NEWS

YUTELNEWS.com | Musda Ke- VII (Musyawarah Daerah) BPD Persatuan Hotel dan Restoran Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan Pariwisata Daerah di Royal Jelita Hotel, Selasa (19/12/2023).

Acara yang di gelar sejam ini, dimulai jam 09:30, dan dihadiri 104 Anggota PHRI peserta dari hotel berbintang maupun non berbintang yang ada di Kalsel. Juga di hadiri Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Hj. Husnul Hatimah, S. H., M. H.

Sambutan Gubernur Kalimantan Selatan yang di wakili oleh Ibu Hj. Husnul Khotimah SH, MH menyampaikan tentang pertumbuhan perhotelan dan restoran saat ini pernah mengalami penurunan di karenakan sempat adanya Covid -19 .

Dalam sambutannya, Hj.Husnul mengatakan, bahwa hiburan malam disetiap hotel agar di kurangi demi menjaga keamanan dan ketertiban daerah, dan juga demi mencegah banyaknya peredaran narkoba dan diharapkan para pemilik hotel agar dapat bersinergi dengan kepolisian serta Pemerintah Daerah.” Ucapnya.

Husnul, juga berharap dalam Musda hari ini dalam pemilihan ketua BPD yang baru dapat melanjutkan program program PHRI, meningkatkan sesuai temanya “PHRI Bersinergi dalam meningkatkan pariwisata Kalimantan Selatan”.

Dalam acara Musda Ke – VII Ketua umum BPP PHRI Dr.Hariyadi Sukamdani,B.S menyampaikan kata sambutannya, dunia pariwisata Banjarmasin makin dapat berkembang dan makin maju seperti kota-kota lainnya, dan juga mengharapkan banyaknya wisatawan daerah maupun dari mancanegara yang datang ke Kalimantan Selatan.

“Hari ini kita melaksanakan Musda BPD PHRI ke VII, dan PHRI sudah memiliki dua BPC yaitu dari Kota Banjarmasin dan Banjarbaru.”terangnya.

Sementara itu, Roselie Gunawan Ketua BPD PHRI Prov. Kalsel. Mengatakan, saat ini sudah cukup baik dan makin meningkat para pengunjung hotel yang ada di Banjarmasin dengan tidak melupakan sistem management yang ada pungkas Ibu Hj. Husnul pada sambutannya.

“Jika pertumbuhan perhotelan di banjarmasin meningkat maka mau tidak mau ekonomi daerah sudah dapat di pastikan meningkat pula.” Pungkasnya.

(Red)

YUTELNEWS.com | Setelah sholat dhuhur sekitar pukul 13.00 wib pada selasa 19/12/23, di pemukiman padat penduduk yang terletak dibelakang nya RSUD Soewandhie ada sekolah islam MI SMP Darussalam jalan Tambak Madu II no 55 Surabaya.

Dan di lantai 2 Sekolah islam Darussalam ini terdengar suara para siswa yang sangat ramai, dan ternyata di lantai 2 ini adalah masjid sekolah islam Darussalam yang sudah dipenuhi sekitar seratus lebih siswa siswi MI SMP Darussalam.

Berkumpul nya para siswa-siswi di dalam masjid ini untuk menunggu kedatangan Kapolsek Simokerto Kompol Mohammad Irfan yang akan memberikan penyuluhan pasal 2 ayat 1 undang-undang darurat no 12 tahun 1951 tentang senjata tajam dan juga gangster.

Setelah 10 menit berjalan Rombongan Kapolsek simokerto yang mengendarai 2 unit mobil patroli lantas dan sabhara tiba di depan Sekolah islam Darussalam jalan tambak madu II ini.

Kemudian Kompol Mohammad Irfan bersama Pawas Aiptu Dwi, Kanit Provos Aiptu Sugianto dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Tambakrejo Aipda Soekamto langsung bergegas menuju ke lantai 2 Sekolah Islam MI SMP Darussalam.

Setelah masuk ke dalam masjid Sekolah Islam Darussalam, Kapolsek Simokerto yang asli Makassar Sulawesi Selatan ini disambut Sholawatan dan di iringi musik Hadroh.

Beberapa menit seusai sholawatan selesai, acara pun dimulai dengan sambutan dari Bhabinkamtibmas Kelurahan Tambakrejo Aipda Soekamto yang menjelaskan ke para siswa-siswi agar mendengarkan dengan serius supaya bisa memahami apa yang nanti akan dijelaskan oleh kapolsek simokerto.

