NEWS

YUTELNEWS.com | Pemerintah Kabupaten Bandung meraih penghargaaan. Kali ini, Pemkab Bandung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meraih prestasi terbaik 6 besar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Penyerahan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman pada giat Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Erupsi Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna melalui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama mengatakan penghargaan yang diterima BPBD Kabupaten Bandung itu, terkait dengan kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan pengurangan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebagai tolak ukur capaian kinerja penanggulangan bencana.

“IRBI dan IKD itu sebagai tolak ukur kinerja penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung,” kata Uka Suska Puji Utama dalam keterangannya, Rabu (08/05/2024).

Uka Suska mengatakan prestasi terbaik enam besar terkait penilaian IRBI dan IKD Kabupaten Bandung itu, di antaranya adalah Kabupaten Subang, Garut, Kota Banjar, Kota Cimahi dan Kota Cirebon.

“Penghargaan yang diterima Pemkab Bandung ini adalah hasil kerja bareng atau kolaborasi antara pemerintah dengan para relawan kebencanaan, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur dunia usaha, media dan pihak lainnya,” tutur Uka Suska.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah berpartisipasi dalam berbagai program peningkatan pembangunan di Kabupaten Bandung.

Uka Suska juga mengaku bersyukur karena respon masyarakat cukup baik terkait dengan kinerja BPBD Kabupaten Bandung. Hal itu dibuktikan dengan kinerja BPBD Kabupaten Bandung pada 2023, terkait dengan IRBI di Kabupaten Bandung mengalami penurunan dari tinggi menjadi sedang.

“Terjadinya penurunan IRBI di Kabupaten Bandung pada tahun 2023, karena ketahanan daerah meningkat setelah ada keterlibatan dari para OPD Kabupaten Bandung. Ini menunjukan adanya prestasi Pak Bupati Bandung Dadang Supriatna, dalam penurunan IRBI Kabupaten Bandung tersebut yang asalnya tinggi jadi sedang. Atas dasar inilah, sehingga Kabupaten Bandung meraih peringkat keenam terbaik dalam hal penilaian IRBI,” tuturnya.

Uka Suska mengatakan dengan adanya penurunan IRBI itu merupakan hasil komunikasi pentahelix dengan sejumlah pihak. Selain itu berkaitan dengan kebijakan Bupati Bandung yang semakin BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera).

“Untuk diketahui bahwa yang namanya penanggulangan bencana, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Tapi merupakan tanggung jawab bersama komponen masyarakat, perguruan tinggi, media massa dan pihak lainnya dalam upaya penanggulangan bencana,” ujarnya.

Lebih lanjut Uka Suska mengatakan bahwa IRBI di Kabupaten Bandung menurun, bukan berarti risiko bencana menurun. “Tak ada korelasinya dengan kejadian bencana. IRBI menurun ini, dalam artian kesiapsiagaan daerah bagus dalam menghadapi kebencanaan atau lebih siap dalam rangka penanggulangan bencana. Artinya sudah ada perencanaan yang bagus dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana,” tuturnya.

Uka Suska menyebutkan, bahwa IRBI menurun dari tinggi ke sedang itu, setelah BPBD Kabupaten Bandung melakukan upaya penerapan dan peningkatan fungsi informasi kebencanaan daerah.

“Penguatan kapasitas di wilayah rawan bencana melalui sosialisasi dan edukasi serta pembentukan komunitas tangguh bencana. Melakukan review SOP/mekanisme penetapan status darurat bencana dan mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan kepada korban terdampak,” tuturnya.

Upaya lainnya, imbuh Uka Suska, peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat kebencanaan,” katanya.

“Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, baik SDM, sarana prasarana, penggunaan anggaran dan sumber daya informasi,” jelasnya.

Kemudian, katanya, memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.

“Alokasi anggaran untuk kegiatan pendukung SPM. Pembentukan dan penguatan forum pengurangan risiko bencana,” katanya.

Uka Suska mengatakan bahwa Kabupaten Bandung merupakan kawasan atau wilayah dengan kondisi potensi ancaman bencana yang sangat komplek.

