NEWS

YUTELNEWS.com | Sebagai Kader dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Petrus Lontoh, SE.,menyatakan kesiapannya akan maju di Pilkada Kabupaten Melawi 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Petrus Lontoh, SE., Putra Dayak Kubin yang berasal dari Desa Sungai Bakah Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi kepada Awak Media melalui pesan whatsapp.Selasa, (16/01/24).

Saat peresmian Jembatan Apung yang dibangun dengan dana pribadinya Desa Sungai Bakah

Putra Asli Dayak Kubin yang berasal dari Desa Sungai Bakah Kecamatan Pinoh Selatan kabupaten Melawi ini Menyatakan sikap siap Maju menjadi calon Bupati Melawi dikancah Pilkada Tahun 2024 ini.

“Petrus Lontoh, SE menyampaikan kepada Media ini bahwa

Saya siap maju mencalonkan sebagai Bupati Kabupaten Melawi,

Keseriusan dan kesiapan ini saya buktikan ingin membangun kabupaten Melawi yang lebih maju setara dengan kabupaten lain nya yang berada di Kalimantan Barat.

Ia mengatakan sebagai putra daerah Pinoh Selatan yang merupakan Dapil  Melawi 1 serta kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI)”,Tegasnya.

“Petrus, sapaan akrabnya juga berharap yang dilakukannya ini jadi penyemangat calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

agar bisa meraih kursi terbanyak di DPRD pada pileg 2024 mendatang.

Motivasi kita maju mencalon sebagai Bupati Melawi menuju perubahan Melawi agar lebih baik lagi,”Ucapnya ini.

Petrus, mengatakan untuk mendapatkan dukungan partai dan masyarakat pemilik hak suara,

saat ini masih terus melakukan komunikasi politik dengan berbagai lapisan element masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan penjajakan dengan partai politik lain untuk melakukan koalisi.

Hal ini sangat penting, sebagai bagian dari persiapan partai politik menghadapi pemilu legislatif dan presiden, serta Pilkada Kabupaten Melawi tahun 2024 yang sebentar lagi pesta demokrasi atau pemilu legislatif dan Presiden 14 Februari yang akan datang”,Terangnya.

Andi Irsan, M.Pd Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Kalbar 2 juga saat di konfirmasi Media ini menegaskan bahwa Partai PSI khususnya siap mendukung dan mensuport kesiapan Petrus Lontoh, SE

dalam mencalonkan sebagai Bupati Melawi, serta mohon dukungan dari masyarakat.

Menurutnya, anak muda saat ini memiliki peran untuk menentukan arah dalam keberlangsungan bangsa kedepan dengan segala dinamikanya”, Imbuhnya.

Pria kelahiran kota baru begigi ini juga mangatakan,selain melek teknologi, anak muda juga sudah memiliki sudut pandang yang luas. Bahkan saat ini mereka selalu bisa berinovasi menghadapi beragam isu mulai dari politik, ekonomi, sosial, lingkungan hingga isu perubahan iklim.

Melihat perkembangan saat ini, Bang Andi berharap anak muda ikut berperan aktif menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan nanti. Pihaknya siap menjalin kolaborasi dengan anak muda untuk membawa Indonesia maju menuju Indonesia emas”,

( Musa)

YUTELNEWS.com | Dugaan”mahar” perekrutan Komisioner Independen Pemilihan(KIP) Aceh Tenggara oleh Komisi A DPRK Aceh Tenggara, terus mendapat sorotan publik.

“Masuknya tiga(3) nama Incumbent KIP Periode 2019-2024, dugaan tersebut kendati pernah menjalani sidang kode etik berat.

“Ada dugaan atau asumsi publik pererutan KIP Aceh Tenggaara periode 2024-2029 yang sedang berproses di Komisi A DPRK Aceh Tenggara, penuh dengan intrik pemberian mahar agar diloloskan.

Bahkan jumlahnya mencapai ratusan juta, anggapan ini tidak terlepas dari lulusnya 3 komisioner Incumbent KIP, “kata Muhammad Saleh Selian Bupati Lumbung Informasi Rakyat(LIRA) Aceh Tenggara, pada hari selasa(16/1-2024).

“Lanjut Saleh, 3 oknum Incumbent Komisioner KIP periode 2019-2024 diloloskan pihak Komisi A DPRK Aceh Tenggara sebelumnya pernah di sidang kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dengan dugaan pungli pada perekrutan PPK dan PPS tahun 2023.

Artinya jika ketiga komisioner KIP yang dimaksud diluluskan pihak Komisi A DPRK Agara maka akan menguatkan asumsi publik, telah terjadi ada hadiah dan janji pada perekrutan KIP. publik mengetahui komisioner KIP yang pernah disidang kode etik dan mendapat peringatan keras dari DKPP RI, ungkap Saleh dengan tegas.

Tidak hanya itu, disisi lain keteledoran Komisioner KIP periode 2019 – 2024 juga terjadi pada pelipatan surat suara Pemilu 2024 yang meloloskan oknum Calon Legsilatif (Caleg) melipat kertas suara sehingga terjadi asumsi di publik bahwa komisioner KIP tidak serius menjalankan tugas selaku penyelenggara Pemilu. Demikian secara kelayakan mereka tidak layak diluluskan menjadi kemisioner KIP yang akan datang.

“Demkian, Pihak DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Aceh Tenggara menyurati KIP Provinsi Aceh di Banda Aceh dan tembusan disampaikan kepada Presiden LIRA di Jakarta, Ketua Komisi A DPRK Aceh Tenggara, dan Ketua Bawaslu Aceh Tenggara.

