NEWS

YUTELNEWS.com | Petugas Parkir diduga lalai dalam menata kendaraan yang terparkir di Jl. Raja M Tahir yang berhadapan dengan Perum Citra Batam. Jumat, 22/12/2023, sekitar pukul 13.09 WIB siang.

Dari pantauan awak media, terlihat Kendaraan roda 4 (empat) berderet berantakan di jalan tersebut atau kurang rapi susunannya. Hal ini bisa menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan yang melintas.

Saat di konfirmasi kepada salah satu petugas yang tidak disebutkan namanya bahwa hal ini akan kita infokan kepada teman-teman lain atau petugas lainnya untuk segera dirapikan.

Di lokasi pun tidak berhasil menjumpai Korlap untuk meminta konfirmasi terkait susunan Kendaraan tersebut.

Namun hal ini telah disampaikan kepada Kadishub Bapak Salim S., Sos.,M.si.

Awak media masih berupaya lakukan konfirmasi kepada pihak pengelola atau dina terkait.

(Red)

YUTELNEWS.com | Wali Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera – Selatan (Sumsel) Pada 18 Desember 2023 menyampaikan informasi kepada Bupati Lahat dengan Nomor 360/262/BPBD/2023 yang bersifat Penting.

“Mengingat Status Gunung Dempo saat ini berstatus Level II (Waspada) yang dikeluarkan oleh badan Geologi PVMBG pos  pengamatan Gunung Api Dempo tanggal 5 Desember 2023,”

“Maka dengan ini kami mohon kepada saudara Bupati Lahat memberitahukan kepada Masyarakat Kabupaten Lahat yang akan melakukan liburan atau pendakian kepuncak gunung api Dempo agar tidak mendaki.

“Melalui jalur Bukit Timur Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat dan diarahkan melalui jalur resmi kampung Empat Gunung Dempo kota Pagar Alam serta meregistrasi di pos penjagaan/pos BRIGADE,”

“Supaya jika terjadi yang tidak diinginkan anggota BRIGADE dapat segera melakukan tindakan seperti pencarian dan evakuasi korban.

“Demikian disampaikan atas kerja sama nya kami ucapkan terima kasih PJ Wali Kota Pagar Alam Lusapta Yudha Kurnia,

Tembusan Gubernur Sumatera Selatan dan Kepala Pelaksanaan BPBD Sumatera Selatan dan Arsip.

(Editor Dharmawan, S.E)

(Ujang A/Red)

YUTELNEWS.com | Pertemuan dalam rangka klarifikasi metode pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di laksanakan panitia pengawas pemilu Kecamatan Simokerto dengan pengurus partai politik peserta pemilu dikantor sekretariat jalan tambakrejo surabaya kamis 21/12/2023 sekitar pukul 15:00 wib

Selama tahapan masa kampanye yang dimulai 28 November 2023, PPK (Panitia Pengawas Kecamatan) Simokerto telah menerbitkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai peraturan perda no 2 tahun 2020 tentang keamanan dan ketertiban umum.

Metode pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar ditertibkan dan sebagian yang lain dihimbau kepada partai politik peserta pemilu kembali memasang sesuai peraturan perundangan dan perda yang tidak dipasang di pepohonan dan tiang listrik yang menggangu ketertiban dan keamanan serta merusak pemandangan penghijauan.

“Agenda sore ini mengklarifikasi temuan Panwas Kecamatan dengan pengurus partai peserta pemilu kecamatan Simokerto seputar metode pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar.

Pengurus partai politik menerima dan akan menertibkan sendiri alat peraga kampanye yang masih melanggar” Ungkap M. Ismail S. HI selaku anggota Kordiv Pops Simokerto.

Nantinya kedepannya terutama dalam masa kampanye sampai menjelang pelaksana pemilu 14 februari 2024 koordinator divisi PPPS (Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa) pemilu dan kordinator divisi yang lain akan memberikan himbauan dan pengawasan yang maksimal pemasangan dan kegiatan kampanye partai politik peserta pemilu.