“Di Kabupaten Bandung ada sembilan bencana alam, yaitu tujuh bencana alam dan dua bencana non alam. Dari tujuh bencana alam itu, yaitu ada tiga bencana alam yang paling dominan di Kabupaten Bandung: banjir, longsor dan angin kencang. Dua bencana alam non-alam, yakni pandemi Covid-19 dan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku),” tuturnya.

Meski demikian, kata dia, bencana alam lainnya, seperti gerakan tanah atau lempeng, gempa bumi juga tetap menjadi kewaspadaan dalam kesiapsiagaan kebencanaan tersebut. Termasuk kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, dan letusan gunung api.

Uka Suska juga mengungkapkan bahwa dalam upaya mengantisipasi ancaman bencana, Pemkab Bandung sudah memiliki dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) pada tahun 2023.

“Hal itu berkaitan dengan sembilan jenis bencana di Kabupaten Bandung. Dengan memiliki dokumen kajian risiko bencana itu, sehingga daerah yang sudah memiliki potensi risiko bencana sudah terpetakan,” ujarnya.

Uka Suska juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Bandung pada tahun 2023, sudah memiliki dokumen rencana penanggulangan bencana.

“Dokumen itu berkaitan dengan adanya sembilan bencana alam dan bencana non alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bandung. Dokumen rencana penanggulangan bencana itu sudah dibuat di Kabupaten Bandung,” ujarnya.

Ia mengatakan tidak semua bencana alam jadi fokus perhatian. Di Kabupaten Bandung yang paling menonjol itu adalah bencana banjir, longsor dan angin kencang yang menjadi fokus dalam pembahasan di dokumen rencana penanggulangan bencana.

Pada tahun 2024 ini, kata Uka Suska, akan membuat dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) dan rencana aksi kontigensi. ( Yans )

YUTELNEWS.com | Melawi, Kalbar- Dampak dari berkali-kali diterjang banjir, Jembatan Gantung yang merupakan akses penyebrangan warga Desa Sungai Labuk Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi nyaris roboh.

Dimana terlihat pada pondasi badan tiang penyangga jembatan bergeser dari posisi titik semula.tidak sampai di situ saja akhirnya pondasi tiang jembatan tumbang akibat deras air sungai yang meluap banjir pada Rabu,08/05/2024.

Fenomena tersebut disampaikan salah satu Anggota DPRD Kabupaten Melawi dapil II terpilih kembali pada pileg 2024 Alexsius, S.E menyampaikan kepada Awak Media melalui via WhatsApp Dia menyampaikan jembatan gantung tersebut roboh dampak dari banjir besar yang terjadi hari ini.

Dia juga mengaku telah melaporkan hal ini ke berbagai pihak seperti dinas terkait dan berharap dinas PU serta PUPR Kabupaten Melawi selaku leading sektor responsif ada tindakan berharap penuh untuk melakukan perbaikan jembatan tersebut”,ucap Alex.

Dia menambahkan, jembatan tersebut mempunyai peran yang sangat vital terhadap transportasi warga masyarakat jadi saya berharap Pemkab dapat melakukan perbaikan, melalui dana tanggap Darurat Bencana”, tutup Alex.

Penulis : Musa

YUTELNEWS.com | Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bandung bersama Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) melaksanakan rapat koordinasi (rakor) persiapan pemberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Bandung tahun 1445 M/2024 H di Hotel Grand Sunshine Soreang, Rabu (08/05/2024).

Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung H. Cece Hidayat, Tokoh Masyarakat Kabupaten KH. Sofyan Yahya juga turut hadir pada pelaksanaan rakor tersebut.

“Hari ini Kepala Kemenag Kabupaten Bandung bersama Ketua Forum KBIH se-Kabupaten Bandung berkumpul dalam rangka rapat koordinasi persiapan pemberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung yang berjumlah 2.955 orang,” kata Bupati Dadang Supriatna dalam keterangannya.

Sebelum keberangkatan, kata Bupati, perlu dilakukan pembekalan dalam konteks bagaimana persiapan tempat dan asrama.

