NEWS

YUTELNEWS.com | Sebuah kontroversi muncul di media sosial ketika video menunjukkan oknum Satpol PP diduga terlibat dalam kampanye untuk seorang calon Wakil Presiden, dan video tersebut menjadi viral diberbagai platform online.

Insiden ini menjadi perbincangan hangat dan menarik perhatian publik terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks politik.

Dalam video yang beredar luas, beberapa petugas Satpol PP terlihat mengenakan seragam resmi sambil menyatakan dukungan terhadap salah satu Calon Wakil Presiden Republik Indonesia.

Mereka juga membawa foto yang diduga merupakan foto Calon Wakil Presiden Gibran. Diduga, mereka melakukan kegiatan kampanye di media sosial, yang seharusnya tidak sesuai dengan peraturan netralitas aparat pemerintah.

“Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari forum komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, menyatakan Indonesia membutuhkan Pemimpin muda dimasa depan,” ucap puluhan orang berseragam Pamong Praja itu.

“Mas Gibran Raka Buming, Raka,” lanjut mereka sambil mengangkat foto yang mirip dengan Gibran.

Tidak lama setelah video itu beredar di Instagram, yang diposting oleh akun justinfogarut, langsung mendapatkan beragam respons dari netizen. Pemilik akun serraromeoindia menuliskan “Rupina hoyong viral…,”

Netizen lainnya juga menanyakan keberadaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum.“Panwas mana panwas…, buktikan klo netralitas itu memang ada…,” tulis akun galihf.qurbany.

Kasus ini menjadi peringatan penting terkait netralitas ASN, terutama menjelang pemilihan umum. Kejadian ini menekankan perlunya penerapan aturan yang konsisten untuk memastikan bahwa aparat pemerintah tidak terlibat dalam aktivitas politik yang dapat mengganggu proses demokrasi.

Sangat bertentangan dengan isi pasal 2 huruf f UU Nomor 5/ 2014 pasal 280 JO 494 UU Nomor 7/2017 pasal 5 huruf n PP Nomor 94/2014 Dan PP Nomor 53/2010

(Exsel Mochamad Wiki, SH)

YUTELNEWS.com |Pemprov Jawa Barat menghentikan program Jabar Quick Response (JQR) yang selama ini menjadi lembaga bantuan kemanusiaan di Jabar. Program JQR yang digagas saat Ridwan Kamil menjabat Gubernur Jabar tidak dilanjutkan oleh Pj Gubernur Bey Machmudin. Selasa, (2/1/2024)

“Iya betul (JQR telah dibubarkan). Kami berterima kasih kepada JQR yang telah melaksanakan tugas dengan luar biasa dan semoga yang telah dilakukan membawa kebermanfaatan bagi semua,” kata Kepala Diskominfo

Ika mengatakan JQR telah membuat layanan kemanusiaan secara cepat tanggap di Jawa Barat. Hal itu kemudian mendorong Pemprov Jabar mengembangkan sistem pengaduan secara elektronik.

Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin sebelumnya telah mengatakan pihaknya akan mengevaluasi sejumlah program pada 2024. Bey menyatakan ada program yang bisa dilanjutkan atau dihentikan pada tahun ini.

“Ada yang baik di Pemprov, yang kurang baik kita drop dan yang baik tentu kita pertahankan,” kata Bey di Gedung Sate

(D.Yoyo)

YUTELNEWS.com | Mengawali tahun 2024 Lembaga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) menyampaikan laporan dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) ke Kantor Kejaksaan Negeri (KEJARI) Pesawaran pada, Selasa (02/01/2024).

Terkait penggunaan uang negara/daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran pada DAK non fisik BOS reguler senilai Rp. 54.130.075.678,- untuk SDN senilai Rp. 49.916.090.000,- dan SMPN senilai Rp. 3.870.610.000,- tahun anggaran 2022.

Dalam keterangan persnya, Ketum lembaga DPP KAMPUD, Seno Aji didampingi Sekretaris Umum, Agung, menyampaikan bahwa laporan tersebut telah resmi didaftarkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Pesawaran.

“Kita telah resmi menyampaikan laporan terhadap dugaan korupsi dalam belanja DAK non fisik BOS reguler senilai Rp. 54.130.075.678,- untuk SDN senilai Rp. 49.916.090.000,- dan SMPN senilai Rp. 3.870.610.000,- tahun anggaran 2022, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, ke kantor Kejari setempat melalui bagian PTSP,” ujar Seno Aji usai menyampaikan laporan pada Selasa (02/01/2024).

Beliau juga menerangkan sejumlah modus operandi dalam dugaan KKN terhadap anggaran dana BOS reguler oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2022 tersebut.