(Samhaji)

YUTELNEWS.com | Perusahaan Umum (PU) Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri atau Perumda AM TJM Sukabumi Cabang Cibadak melakukan penyempurnaan jaringan distribusi utama berupa pemasangan water meter induk di sumber air Cikanyere, Nagrak. Jumat, 22/12/2023.

Itu tertuang dalam surat pengumuman tertanggal 28 Juni 2021 dan ditandatangani Kepala Cabang Perumda AM TJM Cibadak M Yusuf Saefullah. Akibat penyempurnaan jaringan ini pasokan air ke sejumlah wilayah terhenti.

Pipa Tersumbat Batu, Pasokan Air Perumda AM TJM di Cibadak dan Parungkuda Sukabumi Terganggu.

Wilayah tersebut antara lain sebagian Perumahan Taman Lestari, Perumahan Nagrak Hill, Kampung Nyamplung, Kampung Ciawitali, sebagian Kampung Cisadaria, Kampung Situsaeur, sebagian Kampung Sukajadi, dan sebagian Kampung Pojokindah.

Termasuk Kampung Babakan Sirna, Kampung Pasirkolotok, Kampung Jelegong, Kampung Padasuka, serta Kampung Bobojong dan sekitarnya. “Dengan ini permohonan maaf dari kami apabila pelayanan terganggu,” tulis surat itu.

“Semoga pekerjaan bisa cepat selesai dan pelayanan aliran air normal kembali.”

(Mirna)

YUTELNEWS.com | Kegiatan “Jumat Curhat” yang diadakan oleh Polres Muara Enim merupakan langkah positif dalam upaya mendekatkan Polisi dengan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, berbagai pihak dari tingkat Pusat hingga Daerah terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Polres Muara Enim sendiri melaksanakan di terminal Regional Muara Enim. Jumat (22/12/23).

Kali ini kegiatan Jum’at Curhat dipimpin oleh Kasat Binmas Polres Muara Enim AKP Ferry Ferdianto, SE didampingi KBO Sat Reskrim Iptu Yulisman, SH dan Bhabinkamtibmas.

Kapolres Muara Enim, AKBP Andi Supriadi, SH, SIK, MH, melalui Kasat Binmas Polres Muara Enim AKP Ferry Ferdianto, SE mengungkapkan tujuan dari kegiatan ini adalah mempererat silaturahmi dengan masyarakat dan mengimplementasikan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat untuk mendengarkan keluhan dan masalah yang dihadapi oleh mereka.

Selama dialog berlangsung, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan atau pun permasalahan yang di hadapi. Seorang ibu menyampaikan soal pinjaman menggunakan nama orang lain. Melihat kejadian ini kita untuk dapat menyikapi dan tidak mudah percaya terhadap janji manis ataupun iming – iming seperti ini.

Kami mengharapkan Keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi dan keluhan terkait kejahatan semacam ini sangatlah penting untuk membantu aparat Kepolisian dalam mencegah dan menangani tindak pidana yang merugikan masyarakat secara finansial serta melindungi data pribadi mereka.

Di akhir kegiatan, Kasat Binmas Polres Muara Enim mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada pada musim penghujan serta menjaga keamanan lingkungan terlebih lagi dimasa Tahapan Pemilu yang akan dilaksanakan 14 Pebruari 2024, dan kami juga mengajak masyarakat untuk selalu memberikan informasi sekecil apapun ke Polisi terdekat.

Selain itu, Kasat Binmas memberikan nomor Call Center 110 Polres Muara Enim dan Nomor Bantuan Polisi : 081370002110 kepada warga sebagai sarana untuk percepatan pelaporan kejadian yang mencurigakan atau memerlukan penanganan oleh pihak Kepolisian.

Ini adalah langkah yang sangat baik dalam membangun hubungan yang lebih baik antara Polisi dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka,” tutup Kasat Binmas

(Ujang)

YUTELNEWS.com | Sijago merah menyelan sebuah rumah bapak Ama Putra Gea . Jumat, 22 Desember 2023.

