Dengan Dalih Menggunakan Rekomendasi Desa, SPBU 64.788.16 Kecamatan Laur Diduga Menjadi Mafia BBM

YUTELNEWS.com | PT. Putra Mandiri Borneo SPBU 64.788.16 diduga melakukan penjualan minyak dengan menggunakan drum dari SPBU, di angkut dengan truk secara terang- terangan dengan dalih mengantongi rekomendasi Desa bernomor p/165/140/ pem /XI/2023.

Dari hasil investigasi awak media di lapangan 15 Desember 2023, serta adanya pemberitaan beberapa media pada beberapa hari lalu.

Ternyata memang benar dengan bermodalkan rekomendasi desa tersebut, setiap hari melakukan penjualan minyak secara bebas dari SPBU ke salah satu warga, berinisial JK di Kecamatan Sandai Kanan, Desa Tembang Pauh, Kecamatan Sandai .

Dalam rekomendasi yang dikeluarkan oleh Desa Sekukun, Kecamatan Hulu Sungai tersebut, bahwa jenis minyak yang dijual berjenis pertalite dengan jumlah 6.200 liter/ perbulan, untuk keperluan kendaran roda dua dan roda empat, mobil penumpang dan kebutuhan masyarakat desa .

Sementara masa berlaku surat rekomendasi ini selama satu bulan, dimulai sejak tanggal dikeluarkannya, kemudian dapat dievaluasi kembali sebagaimana mestinya kepada nama tersebut di atas.

“Ad, salah satu yang mengantar minyak jenis pertalite ini saat di temui di kantor SPBU laur, mengatakan baru kerja dan selama itu, dirinya membawa satu red setiap hari ke Sandai,” ujarnya dalam pengakuan saat di wawancara awak media.

Jurnalis pun mencoba menghubungi pemilik SPBU yang berada di Pontianak untuk menjawab pertanyaan yang kami berikan terkait penguat minyak yang menggunakan drum dari SPBU, dan menggunakan rekomendasi desa tersebut.

Namun pemilik SPBU memberikan alasan dengan mengatakan dirinya sedang sakit dan saat itu berkata bahwa dirinya sedang berobat di jakarta .

Pada hari minggu pun, Yutelnews.com mencoba menghubungi kembali melalui WhatsApp. Namun dirinya mengatakan Senin 11/12/2023 baru pulang dari Jakarta.

Hingga sampe berita ini di terbitkan belum ada jawaban dari pemilik SPBU tersebut.

Yans.

HUT ke 53 Kota Payakumbuh Tahun 2023 BPBD Ikuti Fashion Carnaval

YUTELNEWS.com | Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Erizon, S.Sos MM didampingi sekretaris Hermanto, S.Sos, Kabid. PK Arman Riska, Kabid. KL Drs Eza, Kasi. Pencegahan Syafrizal, ST Kasi. Logistik Syafrizal, SST dan staf BPBD kota Payakumbuh ikut serta memeriahkan HUT ke 53 tahun.

Erizon, S.Sos MM mengatakan dalam rangka memeriahkan HUT ke 53 kota Payakumbuh BPBD menampilkan sipnosis skenario mitigasi resiko pengurangan bencana dikota Payakumbuh.

Dengan HUT ke 53 ini BPBD kota Payakumbuh menampilkan cepat tanggap dalam mengatasi, menggurangi, mengevakuasi serta pencegahan terjadinya bencana di daerah seperti terjadinya pohon tumbang, terjadinya banjir dan tanah longsor.

Dalam rangkaian festival fashion carnaval tersebut BPBD kota Payakumbuh menampilkan sipnosis skenario mitigasi resiko penguranggan bencana.

Beberapa hari terakhir terjadinya curah hujan yang sangat lebat diwilayah kota Payakumbuh serta diiringi oleh angin kencang mengakibatkan air sungai meluap, banyak pohon tumbang dan dataran tinggi terjadi tanah longsor, “ujar Erizon, S.Sos MM.

BPBD kota Payakumbuh mendapatkan informasi telah terjadi bencana alam langsung mengerahkan tim TRC dengan membawa beberapa perlengkapan seperti
1. Perlengkapan vertical rescue.
2. Tandu vertical.
3. 2 unit chain saw.
4. Perlengkapan weter rescue gerak cepat ke lokasi bencana dan mengevakuasi warga yang butuh pertolongan tersebut, “ungkap Erizon.

( MD )

Budayakan Hidup Sehat Menuju Natuna Mandiri dan Sejahtera

YUTELNEWS.com | Pemerintah Daerah (Pemda) Natuna menyelenggarakan acara senam bareng di depan pos Angkatan Laut Sedanau. Acara ini dimentori oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), juga dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Natuna dan hadir juga UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri. Bapak Muhamad Padlal.

Di acara ini juga melibatkan  anggota TNI dan Polri, Camat beserta Lurah, juga para siswa dan seluruh elemen masyarakat kurang lebih 300 orang.

Dimana senam bareng ini di pandu oleh pemandu senam dari Kabupaten Natuna yaitu,

1.Ibu Yusaf Rina
2.Ibu Erawati
3.Ibu Sri Hida Yati.

Dimana mereka ini diutus oleh Pemda Natuna agar menambah semangat para peserta senam di pagi hari ini, ucap salah satu dari mereka.