“Adapun modus operandi dalam penggunaan dana BOS tersebut yaitu, melalui dugaan mark-up harga kegiatan berupa uang transport minimal sebesar Rp. 21.000.000,-, kemudian terdapat laporan pertanggungjawaban fiktif minimal senilai Rp. 590.176.086,-

Lantaran dana BOS tidak digunakan sesuai dengan petunjuk teknis, parahnya dugaan korupsi juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran yaitu dengan cara mengkondisikan perusahaan CV. KNT sebagai perusahaan penyedia aplikasi pendataan dan aplikasi PPDB dalam jaringan yang dibayarkan menggunakan dana BOS reguler, hal ini dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran dengan CV. KNT dengan nomor KNT/105/KB/03-2/3/MEI/2022, yang dibayarkan dengan menggunakan sumber dana BOS minimal sebesar Rp. 369.527.229,-, dan hal ini telah menyimpangi Permendikbudriset dan teknologi nomor 2 tahun 2022”, jelas Seno Aji.

Sosok aktivis yang dikenal sederhana ini juga menyampaikan pihaknya menyimpulkan atas dugaan penyimpangan tersebut telah tidak sesuai dengan ketentuan.

“Maka atas dasar tersebut, penggunaan keuangan negara/daerah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran bersama-sama pihak sekolah yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran atas penggunaan DAK non fisik BOS Reguler tahun anggaran 2022 patut diduga tidak sesuai dengan ketentuan yaitu khususnya UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain, atau suatu koorporasi, perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara atau perekonomian, menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain”, pungkas Seno Aji yang dikenal sederhana ini.

Sementara itu, bagian PTSP Kejari Pesawaran menyampaikan pihaknya akan segera meneruskan kepada pimpinan.

“Laporan ini akan segera kita teruskan kepada Pimpinan Pak, dan nantinya akan di disposisi oleh Pimpinan bidang yang akan menangani laporan tersebut,” terang Dina.

Selain melaporkan atas dugaan KKN di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran ke Kantor Kejari Kabupaten Pesawaran, sebelumnya Lembaga DPP KAMPUD juga telah melaporkan sejumlah dugaan korupsi diantaranya atas dugaan korupsi penggunaan dana APBD tahun anggaran 2022 di Bagian Perlengkapan diperuntukan pemeliharaan kendaraan dinas dan belanja BBM sebesar Rp. 3.455.953.155,- dan dugaan KKN di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran terkait belanja hibah sebesar Rp. 1.055.600.000,-, dan belanja perjalanan ziarah Wali Songo sebesar Rp. 1.400.000.000,- pada Selasa (2/1/2023).

(Kaperwil Aceh/Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Payakumbuh bersama seluruh ASN di lingkup Pemko Payakumbuh di halaman balai kota Payakumbuh, Selasa (02/01/2024).

“Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh ASN Pemkot Payakumbuh yang telah bekerja keras selama tahun 2023, sehingga kita diganjar segudang prestasi baik ditingkat nasional, regional maupun Prov. Sumbar,” kata Pj. Walikota Payakumbuh Jasman.

“Yang berprestasi itu bukan kami, tapi bapak ibu semua, kami mengucapkan terimakasih kepada bapak ibu semua,” tambahnya.

Ia berpesan, walaupun banyak prestasi yang diraih, namun ada beberapa hal yang harus disempurnakan, karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada gading yang tidak retak.

“Makanya tahun 2024 ini kami minta kepada semuanya untuk terus meningkatkan kinerjanya, mari kita introspeksi diri kita teruslah berusaha untuk menjadi yang terbaik,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Jasman menegaskan kepada seluruh jajaran, terkait isu dirinya meminta sejumlah uang untuk mengisi jabatan tertentu di Pemkot Payakumbuh itu tidak benar. Dan ini merupakan pekerjaan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

“Ini tidak benar, saya tidak pernah menyuruh orang mengatasnamakan nama saya meminta-minta ini. Kalau ada yang minta-minta duit sama bapak ibu sekalian dan menjanjikan jabatan tertentu itu bukan saya, segera laporkan nanti akan kita proses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Jasman.

“Ini sangat memalukan, tidak bermoral dan merugikan nama baik Pj. Walikota secara pribadi. Jangan mau terperdaya dengan janji-janji muluk seseorang, karena untuk mengangkat seseorang dalam jabatan tertentu ada mekanisme dan aturannya,” terangnya lagi.

Kemudian, disebutkan Jasman, dipenghujung 2023 lalu Payakumbuh dihadapkan dengan bencana yang tidak bisa dielakkan, yaitu masalah sampah karena terjadi longsor di TPA regional Sumbar.

“Kami minta kepada seluruh jajaran sampai ke tingkat kelurahan agar mengingatkan masyarakat kita terkait sampah ini. Diharapkan kepada masyarakat bisa bersabar dan bisa merubah pola terkait pembuangan sampah ini,” ujarnya.

“Kalau perlu ajarkan masyarakat kita bagaimana cara mengolah sampah organik, ini nanti kan bisa bermanfaat juga bagi masyarakat kita,” tukuknya.