Kejadian tersebut terletak di Simpang Lotu menuju Lahewa Nias Utara terjadi pada pukul 11:05 wib.

Korban masih belum terlihat apa saja kerugian bapak Ama putra Gea

Dari pantauan awak media Yutelnews.com Sesuai pernyataan masyarakat sekitar api berawal dari kembang api.

Untuk itu banyak warga dan orang yang melewati juga menyaksikan kebakaran tersebut dan ikut juga memadamkan api.

“Untuk itu kita harapkan agar lebih hati-hati untuk menyalahkan kembang api,” ucap warga setempat.

Saat ini api telah padam hingga awak media Yutelnews.com menyiarkan berita ini.

(Yurusama Lahagu)

YUTELNEWS.com | Pantauan wartawan Yutelnews.com pada hari jumat (22/12-2023), di Dusun 3 Desa Ujung Bawang Kecamatan Singkil, kebanjiran jalan raya dan halaman rumah warga bahkan masuk ke dalam rumah.

“Ketinggian banjir lebih kurang diatas betis orang dewasa, namun dari pihak Dinas Perhubungan Aceh Singkil tidak ada di lokasi banjir tersebut untuk ketertiban jalan dan pasang rambu-rambu dijalan rusak/berlobang supaya pengendara tahu.

Salah seorang warga setempat tidak mahu sebutkan namanya untuk dipublikasikan, “tahun ini parah banjirnya di tahun-tahun yang sudah.

Sudah selayaknya Pemda Aceh Singkil cari solusi untuk mengatasi banjir, “parit-parit (drainase) yang ada tidak tahu lagi mengalirnya alias arus air mengalir.

Selengkapnya pantauan wartawan, halaman rumah warga di Desa Pemuka Kecamatan Singkil Kebanjiran juga.

 (Jalaludin Barat/RS)

YUTELNEWS.com | Dipenghujung tahun 21 Desember 2023, Pemkot Payakumbuh kembali meraih prestasi sebagai terbaik I tingkat Kota se-Sumatera Barat (Sumbar) pada penghargaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun anggaran 2022.

Pj Wali Kota Payakumbuh Drs. Jasman, MM penghargaan yang diterima dari Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Kamis (21/12/23).

“Alhamdulillah kita menjadi yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah se- Sumbar dengan nilai indeks 77,4326,” ujar Jasman.

Jasman mengatakan penghargaan indeks pengelolaan keuangan daerah ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemkot Payakumbuh dalam pengelolaan keuangan, katanya.

“Mengapresiasi penghargaan ini sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Semoga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kita,” ucapnya.

Mantan Kadis Kominfo Provinsi Sumbar itu juga berharap Pemkot Payakumbuh dapat mempertahankan prestasi dan meningkatkan tata kelola keuangan sehingga nilai IPKD dapat meningkat pada tahun 2023 nantinya.

“Dari prestasi ini pihaknya yakin, Payakumbuh semakin dipercaya sebagai kota yang memiliki tata kelola keuangan yang akuntabel,” ujar Pj Jasman.

Semenjak diberikan kepercayaan kepada beliau sebagai Pj Wali Kota Payakumbuh juga telah meraih beberapa penghargaan dalam pengelolaan keuangan. Salah satunya Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke 9 kali berturut-turut dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) T.A 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumbar.

Penghargaan dalam pengelolaan keuangan ini menunjukkan integritas dan transparansi Pemkot Payakumbuh dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain penghargaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemkot Payakumbuh juga menerima penghargaan sebagai Kota Inovatif di Sumbar.

Payakumbuh dengan nama trendnya Kota Batiah ( Bersih, Aman, Tertib, Indah, Anggun & Harmonis ) semoga kedepannya lebih baik dari yang terbaik.

( MD )

YUTELNEWS.com | Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa mengeksekusi dua pasang sejoli terpidana dalam perkara khalwat atau ikhtilath dengan hukuman sebanyak 100 kali cambukan di Lapangan Merdeka setempat. Kamis (21/12/2023).