(Jalaludin Barat/RS)

YUTELNEWS.com | Pemerintah kota Langsa Akan menjalin kerjasama daerah dengan PT. Pembangunan Aceh (PEMA) terkait peningkatan pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam Aceh.

Hal ini diketahui berdasarkan agenda rapat pemaparan/expose rencana kerjasama antara Pemerintah kota Langsa dan PT. PEMA, di ruang rapat Walikota Langsa, Selasa, (16/01/23).

Menandai kerjasamanya PT. PEMA juga menyerahkan bantuan CSR sebesar Rp 15 juta untuk pembelian 200 buah Tumbler kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Langsa dan juga bantuan CSR 15.000 kg/15 Ton Pupuk NPK untuk Kelompok Tani Sawah Kota Langsa.

Pj Walikota Langsa, Syaridin S.Pd., M.Pd, menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada PT. PEMA atas dukungan dan perhatiannya dalam rangka mengembangkan dan melestarikan sumber alam di kota Langsa.

“Kota Langsa merupakan kota yang unik meskipun luas daerahnya kecil tapi memiliki lahan pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan,” katanya.

Lebih lanjut, Selain kerjasama pemanfaatan hutan mangrove, Penjabat Walikota Langsa juga mengharapkan PT Pembangunan Aceh dapat membantu mensubsidi-kan pupuk untuk petani di daerah tersebut.

“Kota Langsa memiliki lahan sawah kurang lebih seluas 1600 hektar dan para petani itu merupakan dengan ekonomi menengah ke bawah. Apalagi saat ini sedang musim tanam. Oleh karena itu, kami berharap PT PEMA juga dapat memberi bantuan pupuk baik melalui CSR atau dalam dari sumber bantuan lainnya ,” ujarnya, pun demikian dalam berbagai bidang lain yang menjadi prioritas badan usaha milik daerah tersebut.

Direktur Pengembangan bisnis PT. PEMA Edwar Salim ST menjelaskan bahwa PT PEMA badan usaha milik daerah Aceh ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan, perekonomian serta pendapatan asli Aceh.

“PT PEMA merupakan milik masyarakat Aceh, kota Langsa memiliki potensi sumber daya alam yang dapat berkembang baik pertanian, perkebunan, perikanan bahkan pelabuhan Kuala Langsa,” jelasnya.

Hadir dalam rapat ini Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra Setda Kota Langsa, Suriyatno AP., MSP, kepala Inspektorat, Syahrial SE, Kepala Disperindagkop, Mahlil SH, Kadis. Pangan, Pertanian, Kelauatan dan Perikanan, Banta Ahmad, Kepala Bappeda, Muhammad Darfian, Kadis. DLH, Ade Putra Wijaya Seregar, Sekretaris BPKD, Kabag Pemerintahan, Hendri Soenandar, S.STP, Kabag. Hukum Meka Elizar Kabag. Ekonomi, PT. Pekola.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Sejumlah perwakilan guru dan tenaga kependidikan honorer akhirnya diterima beraudiensi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ketua Komisi I dan IV DPRD Kabupaten Sukabumi, BKPSDM, BPKAD, Dinas Pendidikan, dan Kemenag Kabupaten Sukabumi, bertempat di kantor aula BKPSDM Kabupaten Sukabumi pada Senin (15/01/2024), sekira pukul 13.00 WIB.

Sebelumnya, ribuan guru dari Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Koordinator Daerah Kabupaten Sukabumi kriss dan kawan – kawan berkumpul dengan menggunakan seragam serba hitam untuk istighosah di PT Patriot Intan Abadi Unit Selakopi, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Istighosah digelar untuk memastikan kelancaran audiensi bersama para pihak terkait.

Dalam paparannya, Ketua FPHI Korda Kabupaten Sukabumi, Suherman, menyampaikan bahwa para guru dan tenaga kependidikan honorer, yang selama ini setia membantu tugas pemerintahan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menghadapi nasib yang sulit.

“Nasibnya terkatung-katung, sementara usia mereka terus bertambah mendekati usia pensiun, dan karena keterpurukan nasibnya, sehingga hak-hak memperoleh penghasilan kesejahteraan untuk memenuhi kehidupan yang layak sangat lah minim, karena keterbatasan anggaran Pemda dan regulasi yang mengaturnya,” ungkap Suherman.

Suherman menyoroti perlunya pengangkatan para guru honorer menjadi CPNS dan PPPK untuk memastikan penghasilan kesejahteraan yang layak.

“Bentuk empati pemerintah pusat dalam penyelesaian pegawai honorer, karena ketentuan usia tidak bisa melamar dan diangkat menjadi CPNS, diarahkan menjadi PPPK. Tapi itu, harus melalui tahapan pelamaran dan seleksi,” tuturnya.

Menanggapi PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK, Suherman mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan 1 juta formasi PPPK untuk menyelesaikan tenaga honorer, namun baru 50 persen yang terisi secara nasional.

“Bagaimana nasib tenaga honorer yang sejak PP ini terbit, usianya mendekati 58 tahun. Pensium atau dipensiunkan sebagai honorer,” Pungkas, ”

 Mirna

YUTELNEWS.com | Berkaitan surat keputusan Gubernur Sumbar adanya pergantian posisi kepala SMA dan SMK se-Sumatera Barat merupakan sesuatu yang wajar dan diperlukan ada penyegaran dalam pengelolaan unit kerja dibawah dinas pendidikan provinsi sumatera barat.

Tentu hal ini juga mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat di sumatera barat.