Kemudian waktu nya Kapolsek simokerto Kompol Mohammad Irfan memberikan penyuluhan ke para siswa siswi, Kompol Mohammad Irfan memperkenalkan diri nya terlebih dahulu bahwa beliau nya baru menjabat sebagai kapolsek simokerto baru 3 bulan ini dan 2 minggu yang lalu ada kejadian remaja 15 tahun warga kapasari pedukuhan yang meninggal dunia akibat ikut tawuran antar kelompok gangster di jalan kenjeran depan nya SPBU Sidotopo.

Maka dari itu kedatangan nya di sekolah islam Darussalam ini selain menjelaskan tentang pasal 2 ayat 1 undang-undang darurat no 12 tahun 1951 tentang senjata tajam dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara juga menekankan kepada para siswa-siswi MI Darussalam supaya tidak ikut-ikutan gangster dan jangan keluar malam terutama diatas jam 10 malam lebih baiknya di rumah saja.

Lebih baik dimanfaatkan waktunya untuk berkumpul bersama keluarganya dan kegiatan yang positif seperti belajar atau Hadrohan dan sholawatan.

Setelah itu Kompol Mohammad Irfan memberikan pertanyaan ke para siswa-siswi yaitu sebutkan 5 nama gangster yang ada di kota surabaya, dan dengan cepat ada 2 siswa laki-laki yang angkat tangan dan disuruh maju kedepan oleh kapolsek simokerto.

Dan kedua siswa ini secara bergantian menyebutkan satu persatu nama gangster sampai sejumlah lima nama, sesudah bisa menjawab lalu kedua siswa ini di berikan hadiah oleh Kompol Mohammad Irfan Masing-masing uang sebesar 50 ribu rupiah dan sontak suara sorakan gembira dari teman-temannya yang ikut hadir didalam masjid pun bergemuruh.

Selanjutnya Kapolsek simokerto bergantian memberikan pertanyaan ke para siswi pasal berapa tentang senjata tajam? Sedikit berbeda dengan siswa yang laki-laki, kali ini para siswi banyak yang malu-malu untuk menjawab hingga sampai didatangi oleh kanit provos Aiptu Sugianto agar tidak malu dan mau maju kedepan.

Kemudian salah satu siswi yang duduk paling belakang pun berdiri lalu maju kedepan samping kapolsek simokerto dan menjawab pasal 2 ayat 1 undang-undang darurat no 12 tahun 1951 lalu langsung diberikan hadih juga uang sebesar 50 ribu rupiah oleh Kompol Mohammad Irfan dan juga di iringi suara gemuruh sorakan gembira dari teman-temannya.

Dengan rutin memberikan penyuluhan undang-undang tentang sajam dan penekanan ke para remaja juga ke orang tua serta guru ke sekolah sekolah dan pemukiman yang kita nilai rawan ada remaja yang ikut dengan gangster atau tawuran ini sebagai upaya kepolisian melakukan pencegahan secara dini untuk membersihkan kota Surabaya .

(Red)

YUTELNEWS.com | Wakil Bupati Rokan Hilir H. Sulaiman, SS., MH., memberikan semangat pada pasien RSUD Dr. RM Pratomo Bagansiapiapi. Disela kunjungan Wabup Rohil H. Sulaiman juga terlihat memberikan bingkisan kepada pasien, Selasa (19/12/2023).

Kehadiran orang nomor dua di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ini sontak membuat para pengunjung rumah sakit dan pasien merasa terhibur.

” Wakil Bupati Rohil tiba-tiba datang berkunjung ke RSUD Dr. RM Pratomo Bagansiapiapi (sembuh terasa),”ucap seorang pasien di sana.

H. Sulaiman begitu akrab disapa dan dekat dengan masyarakat menemui beberapa pasien dan yang sedang dirawat di rumah sakit ini.

H. Sulaiman juga menanyakan kondisi mereka, serta memberikan dorongan dan semangat kepada pasien yang ditemuinya. Selain memberi dukungan moril, tak lupa pada kesempatan itu Wakil Bupati Rohil memberikan bantuan bingkisan kepada para pasien yang dikunjunginya.

“Pokoknya tetap semangat, hati yang senang dan bahagia adalah obat yang paling mujarab,”ujar Wabup Rohil.

Selain itu, H. Sulaiman, kami datang ke sini untuk memberikan motivasi dan semangat terhadap pasien yang terbaring di rumah sakit.

Disamping itu memastikan seluruh pelayanan yang ada pada setiap unit di rumah sakit sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Tutur Wabub,” menjadi tugas Wakil Bupati Rohil dalam memastikan standar pelayanan yang baik bagi pasien yang berobat ke rumah Sakit, tutupnya saat diwawancarai.

Kabiro Panca Sitepu.