“Nanti asramanya pindah, yang biasanya di Bekasi, sekarang di Indramayu dan pemberangkatannya pun di Bandara Kertajati,” ujarnya.

Menurutnya, menggunakan asrama haji di Indramayu, baru tahun 2024 ini. Termasuk pemberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung di Bandara Kertajati, juga baru tahun ini.

“Perlu dipahami supaya para pembimbing atau KBIH se-Kabupaten Bandung bisa mengetahui dan bisa disampaikan kepada para calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung. Dengan harapkan pemberangkatan calon jemaah haji bisa tertib dan bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna,” harapnya.

Sebelumnya, Dadang sempat menghimbau kepada para calon jemaah haji untuk saling maaf memaafkan di antara keluarga maupun tetangga sekitar.

“Disaat berangkat ke Tanah Suci Mekkah Arab Saudi betul-betul dalam kondisi suci, bersih pikiran, dan hati tidak ada sesuatu kendala apapun,” harapnya.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna pun berharap kepada KBIH betul-betul bisa memberikan pemahaman kepada semua calon jemaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekkah Arab Saudi.

“Ibadah haji ini ibadah fisik, tentu harus dijaga kesehatan dan memperhatikan pola makan, dan kesehatan,” katanya.

Kang DS turun mendoakan kepada para calon jemaah haji tetap sehat, panjang umur dan bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna.

“Kembali ke Tanah Air mendapatkan gelar haji yang mabrur dan mabruroh. Aamiin yra,” tuturnya.

Yans.

YUTELNEWS.com | Pelalawan-Riau, Audensi Dpp Team Libas (Light Independent Bersatu-Indonesia) bersama Media disambut hangat oleh Kasat Reskrim Polres Pelalawan, Iptu Kris Topel, STrK, SIK

Pertemuan berlangsung diruang kerja Kasat Reskrim Polres Pelalawan, Rabu (8/5/24)

Adapun tujuan pertemuan tersebut yaitu, menyampaikan laporan terkait praktek perjudian yang bermoduskan Gelper milik Mandiri Swalayan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Riau.

Kasat Reskrim Iptu Kris Topel, STrK, SIK Polres Pelalawan, mengatakan bahwa dua hari setelah Team LIBAS turun (Sabtu, 4/5/2024), personil telah menindaklanjuti laporan tersebut dan pihak manajemen Mandiri Swalayan Pangkalan Kerinci telah diperiksa oleh tim penyidik reskrim pada hari Senin, 6/5/2024 dan saat ini masih dalam proses penyelidikan.

“Kami sudah proses, dan kami masih mendalami kasus ini, perjudian akan kita berantas. Sesuai arahan Pak Kapolri “Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan institusi Polri tidak akan bisa ragu dalam menindak tegas pelaku jenis Judi” tegas Iptu Kris Topel, STrK, SIK.

Guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan, ketua umum Dpp Team LIBAS memberi keterangan dan di BAP langsung oleh penyidik reskrim.

Didalam konferensi Pers nya didepan gedung Polres, Elwin selaku Ketua Umum Team LIBAS didampingi Pimpinan Redaksi media Tedab86.com, apresiasi respon cepat Kasat Reskrim Polres Pelalawan.

“Kami mengapresiasi pelayanan pak Kasat Reskrim yang sudah merespon dengan sangat cepat laporan pengaduan terkait dugaan kasus tindak pidana di wilayah hukum polres pelalawan semoga proses hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

(Team Redaksi)

YUTELNEWS.com – Payakumbuh – Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) 0314 Gerakan Pramuka Kota Payakumbuh bersama Ketua KPU Kota Payakumbuh melepas peserta Jambore Demokrasi di Kota Padang Panjang.

Kegiatan yang dilaksankan dari tanggal 9 – 11 Mei 2024 itu akan dilaksankan di Bumi Perkemahan Mifan Padang Panjang akan diikuti 24 Pramuka Penegak yang akan bergabung dengan Kontingen Kemah Demokrasi Pelajar se Sumbar lebih kurang 500 orang.