Salah satu peserta senam, bapak Sarka. L.P. Manurung, adalah Babinsa Kecamatan Bunguran Barat menyebutkan beliau sangat senang dengan kegiatan ini kalau bisa acara ini harus rutin di setiap jumat pagi, karena menurut beliau selain baik untuk kesehatan juga bisa dijadikan ajang silaturahmi.

Selesai senam bersama, panitia juga membagikan snack yang bergizi, seperti bubur kacang hijau dan kue sarapan pagi.

Warga juga sangat senang dengan kegitan ini dan mereka berharap kegiatan ini di adakan rutin setiap minggu. (Jum’at 15/12/23)

Baharullazii

Kabupaten Bandung Raih Predikat “Zona Hijau” dari Ombudsman RI

YUTELNEWS.com| Kabupaten Bandung meraih predikat “Zona Hijau” dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023, Kamis (15/12/2023). Prestasi ini diperoleh dengan memperoleh nilai tinggi sebesar 96,16 dan mendapat opini “Kualitas Tertinggi” dari Ombudsman Republik Indonesia (RI). Hal ini sekaligus menjadikan Kabupaten Bandung sebagai Kabupaten dengan penilaian pelayanan publik terbaik di Jawa Barat.

Penghargaan disampaikan dalam acara “Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik” yang diselenggarakan secara hibrid dan diikuti secara daring oleh Pemerintah Kabupaten Bandung di Command Center Kabupaten Bandung.

Lokus penilaian mencakup empat dinas dan dua Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Puskesmas Soreang, dan Puskesmas Katapang.

Ombudsman RI, dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan penilaian kepatuhan terhadap 586 lembaga yang terdiri atas 25 kementerian, 14 lembaga, dan 547 pemerintahan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Hasil penilaian tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan, dengan 414 lembaga masuk dalam zona hijau, 133 lembaga zona kuning, dan hanya 39 lembaga berada dalam zona merah. Angka ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan jumlah zona hijau sebanyak 272, zona kuning 250, dan zona merah sebanyak 64.

Dengan peningkatan jumlah lembaga yang meraih predikat zona hijau, Ketua Ombudsman RI, Mokhamad Najih menjelaskan bahwa hal tersebut menunjukkan pemenuhan standar pelayanan publik yang lebih baik sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Ombudsman tidak hanya menyelesaikan keluhan masyarakat, tetapi juga melakukan tindakan preventif terkait pencegahan maladministrasi.

“Penilaian kepatuhan ini memperhatikan empat dimensi utama, yaitu dimensi input, proses, output, dan pengaduan,” katanya.

Mokhamad Najih menyebutkan, bahwa penilaian kepatuhan ini dapat menjadi tolak ukur terhadap evaluasi dan penguatan terhadap pengawasan internal melalui atas langsung, serta yang tak kalah penting adalah bahwa hasil penilaian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi program reformasi birokrasi pemerintah dalam hubungannya dalam pelayanan publik.

“Pelayanan publik yang prima membutuhkan kerja sama, disiplin, dan perubahan budaya kerja antar lembaga. Penilaian kepatuhan bukan hanya sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai tolak ukur untuk penguatan pengawasan internal dan evaluasi program reformasi birokrasi pemerintah,” jelasnya.

Ketua Ombudsman RI tersebut juga turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, dia mengajak seluruh lembaga pelayanan publik untuk terus menjaga komitmen dan netralitas, terutama menghadapi tahun politik mendatang. (Jum’at 15/12/23)

Rev. Yans.

Wakil Bupati Natuna Rodial Huda Hadiri Acara Penyerah Beasiswa di MAN 2 Sedanau

YUTELNEWS.com | Wakil Bupati Natuna Rodial Huda, dalam kesempatan ini Rodial Huda yang akrab dipanggil Wak Yal, menyampaikan agar semua siswa itu harus lebih rajin dan giat dalam belajar agar bisa berprestasi ke depannya.

Beliau (Wak yal) juga menyampaikan dengan ada nya penurunan APBD yang awal nya 1,1 terliun menjadi kurang dari 1 terliun pemda tidak bisa berbuat banyak untuk membangun Natuna.

Tapi pemda tetap berkerja keras dalam hal kemajuan pendidikan sejak awal beliau dilantik dan sampai hari ini pemda telah mengirim kurang lebih 65 beasiswa dari anak-anak berprestasi salah satu dari mereka berasal dari kelurahan sedanau ini kata beliau.

Beliau juga menyebutkan, mungkin beliau tidak bisa meninggalkan Mesjid agung atau bandara atau gedung olahraga yang megah

Beliau juga menyebutkan, mungkin beliau tidak bisa meninggalkan Mesjid agung atau bandara atau gedung olahraga yang megah oleh di karenakan anggaran APBD menurun, tetapi Beliau (Wak Yal) akan meninggalkan generasi yang lebih hebat dari beliau yang akan membangun Natuna gemilang.

Di kesempatan itu juga Kepala Sekolah MAN2 Sedanau Ibuk. Koma Riah memberi sambutan dengan mengucapkan terima kasih atas kedatangan Wakil Bupati Natuna di MAN2 ini.

Beliau juga menyampaikan bawa MAN2 sangat membutuhkan armada transportasi seperti tambahan mobil karena mobil angkutan sekarang ini udah tua dan sering rusak sehingga menganbat siswa untuk berangkat ke sekolah berhubung MAN2 ini letak nya sangat jauh dari pemukiman warga, semoga pemda Natuna mau membantu pasilitasi mobil tersebut.