Berikut ini hasil bincang kami dengan bapak Arfi Bastian Kamil,SE pemerhati dunia pendidikan dan pernah menjadi komite sekolah.

“Menurut penuturan beliau adanya pergantian kepemimpinan suatu unit pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar.

Hal demikian merupakan ranah pemimpin daerah provinsi cq.Gubernur Prov.Sumatera Barat yang diusulkan melalui dinas pendidikan provinsi sumatera barat,upaya adanya penyegaran dalam tata kelola Sekolah (SMA dan SMK)”ungkapnya.

“Bentuk reward atau promosi bagi Kepala Sekolah yang memiliki prestasi,agar kedepan mampu menunjukkan kompetensi dan kinerja yang lebih baik.

Namun kami juga memiliki pandangan kritis pada pemerintah daerah masih ada figur kepala SMA dan SMK ini yang nota bene memiliki rekam jejak yang kurang baik bahkan moralitas yang rendah dan tidak memiliki integritas yang mumpuni” tukuknya

Hal demikian sudah kami laporkan secara resmi pada Dinas pendidikan Prov.Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu.Namun saat ini masih diberikan jabatan yang sama.

Dalam hal ini kami mempertanyakan keseriusan Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat menangani kasus yang mencemarkan nama baik dunia pendidikan.

Persis yang kami maksud saudara Muhammad Hijaz Spd,telah melakukan hubungan terlarang dengan salah seorang guru perempuan sebagai pengajar di SMA Negeri 1 Kec.Guguak.

Sementara kita berharap perbuatan yang demikian sangat mencoreng dunia pendidikan,namun tidak ada hukuman diberikan saudara Muhammad Hijaz selaku Kepala SMAN 1 Kecamatan Guguak Kab.Limapuluh Kota.

Sebagai pemerhati dunia pendidikan seyogianya dalam menentukan posisi seseorang menjadi pejabat publik pemerintah juga memiliki kepekaan pada pandangan atau himbauan masyarakat agar kedepan menjadi kepala sekolah bukan cakap mengelola satuan dunia pendidikan tapi nilai moralitas dan integritas juga dimiliki.

Yori despianto

YUTELNEWS.com | Team ( TAGANA ) Taruna Siaga Bencana Jawa barat mendirikan dapur umum di lapangan gedung UPTD PMKS Kab Bandung ,untuk sekitar warga Bandung selatan yang terdampak banjir yang terjadi pada Kamis 11 Januari 2024., Dalam sehari, dapur umum tersebut akan menyiapakan beberapa porsi makanan untuk warga terdampak banjir bandang dayeuhkolot “Kita siapkan.

porsi pagi,nasi,ayam goreng,tempe,tahu goreng,capcay, dan porsi siang Nasi pindangtongkol, tempe bacem,capcay kol bihun,” ungkap Ketua Tagana Jawa barat, Dadang Wahidin di dapur umum Bandung selatan. Ada sejumlah menu yang disiapkan dapur umum tersebut, Di antaranya, mulai dari sayur-mayur, ikan, dan ayam. “Kalau pagi ini, nasi goreng dan telur dadar. Siang nanti daging ayam dan tahu tempe. Kalau malam, ikan dan sayur toge,” tururnya.

Ketua Tagana Jawa barat Dadang Wahidin.menegaskan, Tagana selalu sigap membantu masyarakat terdampak banjir, dapur umum kita siapkan. Kemudian kepentingan atau keperluan-keperluan yang sangat mendesak kita siapkan dari semalam. Sampai hari ini tetap kita lakukan upaya-upaya penanganan,” tuturnya.

Disiapkan sarapan dan beberapa makanan kedapan lainnya untuk menjaga kesehatan masyarakat yang terdampak banjir di kawasan tersebut. Diberitakan sebelumnya, hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Bandung selatan kp lamajang desa citerep kec dayeuhkolot, menyebabkan tanggul jebol dan banjir di kawasan pemukiman kampung lamajang pada Jumat, 11 Januari 2024. banyak rumah terdampak , pasalnya tanggul tersebut tidak bisa menahan aliran air Sungai Cigede, Itu mungkin salah satu faktor penyebab melimpasnya air dari Sungai Cigede ke pemukiman warga,” pungkas nya.

Rev. Yans.

YUTELNEWS.com/

Sejumlah warga Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai mengusulkan agar sistem keamanan lingkungan (Siskamling) yang dulunya juga dikenal dengan istilah “jaga malam” yang dilakukan oleh masyarakat secara bergilir di lingkungan masing-masing, bisa didanai oleh pemerintah.

Selama ini kegiatan Siskamling di lingkungan masyarakat didanai secara swadaya oleh masyarakat setempat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan jaga malam atau Ronda Kampung itu ditiadakan dengan beragam alasan dari warga itu sendiri.

“Padahal kegiatan Siskamling itu sangat bermanfaat sebagai sarana mempererat persatuan dan persaudaraan diantara warga, selain tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum,” ujar Pak Ucok warga Jl. Perjuangan ketika menyampaikan aspirasi warga kepada Anggota DPRD Sumut, Fraksi Partai NasDem, dr. Mustafa Kamil Adam,Sp.PD, saat acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sumatera Utara, tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, yang dilaksanakan, Senin, (15/1/2024) di Jalan Srikandi Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai.