“Kita berharap dengan Jambore Demokrasi ini, partisipasi pemilih pemula (Gen Z – red) ini dapat meningkat,” kata Ka.Kwarcab 0314 yang juga Sekda Kota Payakumbuh Rida Ananda saat pelepasan di Aula Randang, Rabu (08/05/2024).

Rida meminta, kepada peserta yang mengikuti Jambore Demokrasi untuk serius mengikuti semua proses kegiatan, karena nanti akan banyak ilmu-ilmu tentang pelaksanaan pesta demokrasi ini.

“Ikuti dengan serius, karena tidak semua orang bisa mengikuti kegiatan ini. Hanya orang-orang terpilih seperti adek-adek ini. Makanya nanti sampaikan kepada teman-teman tentang pentingnya menggunakan hak pilih ini, ajak mereka datang ke TPS” ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Payakumbuh Wizri Yasir mengucapkan terimakasih kepada Pemko Payakumbuh dan Kwarcab 0314 Kota Payakumbuh, atas dukungannya mengikuti Jambore Demokrasi ini.

“Besar harapak kita seperti yang di katakan Ka.Kwarcab 0314 Kota Payakumbuh tadi, partisipasi pemilih pemula di Payakumbuh terus meningkat dari Pilkada ke Pilkada,” ucapnya.

Wizri menjelaskan, pada kegiatan itu, akan ada sosialisasi bagi peserta. Mulai dari kampanye, debat calon dan kegiatan lainnya yang menyangkut demokrasi pelajar.

“Sebagai pemilih pemula, mereka akan diberikan ilmu-ilmu bagaimana pemilih pemula dalam pilkada nanti,” katanya.

Ia mengharapkan, setelah kegiatan Jambore Demokrasi itu, para peserta (Gen Z – red) ini bisa mentransfer ilmu yang didapat kepada teman-temannya akan pentingnya demokrasi ini.

“Harapan kita tentu adek-adek pramuka ini bisa berbagi dan mengajak teman-temannya untuk menggunakan hak pilihnya 27 November 2024 nanti,” pungkasnya.

Untuk kontingen Payakumbuh akan diwakili oleh Pramuka Penegak dari Gugus Depan Pramuka Pangkalan SMA 1 Payakumbuh 4 pa + 2 Pi, Gugus Depan Pramuka Pangkalan SMA N 2 1 pa + 1 Pi, Gugus Depan Pramuka Pangkalan SMA 3 1 pa + 1 Pi, Gugus Depan Pangkalan SMA 4 2 pa + 3 Pi, Gugus Depan Pramuka Pangkalan MAN 2 1 pa + 4 Pi dan Gugus Depan Pramuka Pangkalan SMA ICBS 3 pa.

 

( MAHWEL )

YUTELNEWS.com – Payakumbuh Pemerintah berkomitmen akan terus mendorong dan mempertajam upaya-upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan memperkuat dan mempererat kerjasama antar OPD dan P2TP2A (pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak) di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh.

Dan mendukung agar segera dapat terealisasi komitmen yang dibuat, DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) gelar rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO (tindak pidana perdagangan orang), Rabu (8/5/2024).

Rakor yang berlangsung di aula pertemuan Randang lantai II kantor Wali Kota Payakumbuh itu dibuka Asisten I bidang pemerintah dan kesra Dafrul Pasi dan didampingi kepala DP3AP2KB Agustion.

Dalam arahannya Dafrul Pasi berharap angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Payakumbuh dapat berkurang. Dan itu butuh dukungan dan kerja sama dari semua pihak.

“Alhamdulilah kota Payakumbuh dari tahun ke tahun dalam kasus kekerasan terhadap perempuan terus berkurang, dimana tahun 2021 terdapat 12 kasus, tahun 2022 terdapat 14 kasus, dan di tahun 2023 terdapat 4 kasus. Dan ini patut kita apresiasi atas kerja keras kita semua selama ini dalam bertindak cepat dan tanggap dalam mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan ini dari tahun ke tahun,” ungkap Dafrul.