Ia juga mengapresiasi petugas pengumpul sampah yang telah berjibaku menanggulangi masalah sampah di Kota Payakumbuh. Jasman meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memperhatikan kesehatan petugas kebersihan ini.

“Tolong perhatikan betul kesehatan petugas kita ini, karena mereka adalah garda terdepan dalam masalah kebersihan ini. Kalau perlu cek kesehatannya secara berkala,” pintanya.

Mantan Kadis Kominfo Prov. Sumbar itu berharap, mulai awal tahun ini bagaimana disetiap rapat itu tidak ada lagi snack yang akan menghasilkan sampah anorganik.

“Kita akan kembali galakkan gerakan menggunakan tambler, ini merupkan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik,” katanya.

Tak lupa Pj. Jasman terus mengingatkan dan meminta seluruh jajaran ASN agar tetap netral, jangan sampai terkontaminasi politik praktis tetap jaga netralitas.

“Sebentar lagi kita akan melaksanakan Pemilu dan Pilpres, kami minta tetap jaga netralitasnya jangan sampai terjerat masalah hukum nantinya,” ucapnya.

“Tetap jaga silaturahmi, hargai perbedaan, jangan sampai perbedaan pendapat bisa memecah belah kita. Karena di minangkabau, perbedaan itu akan merekatkan hubungan silaturahmi antara kita,” pungkasnya.

MAHWEL

YUTELNEWS.com | Di tahun 2024 Wartawan Fast Respon yang tugasnya di lokasi pertambangan akan dibekali dengan Drone, bantuan dari Dirjen Minerba Kementrian ESDM.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Persatuan Wartawan (PW FRN) Pusat Agus Flores. Pemberian drone tersebut akan diberikan secara simbolis.

Manfaat drone tersebut untuk mengawasi koridor pertambangan seluruh Indonesia termasuk pengeboran minyak ilegal.

“Terimakasih dukungan Pemerintah , terhadap jurnalis Fast Respon,” tegas Agus, Selasa (2/1/24).

Agus mengatakan, untuk keperluan drone tersebut di daerah padat pertambangan ilegal dan pengeboran ilegal.

Daerah yang akan menjadi prioritas Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi.

Sumber : Ketum FW FRN Conter Polri

(Aliminho)

YUTELNEWS.com | Tubagus Rahmad Sukendar selaku Ketua Umum BPI KPNPA-RI, disaat wawancara dengan awak media meminta kepada Kepolisian Daerah Bali segera melakukan pengusutan menindaklanjuti adanya ujaran kebencian dan rasisme terhadap Umat Muslim, Selasa (02/01/24).

Sangat disayangkan seorang anggota DPD RI yang duduk di Parlemen dari Komisi 1 membidangi Hukum sudah melontarkan kata kata yang sangat melukai bagi wanita berhijab dan juga bagi warga umat muslim di Indonesia.

Arya Wedakarna sebagai anggota Senator yang terhormat utusan dari Bali dan juga sebagai tokoh masyarakat maupun Pejabat Publik sudah sepantasnya dapat menjaga marwah dan martabat dirinya yang notabene wakil masyarakat sebagai Senator yang duduk di Parlemen.

Jika benar apa yang diadukan masyarakat kepada dirinya terkait pelayanan yang kurang humanis dan simpatik dari pegawai Imigrasi Bandara Ngurah Rau Bali ya bisa diselesaikan secara baik dan bijak tidak mengedepankan arogansi kekuasaan.

Apalagi dalam forum rapat sebagai Senator Arya Wedakarna harus membentak bentak dan melontarkan kata kata yang akan menyinggung umat beragama lain, ini yang harus bisa dijaga apalagi sebagai warga Bali yang memiliki adat budaya untuk menghormati sesama umat.

Indonesia ini bukan hanya Bali namun banyak yang lain dengan beragam suku, agama, kita semua harus bisa menghargai dan menjaga toleransi terhadap umat beragama bukannya dengan cara membentak bentak serta arogansi terhadap muslimah muslim yang berhijab ini sudah sangat rasis.

Tunjukkan dirinya adalah sebagai perwakilan warga masyarakat yang duduk di Parlemen dalam melayani dengan baik sehingga untuk melakukan tugas sebagai Senator di wilayah Bali tidak mengedepankan arogansi kekuasaan.

Kang Tebe Sukendar juga menegaskan bahwa hijab itu adalah sebagai kewajiban bagi kaum perempuan umat islam ya harus dihargai dan jangan disinggung ataupun dilecehkan apalagi ini sudah rasis ya harus pihak kepolisian segera bertindak.

Kepolisian harus bergerak cepat harus melakukan pengusutan apakah ini masuk katagori pelecehan atau penistaan agama biar hukum yang berjalan, dan kita tidak boleh main hakim sendiri jangan sampai ada tanggapan di masyarakat bahwa biar hukum tidak tajam kebawah namun tumpul keatas.