Menurut Ucok, kegiatan Siskamling yang dilakukan masyarakat selama ini sangat bermanfaat bagi warga lingkungan dan dapat membantu tugas aparat penegak hukum menjaga keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Oleh karena situasi gangguan Kamtibmas saat ini di lingkungan masyarakat semakin meningkat seperti, tawuran, maling, aksi begal, penyalahgunaan Narkoba dan kejahatan jalanan lainnya. Maka sudah selayaknya pemerintah menggalakkan atau menghidupkan kembali kegiatan Siskamling/Ronda malam yang dananya berasal dari pemerintah. Dengan terlaksanakannya kegiatan Siskamling, maka masyarakat akan merasa nyaman dan aman melaksanakan aktifitas sehari-hari,”kata Ucok.

Menyikapi usulan masyarakat tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Anggota DPRD Sumut, Fraksi Partai NasDem, dr.Mustafa Kamil Adam,Sp.PD mengaku setuju dengan kegiatan Siskamling dihidupkan kembali. Dengan demikian usulan masyarakat ini akan kami teruskan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar nantinya dianggarkan biaya Siskamling.

Politisi Partai NasDem yang berlatar belakang dokter spesialis penyakit dalam itu menjelaskan, memelihara ketertiban umum merupakan Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Manusia merupakan makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat. Maka perlu menjaga ketertiban dan ketentraman umum,kata dr Mustafa.

Sementara itu Zulhamdani Napitupulu, M.Kom selaku narasumber juga menjelaskan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan manifestasi dari HAM dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis.

“Tujuan dan kegunaan dari peraturan tersebut adalah, penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting dalam konsep negara hukum dan demokrasi. Salah satu instrument pemerintah dalam pelaksanaan tata pemerintahan, penyelesaian masalah dalam kehidupan, sarana perlindungan HAM. Juga befungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah dengan rakyat,”jelas Napitupulu.

Acara sosialisasi berlangsung tertib dan lancar dihadiri, Fairuddin Madjrul Kasie PPM Kecamatan Medan Denai, J.Purba,SH, Kasie Trantib Kelurahan Tegal Sari Mandala III (TSM III), Renaldi Masri,SE, Kepling TSM III, Narasumber Zulham dani Napitupulu, M.Kom, Ketua Liga Mahasiswa Partai NasDem Medan, Muhammad Ichwan,SE yang juga Caleg DPRD Medan Dapil 3 No.9, Samsul Arifin Caleg DPRD Medan Dapil 4, Sahabat dr.Mustafa diantaranya, Syahrul, Vina Meliani, Dara Hidayanti, Yusadipati,Harry Pasha (Ayi) dan masyarakat lainnya.

Sebelumnya Fairuddin Madjrul Kasie PPM Kecamatan Medan Denai mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Anggota DPRD Sumut, Fraksi Partai NasDem, dr.Mustafa Kamil Adam,Sp.PD, yang melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sumatera Utara, tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di wilayah kerjanya.

(Red/ade saputra)

YUTELNEWS.com | Pemerintah kota Langsa menyerahkan bantuan masa panik kepada korban kebakaran selasa dini hari sekitar pukul 03.00 Wib menimpa 2 (dua) unit rumah warga dan 1(satu) Unit rumah imbas kebakaran di dusun delima desa sungai pauh induk Kecamatan Langsa Barat, Kota langsa, Selasa , (16/01/2024).

Pasca terjadi kebakaran tersebut Penjabat Walikota Langsa Syaridin S.Pd., M.Pd., melalui kepala Dinas Sosial Armia, SP, Kepala BPBD kota Langsa, Nursal Syahputra, S.STP., MAP, Camat Langsa Barat Hadi Wijaya SSTP MSP, segera menyalurkan bantuan kepada korban di lokasi kejadian.

Barang bantuan yang diserahkan Korban Kebakaran Rumah di Gampong Sungai Pauh Induk berupa Minyak Goreng 7 Liter, Roti 18 Bungkus,. Air Mineral 3 Dus, Gula 4 Kg, Kecap 18 Botol sambal 30 Botol, Sarden 45 Kaleng, Kain Sarung 8 Pcs, Sajadah 6 Lembar, Kain Panjang 6 Lembar, Beras @5 Kg 4 Sak,Family Kit 3 Paket, Makanan Siap Saji 30 Paket,Paketan Sandang 3 Paket, Mie Instan 5 Dus.

“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan saudara kita yang terkena musibah kebakaran. Tetap sabar dan tabah kita berharap ada kemudahan atau anugerah dari Allah SWT dibalik musibah ini,” ujar Armia.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Sebagai tindak lanjut atas temuan kasus Polio yang terjadi di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Pencanangan Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio yang dilaksanakan di Balai Desa Senenan, Selasa, (16/1/2024). Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan arahan dari Kementerian Kesehatan RI.

Pencanangan Sub PIN Polio 2024 ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Jepara H. Edy Supriyanta, Ketua DPRD Jepara Haizul Maarif, Sekretaris Daerah Jepara Edy Sujatmiko, dan Perwakilan Forkopimda, serta Pimpinan Perangkat Daerah.

“Arahan dari kementerian, minimal 95% dari jumlah anak kita harus sudah divaksin. Tapi saya minta, kalau bisa 100%,” kata Edy.

Terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio yang terjadi di sejumlah daerah di luar Jepara, ia meminta agar Dinas Kesehatan melakukan tindak pencegahan. Salah satunya dengan program pemberian vaksin polio dengan tindakan jemput bola dan tidak hanya menunggu masyarakat ke fasilitas kesehatan secara sukarela. Dengan program tersebut diharapkan KLB Polio tidak terjadi di Jepara.