YUTELNEWS.com | Yusuf Rohman perwakilan Perkumpulan Indah Mulia Bersama (IMB) hadiri acara ngopi Demokrasi dengan beberapa tokoh masyarakat, guru, juga ustadz (ulama), para sesepuh warga.

“Kami sudah beberapa kali pertemuan di setiap hari jumat malam jumat tanggal 15,desember 2023, pukul 19:00 WIB,

dan kami berkumpul di tempat alamat pak Haji Supandi Desa Blimbing, Satu Pokak, Kecamatan Paciran, Kab. Lamongan, Jatim,” Ucap Rohman.

Dikatakannya agar bersaing sehat dengan progam untuk kemajuan bersama dengan cara yang sehat yang santun dengan azas kemanusiaan agar tetap terjalin baik antar sesama dan kami sebagai media IMB tetap bersifat netral untuk kemajuan bersama.

“Dengan ini kami berniat beberapa penggiat untuk tetap bersatu dengan adanya persiapan menghadapi Pemilu CAPRES, CAWAPRES dan CALEG,” Rohman mengakhiri.

(Red)

YUTELNEWS.com | Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Irjen. Pol. Marthinus Hukom, S.I.K, M.Si., membuka acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa (SDPD) pada Senin (18/12) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Kegiatan dari Deputi Bidang Pencegahan ini dihadiri Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Irjen. Pol. Dr. Drs. Richard M. Nainggolan, SH, MM, MBA, Inspektorat Utama BNN Irjen. Pol. Drs. Wahyono, M.H.,CfrA, CGCAE , dan perwakilan dari BNNP se-Indonesia dengan total peserta sebanyak 80 orang.

BNN RI dalam menjalankan tugasnya dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Karena itu tantangan ini menjadi fokus utama Bidang Pencegahan guna menciptakan program pencegahan yang efektif dan inovatif, agar dapat menekan angka penyalahguna Narkoba di Indonesia.

Adaun tujuan terselengaranya Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa ini yaitu untuk melihat sejauh mana efektivitas dan implementasi program Bidang Pencegahan yang dilaksanakan oleh BNNP dan BNNK di tahun 2023. Ini juga menjadi acuan untuk mempersiapkan kegiatan di tahun 2024.

Dalam sambutanya Kepala BNN RI Irjen. Pol. Marthinus Hukom, S.I.K, M.Si., menyampaikan berdasarkan hasil survei nasional penyalahguna Narkoba tahun 2023, angka prevalensi penyalahguna Narkoba sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 Juta jiwa penduduk yang berumur 15-64 tahun. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi BNN RI untuk menekan angka prevalensi agar tidak meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

“Hal ini menjadi tugas kita bersama khususnya dibidang pencegahan karena pencegahan adalah garda terdepan dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman penyalagunaan narkoba. Program-program pencegahan perlu dirancang, disusun, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien baik tingkat pusat maupun di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Dengan mengedepankan tindakan pencehagan agar memberi ketahanan untuk setiap individu dari serangan narkoba,”ujar Kepala BNN RI.

(YB)

YUTELNEWS.com | Sebagai bentuk baktinya kepada mendiang sang ayah, almarhum Rusli Paloh Bin Muhammad Daud sekaligus memperingati haul ke-4, ketua umum DPP GARPU (Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM) Partai NasDem Pietra Machreza Paloh membuka sebuah rumah singgah yang diberi nama ArRahman Rusli Paloh.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, didaulat untuk membuka secara resmi rumah singgah yang nantinya berfokus pada penyandang disabilitas khususnya anak, pada Senin (19/12/2023) sore.

Rumah singgah ArRahman Rusli Paloh ini sendiri berlokasi di perumahan Ocean Park nomor 100 Marina City, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Amsakar Achmad dalam sambutannya mengatakan, kehadiran rumah singgah semacam ini sangat dibutuhkan oleh Kota Batam.

“Dengan segala problematika yang ada, keberadaan rumah singgah ini sangat diperlukan oleh masyarakat Kota Batam. Alhamdulillah, kepedulian Pietra Paloh dalam menyiapkan rumah singgah ini patut kita apresiasi setinggi-tingginya,” kata dia.

Amsakar kemudian juga berbangga dengan sosok Pietra Paloh, yang mendedikasikan rumah singgah ini untuk mendiang ayahanda tercintanya. Ia kemudian menukil sebuah hadist yang masyhur.

“Jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya. Kecuali tiga perkara (yaitu) sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang saleh,” kata Amsakar menukil hadist yang diriwayatkan Muslim tersebut.

Sementara itu, Pietra Paloh dalam kesempatan itu juga menjelaskan, ayahandanya adalah sosok yang menjadi inspirasi utama bagi dia dalam menjalani kehidupan seperti saat ini.