Agar hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada tebang pilih dalam penerapan hukum dimana ketika ada anggota parlemen dan tokoh masyarakat yang bermasalah, hukum harus dapat tegak lurus dan jika terbukti ada bersalah harus dihukum.

Tujuannya untuk memberi pembelajaran bagi semua warga negara di indonesia agar bisa bertoleransi dengan umat beragama lain dan agar kasus kasus seperti ini tidak muncul kembali tutup Kang Tebe Sukendar.

(Kaperwil Aceh/Said Yan Rizal)

YUTELNEWS .com | Payakumbuh Diterima langsung Pj. Wali Kota Payakumbuh Jasman diruang kerjanya, rombongan dari IPMM (Ikatan Pelajar Mahasiswa Minang) Bogor gelar silaturahim dengan orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh tersebut yang turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan Dasril dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah IV Syafrudin.

Diawal kedatangannya, rombongan yang terdiri dari Lusi Oktaviani (statistika dan sains data), Muhammad Jauhari (pertanian), dan Renhard Al Rasyid (teknik dan manajemen lingkungan) katakan jika mereka bermaksud untuk mengundang Pj. Wali Kota Payakumbuh untuk dapat hadir sekaligus membuka kegiatan Canvassing IPB (Institut Pertanian Bogor) oleh IPMM Bogor di Kota Payakumbuh nantinya.

Selaku ketua pelaksana regional Payakumbuh, Renhard katakan jika Canvasing akan berlangsung pada tanggal 14 Januari 2024, dan bertempat di SMAN 2 Payakumbuh.

“Alhamdulilah, juga akan turut dihadiri Wakil Gubernur Audi Joinaldy pada kesempatan tersebut,” sampai Renhard kepada Pj. Wali Kota Payakumbuh.

Ketua pelaksana tersebut beberkan jika kegiatan Canvassing yang akan digelar nanti merupakan kegiatan sosialisasi dan pengenalan kampus IPB secara langsung oleh mahasiswa/mahasiswi melalui pembinaan dan pengarahan dari Alumni serta dibawah pengawasan dari pihak yang berwenang yaitu IPMM Bogor dengan Biro Hukum, Promosi dan Humas IPB.

Dengan mengusung tema “Merajut Asa dan Mimpi di Kampus Pertanian Terbaik Bangsa”, Renhard katakan jika Canvasing ini bertujuan untuk memberikan pandangan serta wawasan tentang IPB University dan sharing mengenai Jalur masuk IPB serta pengalaman menjadi mahasiswa IPB University.

“Siswa/siswi ini nantinya bakal dapat memahami dengan jelas mengenai jalur masuk IPB University serta dapat membuka wawasan para peserta terhadap kampus IPB University sebagai kampus pertanian terbaik bangsa dengan menghadirkan para alumni yang sudah sukses di berbagai sektor bidang,” ungkapnya.

Tanpa menunggu, setelah mendengarkan maksud dan tujuan dari rombongan, Pj. Wali Kota Payakumbuh Jasman pada kesempatan tersebut sampaikan jika dirinya akan hadir pada kesempatan tersebut.

“InshaaAlloh saya akan hadir nantinya,” ujar Jasman, Selasa 2 Januari 2024.

Orang nomor satu di lingkup Pemko Payakumbuh itu turut berbagi pengalaman kepada Renhard dan kawan-kawan, dimana saat saya ketika masih baru lulus sekolah dulu juga pernah mendapat penghargaan dari IPB.

“Di 1987 yang lampau, saya sempat menjadi mahasiswa undangan dari IPB pada jurusan ternak perah. Akan tetapi, karna saya sudah terbiasa mandiri (bekerja) saat itu, maka saya lebih memilih bekerja,” ungkap Jasman

Setelah memilih untuk bekerja daripada mengambil kesempatan menjadi mahasiswa undangan dari IPB tersebut, Jasman katakan jika dirinya setelah berselang waktu teringat kembali untuk melanjutkan pendidikan, dan setelah menolak (mahasiswa undangan IPB) itu saya akhirnya memilih untuk melanjutkan sekolah di sekolah pemerintahan,” ungkapnya lanjut.

Diakhir penyampaiannya, Jasman turut berikan motivasi dan dukungan kepada Renhard dan kawan-kawan dalam menjalani perjalanan pendidikannya, serta semoga apa niat dan rencana Ananda untuk adik-adik yang akan melanjutkan pendidikan nya nanti di IPB dapat menjadi ladang amal ibadah bagi Ananda semua,” tukas Jasman.

(Red)

YUTELNEWS.com | Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Sabang ditemukan tewas berlumuran darah di rumah miliknya yang berada di Dusun Mutiara Cemerlang, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar.

Keuchik Gampong Kajhu, Khairizal, mengatakan bahwa korban bukan merupakan warga yang berdomisili di Kajhu, melainkan hanya sering pulang pergi ke rumah tersebut.

