NEWS

YUTELNEWS.com | Parungkuda, Sukabumi – Karang Taruna Kecamatan Parungkuda membentuk Garda Sakti Sekata (Satuan Bhakti Serbaguna Karang Taruna), yang bertujuan untuk mewujudkan Karang Taruna yang lebih profesional, mandiri, dan garda terdepan dalam pencegahan masalah sosial dan pengembangan potensi sosial-ekonomi. Sabtu, (8/11/2025).

Kegiatan pembentukan dilaksanakan di Aula kantor Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (08/11/2025). Garda Sakti Sekata dihadiri antara lain Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Para Ketua Karang Taruna Desa se-Kecamatan Parungkuda, dan juga oleh Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) Kecamatan Parungkuda Bapak Ir. Ade Suhendar.

“Alhamdulillah kegiatan pembentukan Garda Sakti Karang Taruna berjalan lancar. Hasil pemilihan secara aklamasi, terpilih dan sepakat sebagai ketua Garda Sakti Sekata Kecamatan Parungkuda saudara Robiatul Adian,”ungkap Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna Ir Ade Suhendar kepada awak media.

Ade berharap kedepan ketua terpilih bisa melakukan terobosan yang baik, agar Garda Sakti Sekata Kecamatan Parungkuda bisa menjadi karang taruna percontohan, juga kegiatan, program positif bisa dilaksanakan.

“Saya berharap Garda Sakti Sekata Kecamatan Parungkuda bisa menciptakan program dan kegiatan yang positif agar berdampak baik kepada karang taruna Kecamatan Parungkuda,”tutupnya.

Sementara itu Ketua Karang Taruna Kecamatan Parungkuda Mas Abdul Sarif (Visal) menyampaikan Pembentukan ini bertujuan memperkuat organisasi agar dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan tangguh dalam menanggapi kebutuhan masyarakat.

“Semoga bisa memperkuat organisasi, dan menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan tangguh dalam menanggapi kebutuhan masyarakat,”terangnya

Mirna ( Kabiro Sukabumi )

YUTELNEWS.com / Jurnalis Batam bersama masyarakat sipil akan menggelar aksibdamai solidaritas melawan gugatan Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap Tempo, Sabtu, 8 November 2025. Aksi yang dipusatkan di Gerbang Selatan Alun-alun Engku Putri tersebut, tidak hanya bentuk dukungan terhadap Tempo tetapi juga melawan upaya pembungkaman kebebasan dan kemerdekaan pers.

Aksi ini didasari gugatan terhadap Tempo dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebesar Rp200 miliar. Amran tidak terima dengan rekomendasi Dewan Pers yang padahal sudah dilaksanakan oleh Tempo, mulai dari memperbaiki konten dan juga meminta maaf. Dewan Pers belum mengeluarkan keputusan tindakan Tempo apakah sudah menjalankan rekomendasi atau belum, namun Menteri Pertanian tetap melanjutkan gugatan dengan nilai fantastis ke pengadilan.

Tidak hanya gugatan, dalam kasus ini juga ada surat instruksi internal Kementerian Pertanian untuk melakukan serangan digital terhadap konten Tempo. Ini merupakan ancaman dan serangan langsung terhadap kemerdekaan pers dan ruang demokrasi di Indonesia.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Batam Yogi Eka Sahputra mengatakan, aksi ini bentuk solidaritas untuk sesama jurnalis. Membawa perkara kekeliruan karya jurnalistik ke pengadilan dengan gugatan yang tidak masuk akal adalah tanda-tanda pembredelan gaya baru.

“Harusnyakan semua perkara pers harus diselesaikan di Dewan Pers, meskipun menurut Menteri Amran Tempo tidak menjalankan rekomendasi Dewan Pers, harusnya diadukan kembali ke dewan pers,” kata Yogi, Rabu 5 November 2025.

Jika serangan ini dibiarkan dan tidak dilawan, kata Yogi tidak tertutup kemungkinan akan terjadi juga serangan kepada jurnalis lain termasuk di daerah. Kasus Tempo adalah contoh saja.