Tim Eksekutor Kejaksaan Negeri Langsa yang dipimpin oleh Jaksa Eksekutor Muhammad Daud Siregar mengatakan eksekusi ini berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Kota Langsa Nomor: 19/JN/2023/MS. Langsung dengan amar putusan Uqubat Ta’zir berupa Uqubad Hudud berupa cambuk sebanyak 100 (seratus) kali di depan umum.

Adapun ke 4 terpidana yang dicambuk, yakni MMR, RJ, MT dan AA. Ke empatnya terbukti melanggar Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh No. 06 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Dijelaskan Daud, para terpidana sebelum dieksekusi cambuk terlebih dahulu diperiksa kesehatannya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa.

Setelah itu, ke 4 baru dieksekusi di lapangan Merdeka Kota Langsa dan pelaksanaan eksekusi tersebut berjalan dengan aman dan lancar dengan bantuan pengamanan dari Tim Intelijen Kejari Langsa serta berkoordinasi dengan Personil Polres Langsa, Personil Polisi Pamong Praja, dan Personil Pol Wilayatul Hisbah Kota Langsa hingga berakhir pada pukul 11.45 WIB.

Hadir pada pelaksanaan eksekusi PJ Walikota Langsa di wakili oleh Staff Ahli Walikota Abdul Qaiyum, Kajari diwakili Jaksa Fungsional Zainal Akmal, SH, Pengadilan Negeri Langsa diwakili Hakim Feryanto; Perwakilan Polres Langsa, perwakilan KODIM 0104/ATIM, Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa Ibnu Rusydi, Tim Medis RSUD Langsa beserta tamu undangan.

(Kaperwil Aceh/Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh mendiskusikan laporan temuan pelanggaran HAM masa lalu yang diadakan di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Aceh, Banda Aceh, Kamis 21 Desember 2023.

Dalam diskusi ini, Ketua KKR Aceh, Masthur Yahya, menyampaikan beberapa hal terkait pengembangan terkini di KKR Aceh, terutama tindak lanjut laporan temuan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu yang baru saja diumumkan dalam rapat sidang paripurna DPR Aceh pada 12 Desember 2023.

Selain itu, kata Masthur, diskusi ini diadakan untuk mendapatkan solusi bagi para korban pelanggaran HAM yang ada di Aceh.

“Laporan yang kami luncurkan ini adalah perihal-perihal peristiwa yang terjadi pada pihak yang terlibat pada masa konflik bersenjata di Aceh, segala bentuk kekerasan yang terjadi pada masa konflik lalu menjadi hal penting dalam diskusi ini,” ungkap Masthur.

Masthur melanjutkan, pihak KKR Aceh akan segera menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu, karena para korban memerlukan pemulihan secara trauma dan fisik.

Tenaga Ahli Utama Kantor Sekretariat Kepresidenan, Mugiyanto, menyampaikan pihaknya akan membawa rekomendasi-rekomendasi KKR Aceh ke pusat, untuk disampaikan kepada presiden nantinya.

“Para korban pelanggaran HAM di Aceh akan diberikan haknya, karena ini tanggung jawab pemerintah untuk diberikan penyelesaian secara yudisial atau pun secara non-yudisial,” kata Mugiyanto.

Mugiato juga mengatakan, intruksi dari presiden agar kejaksaan terus berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk menyelesaikan secara yudisal.

“Kami akan menyampaikan kepada Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Moeldoko. Kami yakin Bapak Moeldoko akan menyampaikan kepada Presiden Indonesia, kami yakin pihak pemerintah akan bersikap persoalan ini dengan serius,” tutup Mugianto.

(Kaperwil Aceh/Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh mencatat, angka kejahatan narkotika sepanjang tahun 2023 menurun. Hal itu disampaikan Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol Rudy Ahmad Sudraja, di Banda Aceh, Kamis (21 Desember 2023).

Menurut Rudy, penurunan angka ini disebabkan berbagai upaya yang dilakukan BNN Provinsi Aceh, baik di bidang pemberantasan, pencegahan, pemberdayaan masyarakat maupun rehabilitasi.