“Semasa beliau hidup, hampir tiap hari orang antri ingin bertemu di kantor. Orang yang datang itu, beliau temui dan jamu dengan baik setiap hari. Ayah saya itu setiap hari dibawakan bekal makanan oleh ibu saya. Dan makanan itu juga lah yang selalu beliau makan bersama-sama dengan tamu-tamunya,” ujar Pietra yang juga caleg DPR RI Dapil Kepulauan Riau dari Partai NasDem ini.

“Lalu, saya bertanya, siapa orang-orang itu? Ayah saya menjawab, saya pun tidak tahu, tapi kita harus memuliakan mereka,” sambung Pietra mengenang momen itu.

Atas hal itu, kata Pietra, ia akhirnya mendirikan GARPU, dengan maksud mencontoh pelajaran yang ayahnya ajarkan.

“Karena itu lah sebetul-betulnya gerakan perubahan yang ditanamkan dan diajarkan oleh almarhum Rusli Paloh,” ucap dia.

Pietra pun berharap, rumah singgah ArRahman Rusli Paloh ini dapat menjadi solusi dari persoalan masyarakat di Kota Batam.

“Meski kami sadari belum sempurna, kami berharap rumah singgah ArRahman Rusli Paloh ini bisa membantu masyarakat Kota Batam,” harap dia.

Untuk diketahui, Rusli Paloh lahir dari pasangan suami istri yang bernama Muhammad Daud Paloh dan Nursiah Paloh. Rusli Paloh merupakan abang dari Surya Paloh, ketua umum DPP Partai NasDem.

(Red)

YUTELNEWS.com | Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengajak dan mengimbau masyarakat di wilayah setempat untuk tetap menjaga kondusifitas dan saling menghargai pilihan jelang pemilihan presiden yang akan digelar pada 14 Februari 2023 mendatang.

Hal itu Amsakar sampaikan saat hadir di tengah silaturahmi yang digelar oleh tokoh masyarakat Kampung Tua Nongsa Pantai, Sambau, Nongsa, Kota Batam, pada Sabtu (16/12/2023) malam.

“Berbeda pilihan pada pilpres itu hal biasa. Ada yang nomor satu, ada yang di nomor dua dan ada juga yang di nomor tiga. Jangan sampai perbedaan pilihan itu membuat kita terpecah,” kata Amsakar.

Selain itu, Amsakar juga menekankan pada masyarakat untuk tidak saling menjelekkan pasangan capres dan cawapres yang berkontestasi tersebut.

“Para calon itu adalah putra terbaik bangsa. Janganlah kita saling menjelekkan dan saling menyerang calon pemimpin kita itu,” tegas dia.

Dia pun mengajak masyarakat yang hadir itu untuk menggunakan hak suara yang dimiliki dengan baik pada Pemilu 2024.

“Gunakan suara untuk memilih wakil kita. Mulai dari tingkat kota, provinsi, DPR, DPD dan Presiden. Jangan sia-siakan hak suara anda, karena itu untuk masa depan kita semua,” tutup dia.

(Red)

YUTELNEWS.com | Selang setelah menemukan balihonya di rusak orang tidak dikenal di kelurahan Bulai Kandi, kelurahan Kubu Gadang dan kelurahan Payolansek.

Mardion Fernades caleg dapil 1 Payakumbuh Barat dari partai Gerindra melapor ke Posko Pengaduan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Payakumbuh Barat (Panwascam). Selasa (19/12)

Mardion dan timnya di terima jajaran petugas Panwascam Payakumbuh Barat di Sekretariat Panwaslu yang berlokasi di kelurahan Payolansek.

Dalam laporannya Mardion Fernandes menuturkan bahwa dia pertama kali menerima informasi bahwa balihonya ditemukan telah dirusak di beberapa titik berbeda pada hari Minggu 17 desember, ” ujarnya.

Kondisi baliho yang dirusak tersebut membuat imej di APK tersebut tidak utuh lagi. Belum di ketahui motif oknum OTK ( Orang Tak di Kenal ) melakukan perusakan APK (Baliho) tersebut.

“Saya sudah meminta kepada tim untuk menjaga kondisi tetap kondusif di lapangan. Jangan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain yang otomatis juga merugikan diri sendiri” papar Dion.

Pada kesempatan tersebut Ketua Panwascam Payakumbuh Barat, Ade Hendra mengatakan akan meninjak lanjuti laporan ini dan laporan ini dianggap sebagai informasi awal bagi Panwascam Payakumbuh Barat.

“Ini adalah termasuk pidana pemilu sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 521 ayat 2 tentang pemilu. Sesuai prosedur kami akan melanjutkan laporan ini ke Bawaslu Kota Payakumbuh dan nantinya masuk ke Sentra Gakkumdu”, ujar Ade Hendra.