“Makanya ditegaskan, Tempo saja bisa kena, apalagi kita jurnalis di daerah ini. Sehingga aksi ini juga bentuk kitabmengedukasi siapapun, bahwa apapun itu perkara karya jurnalistik harus diserahkan dulu kepada Dewan Pers,” katanya.

Aksi akan digelae pada Sabtu, 8 November 2025, Pukul 16.00 WIB – 17.30 WIB, bertempat Gerbang Selatan Alun-alun Engku Putri Kota Batam disamping Kantor Pemko Batam.

Hingga berita ini disiarkan, tim media masih melakukan konfirmasi kepada pihak terkait. /Red

YUTELNEWS.com- Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau melalui Dinas Disprindag Kepulauan Meranti menyatakan bahwa Gas Elfiji 3 Kg akan normal kembali mulai besok Rabu 5 November 2025 karena kapal sebelumnya Rusak sudah membaik.

” Ya Besok sudah ada Masuk 2400 Tabung Gas Elpiji, dan sisanya 560 Tabung Gas akan masuk Tabung Gas 3 Kiligram juga Mengenai Stok Aman di Kepulauan Meranti, ” ujar Kepala Disprindagkof Marwan Kepada Wartawan Selasa (4/11/2025) Via Salulernya.

Marwan juga nyatakan besok sudah sudah normal kembali Gas Elpiji 3 Kg di Kepulauan Meranti, kami juga himbau juga jangan ada yang menumpuk Gas, jangan mengunakan Gas 3 Kiligram, terutama Rumah Makan yang besar dan bagi Kedai Kopi Pelaku Usaha UMKM Lainnya harus bisa membagikan stok gas jangan menumpukan Gas Elpiji.

” Sebelumnya Kapal Agen Gas Elpiji Rusak dan Sudah Membaik, dan Normal Kembali Masyarakat Jangan Kwatir dengan Permasalahan Gas Elpiji,” jelas Marwan. (Bom/Red).

YUTELNEWS.com | Aktivitas cut and fill di Dekat Jl. Hang Kasturi, Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau menjadi sorotan publik. Warga sekitar khawatir kegiatan tersebut karena bisa saja memicu bencana lingkungan seperti longsor dan kerusakan ekosistem hutan di wilayah itu.

Aktivitas Cut and Fill tersebut diketahui sudah berjalan lama, namun Pihak BP Batam, APH dan Instansi terkait terkesan tutup mata.

Informasi yang dihimpun di lapangan bahwa Pengelola Lahan tidak ada dokumen lingkungan seperti UKL-UPL, SPPL, maupun AMDAL yang seharusnya menjadi syarat sebelum proyek cut and fill dijalankan. Mekanisme konsultasi publik pun diklaim tidak pernah dilakukan.

Terpantau alat berat di lokasi seperti Truk, excavator yang siap beroperasi.

“Tidak ada Papan Proyek bang, saya menduga perizinannya belum ada,” ucap sumber.

Diminta Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia turun langsung ke lapangan untuk memastikan legalitas aktivitas tersebut. Mereka juga berharap Polsek Nongsa dan DPRD Kota Batam ikut mengawasi agar dampaknya terhadap lingkungan dan warga dapat diminimalisasi.

Tim investigasi media ini yang turun ke lokasi membenarkan adanya aktivitas cut and fill. Namun, tidak ditemukan papan proyek atau informasi resmi mengenai pihak pelaksana kegiatan tersebut. Warga pun mengaku tidak mengetahui proyek itu dikerjakan oleh siapa.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar soal pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan lingkungan hidup di Kota Batam. Warga menegaskan akan terus meminta penjelasan dari pihak berwenang terkait legalitas dan dampak lingkungan dari aktivitas tersebut.

Dasar Hukum

Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup terkait sangsi jika melanggar ( seperti kegiatan ilegal ). Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria ( UUPA )dan peraturan pemerintah ( PP ) NO.16 Tahun 2004 tentang penyalahgunaan tanah dan lahan yang mengatur secara berencana sesuai dengan tata ruang wilayah.

Pasal 107 : Mengatur sangsi pidana bagi pelaku kegiatan cut and fill Tampa izin,dengan ancaman pidana maksimal 3 tahun penjara dan denda hingga Rp,3 miliar,.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada BP Batam, APH dan Instansi terkait. /Red

Part 2, Bersambung..