Ia menyebutkan di bidang pemberantasan, BNNP Aceh telah mengungkap 48 berkas perkara narkotika dari target 10 berkas perkara. Barang bukti yang disita berupa sabu sebanyak 5,601,90 gram dan ganja kering sebanyak 119,304,60 gram.

Selain itu, BNNP Aceh juga melakukan pemusnahan di tiga lokasi kebun ganja, yaitu di Desa Meureu, Kabupaten Aceh Besar, luas 2,5 hektare, 2.500 pohon dengan berat 3,5 juta gram.

Kemudian, Meureu Bung U, Kabupaten Aceh Besar, Luas 1,5 hektare, jumlah 1.500 Pohon, dengan berat 2,5 juta gram dan seluas 1,5 hektare, jumlah 5.000 pohon dengan berat 1 juta gram.

Di bidang pencegahan, kata dia, BNNP Aceh melaksanakan kegiatan Gerakan Desa Anti Narkoba (GDAD). Kegiatan ini telah dirasakan manfaatnya oleh beberapa daerah, terutama di Gayo Lues, Aceh Besar, dan Bireuen. “Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat dapat beralih dari bertani ganja ke petani yang lainnya,” ujarnya.

“Sementara ini untuk menekan angka kejahatan narkotika ini kita rasakan ada pengurangan dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kita bisa menghalau penanaman ganja,” kata Rudy.

Kemudian, Rudy juga meyebutkan lahan yang dulunya kerap dijadikan warga sebagai tempat penanaman berbagai komoditi pertanian lainnya seperti yang dilakukan warga Aceh Besar menanam kunyit, hidroponik sawi, pokcoy, sementara Bireuen mulai beralih menanam jagung dan Gayo Lues beralih ke bertani kopi.

“Masyarakat disana jga sudah merasakan manfaatnya dan mulai bekerja sama dengan beberapa perusahaan ternama,” tambahnya.

Selain itu, BNNP Aceh juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap jaringan mafia narkotika di Aceh.

Rudy mengatakan kejahatan luar biasa dalam bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menjadi ancaman global yang dapat dijadikan sebagai alat perang pengganti untuk melemahkan bangsa dan merusak generasi muda.

Oleh karena itu, masalah narkotika di Indonesia dianggap sebagai kondisi darurat yang melibatkan Aceh sebagai fokus perhatian bersama.

“Dalam menanggapi hal ini, partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat harus terus ditingkatkan, dan ruang yang luas harus diupayakan untuk menciptakan lingkungan bebas dari penyalahgunaan narkotika serta memberikan keamanan kepada masyarakat,” kata Rudy.

Selain itu, Rudy menyampaikan BNNP Aceh juga berperan aktif dalam upaya pencegahan dengan melibatkan komunitas lokal melalui program-program edukasi, kegiatan sosial, dan pembentukan kelompok-kelompok pendukung.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi individu untuk menjauhi narkotika dan mengembangkan pola hidup yang sehat.

Sejalan dengan upaya nasional, lanjutnya, BNNP Aceh terus mengembangkan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas operasionalnya, termasuk penggunaan sistem informasi dan pemantauan yang canggih guna memutus mata rantai peredaran narkotika.

“Pentingnya kolaborasi lintas sektor dan terus-menerus mengadaptasi strategi adalah kunci dalam menghadapi tantangan serius penyalahgunaan narkotika ini, sehingga bersama-sama kita dapat membangun masyarakat yang bebas dari ancaman narkotika dan memastikan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang,” tandas Rudy.

(Kaperwil Aceh/Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi Aceh Syari M Nur menegaskan, tugas pokok BPKam mengawasi kinerja Kepala Desa bukan mengawasi dana desa.

“Disampaikan Syari M Nur, usai melaksanakan Pengukuhan dan Pelantikan Ketua PABPDSI Kabupaten Aceh Singkil yang dijabat oleh Idrus Syahputra Lingga, SH bersama sejumlah jajaran kepengurusan masa bakti 2023 – 2029, pada hari kamis (21/12-2023) tempat di Aula Bappeda Aceh Singkil.