( MD )

YUTELNEWS.com | Upacara Hari Bela Negara ke-75 yang digelar di halaman kantor balai kota Payakumbuh, bekas lapangan Poliko pada Selasa (19/12/2023) berlangsung khidmat.

Upacara tersebut dihadiri oleh Pj Wali Kota Payakumbuh yang diwakili oleh Sekda Kota Payakumbuh Rida Ananda dan unsur Forkopimda Kota Payakumbuh propinsi Sumatera Barat.

Dalam upacara Bela Negara ini diikuti oleh sejumlah personil TNI-Polri, ASN, perwakilan pelajar, mahasiswa, ormas Kota Payakumbuh serta instansi terkait lainnya.

Dalam pelaksanaan yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Kapolres Payakumbuh AKBP Sri Wahyuni, S.I.K. M.H dan Komandan Upacara Letda CKM Dedy Harianda Damanik.

Hari selasa pada tanggal 19 Desember 2023 ini, kita dapat memperingati Hari Bela Negara Ke-75, Hari Bela Negara ini merupakan momentum bagi kita untuk bersatu dan berkontribusi positif demi Negara Indonesia lebih maju dari apa yang kita cita- citakan,” ujar Kapolres mengutip Amanat Presiden RI Joko Widodo.

Kapolres Yuni mengatakan tantangan ke depan semakin tidak terduga apa lagi kita dalam masa pemilu bukan hanya itu menghadapi ancaman fisik, tetapi juga ancaman yang tak kasat mata.

Pandemi, konflik global, revolusi teknologi, hingga krisis iklim telah membawa dampak dan risiko ketahanan negara,” ulasnya.

“Kita harus memiliki jiwa bela negara sebagai pilar utama yang menjadikan kita tangguh dan cerdas dalam menghadapi situasi yang tidak menentu,” ujarnya.

Semangat bela negara bukan hanya tanggung jawab aparat pertahanan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, ini adalah tugas bersama dalam menjaga kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, imbuhnya.

Pada hari ini “Bela negara di Indonesia bukan hanya terkait pada aspek militer tetapi harus lebih luas lagi, merangkul semua lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Kapolres Yuni menegaskan bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, yang dilandasi cinta kepada bangsa dan negara, cinta kepada pancasila dan NKRI adalah wujud konkrit bela negara.

“ Yuni mengajak masyarakat semua untuk mengobarkan semangat bela negara dan meningkatkan rasa cinta tanah air.

Semangat dalam upacara Hari Bela Negara Ke-75, mari kita bersama-sama kobarkan Bela Negara untuk Indonesia lebih maju kedepannya ,” ungkapnya.

( MD )

YUTELNEWS.com | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung menggelar acara peningkatan kapasitas generasi muda dalam kewaspadaan terhadap faham radikal melalui “Pendidikan Ideologi Pancasila dan Bela Negara Tingkat Kabupaten Bandung,” bertempat di Hotel Sutan Raja Jl Soreang – Bandung. Selasa 19/12/2023.

Kegiatan yang mengikutsertakan para pemuda dan pemudi siswa dan siswi yang menjadi paskibra di Kabupaten Bandung, menjadi sasaran program dalam rangka peningkatan kapasitas generasi muda dalam mengantisipasi faham-faham radikalis, dibina menjadi generasi pancasilais.

Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung, Drs. Bambang Sukmawijaya, M.Si., bahwa dalam kegiatan hari ini dari Kesbangpol melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas generasi muda dimana tujuannya untuk meningkatkan kapasitas generasi muda dalam mengantisipasi faham radikalisme.

Mereka yang diikutsertakan yaitu pembela negara yang menjadi Paskibra Indonesia di Kabupaten Bandung 2023 maupun para senior angkatan-angkatan sebelumnya, maka kami pada saat ini mengundang mereka, kedepannya menjadi duta Pancasila dan kader Paskibra menjadi sebagai rol model kami dibekali dengan pendidikan dan informasi tentang bagaimana mengantisipasi radikalrisme.” Imbuhnya.

Lebih lanjut Bambang menyampaikan, nanti mereka mengajak temen-temennya agar sama-sama bisa satu visi dalam hal pelaksanaan pemahaman untuk mengantisipasi faham radikalisme.

Pada acara tersebut yang di undang menjadi narasumber dari BPIP Pusat dan DPPI Pusat dan nanti akan disampaikan materinya Ideologi Pancasila dari Kodim 0624/Kabupaten Bandung, Koramil 2404/Majalaya.