Tidak bisa hanya dari satu OPD, tapi tentu ada dukungan dan kerja sama dari OPD-OPD terkait lainnya serta peran dari lembaga sosial masyarakat.

“Untuk mencapai tujuan itu, memang harus ada koordinasi yang intens antara OPD dan LSM sehingga kita bisa menciptakan Kota Payakumbuh yang aman dan nyaman,” kata Daf sapaan akrab Asisten I tersebut.

Diakhir sambutannya, Dafrul Pasi meminta agar segera dibentuk UPTD PPA (perlindungan perempuan dan anak) kota Payakumbuh agar semua kasus dapat diselesaikan dengan baik dan maksimal.

“peran lintas sektoral terkait agar percepatan pembentukan UPTD PPA bisa di realisasika,” pintanya.

Dengan digelarnya pertemuan bersama lintas sektoral ini, Asisten I itu berharap akan dapat menghasilkan terobosan dan inovasi dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Payakumbuh.

Agar tujuan dapat segera tercapai dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak di kota Payakumbuh, DP3AP2KB hadirkan dua orang narasumber, yakni Rosmadeli, SKM, M.Biomed selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Provinsi Sumbar, dan Syaflinda, M.AG daei yayasan Minang peduli.

Sementara itu, kepala DP3AP2KB Agustion katakan jika Rakor ini dihelat berlandaskan Perda Nomor 11 tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak.

Agustion menyampaikan jika sampai sejauh ini dalam penanganan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah banyak upaya dilakukan, diantaranya ;

1. Pembentukan P2TP2A,

2. Pembentukan satuan tugas perlindungan perempuan dan anak di setiap kelurahan, dan

3. Menyelenggarakan sosialisasi, mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan mengoptimalkan peran lembaga adat.

“p2tp2a sebagai mitra pemerintah memfasilitasi berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik yang meliputi informasi, konsultasi, konseling dan lainnya yang berada di sekretariat DP3AP2KB,” beber Agustion.

Diungkapkan Agustion terkait P2TP2A yang telah dibentuk nantinya agar dapat diketahui lebih luas oleh masyarakat, dan sosialisasi secara masif akan terus dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual, penanganan secara komprehensif dan terpadu,” tukasnya.

Pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi tugas bersama seluruh komponen Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, institusi non pemerintahan, institusi pendidikan, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh masyarakat.

( MAHWEL )

 

YUTELNEWS.com| BANDA ACEH –

Wilayah Aceh secara umum sedang memasuki musim kemarau, dan diprediksi puncaknya pada bulan Juni-Juli.

Hal ini menyebabkan sinar matahari terasa lebih terik karena berkurangnya awan di atmosfer yang biasanya mampu mengurangi masuknya sinar matahari di muka bumi.

FOD Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sultan Iskandar Muda (SIM), Nabila, mengatakan suhu udara permukaan pada siang hari di wilayah Aceh biasanya berkisar 31-33 derajat Celcius. Namun diprediksi mengalami sedikit kenaikan mencapai 33-34 derajat Celcius. Kenaikan suhu ini tidak jauh berbeda dengan rerata normalnya.

“Namun, nilai suhu yang ditampilkan terasa lebih panas dibandingkan suhu terukur dikarenakan adanya faktor lain seperti kelembaban udara yang relatif tinggi dan kecepatan angin yang cukup rendah,” kata Nabila melalui pesan seluler, Selasa 7 Mei 2024.

Nabila menjelaskan suhu panas ini terjadi akibat dari pemanasan permukaan sebagai dampak dari mulai berkurangnya pembentukan awan dan berkurangnya curah hujan.

Kata dia, sama halnya dengan kondisi “gerah” yang dirasakan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini, hal tersebut juga merupakan sesuatu yang umum terjadi pada periode peralihan musim hujan ke musim kemarau.

Nabila menyebutkan agar masyarakat memberikan pelindung pada kulit saat beraktivitas di luar ruangan seperti memakai jaket, kacamata anti UV, topi, dan memperhatikan asupan air mineral agar terhindar dari dehidrasi dan selalu menjaga keadaan fisik agar tetap prima.