(Baharullazi)

Perbaiki Jalan Rusak Hasil Swadaya Masyarakat, Akhirnya Jalan Bolong di Aspal

YUTELNEWS.com | Guna antisipasi terjadi adanya kecelakaan, puluhan Masyarakat Desa Cilangkap melaksanakan kegiatan gotong royong memperbaiki jalan rusak di Jalan Kabupaten tepatnya di Jalan Kp.Nungku Desa Cilangkap Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi Sukabumi Jawa Barat,Rabu (14/12/2023) kemarin.

Salah seorang tokoh Masyarakat yang menginisiasi perbaikan jalan tersebut, Endro Agung R kepada awak media mengatakan bahwa dirinya sangat mengapreasi kepada semua masyarakat dan pengusaha yang berada diwilayah Desa nya dalam membantu kegiatan perbaikan jalan tersebut dan semoga kedepan banyak yang peduli terhadap Fasilitas umum khususnya jalan,karena jalan ini merupakan sarana yang vital bagi perkembangan ekonomi disini.

“Perbaikan dilakukan dengan cara tambal sulam menggunakan ,Batu pecahan lalu di aspal hal itu dilakukan karena kondisi lubang di jalan sudah sangat mengganggu lalu lintas.” Ujarnya.

Masih kata Endro, selama ini sudah banyak kendaraan terutama pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat terjebak lubang tersebut,karena lubangnya memang sudah lebar dan dalam dan masyarakat sepakat melakukan perbaikan karena jika harus menunggu penanganan dari Pemkab tentu harus menunggu lama. Sebab semua harus melalui proses dan prosesnya itu membutuhkan waktu. Sementara aktifitas masyarakat melintasi jalur tersebut setiap hari tetap berlangsung.

“Mengingat jalan tersebut menjadi sarana vital bidang transportasi bagi masyarakat sekitar dalam rangka berpergian melaksanakan aktifitas maka masyarakat sangat menginginkan agar kondisi jalan yang mereka lintasi setiap hari bisa dilintasi dengan baik, karena itulah akhirnya masyarakat setempat sepakat untuk melakukan gotong royong dan secara swadaya mengerjakan perbaikan jalan tersebut dan untuk material didapat dari sumbangan toko dan pengusaha yang ada di desa Cilangkap,selain menambal jalan yang berlubang para warga tersebut juga gotong royong membersihkan dan memangkas tumbuhan liar disepanjang jalur tersebut,”pungkasnya.

(Mirna)

HUT ke 53 Kota Payakumbuh tahun 2023 BPBD Ikuti Fashion Carnaval

YUNTELNEWS.com | Kalaksa BPBD Erizon, S,Sos, MM , didampingi Sekretaris Hermanto, S.Sos, Kabid PK Arman Riska, Kabid KL Drs Eza, Kasi pencegahan Syafrizal, ST, Kasi Logistik, Syafrizal, SST dan staf BPBD kota payakumbuh ikut serta memeriahkan HUT ke 53 tahun.

Erizon S. Sos, MM mengatakan dalam rangka memeriahkan HUT ke 53 kota payakumbuh BPBD menampilkan sipnosis skenario mitigasi resiko pengurangan bencana di kota payakumbuh.

Dengan HUT ke 53 ini BPBD kota payakumbuh menampilkan cepat tanggap dalam mengatasi , menggurangi, mengevakuasi serta pencegahan terjadinya bencana di daerah seperti ; terjadinya pohon tumbang, terjadinya banjir dan tanah longsor.

Dalam rangkaian festival fashion carnaval tersebut BPBD kota payakumbuh menampilkan sipnosis skenario mitigasi resiko penguranggan bencana.

Beberapa hari terakhir terjadinya curah hujan yang sangat lebat diwilayah kota payakumbuh serta diiringi oleh angin kencang mengakibatkan air sungai meluap, banyak pohon tumbang dan dataran tinggi terjadi tanah longsor ujar Erizon S,Sos, MM.

BPBD kota payakumbuh mendapatkan Informasi telah terjadi bencana alam langsung mengerahkan tim TRC dengan membawa beberapa perlengkapan seperti ;
1. Perlengkapan vertical rescue .
2. Tandu vertical.
3. 2 unit chain saw.
4. Perlengkapan weter rescue , gerak cepat ke lokasi bencana dan mengevakuasi warga yang butuh pertolongan tersebut, ungkap Erizon .

( MD )

Sukses Lakukan Reformasi Birokrasi, Lapas Banyuwangi Berhasil Raih Predikat WBK

YUTELNEWS.com | Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi berbuah manis dengan mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pemberian penghargaan dilakukan pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024, Kamis (14/12). Piagam penghargaan diserahkan secara langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada Rakor yang bertempat di Hotel Borobudur Jakarta tersebut.

Keberhasilan Lapas Banyuwangi dalam meraih predikat bergengsi di bidang reformasi birokrasi itu tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Lapas Banyuwangi dalam melakukan pembangunan zona integritas dengan melaksanakan enam area perubahan.

“Enam area itu meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” terang Kepala Lapas Banyuwangi, Agus Wahono.

Agus mengungkapkan bahwa Lapas Banyuwangi telah melakukan berbagai pembenahan dan inovasi dalam hal pelayanan kepada masyarakat maupun warga binaan. Pelayanan yang transparan juga terus ditingkatkan untuk menutup celah adanya pungli dan praktik korupsi lainnya.