“Di Kajhu dia pulang pergi, ada rumah di sini. Rumahnya juga tidak asing, berdempetan di komplek,” kata Khairizal di Kajhu, Selasa 2 Januari 2024.

Kapolsek Baitussalam, Iptu Endang Sulastri, mengatakan kejadian tersebut awalnya diketahui berdasarkan laporan dari masyarakat setempat. Warga melaporkan telah terjadi aksi pembunuhan terhadap salah seorang warga bernama Evy, 50 tahun.

“Saya menduga insiden itu terjadi Selasa dini hari, di lokasi perumahannya di Dusun Mutiara Cemerlang. Korban PNS di Sabang, karena ada anaknya di Desa Kajhu, jadi beliau pulang pergi,” ucapnya.

Sementara itu, Endang mengungkapkan, saat kejadian korban berada di rumah bersama anak perempuannya. Namun, hingga kini kepolisian belum mengetahui kronologi pasti dari kejadian tersebut.

“Alhamdulillah anaknya tidak apa-apa. Tapi belum bisa kita mintai keterangan karena anaknya terus menjerit, pingsan,” tutupnya.

Saat ini jasad korban sudah dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainoel Abidin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

(Red)

YUTELNEWS.com | Dalam upaya memajukan ekonomi lokal terutama para pedagang UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah), Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 21/Madat Kodim 0104/Aceh Timur Kopda Dali Suhaili dan Bhabinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsek Madat, mengadakan program sosialisasi semangat wirausaha kepada Pak Zakir, yang berusaha menjual ikan dagangannya di pinggir jalan Desa Ulee Ateueng, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, Selasa (02/01/24).

Program ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya berwirausaha dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah.

Pesan yang disampaikan Kopda Dali kepada Pak Zakir saat sosialisasi adalah semangat dan tekad mereka dalam menjalani usaha ini sangat berarti. Saya mengingatkan mereka bahwa perjuangan mereka membangun ekonomi lokal, dan kedisiplinan serta kerja keras mereka memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, “ungkapnya.

Saya juga menekankan, pentingnya keberanian menghadapi tantangan, kejujuran dalam berbisnis, dan kerjasama antarpedagang. Saya juga mengingatkan betapa pentingnya menjaga kebersihan dan kualitas ikan yang mereka jual untuk menjaga kepercayaan pelanggan.

“Alhamdulillah, responnya positif. Mereka terlihat termotivasi untuk terus berusaha dan memperbaiki aspek-aspek yang saya tekankan. Ini adalah upaya bersama untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan bersama, ” jelas Dali.

“Saya mengajak semua masyarakat untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam membangun lingkungan yang lebih baik. Kita semua memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, ” pungkasnya.

(Kaperwil Aceh/Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Aktivis, LSM juga wartawan bekerjasama dengan masyarakat mendeklarasikan gerakan masyarakat jaga Pemilu untuk mengawasi jalannya Pemilu tahun 2024, sejumlah aktivis sosial dan akademisi mendeklarasikan gerakan masyarakat jaga Pemilu. Gerakan ini bertujuan mengawasi jalannya Pemilu 2024 agar terhindar dari kecurangan dan pelanggaran.

Ketua Paguyuban Pemuda Dewan pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang merupakan aktivis M. Mukri kontestasi politik tak baik-baik saja saat ini. Dia berpendapat ada potensi kecurangan, (Selasa 02/01/2024).

Persatuan Paguyuban LSM Dan wartawan berharap kehadiran Pemilu nanti juga dapat menjadi pengingat bagi penyelenggara Pemilu hingga aparat untuk menjunjung aturan saat pesta demokrasi. Ketua Paguyuban menegaskan akan mengawasi agar demokrasi tidak dibelokkan.

“Jaga Pemilu hadir tidak hanya memantau proses demokrasi, tapi kita ingin katakan ke penyelenggara, jangan main-main kepada rakyat. Ada kami yang awasi, pastikan demokrasi tidak dibelokkan kami perintahkan aparat negara profesional, netral selama proses Pemilu,” ucap Mukri.

“Supaya tidak ada dugaan atau beberapa pihak sudah bisa buktikan ketidaknetralan aparat untuk kepentingan pihak tertentu. Berpihaklah kepada rakyat, Indonesia, bukan pihak tertentu,” sambungnya.

dikesempatan yang sama, menuturkan gerakan jaga Pemilu dilatarbelakangi kepedulian atas demokrasi. Dia memastikan jaga Pemilu tak berpihak dengan paslon tertentu.

“Gerakan ini muncul dari kepedulian Paguyuban Pemuda Kecamatan tragah Bangkalan sekelompok orang yang tidak memihak, partai independen kami akan lakukan pengawasan pemilu dari hal tidak baik terutama kecurangan dan penyimpangan,”

Pernyataan LSM dan wartawan beserta masyarakat dalam manifesto itu tertuang komitmen jaga Pemilu mengawal kontestasi guna menghasilkan pemimpin berkualitas, berintegritas dan berpihak pada rakyat, pungkanya.