Kesbangpol Kabupaten Bandung dalam melaksanakan kegiatan tersebut mengundang 10 narasumber dan 100 Siswa dan Siswi Paskibra dan purna-purna Paskibra se-Kabupaten Bandung, “mereka sebagai pionir yang kami undang sebagai contoh bagi temen-temennya supaya mereka mengajak untuk bagaimana memahami dan mengantisipasi tentang radikaliisme.” Pungkasnya.

Rev. Yans.

YUTELNEWS.com | Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) kembali menyelenggarakan Penganugerahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023 yang melibatkan penilaian terhadap Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten pada Senin, (18/12/2023) di Ballroom Love Seafood Batam Center.

Ombudsman RI merupakan lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI bahwa selain bertugas menyelesaikan laporan masyarakat, Ombudsman juga bertugas mencegah maladministrasi.

”Penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman. Bertujuan untuk mencegah maladministrasi sebagaimana tugas dari Ombudsman RI sendiri, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Pimpinan Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat saat memberikan sambutannya.

Adapun dimensi penilaian pada tahun 2023, tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu meliputi dimensi input yang terdiri dari variabel kompetensi dan sarana prasarana, dimensi proses yang terdiri dari Standar Pelayanan Publik, dimensi output berupa penilaian persepsi maladministrasi serta dimensi pengaduan yaitu menilai pengelolaan pengaduan.

Meskipun demikian, disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari, hasil penilaian tahun 2023 mengalami perubahan.

”Dibanding tahun sebelumnya, hasilnya memang berubah-ubah. Pada peringkat, ada entitas yang meningkat, ada pula entitas yang tergeser,” ujarnya.

Berikut peringkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 berdasarkan masing-masing kategori:

Tingkat Kementerian Agraria dan Tata Ruang – Badan Pertanahan Nasional RI pada Kantor Pertanahan Kota/ Kabupaten se-Kepulauan Riau :
1. Kantor Pertanahan Kota Batam, nilai 88,38, Predikat Zona Hijau kualitas tertinggi.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, nilai 86,27, Predikat Zona Hijau kualitas tinggi.
3. Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, nilai 83,90, Predikat Zona Hijau kualitas tinggi.
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, nilai 81,67 Predikat Zona Hijau kualitas tinggi.
5. Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga, nilai 80,03 Predikat Zona Hijau kualitas tinggi.
6. Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas, nilai 75,81 Predikat Zona Kuning kualitas sedang.
7. Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, nilai 67,81 Predikat Zona Kuning kualitas sedang.

Tingkat Kepolisian RI pada Kepolisian Kota/ Resort se-Kepulauan Riau :
1. Kepolisian Resort Kota Barelang, nilai 86,52, Predikat Zona Hijau kualitas tinggi.
2. Kepolisian Resort Lingga, nilai 85,51, Predikat Zona Hijau kualitas tinggi.
3. Kepolisian Resort Bintan, nilai 84,14, Predikat Zona Hijau kualitas tinggi.
4. Kepolisian Resort Kota Tanjungpinang, nilai 80,12 Predikat Zona Hijau kualitas tinggi.
5. Kepolisian Resort Karimun, nilai 72,26, Predikat Zona Kuning kualitas sedang.
6. Kepolisian Resort Natuna, nilai 70,52, Predikat Zona Kuning kualitas sedang.
7. Kepolisian Resort Kepulaun Anambas, nilai 58,23, Predikat Zona Kuning kualitas sedang.

Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi :
1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, nilai 86,74, Predikat Zona Hijau kualitas tinggi.

Tingkat Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten se-Kepri :
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, nilai 92,22, Predikat Zona Hijau kualitas tinggi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, nilai 90,57, Predikat Zona Hijau kualitas tinggi.
3. Pemerintah Daerah Kota Batam, nilai 89,47, Predikat Zona Hijau kualitas tinggi.
4. Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang, nilai 88,60 Predikat Zona Hijau kualitas tinggi.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga, nilai 86,22 Predikat Zona Hijau kualitas tinggi.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, nilai 86,04, Predikat Zona Hijau kualitas tinggi.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, nilai 84,10, Predikat Zona Hijau kualitas tinggi.

Berdasarkan hasil tersebut, Lagat meminta setiap entitas terus melakukan perbaikan untuk menciptakan penyelenggaraa pelayanan publik yang lebih baik di Provinsi Kepri.

”Jika sudah dapat zona hijau pertahankan. Jika masih zona kuning mari lakukan perbaikan. Konsisten terapkan standar pelayanan, selalu lakukan survey kepuasan masyarakat sebagai dasar perbaikan, tingkatkan kompetensi penyelenggara serta optimalkan penggunaan teknologi agar pelayanan cepat, mudah dan terukur,” pungkasnya.