“Kami telah menetapkan berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan serta menyosialisasikannya kepada masyarakat agar pelayanan yang kami berikan transparan dan sesuai prosedur.” Ujarnya.

Keberhasilan pembangunan reformasi birokrasi, lanjut Agus, juga tidak terlepas dari komitmen dan kinerja dari seluruh jajaran Lapas Banyuwangi untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat maupun warga binaan.

“Penguatan integritas dan perubahan budaya kerja telah kami tanamkan dan Implementasikan dalam pelaksanaan tugas dan pemberian layanan,” ungkapnya.

Dengan diperolehnya predikat WBK itu Agus berharap jajarannya agar tidak mudah berpuas diri. Peningkatan layanan dan pelaksanaan reformasi birokrasi harus terus dilaksanakan agar mampu memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat.

“Penghargaan ini harus menjadi pelecut semangat untuk terus berbenah dan mengembangkan berbagai inovasi demi kemudahan layanan,” tegasnya.

Sementara itu, Menkumham Yasonna merinci terdapat 67 satuan kerja yang memperoleh predikat WBK di lingkungan Kemenkumham tahun 2023 yang terdiri dari 2 unit utama, 7 kantor wilayah, 12 rumah tahanan negara, 8 kantor imigrasi, 17 lembaga pemasyarakatan, 1 lembaga pemasyarakatan terbuka, 2 lembaga pemasyarakatan khusus anak, 3 lembaga pemasyarakatan perempuan, 3 lembaga pemasyarakatan narkotika, 1 lembaga pemasyarakatan pemuda, 3 rumah penyimpanan barang sitaan negara, dan 8 balai pemasyarakatan.

Untuk jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim, Kakanwil Heny Yuwono menjelaskan terdapat 6 satuan kerja jajarannya yang meraih predikat WBK, yaitu Lapas Kelas I Madiun, Lapas Pemuda Madiun, Lapas Kelas IIA Banyuwangi, Rutan Kelas IIB Pacitan, Rutan Kelas IIB Magetan dan Bapas Kelas II Kediri.

“Kami sampaikan apresiasi kepada satuan kerja yang telah berhasil meraih predikat WBK, semoga hal itu dapat menjadi contoh dan teladan bagi satuan kerja yang masih berproses,” pungkas Heny.

              ( Ketut /Humas )

Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Nias Masa Bakti 2023-2028

 

Yutelnews.com | Bupati Nias lantik Pengurus Karang Taruna Kabupaten Nias Masa Bakti 2023-2028, bertempat di Gedung Serbaguna Howu-howu, Lasara Idanoi Gido.Kamis 14/12/2023

Karang taruna merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang berbasis Kepemudaan dan berperan untuk mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat, menumbuhkan semangat dan optimisme dalam pembangunan serta berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial.

Ketua Panitia, Asanudin Gulo melaporkan bahwa acara pelantikan pada hari ini dihadiri oleh seluruh Pengurus Karang Taruna Kabupaten Nias sebanyak 300 orang.

“Terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Nias yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan kepercayaan kepada kami menjadi panitia pelakasana pengukuhan Karang Taruna Kabupaten Nias Masa Bakti 2023-2028” Ucapnya.

Dalam arahannya, Bupati Nias Yaatulo Gulo, S.E., S.H., M.Si mengucapkan selamat kepada Pengurus Karang Taruna Kabupaten Nias Masa Bakti 2023-2028, semoga dapat berperan aktif dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Nias dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab.

“Karang Taruna harus menjadi pelopor dan teladan bagi masyarakat agar semakin meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial, bersinergi dengan Pemerintah Daerah serta organisasi masyarakat lainnya” Ujarnya.

Bupati Nias menaruh harapan besar kepada segenap pengurus karang taruna untuk dapat berkarya dan berkontribusi positif serta dapat merangkul generasi muda di desa sebagai perwujudan tanggungjawab sosial khususnya untuk Kabupaten Nias yang maju.

“Selamat melaksanakan tugas, Selamat berkarya dan Berikan yang terbaik untuk Kabupaten Nias” tutup Bupati Nias.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Ketua Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara, Unsur Forkopimda Kabupaten Nias, Staf Ahli Bupati Nias, Asisten Sekda Kabupaten Nias, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias, Camat se-Kabupaten Nias, Kepala Desa se-Kabupaten Nias, Tokoh Agama/Masyarakat/Adat/Pemuda se-Kabupaten Nias Dan Pengurus Karang Taruna Kecamatan dan Desa.

(Y,Z)

 

Bupati Nias Langsung serahkan Bantuan Sosial Intervensi Kemiskinan di Kabupaten Nias Tahun 2023

 

Yutelnews.com | Bupati Nias serahkan langsung Bantuan Sosial Tunai Intervensi Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Nias Tahun 2023, bertempat di Aula Kantor Camat Kamis 14/12/2023

Kemiskinan merupakan multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera ditanggulangi karena menyangkut Harkat, Martabat dan Hak Asasi Manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan sosial.

Kepala Dinas Sosial PMDP2A Kabupaten Nias, Yuwanman Lase, SH melaporkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nias telah mengalokasikan dana pemberian bantuan sosial dengan total nilai Rp. 2.432.700.000 yang disasarankan untuk masyarakat miskin ekstrim.

“Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi sasaran intervensi sebanyak 2.703 keluarga dengan jumlah Bantuan Sosial sebesar Rp. 900.000 untuk bulan Oktober, November dan Desember” Ujarnya.