“Saya minta para mantri desa, bidan desa, dibantu anggota TNI, Polri, dan Satpol PP untuk bergerak aktif. Datangi, data, dan berikan vaksin polio serta sosialisasi,” tandasnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI, ditargetkan 159.241 anak di Jepara mendapatkan vaksin polio. Dengan wilayah sasaran terbanyak berada di Puskesmas Tahunan dengan jumlah 14.638 anak. Pj. Bupati memastikan jumlah ketersedian vaksin polio di Jepara dapat mencakup seluruh anak, dengan jumlah alokasi vaksin yang didapat dari Kemenkes RI sejumlah 7.516 vial (50 dosis per vial).

“Kalau 1 anak sudah terkena, imbasnya bisa ke 200 anak lainnya. Karena penularannya sangat cepat melalui feses dan air liur,” imbuhnya.

Ia mengatakan dampak dari polio sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak. Sebab dapat mengakibatkan kelumpuhan hingga kematian karena lumpuh pada saluran pernapasan. Untuk itu ia meminta kepada para camat dan petinggi untuk menyosialisasikan kepada masyarakat dan mendorong agar balitanya mau untuk divaksin. Selain itu ia mengajak PKK dan Dasa Wisma untuk membantu dalam pemberian imunisasi bagi para balita.

(DiskominfoJepara/Reza)

YUTELNEWS.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mengungkapkan bahwa potensi puncak curah hujan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sampai akhir Februari sampai Maret 2024.

Terkait hal itu, pemerintah menghimbau sekaligus mengajak berbagai stakeholder harus terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana banjir, longsor, dan angin kencang.

“Menghadapi puncak musim hujan hingga Maret 2024, kita dari pemerintah berharap kepada masyarakat Kabupaten Bandung harus tetap meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana banjir, longsor dan angin kencang yang bisa terjadi sewaktu-waktu dan tidak diketahui oleh masyarakat sebelumnya,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama dalam keterangannya di Soreang, Selasa (16/1/2024).

Menurut Uka Suska, menghadapi puncak musim hujan dalam kurun waktu dua bulan kedepan itu, jajaran BPBD Kabupaten Bandung terus melakukan kesiapsiagaan pada setiap harinya dengan melibatkan para nara hubung yang ada di masing-masing kecamatan hingga desa dan kelurahan.

“BPBD juga menyiagakan personel di sekitar lokasi potensi rawan bencana banjir, yang berdekatan dengan aliran Sungai Citarum maupun anak-anak sungai. Selain itu, BPBD juga sudah mempersiapkan logistik, peralatan evakuasi dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana,” jelas Uka Suska.

Ia mengatakan melihat potensi ancaman bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung, tentunya BPBD sudah lebih awal melakukan pemetaan, di antaranya di kawasan Cekungan Bandung yang meliputi Kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah dan Bojongsoang.

“Kawasan Cekungan Bandung itu salah satunya tempat bermuaranya aliran air sungai, terutama anak sungai yang mengalir dari Kota Bandung ke arah Kabupaten Bandung. Makanya, warga yang rumahnya dekat dengan aliran air sungai harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana banjir. Seperti kejadian banjir di kawasan Kampung Lamajang Peuntas Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot, akibat jebolnya tanggul sungai dan meluapnya aliran Sungai Cigede yang menggenangi ratusan rumah warga pada Kamis 11 Januari 2024 lalu,” tutur Uka Suska.

Kepala Pelaksana BPBD mengungkapkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat di lokasi rawan banjir maupun longsor dan angin puting beliung, harus dibarengi dengan kesiapan pelaksanaan ronda malam warga setempat.

“Pentingnya ada ronda malam itu, disaat terjadi hal yang tidak diharapkan bisa diantisipasi lebih dini. Yaitu dengan cara melaporkan kejadian itu kepada RT, RW, aparatur desa, kecamatan hingga ke BPBD Kabupaten Bandung. Ini untuk mengurangi risiko bencana yang dialami masyarakat, baik terdampak bencana banjir, longsor maupun angin kencang,” ujarnya.

Terkait dengan peristiwa kebencanaan di Kabupaten Bandung dan sekitarnya yang terjadi beberapa hari lalu, Uka Suska menjelaskan bahwa Bupati Bandung sudah gerak cepat dan melakukan langkah-langkah ikhtiar guna membantu masyarakat yang terdampak korban banjir.

“Pak Bupati Bandung Dadang Supriatna sudah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Longsor, dan Angin Kencang di Wilayah Kabupaten Bandung,” kata Uka Suska.

Menurutnya, Surat Keputusan Bupati bernomor : 300.2.1/KEP.3-BPBD/2024, tersebut ditandatangani tanggal Jumat 13 Januari 2024. Untuk diketahui oleh masyarakat, Uka Suska menyebutkan, Status Tanggap Darurat bencana banjir, longsor, dan angin kencang di Kabupaten Bandung terhitung mulai tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024.

“Surat Keputusan Pak Bupati ini sudah disebarluaskan ke jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Bandung hingga ke tingkat kecamatan, desa dan kelurahan,” katanya.

Uka Suska menyebutkan disamping melakukan berbagai ikhtiar dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi puncak musim hujan di Kabupaten Bandung itu, jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan.