Dalam rekomendasi Ombudsman, Kepala Daerah maupun Instansi agar memberikan apresiasi bagi pimpinan atau pegawai yang bertugas pada unit layanan yang masuk pada zona hijau, sebaliknya melakukan pembinaan bagi pimpinan maupun pegawai yang bertugas pada unit layanan yang mendapat zona kuning.

”Manfaatkan hasil penilaian ini sebagai bahan evaluasi, lakukan koordinasi dengan Ombudsman, serta lakukan pemantauan konsistensi perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan publik. Tentunya itu semua dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik,” tutup Dr Lagat Siadari, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri.

Untuk diketahui bersama, pada tahun 2023 ini, penganugerahaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik hanya diberikan kepada entitas yang memperoleh predikat zona hijau.

(Red)

YUTELNEWS.com | Bupati Bandung HM Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa para kepala desa dan lurah di Kabupaten Bandung sebagai panutan masyarakat di masing-masing desa dan kelurahan. Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan diharapkan sesuai dengan aturan untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, terutama dalam pengelolaan keuangan.

Hal itu diungkapkan Bupati Bandung Dadang Supriatna pada saat menghadiri Pembukaan Pesantren Kilat bagi Kepala Desa dan Lurah Angktatan III se-Kabupaten Bandung tahun 2023 di Ponpes Asy Syifaa Wal Mahmuudiyyah Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Senin (18/12/2023). Pesantren kilat ini dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Dadang Supriatna berharap kepada semua para kepala desa melakukan capacity building dapat diartikan sebagai proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan (skills), sikap (attitude), dan perilaku (behaviour) dari sumber daya manusia.

“Hal itu tak hanya dilakukan para kepala desa, tetapi juga para perangkat desa, RW dan RT. Kenapa demikian, ini salah satu rekomendasi yang harus kita lakukan dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. Yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan faham IT (Informasi dan Teknologi),” kata Bupati Dadang Supriatna.

Kemudian big data, imbuh Dadang Supriatna, dinilai sangat penting untuk perencanaan berikut anggaran kedepannya. Selain itu kompetensi dan skill yang mumpuni, sehingga masing-masing kepala desa memiliki rencana yang jelas dan institusi yang kuat dalam rangka bagaimana mengelola pemerintahan desa dan kelurahan secara baik, tentunya soliditas di masing-masing tim work dalam satu organisasi.

“Kemudian dalam pengelolaan keuangan (anggaran) dengan baik dan harus betul-betul bisa bersinergi dan bilamana perlu dalam pertanggungjawaban atau akunting dipersilakan para kepala desa untuk khusus keuangan boleh mengikuti pendidikan atau kursus dalam rangka pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas dalam pelaporan keuangan,” tutur orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini.

“Kalau hal ini bisa dilakukan, saya optimis apapun itu bisa dilakukan dan bisa mensukseskan atau menyelesaikan program-program yang ada di Kabupaten Bandung,” imbuh Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna.

Lebih lanjut Kang DS mengatakan bahwa kegiatan pesantren kilat ini akan dilaksanakan setiap tahun. “Kenapa? Karena masalah keimanan dan ketakwaan ini penting. Kita lebih mengedepankan keimanan karena salah satu pondasi yang utama dalam rangka memperbaiki sistem dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Bupati Bandung menyebutkan yang hadir pada pelaksanaan pesantren kilat itu sebanyak 96 peserta (kepala desa/lurah) yang berasal dari dapil 2, 3 dan 4 di Kabupaten Bandung.

“Pelaksanaan pesantren kilat ini sebagai upaya kita untuk mendukung visi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mewujudkan masyarakat BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera). Selain itu berdasarkan misi keempat, yaitu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan,” katanya.

Rev. Yans.

YUTELNEWS.com | Polres Payakumbuh menggelar rapat lintas sektoral, guna mengantisipasi dan mengamankan jalannya Natal dan Tahun Baru dalam operasi dengan sandi Operasi Lilin 2023, Senin (18/12/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Payakumbuh AKBP Wahyuni Sri Lestari, S.I.K.M.H sekaligus memimpin jalannya rapat lintas sektoral, PJ Walikota Payakumbuh Drs. Jasman dan sejumlah instansi terkait yang ikut dalam rapat yang diselenggarakan di aula Rupattama Polres Payakumbuh.

Kapolres AKBP Wahyuni mengatakan rapat lintas sektoral kali ini diadakan dalam rangka membahas dan mempersiapkan Pengamanan Natal dan Tahun Baru dalam Operasi Lilin Singgalang 2023.