Sementara itu, Bupati Nias Yaatulo Gulo, S.E., S.H., M.Si dalam arahannya menyampaikan bahwa pada tahun 2023 ini kita dihadapkan pada tantangan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ektrem di Kabupaten Nias.

Menurut data BPS Kabupaten Nias bahwa tingkat kemiskinan ekstrim di Kabupaten Nias pada tahun 2022 sebesar 3,11% atau sebanyak 4.520 jiwa” Ungkapnya.

Maka, dibutuhkan upaya dan langkah strategis penanganan lintas sektor untuk Intervensi dan Treatment yang sesuai karakteristik Wilayah Kabupaten Nias sehingga mampu mengurai dan menyelesaikan setiap permasalahan secara tepat sasaran.

“Saya telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk mengambil bagian dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Nias melalui perumusan kebijakan intervensi dan program kegiatan di masing-masing perangkat daerah” ungkap Bupati Nias

Beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran, yakni:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui Bantuan Sosial, Jaminan Sosial dan Subsidi

2. Peningkatan pendapatan melalui Pemberdayaan Masyarakat

3. Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar

“Saya harap agar bantuan ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran keluarga” harap Bupati Nias.

Mengakhiri arahannya, Bupati Nias menghimbau kepada Camat dan Kepala Desa untuk mengawasi pelaksanaan penyaluran bantuan serta Memberikan Edukasi terkait tujuan Pemanfaatan dan Penggunaan Bantuan Sosial kepada masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Provinsi Bpk. Penyabar Nakhe, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Kepala Dinas Sosial PMDP2A Kabupaten Nias, Camat Hiliduho, Sekcam Hiliduho dan Para Kepala Desa se-Kecamatan Hiliduho

(Y,Z)

Diskusi Rasa Ganjar – Anis: Tegakkan Konstitusi Lawan Nepotisme 

YUTELNEWS.com|Diskusi digelar oleh Gerakan Relawan Bersama Ganjar-Mahfud (GAMA) – Anies-Imin (AMIN) dengan tema “Tegakkan Konstitusi Lawan Nepotisme” di Restoran Simpang Raya Jl. Dewi Sartika Jakarta Timur, Kamis 7/12/2023.

Diskusi dihadiri MH. Ara. P. Alpret, SH, Budi Kurniawan, SH mewakili Nusantara Bumi Pancasila For Ganjar Presidennya ( Pejuang yg Berprestasi) dan Drs. Manungkar Sihombing dan A. Sihite mewakili Barisan Anis Baswedan (BARNABAS).

Demikian hasil diskusi tersebut: Konstitusi adalah hukum tertinggi di Indonesia demikan juga di negara-negara lain, semua peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus didasarkan dan berpatokan pada konstitusi.

Di Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur berbagai hal substansial, mulai dari sistem bernegara dan pemerintahan, hak asasi manusia, hingga hubungan negara dengan rakyatnya.

Tegakkan konstitusi berarti tunduk dan taat serta setia melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Hal ini penting agar tercipta pemerintahan jujur, adil dan bersih serta demokratis.

Nepotisme adalah praktik kekeluargaan dan kekerabatan yg mengenyampingkan etika, kwalitas dan prestasi yang dapat sangat buruk menghancurkan tatanan masyarakat dan merusak sistem hukum dan demokrasi yg sudah lahir dari dulunya.

Hal ini bisa terjadi ketika orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya (Abuse of Power) untuk memberikan fasilitas untuk persekongkolan kepada anggota keluarga dan kerabatnya demi tujuan2 mencapai kekuasaan yg diinginkannya meskipun dengan cara merekayasa hukum, prestasi dan kwalitas.

Akibatnya, keluarga atau kerabatnya tersebut memperoleh substitusi kekuasaan demi keuntungan walaupun dengan melompat lompat dan menabrak hukum dan etika yang tumbuh baik di masyarakat.

Hal itu berdampak langsung merugikan hidup masyarakat kini, esok dan dimasa mendatang dalam berbangsa dan bernegara.

Kelahiran seorang pemimpin haruslah melalui sebuah proses panjang bukan instan dengan mengabaikan aturan, moral dan nurani serta merusak keindahan tatanan masyarakat dan harmoni pemerintahan yg baru tumbuh mekar.

Namun hampir semua tatanan berbangsa dan bernegara saat ini di Republik Solondo ini sedang hancur berantakan dan tidak baik-baik saja, konstitusi sudah direkayasa, ditarik ulur dengan sangat telanjang dan dipertontonkan penguasa dengan bukti putusan MK dan MKMK.?

Putusan MK, pengumpulan kepala Desa, mengotak atik KPU dll, membuat masyarakat mulai apatis akan perjalanan bangsa ini menuju tahun 2045 Emas!.

Berkuasa sebentar saja sudah menjadi Orde Bau Baru! Ungkap salah satu peserta diskusi.

Sejatinya pemimpin yang sedang berkuasa bertindak selaku wasit yang adil, jujur dan demokratis dalam pemilu bukan malah bertindak sebagai peserta yang inkonstitusional dan jadi jurkam salah satu peserta pemilu.

Penguasa harusnya menghormati suara pemilih, pox populi pox dei( suara rakyat adalah suara Tuhan) bukan sebaliknya suara rakyat adalah suara penguasa?!! Itu melanggar azasi demokrasi dan hak asasi manusia Indonesia seutuhnya.