(Lutfi)

YUTELNEWS.com | Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan di musim hujan penanganan banjir untuk kawasan Baleendah, Dayeuhkolot, dan Andir di Kabupaten Bandung akan berkurang 81 persen.

Hal itu diungkapkan Bey sesudah meninjau kolam Retensi Andir, Oxbow Rancamanyar, dan Terowongan Nanjung yang memiliki fungsi untuk penanganan banjir di kawasan Bandung selatan, Selasa (02/01/2024).

Menurut informasi dari BMKG, curah hujan akan tinggi di bulan Januari-Februari 2024.

Untuk itu, Bey mengunjungi infrastruktur pengendali banjir di tiga lokasi tersebut guna memastikan banjir di kawasan Bandung selatan terkendali.

“Tujuannya apa, untuk mengetahui infrastruktur pengendali banjir karena BMKG memperkirakan bulan Januari-Februari ini akan menjadi puncak musim hujan dan saya pikir ini sudah dilakukan sangat baik oleh BBWS Citarum, dan ini semua mengurangi 81 persen ancaman banjir di Baleendah, Dayeuhkolot, dan Andir,” ujar Bey.

“Itu lokasi yang (sering) terjadi banjir dan kini bisa berkurang 81 persen. Kalaupun terjadi banjir penyerapannya sangat cepat,” imbuhnya.

Namun Bey tetap mengimbau masyarakat agar memperhatikan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Apabila hal itu dilaksanakan, maka tiga infrastruktur pengendali banjir akan berjalan maksimal.

“Masyarakat supaya bisa mengurangi sampah, jangan buang sampah sembarangan di tempat-tempat itu (bantaran sungai),” imbaunya.

Sementara itu Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Bastari mengungkapkan, Kolam Retensi Andir, Oxbow Rancamanyar, dan Terowongan Nanjung merupakan sistem pengendali banjir untuk kawasan Andir, Baleendah, dan Dayeuhkolot.

Menurutnya, dengan sistem ini banjir sudah tertangani 81 persen. Dari 732 hektare area banjir sekarang tinggal 72 hektare.

“Kami juga menambah lagi di tahun 2023, yakni pompa Cibugel dan Cigede, yang memang ada beberapa daerah yang rendah kita tambah pompanya sehingga air bisa terpompa ketika sungai Citarum tinggi dan hujan lebat di Bandung,” ucap Bastari.

Ia pun menceritakan respons positif dari warga yang bermukim di kawasan Andir bahwa selama 20 tahun banjir di wilayah itu seringkali menunggu surut sampai satu bulan.

Namun ketika ada tiga infrastruktur pengendali banjir, untuk menunggu surut hanya memerlukan waktu paling lama satu hari bahkan bisa beberapa jam saja.

“Ada warga Andir menyampaikan, selama 20 tahun sering terjadi banjir, surutnya lama bisa berbulan-bulan, tapi sekarang bisa dilihat, banjir dalam hitungan jam atau paling lama menyeberang hari. Dalam satu hari sudah bisa kita kendalikan, surutkan airnya dengan bantuan pompa,” tandas Bastari.

Yans.

YUTELNEWS.com | Pj. Bupati Buru, Dr. Djalaludin Salampessy jadi inspektur upacara pada apel perdana tahun 2024. Apel yang diikuti oleh seluruh ASN di lingkup Pemda Buru tersebut dilaksanakan mulai jam 8.00.WIT. pagi hingga selesai di halaman kantor Bupati Buru, Selasa, (2/1).

Salampessy dalam arahannya mengevaluasi kinerja tahun 2023, dimana berbagai prestasi yang diaraih antara lain mempertahankan inflasi yang bergerak antara 2-3 %, kemiskinan ekstrim diturunkan dari 7 menjadi 2,5 %, pertumbuhan ekonomi bergerak tumbuh diantara 5 – 6 %, kondisi stunting berhasil diturunkan dari 33,3 % menjadi 23,7 %.

Di bidang pariwisata, desa Sanleko meraih ekowisata terbaik se- Indonesia, pantai Jikumerasa meraih penghargaan juara dua desa wisata se-Provinsi Maluku, desa Hatawano meraih juara 3 desa wisata se-Maluku.

Di bidang penanganan perempuan dan anak, Kabupaten Buru menerima penghargaan Kabupaten layak anak, Dinas Sosial mendapat penghargaan penanganan KAT terbaik dan berbagai penghargaan lain.

Pj. Bupati juga menyampaikan masih terdapat berbagai kekurangan yang harus dibenahi dari aspek fiskal daerah, aspek pemerintahan desa, birokrasi dan upaya pemenuhan sektoral untuk kemajuan negeri Bupolo.

(Wakorwil Sp 88)

YUTELNEWS.com | Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKD) Subulussalam diduga tilap (selewengkan) operasional Mukim dari Provinsi selama Enam(6) bulan, selasa (2/1/2024).