Lebih lanjut Syari menambahkan, PABPDSI adalah suatu wadah atau organisasi yang tujuannya untuk mempersatukan anggota BPKam di desa-desa dan melaksanakan kinerja sesuai dengan amanat undang-undang.

“Dengan ini saya tegaskan, saya tidak ingin mendengar PABDSI tidak singkron dengan Kades jangan salah kaprah, bahwa tugas BPKam adalah mengawasi kinerja kepala desa bukan mengawasi dana desa.

Untuk pengawasan dana desa ada pada  pihak Auditor Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat, “inilah yang perlu disosialisasikan di masyarakat agar tidak salah persepsi.

Tolong dilaksanakan tugas pokok dan fungsi sebaik-baiknya, jangan lari dari anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) atau kepengurusan kita, yang sesuai moto BPKam adalah Bersatu Berjuang Bermartabat, saat ini PABPDSI Pusat sedang berjuang di senayan untuk kesetaraan kinerja Kepala Desa dengan BPKam.

Pihaknya sudah mengajukan untuk kesetaraan pertama sekali kepada DPR RI, dan langsung ke Presiden.

“Alhamdulillah sudah diterima dan tinggal diketok palu,” tuturnya.

“Sehingga kami harapkan kepada pengurus kiranya dapat bekerja sama dengan pemerintahan desa, agar dapat menata desa dengan lebih baik kedepannya,”sebutnya lagi.

Sementara Penjabat (PJ) Bupati Aceh Singkil Azmi MAP, dalam sambutannya mengucapkan rasa terimakasih kepada Ketua PABPDSI Aceh, telah menerangkan fungsi kekuatan BPkam untuk mewujudkan tata kelola desa dengan baik.

“Dalam undang undang nomor 6 tahun 2014 tugas fungsi BPKam, dalam politik luil mensejajarkan lembaga ini harus semeriah mungkin seperti asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia (APDESI),” ujarnya.

Sebelumnya Ketua PABDSI Aceh Singkil Idrus Sahputra, usai menerima bendera petaka dari Ketua PABDSI Aceh Syari M Nur, menyebutkan ini adalah tugas yang berat, karena BPKam yang diperhatikan selama ini belum berjalan maksimal sebagaimana regulasi yang ada.

“Mohon kepada bupati beri pembinaan semaksimal mungkin, atau organisasi yang bisa menjembatani desa maupun pemda,” ucapnya.

Acara pengukuhan berlangsung setengah hari itu, berlangsung tertib dan lancar.

kegiatan turut dihadiri, Toha, Camat Singkil, Kabag Pemerintah, Kapolres Aceh Singkil, Pj, Perwakilan Dandim 0109, Ketua Komisi 1 DPRK, Perwakilan Kejaksaan, Ketua MPU. Kepala DPMK, Asisten I, P3MD dan para undangan lainnya.

(Jalaludin Barat/RS)

YUTELNEWS.com | Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Irjen. Pol. Marthinus Hukom, M.Si., melakukan audiensi ke kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu, (20/12). Bersama para pejabat tinggi Kedeputian Pemberantasan BNN RI, kehadiran Irjen. Pol. Marthinus Hukom disambut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani.

Pertemuan tersebut membahas beberapa poin kerjasama yang telah lama terjalin antara BNN RI dengan Dirjen Bea dan Cukai di era kepemimpinan baru Irjen. Pol. Marthinus Hukom. Salah satunya adalah peningkatan kerjasama di pintu-pintu masuk narkotika baik bandara, pelabuhan laut, perbatasan negara hingga pengawasan barang masuk melalui perusahaan jasa titipan barang.

Hal lain yang menjadi pembahasan adalah peningkatan kerja sama operasi laut yang kerap dilakukan antara BNN RI dan Bea Cukai. Kepada Kepala BNN RI, Dirjen Bea Cukai, Askolani, mengatakan pihaknya akan selalu siap memberi dukungan, salah satunya adalah penyediaan armada laut dalam rangka pengejaran dan pemeriksaan kapal yang diduga melakukan tindak pidana narkotika.

