan keselamatan warga.

Pimpinan Redaksi RajaNews, Said Yan Rizal mengaku bingung sekaligus kesal. Baginya, perusahaan sebesar Telkomsel semestinya mampu memastikan jaringan tetap hidup melalui pasokan listrik cadangan di setiap Base Transceiver Station (BTS).

“Begitu lampu mati, sinyal Telkomsel ikut padam. Kami sudah sangat kecewa. Telkomsel perusahaan besar dengan keuntungan triliunan, tapi masa siapkan genset saja tidak sanggup…..? Masyarakat bayar mahal, pelayanan malah makin turun,” ungkapnya.

“Pimred menekankan bahwa dalam situasi darurat seperti sekarang, fungsi komunikasi bukan lagi soal kenyamanan, melainkan kebutuhan mendesak untuk keselamatan dan koordinasi. Ia menilai hilangnya jaringan saat listrik padam menunjukkan lemahnya antisipasi,” jelasnya.

“Ketika bencana, jaringanlah yang paling dibutuhkan. Bagaimana kami menghubungi keluarga? Bagaimana koordinasi bantuan? Ini bukan permintaan mewah, ini kebutuhan dasar,” tegasnya.

Warga lainnya pun menyampaikan keluhan serupa, mempertanyakan kesiapan Telkomsel dalam memenuhi standar layanan komunikasi yang stabil. Mereka mendesak perusahaan segera memperbaiki sistem cadangan daya agar BTS tetap berfungsi meski listrik padam berhari hari.

Hingga berita ini diterbitkan, Telkomsel belum memberikan penjelasan resmi terkait penyebab gangguan ataupun langkah perbaikan yang akan dilakukan.

(Red)

Tri Rahmanto Pantau Progres Pembangunan Pintu Jembatan Sukabirus Melintasi Sungai Cigede , Upaya Tanggulangi Banjir

DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Ketua Panitia Pentahelix Tri Rahmanto, berupaya monitoring untuk Percepatan Penanganan Banjir Dayeuhkolot, terus memantau berbagai upaya infrastruktur penanggulangan banjir, termasuk pembangunan pintu jembatan sukabirus yang melintasi Sungai Cigede. Upaya ini menjadi bagian dari langkah komprehensif untuk mengatasi masalah banjir kiriman yang kerap melanda kawasan kecamatan Dayeuhkolot setiap musim hujan. pada sabtu 13/12/2025.

Sebelumnya, warga di desa Citeureup dan sekitarnya kerap merasakan dampak banjir akibat sumbatan saluran oleh sampah dari hulu Sungai Cigede. Pembangunan pintu jembatan berbahan besi, yang diimplementasikan oleh Bupati Bandung Kang DS melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung, direncanakan sebagai solusi untuk menahan arus air dan mencegah luapan ke permukiman warga. Selain itu, normalisasi saluran yang bermuara ke Sungai Cigede juga dilakukan untuk memperlancar aliran air.

Ketua Panitia Pentahelix, Tri Rahmanto, yang juga aktif sebagai tokoh masyarakat, telah beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana. “Kita tidak boleh berhenti bergerak. Setiap langkah kecil untuk mengurangi resiko banjir berarti banyak bagi kesejahteraan warga,” ujar Tri Rahmanto dalam monitoring cek lokasi.

Meskipun masih dalam proses, warga telah menyampaikan rasa lega dan apresiasi terhadap upaya tersebut. “Sebelumnya, setiap hujan deras kita harus waspada. Sekarang, dengan pembangunan pintu jembatan dan perbaikan saluran, harapan kita semakin besar agar banjir berkurang,” ungkap ade warga RW 17 Citeureup.

Perlu dicatat bahwa penanganan banjir di Dayeuhkolot juga membutuhkan kolaborasi lintas sektoral. Meskipun Pentahelix terus berusaha menyatukan elemen pemerintah, warga, akademisi, dan perusahaan. Ketua Panitia Pentahelix Tri Rahmanto tetap optimis dan akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan membebaskan Dayeuhkolot dari banjir.

Upaya infrastruktur penanggulangan banjir di Dayeuhkolot juga mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bandung yang telah mengalokasikan anggaran khusus di APBD 2026, termasuk untuk pembangunan dua jembatan baru di atas Sungai Cigede, Sukabirus. Kedua jembatan itu diharapkan tidak hanya mempermudah akses masyarakat tetapi juga berkontribusi dalam menekan resiko banjir.” tukasnya.

 

Yans.

Di Tengah Banjir dan Longsor, Kang DS Gelar Istigasah dan Tegaskan Prioritas Keselamatan Warga

DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG -YUTELNEWS com|| Berdasarkan data BPBD Jawa Barat, banjir telah melanda 15 kecamatan di Kabupaten Bandung sejak awal Desember 2025. Beberapa wilayah seperti Kecamatan Baleendah, Bojongsoang, Dayeuhkolot, dan Kutawaringin terendam banjir, sementara longsor terjadi di Kecamatan Arjasari, Kampung Condong, Desa Wargaluyu, yang menimbun tiga warga.