Miris kita melihat keadaan BPKD Subulussalam untuk saat ini,”yang dimana amburadul masalah pembayaran honorer atau gaji honorer dan lain-lainnya.

“Saya Tamrin Barat sebagai Kepala Mukim Kemukiman Binanga, jujur tidak menyangka sebelumnya. bahwa honorer kami para Kepala Mukim pun, diduga diselewengkan BPKD Subulussalam.

Kami tahu bahwa keadaan Subulussalam saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja, dimana kita lihat hampir setiap hari ada berdemonstrasi dari berbagai pihak dalam menuntut haknya, yang sampai 6 bulan gajinya belum dibayarkan oleh pihak Pemko Subulussalam.

“Pertanyaannya atau asumsi dari masyàrakat bermacam-macam saat ini, yang dimana hampir setiap instansi selalu bermasalah. Dikemanakan semua uang daerah, yang di kelola oleh BPKD Subulussalam.

Disini kami juga menuntut hak kami sebagai Kepala Mukim Sekota Subulussalam, di kemanakan uang kami yang dari provinsi selama 6 bulan tersebut. Soalnya uang itu sudah masuk dari Provinsi ke daerah tahun 2023, ini sudah dapat tahun 2024. Namun belum juga dibayarkan Pemko Subulussalam.

Kami sudah bolak balik ke BPKD Subulussalam menanyakan hal tersebut, tapi tidak ada yang bisa oknum BPKD yang bertanggung jawab yang bisa kami jumpai, semuanya seolah-olah tidak tahu dan pura-pura tidak paham.

Lanjut Tamrin, sudah habis tahun 2023 dan sudah tahun 2024 dana operasional kami belum kami terima. Kami minta Kepada Kepala DPKD Subulussalam, belum ada kejelasan kepada kami para Imuem Mukim, di kemanakan uang operasional mukim tersebut, kami para mukim Sepemko Subulussalam minta kejelasan dari Kabang di kemanakan uang operasional kami yang 6 bulan tersebut, “pungkasnya Tamrin.

(Jalaludin Barat)

YUTELNEWS.com | Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., pimpin kegiatan rapat terkait “COMMANDER WISH KAPOLDA KEPRI” yang turut dihadiri oleh Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Irwasda Polda kepri, dan Pejabat Utama Polda Kepri yang dilaksanakan di Rupatama Polda Kepri. Selasa (2/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan ini ialah sebagai bentuk kesiapan kita dalam menghadapi pemilu tahun 2024 yang akan datang. “Dalam hal ini bentuk dari kesiapan Polda Kepri dalam menghadapi Pemilu 2024, seperti mengamankan logistik pemilu, hadirnya pos pengamanan statis di masing-masing wilayah, tersedianya ambulance guna mengantisipasi situasi yang tidak diinginkan, alat komunikasi dalam menunjang situasi yang cepat berganti dalam pelaksanaan Operasi Mantap Brata, selalu waspadai TPS yang ada, lakukan pola pengamanan yang akan dilakukan di lokasi TPS tersebut, serta kepada Seluruh Personel Polda Kepri untuk selalu menjaga netralitas dalam menghadapi pemilu dan bersinergi dengan instansi terkait dalam meyukseskan tersenggalaranya Pemilu 2024 yang aman dan damai,” Ucap Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H.

Kemudian dikesempatan tersebut Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., menjabarkan 7 Program Commander Wish Kapolda Kepri, yaitu :

1. Optimalisasi Manajemen Sdm

2. ⁠Pemeliharaan Kamtibmas

3. ⁠Penguatan Penegakan Hukum

4. ⁠Kawal Pemilu Damai

5. ⁠Mengawal dan Mengamankan Program Prioritas Nasional

6. ⁠Siaga Kontijensi

7. ⁠Penguatan Pengawasan Internal

“Commander Wish merupakan sebuah langkah strategis yang mencerminkan upaya serius Polda Kepri dalam memastikan bahwa kebutuhan masyarakat menjadi fokus utama dari tindakan kepolisian. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan serta penegakan hukum kepada masyarakat dengan maksimal. Commander Wish merupakan sebuah langkah strategis yang mencerminkan upaya serius Polda Kepri dalam memastikan bahwa kebutuhan masyarakat menjadi fokus utama dari tindakan kepolisian. Program ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keamanan, memberikan perlindungan yang lebih baik, serta meningkatkan layanan publik secara keseluruhan,” Jelas Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H.

“Kemudian Polda Kepri memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan dan kesehatan para personelnya. Jika terdapat personel yang mengalami sakit Polda Kepri akan memberikan bantuan dan perhatian yang diperlukan. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab institusi terhadap anggotanya sebagai bentuk apresiasi dan dukungan atas dedikasi serta pengabdian mereka dalam menjalankan tugas kepolisian dengan baik. Sikap ini menunjukkan bahwa Polda Kepri tidak hanya memprioritaskan keamanan dan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memberikan perhatian yang serius terhadap kesejahteraan dan kesehatan anggotanya,” Tutur Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H.