Yans

YUTELNEWS.com | Team ( TAGANA ) Taruna Siaga Bencana Jawa barat mendirikan dapur umum di lapangan gedung UPTD PMKS Kab Bandung ,untuk sekitar warga Bandung selatan yang terdampak banjir yang terjadi pada Kamis 11 Januari 2024., Dalam sehari, dapur umum tersebut akan menyiapakan beberapa porsi makanan untuk warga terdampak banjir bandang dayeuhkolot “Kita siapkan.

porsi pagi,nasi,ayam goreng,tempe,tahu goreng,capcay, dan porsi siang Nasi pindangtongkol, tempe bacem,capcay kol bihun,” ungkap Ketua Tagana Jawa barat, Dadang Wahidin di dapur umum Bandung selatan. Ada sejumlah menu yang disiapkan dapur umum tersebut, Di antaranya, mulai dari sayur-mayur, ikan, dan ayam. “Kalau pagi ini, nasi goreng dan telur dadar. Siang nanti daging ayam dan tahu tempe. Kalau malam, ikan dan sayur toge,” tururnya.

Ketua Tagana Jawa barat Dadang Wahidin.menegaskan, Tagana selalu sigap membantu masyarakat terdampak banjir, dapur umum kita siapkan. Kemudian kepentingan atau keperluan-keperluan yang sangat mendesak kita siapkan dari semalam. Sampai hari ini tetap kita lakukan upaya-upaya penanganan,” tuturnya.

Disiapkan sarapan dan beberapa makanan kedapan lainnya untuk menjaga kesehatan masyarakat yang terdampak banjir di kawasan tersebut. Diberitakan sebelumnya, hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Bandung selatan kp lamajang desa citerep kec dayeuhkolot, menyebabkan tanggul jebol dan banjir di kawasan pemukiman kampung lamajang pada Jumat, 11 Januari 2024. banyak rumah terdampak , pasalnya tanggul tersebut tidak bisa menahan aliran air Sungai Cigede, Itu mungkin salah satu faktor penyebab melimpasnya air dari Sungai Cigede ke pemukiman warga,” pungkas nya.

Rev. Yans.

YUTELNEWS.com | Langsa – Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Langsa Barat ungkap pencuri serta pemberatan dan penadah handphone hasil pencurian, penipuan dan penggelapan di Langsa.

Kapolres Langsa AKBP Andy Rahmansyah,S.I.K.,S.H.,M.M Kapolsek Langsa Barat Iptu Hufiza Fahmi S.H, Selasa (15/01/2024) mengatakan bahwa awalanya pada Kamis 04 Januari 2024 Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Langsa Barat berhasil menangkap IA pelaku jambret.

Saat dilakukan interogasi, IA mengaku bahwa ia telah menjual handphone hasil kejahatannya pada seorang penadah sekira bulan Desember 2023 dan dari hasil informasi itu Polisi lakukan penyelidikan.

Selanjutnya, pada Senin 08 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Opsnal Unit Reskrim Polsek Langsa Barat telah berhasil melakukan pengungkapan dan menemukan barang bukti handphone serta mengamankan 3 pelaku yang diduga penadah.

Adapun 3 pelaku tersebut yakni, AA (48), seorang pegawai honorer warga Desa Alue Dua, MF (18), seorang mekanik warga Gampong Paya Bujok Seulamak dan satu orang lagi anak dibawah umur.

Dari para pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 handphone Oppo a53 warna biru muda dan 1 handphone redmi note 12 warna hitam.

Dijelaskan Kapolsek, kasus ini terungkap awalnya pada Senin 11 Desember 2023 saat Aminah melaporkan kasus ini ke Polsek Langsa Barat bahwa ia mengalami penggelapan dan penipuan 1 unit handphone milik anaknya dibawah umur.

Kemudian, Kamis 04 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib,Unit Reskrim Polsek Langsa Barat mengamankan IA pelaku pencurian dan pemberatan (Curat).

Dari pengakuan IA, handphone redmi note 12 warna hitam yang ia curi telah di jual pada MF dengan harga Rp.600.000,- dan mengamankan 3 terduga penadah dalam perkara penipu dan penggelapan handphone tersebut.

“Pelaku dan barang bukti saat ini sudah kita amankan di mapolsek Langsa Barat guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut”, demikian Kapolsek Langsa Barat.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com  Pimpinan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di aula pertemuan Randang lantai II kantor Wali Kota Payakumbuh, Senin (15/1/2024) sore, Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Jasman bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) matangkan persiapan pemilu serentak 2024 yang diikuti unsur Forkopimda, Penyelenggara dan Pengawas Pemilu, Perangkat Daerah, serta pimpinan BUMN/BUMD, ketua MUI, LKAAM, Tokoh Masyarakat dan ketua dari setiap Organisasi Wartawan di kota Payakumbuh.

Dalam Pemilu serentak tgl 14 februari 2024 Pj Drs, Jasman Rizal, M.M mengadakan Rakor ( Rapat Kerja ) guna merumuskan langkah-langkah untuk menciptakan suasana yang kondusif sebelum Pemilu Serentak 2024 berlangsung, pada saat pelaksanaan dan pasca-pemungutan suara, ujarnya

Acara dibuka secara resmi oleh Pj. Jasman Rizal Wali Kota Payakumbuh, ketua KPU Kota Payakumbuh Wizri Yasir beserta jajaran paparkan terlebih dahulu terkait situasi terkini kesiapan dari KPU kota Payakumbuh menghadapi Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024.

Dalam kata sambutan Pj Jasman Wali Kota Payakumbuh mengatakan pentingnya dilaksanakan Rakor digelar mengingat pelaksanaan Pemilu sudah semakin dekat hanya 29 hari lagi, pungkasnya.

Jasman mengatakan “Sangat penting, mengingat hari H pelaksanaan Pemilu sudah semakin dekat dan merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai bagian dari penyelenggara negara untuk berkontribusi secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” kata Jasman.