” Rapat Lintas Sektoral ini merupakan tindak lanjut dari rapat Linsek tingkat pusat, kita juga mengundang instansi terkait lainya guna memastikan pelaksanaan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kota Payakumbuh berjalan kondusif, ” ujar Kapolres.

Kapolres mengungkapan pelaksanaan Operasi Lilin Singgalang 2023 yang di mulai dari tanggal 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024 kali ini sedikit berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, dimana rangkaian proses pengamanan Pemilu 2023-2024 juga berlansung bersamaan.

Kapolres AKBP Wahyuni mengatakan jajarannya akan lebih ekstra dalam hal pengamanan guna menciptakan situasi yang aman dan damai.

” Ini menjadi atensi kita di dalam proses pengamanan, jadi memang lebih ekstra kita untuk melakukan pengamanan ini ditengah proses demokrasi atau pemilu, ” ujarnya.

Sementara itu Pj Walikota Payakumbuh Drs Jasman dan intansi terkait lainya juga berkomitmen akan ikut membantu dan bersinergi dengan pihak kepolisian (Polres Payakumbuh) dalam melaksanakan jalanya proses pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023 di Kota Payakumbuh.

” Hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama, kita sudah arahkan kepada kepala dinas dan OPD di jajaran Pemko Payakumbuh untuk terus bekerjasama dan bersinergi untuk ciptakan kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat, ” imbuh Jasman

( MD )

YUTELNEWS.com | Setelah selesainya pemberian penghargaan penyelenggaraan pengawasan pelayanan publik (P3), maka dilanjutkan dengan diskusi publik. Senin (18/12/2023).

Diskusi Penguatan P3 tersebut dengan tema “Pencegahan Maladministrasi”.

Berbagai peningkatan pengaduan dari masyarakat terkait maraknya dalam penyelenggaraan pungutan liar (pungli) pendidikan di sekolah.

Perlu diketahui bahwa Fungsi dari adanya Ombudsman RI adalah menerima dan melayani segala pengaduan dari masyarakat dan juga mencegah Maladministrasi atau penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Selanjutnya sesuai amanat undang-undang bahwa pemerintah harus Mencerdaskan dan mengsejahterakan masyarakat. Masyarakat dilayani secara prima, bukan hanya setengah-setengah atau sekedar apalagi diabaikan.

Masyarakat semakin lama semakin baik karena masyarakat itu memang punya hak untuk itu dan itu dijamin, kita pelayanannya harus Independen, tidak mengintervensi, tidak diskriminasi tidak memihak dan tidak melakukan pungutan liar.

Contoh pungutan liar yaitu pengadaan Seragam, LKS, iuran, sumbangan, pembangunan dan masih banyak penyimpangan lainnya dengan cara melakukan kesepakatan pada lingkup pendidikan sekolah bukan kepada anak sekolah/ didik ataupun wali murid.

Komite sekolah dan sekolah harus mencegah hal hal seperti ini karena sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

“Demikian juga masalah Ijazah, Ijazah tidak boleh di tahan apapun alasannya, hak masalah ijazah itu tidak boleh di tahan-tahan,” ucapnya kepala Ombudsman Perwakilan Kota Batam.

Larangan bantuan yang dimaksud dalam diskusi tersebut seperti bantuan Perusahaan rokok, perusahaan minuman alkohol, partai politik.

Iptu Yoga Saputra, S.H, mengatakan pada Terbitan Perpres nomor 87 th 2016 , pembentukan satgas save pungli telah diprogramkan.

Dikatakannya bahwa Fungsi Saber Pungli adalah

Pencegahan, intelijen, penindakan, Yustisi.

Selanjutnya, pada Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Pada Pasal 4 ayat (3), Pasal 8, pasal 12, dijelaskan tentang pendidikan.

Kemudian pada Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dijelaskan pada Pasal 27, dan Pasal 198.

Kepala perwakilan Ombudsman RI KEPRI, Lagat Parroha Patar Siadari mengatakan bahwa ada 1N dan 3I yang dilakukan oleh oknum tersebut yaitu karena adanya NIAT, Intervensi keluarga sekolah tanpa melalui mekanisme, Intervensi kepala sekolah, Intervensi tokoh-tokoh masyarakat.

Peran masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik ketika ada yang melakukan Maladministrasi atau penyimpangan Yaitu Awasi, tegur, laporkan.

Dari perwakilan stabilitas juga meminta untuk mengadakan program jemput layar terhadap masyarakat yang kekurangan gizi, mengingat tempat atau jarak yang membatasi dalam pembuatan KTP, KK dan dokumen penting lainnya.

Begitu juga dengan sekolah-sekolah diharapkan agar memberi pelayanan yang sama kepada anak-anak didik.

(Red)