Tegakkan konstitusi sejatinya adalah tanggung jawab bersama pemerintah dengan semua warga negara. Dengan tegakkan konstitusi, kita dapat menjadi negara maju yang demokratis dan rakyatnya sejahtera. Presiden boleh berganti kapan saja namun sistem tetap bertahan selama dirasakan adil dan bermanfaat buat rakyatnya.

Sejujurnya Pemerintah harus berkomitmen dan bertanggung mewujudkan cita-cita bangsa bukan cita-cita individu dan ambisi pribadi keluarga dan kerabatnya yang bermuara hanya kepentingan sesaat dan sesat semua dengan merusak nilai nilai yang dikorbankan. Kami ingin “Pemilu Damai Tapi Anti Curang” kata Saiful Anwar, Ketua Rumah Ganjar- Amin menutup diskusi.

(Red)

Wawako Gusit Bersama Forkopimda Hadiri Giat Sosial Pemilu Damai 2024

YUTELNEWS.com | Wakil Walikota Gunungsitoli (Wawako Gusit) Sowa’a Laoli, SE, M.Si bersama dengan Forkopimda se-Kepulauan Nias didampingi sejumlah Kepala Perangkat Daerah menghadiri kegiatan Sosialisasi Pemilu Damai 2024, yang merupakan rangkaian acara Kunjungan Kerja Pj. Gubernur Sumatera Utara DR. Hassanudin, bertempat di Kaliki Resto Jl. Yos Sudarso Gg Elang II Desa Ombolata Ulu Kota Gunungsitoli, Sabtu 18 November 2023.

Pj. Gubernur Sumatera Utara dalam arahannya menyampaikan bahwa pada tahun 2024 mendatang, kita akan melaksanakan 2 (dua) agenda nasional yang sangat penting yakni: Pemilihan Umum untuk para Anggota Legislatif, DPD beserta Pemilihan Kepala Daerah dan juga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang sekaligus dilaksanakan di tahun yang sama.

“Saya berpesan untuk para Kepala Daerah, Kapolres, Dandim, Danlanal, Kajari di Pulau Nias ini agar senantiasa melaksanakan upaya-upaya preventif menjelang Pemilu agar kondisi Kepulauan Nias tetap terjaga, aman dan damai, walaupun kita heterogen tapi tetap harmoni dalam keragaman,” tegas Hassanudin.

“Melalui pelaksanaan kegiatan pemilu damai 2024 yang kita laksanakan hari ini, saya mengajak kita semua untuk saling bergandengan tangan. Pemerintah Kabupaten/ Kota wajib berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi, penyelenggara Pemilu, aparat pengamanan, dan para tokoh masyarakat beserta seluruh elemen masyarakat se-Kepulauan Nias, untuk tetap meningkatkan sinergitas yang selama ini sudah terkoordinir dengan baik dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi, khususnya di Provinsi Sumatera Utara,” pungkas Hassanudin mengakhiri arahannya.

(Deni Zega)

Upaya Pencegahan Anti Korupsi Kejati Sulawesi Selatan

YUTELNEWS.com | Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan Welcome Speech sekaligus membuka kegiatan Forum Grup Discussion (FGD) dengan tema “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Selatan”. Kamis (14/12/2023) bertempat di baruga adhyaksa Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Kegiatan FGD dilaksanakan secara luring dan secara during diikuti oleh seluruh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se Sulawesi Selatan.

Adapun sebagai nara sumber FGD yaitu Wakajati SulSel Zet Tadung Allo, SH.MH, Kepala Departemen Antropologi Fakakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universsitas Hasanuddin Tasrifin Tahara, Prof. Irwansyah dan Bang Djusman AR (Penggiat Anti Korupsi di Sulawesi Selatan).

Moderator pada Kegiatan FGD Fajlurrahman Jurdi (Ketua Pusat Kajian Kejaksaan Unhas). Para Penangggap yaitu Dekan FISIP unhas Dr.Safriadi, Dekan fak.hukun bosowa prof dr. Ruslan, Ketua PW Muhammadiyah Muh.syaiful saleh, Ketua pw NU prof dr MARLANG, Ketua PGI diwakili sekum Pdt. Yohanis metris, Direktur pusat kajian anti korupsi Unhas M Aris Munandar, SH, MH, Pusat kajian Kejaksaan Muslim Hak, Direktur ACC Ali Asrani dan Sekertaris Walhi.

Dalam penyampaian Welcome Speech Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengucapkan selamat datang kepada pakar, budayawan, aktivis dan kelompok keagamaan agar kedepan kita secara kolaboratif dapat melakukan tindakan-tindakan progresif dan inovatif serta terukur melalui upaya seperti diagnostik, preemtif dan preventif serta represif guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan.

Pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2023 ini, Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia telah memerintahkan seluruh jajaran Kejaksaan untuk mengusung Tema “Maju Membangun Negri Tanpa Korupsi”.

Tema tersebut memiliki filosofi mendalam sebagai pelecut bagi setiap elemen masyarakat serta aparat penegak hukum untuk senantiasa bahu membahu, bersinergi, dengan semangat serta daya juang yang sama dalam memerangi kejahatan rasuah di Indonesia. Selain itu, tema tersebut merupakan bentuk refleksi pola pikir serta pola tindak progresif dari setiap aparat penegak hukum khususnya jajaran tindak pidana khusus untuk terus menyempurnakan pelaksanaan tugas penanganan perkara tindak pidana korupsi di seluruh penjuru negeri demi kemajuan pembangunan di negeri ini.