“Waspadalah terhadap hujan yang terjadi pada sore hingga malam hari dan potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan. Masyarakat diharapkan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan menghindari pembakaran sampah secara sembarangan,” pintanya.

Selain itu, untuk pantauan cuaca pada pagi hari di wilayah Aceh terpantau cerah berawan hampir di seluruh wilayah, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah seperti Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Timur, Langsa, dan sekitarnya.

Sementara pada siang menuju sore hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Aceh Tamiang, Gayo Lues, Langsa, Aceh Tenggara, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Tengah, Pidie, Aceh Jaya, dan sekitarnya.

 

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com – Malawi Kalbar. 

Folemik Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) biasanya menjadi jalan keluar yang akan selalu diambil oleh beberapa perusahaan dengan berbagai alasan.

Bagaimanapun alasannya, PHK bukanlah hal yang masuk akal dan mudah diterima oleh pihak Karyawan yang menerima PHK. langkah yang bisa dilakukan ketika tak terima di-PHK sepihak oleh Perusahaan?

Namun pihak perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Citra Mahkota yang ada di Kabupaten Melawi kerap kali mengabaikan aturan Dimana aturan yang mengatur dalam melakukan PHK mesti harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum yang mengaturnya. Regulasinya sudah dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tak boleh melakukan PHK Secara sepihak. melainkan harus mesti ada perundingannya terlebih dahulu.

Namun sangatlah berbeda apa yang kerap kali terjadi dilakukan oleh pihak Perusahaan Sawit PT Citra Mahkota (CM) yang ada berada di wilayah Kabupaten Melawi,yang sering kali seenaknya serta terkesan Arogansi melakukan PHK terhadap seorang Karyawannya begitu saja tidak melalui perundingan terlebih dahulu bahkan tidak melakukan pemberian dulu Surat peringatan (SP).namun pihak PT Citra Mahkota (CM) selalu melakukan pemberhentian tanpa ada alasan yang jelas.

Salah seorang Karyawan PT Citra Mahkota yang terkena PHK sepihak semenjak Desember 2023 lalu menyampaikan Kepada Awak Media ini tidak diterima karena dirinya merasa tidak pernah melakukan kesalahan Patal dalam bekerja dan tidak pernah mendapatkan surat peringatan dari pihak perusahaan, tau-tau nya dapat surat PHK begitu juga yang pernah terjadi pada yang lain.Ini sudah sangat melanggar ketentuan hukum pihak PT Citra Mahkota melakukan PHK secara sepihak tanpa ada perundingan terlebih dahulu,” ucap

Salah satu Karyawan kepada Awak Media ini Rabu,08/05/2024.

Dia juga berharap ada penyelesaian serta mempertanyakan Kasus tersebut juga sudah dilakukan Mediasi di Disnaker Melawi beberapa waktu lalu untuk melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan terkait hak-hak pesangon namun sampai hari ini pesangon yang bersangkutan Karyawan tersebut belum direalisasikan , bahkan saya pernah di chat ini WhatsApp oleh pihak HRD pesangon saya hanya di bayar,2jta 900rb.tetapi saya tidak mau ambil masa saya kerja selama 6 tahun di pesangon segitu”, katanya kepada Awak Media.

“Dia juga menambahkan saya tidak mau terima pesangon segitu, dan perusahaan juga sudah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Awak Media ini mengkomfirmasi pihak HRD PT Citra Mahkota Kebun Ella melalui via WhatsApp terkait hal tersebut namun sampai berita ini dilansirkan kemeja redaksi tidak ada jawaban.

Sementara itu pihak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kabupaten Melawi.melalui Kepala Bidang (Kabid) Mandela,S.Sos saat di konfirmasi terkait mediasi bersama pihak perusahaan beberapa waktu lalu,Dia menyampaikan pihaknya belum ada menerima LAPORAN dari Perusahaan”,ucap

Madel kepada Awak Media ini melalui via WhatsApp.

 

 

 

Penulis : Musa