Upaya evakuasi dan pencarian korban sudah dilakukan meski terpaksa dihentikan akibat kondisi di lapangan yang sudah tidak memungkinkan. Namun, Bupati Bandung, Dadang Supriatna melakukan upaya lain dengan menggelar doa bersama dan istigosah demi memohon perlindungan Allah SWT agar Kabupaten Bandung dijauhkan dari bencana serta masyarakatnya senantiasa diberi keselamatan. Kegiatan ini menghadirkan Ketua MUI Kabupaten Bandung, Ketua BAZNAS, serta Pimpinan Pondok Pesantren Al Maarif, K.H. Sofyan Yahya. Selain itu, ratusan ASN, perangkat daerah, dan berbagai elemen masyarakat juga hadir di Masjid Al Fathu, Soreang, Jumat (12/12/2025).

Akibat bencana yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari untuk mempercepat respons dan penanganan banjir dan longsor.

Bupati yang akrab disapa Kang DS ini juga menyatakan bahwa pola banjir yang terjadi saat ini berbeda dibanding periode sebelumnya.

“Banjir ini bukan lagi siklus 20 tahunan. Sekarang muncul setiap lima tahun dan curah hujannya sangat tinggi. Kami menetapkan tanggap darurat karena anggaran tidak bisa keluar tanpa status tersebut. Kebutuhan di lapangan sangat mendesak, jadi kami harus cepat,” ujar beliau seusai rapat koordinasi penanganan banjir bersama Gubernur Jawa Barat dan jajaran terkait beberapa waktu lalu.

Kang DS, saat memimpin langsung pencarian tiga warga yang tertimbun longsor di Arjasari, Bupati Dadang mengimbau masyarakat di zona rawan untuk mengutamakan keselamatan.

“Demi keselamatan bersama, kami mengimbau masyarakat tidak memasuki area longsor maupun zona pencarian. Hanya petugas yang boleh masuk,” ucapnya kepada wartawan, mengingat kondisi tanah yang masih labil di lokasi kejadian, Tegasnya.

Upaya penanggulangan bencana ini juga sejalan dengan langkah pemerintahan provinsi dan pusat untuk memperbaiki tata ruang dan menghentikan sementara pemberian izin pembangunan baru guna mengantisipasi risiko yang lebih besar di masa depan. ***

 

Yans.

FGD KUHAP BARU: Tantangan dan Harapan untuk Sistem Peradilan Pidana Modern

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS|oleh

SUL-SEL, YUTELNEWS.COM  —Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dan seminar dengan tema “KUHAP BARU: Tantangan dan Harapan pada, Kamis (11/12/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih modern, akuntabel, dan adil.

Seminar ini mempertemukan akademisi, praktisi hukum, dan penegak hukum di Sulawesi Selatan untuk membahas penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Acara dibuka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Dr. Didik Farkhan Alisyahdi yang menekankan pentingnya terobosan dalam KUHAP baru termasuk proses, Deferred Prosecution Agreement (DPA) untuk perusahaan yang harus disetujui oleh hakim,” Ujarnya.

Dalam sambutan Ketua Panitia Teguh Suhendro, disampaikan bahwa KUHAP baru membawa perubahan seperti peningkatan hak tersangka dan peran penyidik, penuntut umum, serta hakim,” kata Suhendro.

FGD ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan kelembagaan dalam pelaksanaan KUHP dan KUHAP serta diharapkan dapat memberikan solusi untuk transisi sistem peradilan di Indonesia.

Diskusi diisi oleh narasumber yang kompeten dan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk mewujudkan sistem peradilan yang berorientasi pada keadilan.

(Abu Algifari)

Serah Terima Sementara (PHO) Kepada Pemerintah Kota Payakumbuh Dalam Pembangunan Kios Relokasi untuk Pedagang Kebakaran

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, PEMERINTAHAN|oleh

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Pengerjaan kios yang akan menjadi tempat relokasi bagi pedagang korban kebakaran Pasar Payakumbuh telah selesai pada, Rabu (10/12/2025).

Pembangunan ini dilakukan oleh CV. Lintas Roda Baru dan mencakup ratusan kios di dua lokasi, yaitu di belakang Pos Lantas dan Jalan Sutan Usman dengan total biaya Rp1.594.560.000.-

Proyek ini telah dilakukan Serah Terima Sementara (PHO) kepada Pemerintah Kota Payakumbuh. Sebanyak 180 kios telah selesai dibangun, dengan 132 dari dana APBD dan 48 dari donasi.

Tahun 2025 direncanakan membangun 202 kios, dengan 22 kios masih dalam proses. Pengelola proyek, CV. Lintas Roda Baru, menyelesaikan pengerjaan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, yaitu 45 hari.