Kedua pihak juga sepakat untuk saling mendukung terkait pemanfaatan sarana dan prasarana aktifitas intelejen dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika. Baik BNN RI maupun Direktorat Bea dan Cukai berharap kerjasama ini akan terus meningkat dan menjadi bentuk kolaborasi yang solid dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia.

Biro Humas dan Protokol BNN RI

YUTELNEWS.com | Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ”Tugas dan Fungsi Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas serta Kompleksitasnya”.

Melalui Kasi Pemerangan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi, SH.MH, Kamis (21/13) di Kantor Kejati Sulsel bahwa

Acara FGD ini dihadiri para peserta undangan internal Kejaksaan maupun eksternal. Undangan Internal diikuti oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dr. W. INDRAJIT, S.H., M.H., Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer Edy Birton, S.H.,M.H, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Dr. Andi Muhammad Taufik, SH,.MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Agus Salim, SH,.MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Dr. Patris Yusrian Jaya, SH,.MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Drs. Muhammad Naim, SH,.MH, Kepala Kejaksaan Tingging Gorontalo Purwanto Joko Irianto, SH,.MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua dan Kajati Papua Barat, Aspidmil Maluku, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Zet Tadung Allo, SH.MH, Para Aspidmil pada Kejati Sulut, Maluku, Papua dan Papua Barat, Aspidum pada kejati Sultra dan Sulbar, para Asisten pada Kejati Sulsel, Kabag TU, Para Koordinator di lingkungan Kejati SulSel, Jaksa fungsional pada bidang pidana militer pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang mengikutinya secara luring (luar jaringan) dan peserta secara daring (dalam jaringan) diikuti oleh para Kajari dan kacabjari beserta staf se Sulawesi Selatan. Untuk peserta FGD Eksternal dihadiri oleh Kepala Oditur Militer Tinggi (Otmilti) IV Makassar, Kaotmil IV-17 Makassar, Kadilmil III-16 Makassar Dan Aspers Kas Divif 3/Kostrad, Komandan Polisi Militer, Kepala Dinas Dan Kepala Hukum TNI di Wilayah Sulawesi Baik Yang Ikut Secara Tatap Muka Maupun Secara Virtual, paparnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam sambutan Welcome Speech mengucapkan selamat datang bagi Para peserta Focus Group Discussion, diusia yang baru sekitar 2 tahun terus melakukan upaya untuk membangun relasi kelembagaan dengan stakeholder terkait khususnya dengan satuan TNI. Kita sadari bersama bahwa di masa mendatang, tugas yang dibebankan kepada kita semua selaku aparat penegak hukum akan semakin berat, imbuhnya.

Saya memahami bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing satuan kerja, akan tetapi harus dilaksanakan secara bersinergi oleh semua pihak yang terkait. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kemampuan dan profesionalisme dari masing-masing pihak yang mampu menjawab tantangan dan tuntutan tugas di masa yang akan datang sehingga menjadikan tugas aparat penegak hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah di amanatkan kepada kita semua. Karena itulah kolaborasi dan sinergi antara Kejaksaan RI dengan TNI yang telah terjalin dengan baik, tetap kita jaga dan pelihara silaturahmi serta komunikasi yang baik agar hubungan kelembagaan akan semakin solid dan meningkat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan TNI yang melibatkan masyarakat sipil, ungkapnya.

Leonard Eben Ezer Simanjuntak juga mengingatkan bahwa dalam perkara Koneksitas ini tetap Prinsip Dominus Litis merupakan cerminan dari pelaksanaan prinsip Singlle Prosecution System, yang berarti bahwa segala kewenangan penuntutan yang dilaksanakan oleh lembaga manapun berada di bawah pengawasan dan pengendalian Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi .

Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengharapkan partisipasi aktif dari peserta dalam diskusi ini. Mari berdiskusi, mengidentifikasi permasalahan, dan bersama-sama mencari solusi yang tepat agar peran Kejaksaan sebagai penegak hukum dapat berjalan dengan optimal. Serap dan tangkaplah berbagai pengetahuan, gagasan serta pengalaman dari narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Mari kita bersinergi, berkolaborasi dan berupaya keras untuk membangun sistem hukum yang kuat dan berintegritas di indonesia khususnya di Sulawesi Selatan, tegasnya.