Dalam sambutannya, Bapak Jaksa Agung menekankan momentum Peringatan Hari Anti Korupsi menjadi stimulus komitmen Kejaksaan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai garda terdepan yang memiliki peran penting dan vital dalam penegakan hukum harus mampu menangkap asa dan harapan masyarakat yang mendambakan pemerintahan yang bersih, hal tersebut hanya dapat dicapai melalui upaya tidak berkesudahan untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas penanganan perkara dengan bertindak secara profesional dan proporsional serta selalu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Hal tersebut menjadi tekad kami selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan beserta jajaran yang telah diberikan amanah oleh Pimpinan dan amanah masyarakat Sulawesi Selatan untuk memastikan Kejaksaan harus hadir di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan.

Upaya ini telah kami sampaikan kepada seluruh jajaran Kejaksaan di Sulawesi Selatan dengan menyampaikan 3 (tiga) pilar strategi yaitu; pertama, strategi Kepemimpinan (melalui KOP: Konsolidasi-Optimalisasi-Public Trust); kedua, strategi Kinerja (melalui KITA: Kolaborasi-Inovasi-Transformasi-Adaptif);

dan ketiga, strategi penguatan kearifan lokal (melalui 3S: Sipakatau (Menghormati), Sipakalebbi (Menghargai), dan Sipakainge (Mengingatkan)) dengan didasari fondasi 5K yaitu: Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Cepat, Kerja Tuntas, dan Kerja dengan Hati agar seluruh jajaran satu derap langkah mewujudkan asa dan harapan masyarakat yaitu “Dari Sulawesi Selatan Untuk Indonesia”, dimana Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menjamin tegaknya hukum dan melindungi kepentingan umum serta mewujudkan public trust.

Kejaksaan Republik Indonesia (khususnya Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan jajaran) saat ini terus berubah dan terus berupaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum serta mengawal pembangunan khususnya di Sulawesi Selatan.

Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan data dalam upaya penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi, dalam tahun 2023 (posisi tanggal 15 Desember 2023) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menangani penyidikan tindak pidana korupsi sebanyak 30 (tiga puluh) perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan rincian; penyelenggara negara sebanyak 4 (empat) orang, pejabat BUMN/BUMD sebanyak 12 (dua belas) orang, swasta sebanyak 12 (dua belas) orang dan Kepala Desa sebanyak 2 (dua) orang, dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 122.902.942.725,- (seratus dua puluh dua milyar Sembilan ratus dua juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Sedangkan Penyidikan di seluruh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Selatan jumlah penyidikan tindak pidana korupsi sebanyak 86 (delapan puluh enam) perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 51 (lima puluh satu) orang dengan rincian; penyelenggara negara sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, pejabat BUMN/BUMD sebanyak 3 (tiga) orang, swasta sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, Tenaga Honorer sebanyak 1 (satu) orang dan Tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sebanyak 1 (satu) orang, dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 74.510.695.873,- (tujuh puluh empat milyar lima ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Dari data tersebut, maka total penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan sebanyak 116 (seratus enam belas) perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang dengan rincian; penyelenggara negara sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, pejabat BUMN/BUMD sebanyak 15 (lima belas) orang, swasta sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, Kepala Desa sebanyak 2 (dua) orang, Tenaga Honorer sebanyak 1 (satu) orang, Tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sebanyak 1 (satu) orang dengan Total Kerugian Negara sebesar Rp. 197.413.638.598,- (seratus sembilan puluh tujuh milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Data diatas tersebut sangat memprihatinkan kita semua, bahwa pelaku tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, pejabat BUMN/BUMD, serta swasta (pelaksana proyek) saja, akan tetapi sudah dilakukan oleh Kepala Desa (kasus mafia tanah) serta juga dilakukan oleh tenaga honorer dan tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Selain itu jumlah kerugian negara sebesar Rp. 197.413.638.598,- (seratus sembilan puluh tujuh milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) merupakan angka yang cukup besar yang seharusnya bila uang tersebut tidak dikorupsi dapat digunakan untuk membangun kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan di seluruh Kabupaten/Kota (sebagai contoh perbandingan, Data BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 menunjukkan PAD Kabupaten Toraja Utara sekitar Rp. 45 Milyar dengan jumlah penduduk 268.198 orang, Kabupaten Selayar sekitar Rp.54 Milyar dengan jumlah penduduk 139.145 orang, Kabupaten Enrekang sekitar Rp. 73 Milyar dengan jumlah penduduk 230.622 orang).

Artinya dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 197.413.638.598,- (seratus sembilan puluh tujuh milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) dapat membangun di 3 (tiga) kabupaten di Sulawesi Selatan serta mensejahterakan sebanyak 637.965 orang.

Izinkan saya mencoba mengingatkan kita semua akan nilai-nilai luhur masyarakat Sulawesi Selatan khususnya kebudayaan masyarakat Bugis sebagai salah satu kebudayaan tertua di Nusantara. Dari beberapa buku yang saya baca ada beberapa nilai-nilai budaya yang terkenal dalam masyarakat Bugis, yakni kejujuran (alempureng), kecendikiaan (amaccang), kepatutan (asitinajang), keteguhan (agettengeng), usaha (reso), dan malu (siri).