Kios memiliki ukuran 2×2,5 m dan terbuat dari rangka baja ringan serta dinding triplek. Setelah penyelesaian, pemerintah akan segera melakukan undian untuk penempatan kios bagi pedagang yang terkena dampak kebakaran.

Pembangunan kios relokasi telah selesai lebih awal dan akan segera dilaksanakan proses penempatan untuk pedagang. Ini diharapkan dapat membantu pedagang kembali berjualan setelah kebakaran yang terjadi.

(MMD)

Bupati Bandung Kang DS, Apresiasi Dukungan KDM Atasi Banjir Dayeuhkolot -Bojongsoang, Normalisasi Sungai Hingga Relokasi Warga.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyatakan siap membantu upaya Bupati Bandung Dadang Supriatna untuk menyelesaikan permasalahan banjir yang kerap melanda Kecamatan Bojongsoang dan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

KDM menyatakan Pemprov Jabar bersama Pemkab Bandung telah menyiapkan beberapa solusi untuk menyelesaikan banjir di Kecamatan Bojongsoang dan Dayeuhkolot, baik solusi jangka pendek maupun jangka panjang

“Kami siap membantu Kabupaten Bandung agar tidak menjadi beban terus menerus. Bupati Bandung kan pusing jika setiap musim hujan air naik. Ini kan permukaan air Citarum di Bandung itu sudah di bawah laut,” ujar Gubernur KDM saat mengunjungi Kantor Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Rabu (10/12/2025).

Fokus utama penanganan banjir di Bojongsoang dan Dayeuhkolot, kata Dedi Mulyadi, adalah normalisasi Sungai Citarum yang menjadi penyebab utama banjir, termasuk aliran sungai-sungai lain di wilayah Bojongsoang dan Dayeuhkolot.

“Normalisasi Sungai ini meliputi pengerukan sungai karena sedimentasinya sudah sangat tebal. Kemudian nanti sungainya diperlebar,” jelas KDM.

Untuk mendukung upaya pelebaran sungai, Pemprov Jabar dan Pemkab Bandung akan menertibkan bangunan-bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran Sungai Citarum maupun aliran sungai lainnya.

Sementara, warga yang nenempati bangunan atau rumah di sepanjang bantaran sungai dipastikan akan direlokasi. Relokasi ini bukan hanya sekadar memindahkan warga, tetapi juga memberikan solusi yang manusiawi.

“Solusinya, sekarang cariin rumah kontrakan dulu sambil Pemprov dan Pemkab nanti menyiapkan tempat relokasi,” ungkap KDM.

“Nanti jika sungai sudah diperlebar, kalaupun airnya meluap tidak pusing lagi karena sudah tidak ada lagi warga di bantaran sungai. Pokoknya seluruh wilayah yang ada di bantaran sungai akan kita relokasi semua,” tambahnya.

Sedangkan solusi jangka panjang yang telah disiapkan oleh kolaborasi KDM dan Bupati Bandung Kang DS adalah pembangunan embung-embung atau kolam retensi sebagai pengendali banjir di wilayah Bojongsoang dan Dayeuhkolot.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan terima kasih atas dukungan langsung dari Gubernur KDM dalam upaya percepatan penanganan banjir di Kabupaten Bandung terutama di Kecamatan Bojongsoang dan Dayeuhkolot.

Bupati yang akrab disapa Kang DS itu menambahkan pihaknya mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh Pemprov Jabar untuk membantu menyelesaikan permasalahan banjir ini.

Di lapangan, lanjut Kang DS, pihaknya langsung bergerak untuk menyosialisasikan kepada masyarakat terkait rencana relokasi terhadap hunian warga yang terletak di bantaran sungai sesuai instruksi Gubernur KDM.

Sesuai hasil peninjauan langsung di lapangan dan data dari pihak desa maupun RT/RW, Kang DS mengatakan masih banyak rumah warga yang berdiri di atas lahan bantaran sungai. Seperti di RW 8, 9 dan RW 10 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot.

“Seperti kata Pak Gubernur, nanti warga yang di bantaran sungai ini akan direlokasi tempat tinggalnya. Tapi untuk sementara dengan cara memberi rumah kontrakan dulu,” kata Kang DS.

Sementara di Kecamatan Bojongsoang, terdapat 372 kepala keluarga korban banjir yang akan direlokasi. Mereka, kata Bupati, terhimpit oleh dua sungai yaitu Sungai Citarum dan Cikapundung sehingga hampir setiap musim hukan kebanjiran.

Setiap keluarga yang tinggal di bantaran Sungai Cikapundung mendapat bantuan Rp10 juta untuk biaya sewa kontrak sementara di lokasi aman. Hal itu sesuai yang disampaikan KDM saat berkunjung ke Bojongsoang beberapa hari lalu.

“Mudah-mudahan dengan dorongan Pak Gubernur akan ada percepatan. Kami akan terus mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan banjir ini baik dengan pentahelix maupun kolaborasi lainnya,” tegas Kang DS. (**)

Yans.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.