Terpisah, Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dr. W. Indrajit S.H., M.H. Juga menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dari koneksitas yaitu bertujuan untuk memberikan jaminan bagi terlaksananya peradilan koneksitas yang cepat dan adil, walaupun ada kemungkinan proses yang ditempuh ini tidak semudah seperti mengadili perkara pidana biasa, namun dengan adanya Jampidmil tersebut, telah terdapat relasi kelembagaan yang sangat kuat dan erat antara Kejaksaan dan TNI (antara Jaksa dan Oditurat) dibidang penegakan hukum, Jaksa Agung Muda pidana Militer, relasi kelembagaan antara Jaksa dan Oditurat tersebut merupakan mandat regulasi yang ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang -Undang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima TNI.

Hingga saat ini organisasi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, yang telah melaksanakan penanganan koneksitas, selama triwulan III Tahun 2023 yaitu 52 (lima puluh dua) kegiatan Koordinasi teknis penuntutan bersama Oditur Militer dan Penyidik Polisi Militer. 566 (lima ratus enam puluh enam) kegiatan koordinasi teknis penyidikan dan penuntutan yang dilakukan dengan unsur Pomdam dan Oditur Militer serta Oditur Militer Tinggi, Tutupnya.

(Abu Algifari)

YUTELNEWS.com | Bupati Bandung HM Dadang Supriatna menginstruksikan kepada para camat dan para kepala desa untuk mensosialisasikan dan mengedukasikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayahnya masing-masing.

Instruksi itu disampaikannya saat Sosialisasi RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu dan RDTR WP Baleendah, yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung di Grand Sunshine Soreang, Rabu (20/12/2023).

Setelah mengikuti sosialisasi RDTR dari DPUTR ini, saya minta agar para camat dan para kades mensosialisasikan RDTR ini di wilayahnya masing-masing. Karena para camat dan kades yang lebih menguasai wilayahnya masing-masing. Sekaligus juga para kades bisa memberikan edukasi kepada masyarakat nanti terkait RDTR ini,” kata Bupati Bandung.

Bupati menginginkan setiap investasi yang masuk ke Kabupaten Bandung tetap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bupati pun ingin setiap izin lokasi usaha, harus sesuai dengan tata ruang.

Karena itu terbitlah regulasi tentang RDTR dalam bentuk Peraturan Bupati, yang hingga saat ini sudah disahkan 23 RDTR dari total 31 kecamatan di Kabupaten Bandung.

Menurutnya RDTR ini merupakan produk hukum yang bisa memberikan kepastian hukum kepada para calon investor khususnya, maupun masyarakat.

Selain mensosialisasikan, tugas camat dan desa juga harus mengawasi implementasi RDTR dan mengawal investasi, karena dalam RDTR ini kewenangan bupati dilimpahkan ke camat dan kades. Tugas pemerintah di tingkat kabupaten tinggal memfasilitasi dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur,” imbuh Bupati Bedas.

Menurut Kang DS, sapaan HM Dadang Supriatna, salah satu yang diawasi adalah implementasi tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang mencapai sekitar 17 ribu hektare.

Dengan adanya Perbup Nomor 6 dan 7 tentang RDTR ini, Kang DS berharap dapat dilakukan percepatan pertumbuhan investasi yang berujung kepada kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Kepala DPUTR Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa menambahkan, Perbup RDTR ini sebagai bentuk harmonisasi antara kebutuhan pembangunan atau percepatan pertumbuhan investasi dengan koservasi lingkungan.

“Di mana pembangunan sebagai salah satu perwujudan investasi, tapi pembangunan juga harus tetap memperhatikan aspek lingkungan,” jelas Zeis.

Dengan lahirnya RDTR ini, imbuh Zeis, diyakini dapat lebih memudahkan investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung.

Rev. Yans.