Selanjutnya dalam kesempatan tersebut Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menyampaikan siap mendukung kebijakan commander wish Kapolda Kepri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan serta penegakan hukum kepada masyarakat secara maksimal.

“Terakhir Polda Kepri menegaskan kesediaannya untuk mendukung dan menjalankan Operasi Mantap Brata secara optimal dalam menghadapi Pemilu 2024, dengan komitmen kuat untuk memastikan terselenggaranya proses pemilihan yang aman, tertib, dan damai di wilayah Kepulauan Riau. Dengan fokus pada koordinasi yang erat, pemantauan potensi gangguan keamanan, serta penanganan cepat terhadap situasi darurat, Polda Kepri berkomitmen untuk menjaga keamanan masyarakat, memastikan jalannya proses demokratis tanpa gangguan, dan menciptakan suasana kondusif bagi warga dalam menggunakan hak suara mereka, sehingga tercipta kondisi kamtibmas yang aman dan harmonis selama periode Pemilu 2024,” Tutup Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H.

Sumber Bidang Humas Polda Kepri

(Red)

YUTELNEWS.com | Dr. Muhammad Al- Haddad, SE.MM bersilaturahmi bersama KADAL METAL (Kawan Dekat Al Haddad Menang Total) dan BARAYA ( Barudak Al-Haddad Sadayana) berlangsung di RM. Panyaungan Ciherang Banjaran Kab. Bandung.

Bersama kedua tim pemenangan Dr.Muhammad Al- Haddad melaksanakan silaturahmi dan konsolidasi dalam rangka mempersiapkan pencalonannya dalam kontestasi pemilu tahun 2024.

Dalam kesempatannya Dr.Muhammad Al-Haddad yang akrab disapa kang Haddad menyampaikan saat ditemui awak media dirinya mengatakan, dengan waktu yang sangat dekat ini tinggal sekitar satu bulanan ke depan sebelum masa tenang kita terus mempersiapkan menuju pelaksanaan pesta Demokrasi Pileg.

Mudah-mudahan kita bisa kuat, karena sebenarnya masanya sudah ada pemilihnya sudah ada, tetapi bagaimana kita menahan dari gempuran-gempuran karena banyak sekali sekarang caleg-caleg yang mulai masuk ke dalam konstituen konstituen. ” Dengan berbagai cara mudah-mudahan kami bisa Istiqomah, konsisten untuk melanjutkan kemenangan di pemilu ini,” Ungkap Haddad.

Sebagai seorang Calon Dewan yang sudah berpengalaman 2 periode di kota Bandung yang mana pada saat ini dengan Partai yang baru yaitu partai NASDEM, dimana Partai ini menawarkan perubahan dan sangat luar biasa animo dari masyarakat pada Partai Nasdem, yang pada dasarnya masyarakat pada saat ini menginginkan sebuah perubahan.

Tentunya saya mengajak bagi seluruh lapisan masyarakat untuk cerdas dalam memilih kita melihat 2024 saat ini dua periode ini ekonomi begitu berat dan juga banyak kegaduhan di masyarakat, maka kami hadir di sini dengan Partai Nasdem menawarkan perubahan dan tentunya setelah kami dua periode di kota kami juga perlu untuk naik tingkat ke Provinsi Jawa Barat karena kita melihat bahwa banyak sekali permasalahan-permasalahan di lapangan yang tidak bisa hanya dituntaskan di tingkat kota dan harus diselesaikan di tingkat Provinsi. maka langkah-langkah strategi kami akan merangkul komunitas milenial seluruh tokoh masyarakat tokoh agama,” tegas Haddad.

Menurutnya sebagai Caleg kita harus kenal dengan pemilih sejauh mana komunikasi kita dengan pemilih, dibuktikan saya selama dua periode walaupun di Dapil berbeda saya menang dan meraih suara terbanyak, artinya ini terjadi komunikasi baik antar anggota Dewan dengan konstituenya, maka itulah menjadi salah satu modal agar konstituen kita itu merasa nyaman selain kita bisa membuktikan aksi nyata dalam masa jabatannya sebagai anggota Dewan,” ujarnya.

Dalam kesempatannya kang Haddad juga menyoroti dunia pendidikan, di mana dengan sistem zonasi yang ada saat ini banyak sekali kekurangan banyak warga yang tidak mendapatkan hak-haknya dan mudah-mudahan tentunya dengan adanya saya menjadi Dewan Provinsi apalagi sebagai pemuda itu semua bisa di benahi, karena saya melihat dari delapan calon yang sudah jadi di Provinsi Jawa Barat belum ada perwakilan pemuda, padahal kota Bandung memiliki 56% kaum milenial.

Mudah-mudahan dengan semangat kepemudaan, semangat untuk perubahan kita bisa membawa warna perubahan untuk Provinsi Jawa Barat,” pungkasnya.

Yans.