Namun, Leonard Eben Ezer Simanjuntak tertarik terkait prinsip moral yang dipegang kuat oleh masyarakat Bugis-Makassar yang telah mendasari segala aspek kehidupan mereka dan “tertanam” didalam diri rakyat Bugis-Makassar, yaitu Panggaderreng. Konsep Pangngaderreng ini meliputi sistem norma, tata tertib dan aturan-aturan adat, yang mengatur tingkah laku setiap orang dalam lingkungan sosialnya. Selain itu, menurut Latoa (Lontarak yang dalam kepustakaan Bugis berisi kumpulan ucapan-ucapan, petuah dari raja-raja dan orang-orang bijaksana Bugis-Makassar dari zaman dahulu) bahwa kejayaan negara ditentukan oleh moralitas manusia sehingga setiap orang harus berkata yang baik, bertingkahlaku yang baik, peradilan harus jujur, janji ditepati, hukum-hukum dari pemerintah tegas dan pasti serta para warganya harus saling menghormati.

Terakhir Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengingatkan akan filsafah orang bugis dengan budaya 3S yaitu; Sipakatau, Sipakalebbi dan Sipakainge yang merupakan kearifan lokal dan memiliki sebuah arti saling menghormati, saling menghargai dan saling mengingatkan. Leonard Eben Ezer Simanjuntak berharap kita semua kembali menjunjung tinggi beberapa prinsip dan nilai-nilai Masyarakat Bugis-Makassar yang telah ditanamkan nenek moyang kita terdahulu dalam kedudukannya sebagai pemimpin maupun sebagai masayarakat, khususnya upaya kita bersama untuk selalu berbicara dengan hati tidak melakukan perbuatan korupsi namun selalu berupaya untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Selatan yang sejahtera dan berkeadilan. Mari kita wujudkan semangat “Dari Sulawesi Selatan Untuk Indonesia, Maju Membangun Negeri Tanpa Korupsi”.

Semoga FGD ini dapat merumuskan peta korupsi serta pandangan dan strategi pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan untuk menjadi program strategis, taktis dan operasional Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di masa yang akan datang, serta bermanfaat bagi seluruh lapisan masayarakat Sulawesi Selatan, tutup Leonard Eben Ezer Simanjuntak,” tutupnya.

(Abualgfati)

Ribuan Buruh dari Berbagai Aliansi Kembali Menggelar Unjuk Rasa di Gedung Sate Kota Bandung

YUTELNEWS.com | Ribuan buruh kembali mengepung Gedung Sate, Kota Bandung, massa buruh dari berbagai serikat ini datang untuk menggelar aksi unjuk rasa terkait penetapan UMK. Kamis, 14/12/2023

Massa buruh memenuhi Jalan Diponegoro depan Gedung Sate, dengan membawa tiga mobil komando, massa buruh berorasi dengan pengeras suara.

Sementara petugas kepolisian, terlihat berjaga di depan pagar Gedung Sate.

Dalam aksinya, massa buruh menuntut besaran UMK Jawa Barat tahun 2024 yang telah ditetapkan untuk direvisi.

Sebelum menggelar aksi unjuk rasa tersebut, perwakilan buruh sempat bertemu dengan Pj Gubernur Bey Machmudin pada Rabu (13/12) malam.

Namun pertemuan tersebut tidak mencapai titik temu. Karena itulah, massa buruh memutuskan turun ke jalan.

“Bahwa pertemuan Pj Gubernur dengan ketua SP/SB se Jabar malam tadi, Pukul 18 30-20.00 WIB, tidak menghasilkan titik temu terkait perubahan/Revisi SK UMK di Jabar,” kata Ketua DPD SPN Jabar.

“Pj gubernur tetap dengan keputusannya bahkan terkait Kepgub untuk upah pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun pun setelah mendengar masukan dari SP/SB tetap tidak akan mengeluarkan Kepgub terkait upah untuk pekerja di atas 1 tahun,” ungkapnya.

Salah satu peserta Aksi menegaskan, hari ini SPN bersama elemen buruh lainnya tetap lakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Pj Gubernur Jabar.

“Hari ini, Tanggal 14 Desember 2023 SPN bersama KSPI dan seluruh SP/SB se Jabar akan melakukan aksi besar di depan kantor Disnakertrans Provinsi Jabar dan di depan Kantor Gubernur Jabar di Gedung Sate,” tegasnya.

D.Yoyo

Babinsa Masuk Sekolah, Serda Septian Ari Ahmadi Tanamkan Sikap Disiplin Terhadap Siswa Siswi SDN 3 Gumuk

YUTELNEWS.com |  Dalam upaya membentuk jiwa Nasionalisme dan sikap disiplin anak usia dini Serda Septian Ari Ahmadi Babinsa Posramil 0825/22 Licin melaksanakan program Babinsa Masuk Sekolah.

Dalam kesempatan tersebut Serda Septian memberikan pembelajaran pendahuluan tentang pentingnya disiplin kepada Siswa Siswi SDN 3 Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi,Jawa timur.
Kamis (14/12/2023).

Beliau mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut untuk membentuk karakter generasi muda yang berjiwa Patriot, cinta tanah air dan berdisiplin.

“Pentingnya membentuk karakter anak bangsa berjiwa patriot, pancasila dan cinta tanah air, untuk itu kita mulai sejak dini dengan program Babinsa masuk sekolah diharapkan peran TNI akan lebih aktif dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berjiwa NKRI”.
P 22

(Arinal )

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.