Pemimpin tinggi Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh itu juga menyampaikan terkait arahan Presiden tentang pelaksanaan Pemilu 2024.

Dalam hal tersebut jasman mengatakan “Maka perlu saya sampaikan, sebagaimana pesan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Pemilu jangan sampai membuat masyarakat kita terbelah. Pesan tersebut merupakan warning bagi kita semua yang hadir saat ini untuk mampu mengamati, mengelola dan mengambil kebijakan preventif sesuai dengan kebutuhan untuk menyikapi berbagai eskalasi dinamika yang terjadi di tengah masyarakat,”ungkapnya.

Pj Drs, Jasman Rizal, M.M mengatakan pentingnya menjaga netralitas yang merupakan kewajiban bagi semua aparatur negara tanpa pengecualian.

Diadakannya Rakor oleh Pj Jasman Wali Kota Payakumbuh sesuai arahan presiden itu bahwa tak boleh ada sedikit pun permakluman atas tindakan ataupun perbuatan yang mengarah kepada dukungan atau fasilitasi kepada pihak-pihak yang berkontestasi dalam Pemilu 14 Februari 2024 nantinya.

Ungkap jasman “Saya kira, kita semua telah mengetahui larangan dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada aparatur negara yang terbukti tidak netral selama penyelenggaraan Pemilu nanti, untuk itu, saya mengajak kita semua untuk fokus kepada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Dengan adanya Rakor agar berlangsungnya pemilu serentak 2024 berjalan lancar, aman dan damai, Pj. Wali Kota Payakumbuh berikan masukan kepada KPU agar dapat menyediakan layanan pengaduan dari warga masyarakat dalam menghadapi pemilu serentak 2024.

Pemilu serentak 2024 berjalan lancar, Pj. Wali Kota Payakumbuh Jasman pastikan dan himbau kepada KPU untuk bisa mempersiapkan segala sesuatu dalam mempersiapkan pemilu serentak 2024.

Diharapkan Pj Jasman Rizal “ Rekan- rekan media agar dapat hadir disini untuk membawa dan membuat situasi dan kondisi berjalan dengan aman, damai dan kondusif dalam pemberitaan yang disampaikan,” ujar Pj Jasman.

Diadakan Rakor ini dalam persiapan pemilu kita berkumpul untuk bagaimana dapat merancang rencana aksi bersama dengan tujuan untuk pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar, damai dan kondusif,” ungkapnya.

Unsur Forkopimda dalam setiap paparannya lebih menyampaikan bagaimana dari kesiapan dari setia instansi yang dipimpinnya dapat hadir guna menjaga situasi agar aman, damai dan kondusif di masa pemilu serentak tanggal 14 februari 2024 berjalan damai.

( MD )

YUTELNEWS.com | Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) sekaligus Ketua Umum DPP PWMOI, HM Jusuf Rizal menyesalkan ketiadaan komandan Pos Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) Kepri.

Saat dirinya mendatangi kantor Pos Gakkum KLHK Kepri Senin (15/1/2024) di Jalan Sutami Sekupang Batam Kepri, komandan Pos Gakkum KLHK Kepri, Sunardi tak ada di tempat dengan alasan yang terkesan tidak jelas.

Kedatangan Yusuf Rizal hanya disambut staf PPLH, yang diketahui bernama Ratih.

“Komandan tidak ada ditempat Pak, beliau sedang acara kegiatan diluar kantor, infonya beliau ada di Pengadilan Negeri,” ujar Ratih.

Untuk diketahui, Jusuf Rizal ke Pos Gakkum Kepri untuk memastikan kembali, proses penyidikan MT TUTUK yang kasusnya sudah berjalan hampir 1 tahun 5 bulan namun hingga kini belum ada kepastian hukum.

“PT Pelayaran Nasional Jati Catur Niaga Trans adalah anggota kami, anggota Himpunan Pengusaha Indonesia. Gakkum sudah menetapkan perusahan ini sebagai tersangka selama 1 tahun 5 bulan tanpa ada kepastian hukum,” kata Yusuf Rizal yang juga Ketua Umum DPP PWMOI.

“Kami datang kemari mau mempertanyakan sampai dimana kasus ini. Kalau salah lanjutkan prosesnya, jangan digantung-gantung, kalau tidak lakukan SP3,” lanjutnya dengan tegas.

Dirinya menyesalkan setiap kedatangannya, Komandan Pos Sunardi selalu beralasan berada di luar kantor.

“Selalu tidak ada di tempat, selalu di luar kantor. Beberapa kali saya mengutus anggota LIRA tapi tidak pernah ada di tempat Komandan Pos Gakkum ini,” sesalnya.

Selain itu ia mengatakan, Kepala penegakan hukum (Gakkum) KLHK Pos Kepri, Sunardi dinilai membangkang atas putusan Pengadilan Negeri Batam No. 3/ Pid. Pra/ 2022/ PN Batam tanggal 27 April 2022.

Dijelaskannya dalam putusan yang berisi antara lain:

1. Menyatakan tidak sah tindakan penyitaan terhadap muatan kapal MT. TUTUK GT. 7463 berupa Fuel Oil sebanyak 5.500.538 Kgm (-+ 5.500 ton) yang dilakukan oleh Termohon (KLHK)

2. Memerintahkan Termohon (KLHK) untuk mengembalikan muatan Kapal MT. TUTUK GT.7463 berupa Fuel oil sebanyak 5.500.538 Kgm (-+ 5.500 ton) kepada keadaan semula sebelum dilakukan penyitaan;

3. Memerintahkan Termohon (KLHK) untuk membuka kembali pita kuning penyitaan yang dipasang oleh Termohon (KLHK) pada tank valve manifold (ujung lobang atas tangki kapal) kapal MT. TUTUK GT. 7463;

4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dilakukan oleh Termohon (KLHK) yang berkaitan dengan penyitaan terhadap muatan kapal MT. TUTUK GT.7463 berupa Fuel oil sebanyak 5.500.538 Kgm (-+ 5.500 ton);

“Ini merupakan preseden buruk bagi sistim peradilan kita ketika perintah pengadilan tidak dijalankan,” kata Jusuf Rizal.

Lanjut Jusuf Rizal ia akan melaporkan ke Polisi Sembilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

“Sunardi adalah pihak yang melakukan penyegelan Kapal MT. Tutuk milik perusahaan PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans anggota Hiplindo (Himpunan Pengusaha Lira Indonesia) tanpa dasar sehingga perusahaan mengalami kerugikan US 10.000 per hari”, jelasnya.

“LSM LIRA menduga ada praktek mafia hukum yang dilakukan Dirjen dan Direktur Pidana Gakkum KLHK dengan berkolaburasi meminta supervisi hukum ke Deputi III Bidang Hukum Kemenkopolhukam”, tegas Jusuf Rizal

Menurut Yusuf Rizal, kami menduga kuat dalam kasus MT TUTUK, ada niat jahat oleh oknum terhadap anggota kami. Padahal perintah pengadilan sudah jelas tapi tidak dilaksanakan, ada apa ini.

Sementara itu, Kepala Gakkum KLHK Pos Kepri, Sunardi saat dimintai keterangan melalui via whatsapp terkesan seperti lempar batu sembunyi tangan.

“Perihal tersebut udah kami infokan ke pimpinan kita tunggu aja arahannya”, balasnya. Selasa (26/12/2023) lalu.

(Red)

YUTELNEWS.com | Ikatan Media Online (IMO) Indonesia menggelar kegiatan silaturahmi dengan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu pada Jumat (12/1) siang.

Dalam agenda tersebut, pihak IMO-Indonesia diwakili langsung oleh Ketua umum Yakub F. Ismail bersama Ketua Dewan Pengawas Firman Wijaya.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak saling bertukar pandangan seputar perkembangan dan dinamika pers di Indonesia, utamanya dalam mendorong akselerasi dan kepastian hukum bagi pelaku pers.

Dari pihak IMO-Indonesia, terdapat sejumlah pandangan yang disampaikan, termasuk mengusulkan penguatan regulasi untuk seluruh badan usaha pers di tanah air.

“Bagi kami, khususnya dari IMO, memang sejak dulu berharap agar perlu penguatan dari sisi regulasi untuk menjamin keberlangsungan kegiatan usaha setiap badan pers yang ada. Untuk itu, kepastian hukum tentu menjadi agenda mendesak yang butuh respons cepat,” kata Yakub di bilangan Jakarta Selatan, Senin (15/1/24)

Yakub juga menyampaikan bahwa perlindungan hukum bagi para insan pers menjadi atensi utama organisasinya. Ini dikarenakan selama ini banyak kasus yang dialami para anggota IMO sulit dicarikan jalan keluar lantaran kurangnya perlindungan hukum yang diberikan.

“Terus terang, banyak anggota kami yang mengalami perlakuan yang kurang fair, di samping sering mengalami praktik-praktik kekerasan. Kami menyadari bahwa akar dari permasalahan ini ada regulasi itu sendiri yang belum mampu memberikan rasa aman dan nyaman,” ujarnya.

Yakub berharap, kegiatan silaturahmi tersebut di samping menjadi momentum mempererat hubungan antara IMO dan Dewan Pers, juga menjadi awal yang baik dalam memperkuat sisi perlindungan hukum bagi industri pers di Indonesia khususnya bagi badan usaha pers padat karya.

“Termasuk kami juga mendorong agar IMO Indonesia menjadi salah satu konstituen dari Dewan Pers sebagai bagian dari penguatan legal standing anggota yang bernaung di bawah IMO,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas IMO-Indonesia Firman Wijaya mengharapkan kepada Ninik Rahayu selaku ketua Dewan Pers agar aspirasi yang disampaikan organisasinya menjadi masukan sekaligus pertimbangan untuk perbaikan pers ke depan.

“Kita tahu bahwa masalah perlindungan hukum ini menjadi problem serius yang kini dialami oleh seluruh industri pers di tanah air. Mulai dari masalah kriminalisasi hingga lain-lainnya. Untuk itu, upaya untuk memecahkan persoalan ini tentu menjadi atensi kita bersama demi kemajuan pers yang lebih baik ke depan,” katanya.

Pihaknya mengaku berterima kasih atas sambutan hangat dari pihak Dewan Pers atas agenda silaturahmi tersebut.

“Mudah-mudahan, agenda silaturahmi ini menjadi langkah awal kita dalam membangun peradaban pers yang lebih baik menuju Indonesia emas,” pungkasnya.

Adapun sejumlah upaya ketua Dewan Pers Ninik Rahayu yang secara konsisten mengedepankan UU 40 Tahun 1999 dan Peraturan Dewan Pers sebagai solusi persengketaan, utamanya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat pers mendapat apresiasi dari IMO-Indonesia.

Atas konsistensinya dalam melakukan upaya itu, Ketua Umum IMO-Indonesia mendaulat Ninik Rahayu sebagai Srikandi Pers Indonesia. Ninik diharapkan terus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat lebih luas lagi ke depan.

Sumber: IMO

(Red)