YUTELNEWS.com | Relawan Prabowo, Pria berdarah Madura-Batak, Kanjeng Raden Haryo (KRH).HM.Jusuf Rizal, SH berang dan tuding Ketum APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia), H. Juswandi memutarbalikkan fakta yang menyebut Koperasi TKBM Pelabuhan sebagai bentuk monopoli.

Pernyataan monopoli itu disampaikan Juswandi pada Rakernas APBMI di Surabaya. Justru menurut Jusuf Rizal, APBMI itu yang mau menopoli pekerjaan di Pelabuhan mulai dari hulu hingga hilir serta mau menghabisi eksistensi Koperasi TKBM di Pelabuhan

“Ini kejahatan pembunuhan karakter bagi Koperasi TKBM Pelabuhan. Para pekerja dan buruh sudah bekerja puluhan tahun sejak tahun 1985 mencari nafkan di pelabuhan, guna menghidupi keluarganya. Turut membantu perekonomian bangsa di Pelabuhan. Tapi pendatang baru mau mengusik dan bikin gara-gara. Karena itu Relawan Prabowo dan Serikat Pekerja akan menyikapi tuduhan tidak berdasar Juswandi,” tegas Jusuf Rizal yang juga Ketua Harian KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Suluruh Indonesia) itu.

Kenapa Jusuf Rizal berang dan menilai ada mensrea (niat tidak baik) mau menghancurkan peran dan eksistensi Koperasi TKBM di Pelabuhan?

Sebab menurut Ketum FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia) itu, APBMI justru yang mau monopoli di Pelabuhan. Mereka mau kuasai pelabuhan, mulai dari hulu hingga hilir. Mereka mau atur seenak perutnya pelabuhan. Mereka mau memutarbalikkan fakta. Tapi anehnya pejabat pemerintah mau saja jadi kacungnya dengan mengabaikan nasib pekerja dan buruh yang diwadahi Koperasi TKBM.

“Mereka mau usir pekerja dan buruh anggota Koperasi TKBM kemudian digantikan, bisa saja ambil TKA China. APBMI diduga menfaatkan Dirjen Muhammad Masyhud dan Direktur Budi Mantoro Dikementerian Perhubungan serta Kepala KSO disetiap Pelabuhan,” tegas Jusuf Rizal Ketum Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara yang memiliki PUK TKBM.

Tidak hanya sampai disitu, Jusuf Rizal menduga kuat ada grand design dan mensrea dengan membenturkan antar serikat pekerja dan buruh agar kartel dan oligarki bisa kuasai Pelabuhan dengan mudah. Juswandi melakukan Politik adu domba (devide at impera). Ini nembahayakan masa depan pekerja dan buruh diseluruh Pelabuhan. Selain juga membahayakan keamanan, politik dan ekonomi

Lebih lanjut menurut Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu, menyebutkan para pekerja dan buruh di pelabuhan itu jumlahnya ratusan ribu. Jangan sampai gara-gara ulah Ketum APBMI, Juswandi para pekerja dan buruh ikut berang turun ke jalan. Karena jika menyangkut urusan perut, rakyat bisa gelap mata dan cari Juswandi. Sementara Prabowo fokus agar tidak ada rakyat yang kehilangan kerja.

“Menyikapi hal tersebut, PUK Madas Nusantara-FSPTSI-KSPSI akan mengirimkan surat ke Juswandi minta klarifikasi atas pernyataannya. Jangan main-main kami orang keras yang hidup berkeringat di terik matahari Pelabuhan. Jangan Juswandi enak-enak duduk di ruang ber-AC, seenaknya ngobok-ngobok pekerjaan di Pelabuhan. Bisa berdarah itu,” tegas Jusuf Rizal

Apakah Koperasi TKBM Pelabuhan memonopoli pekerjaan di Pelabuhan, seperti tuduhan Ketum APBMI, Juswandi?

Jika berdasarkan ketentuan hukum, keberadaan Koperasi TKBM di Pelabuhan berdiri jauh sebelum ada APBMI. Sebagai bentuk dan komitmen pemerintah melindungi para pekerja dan buruh yang diwadahi Koperasi TKBM, maka tahun 1985 diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi) Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan.

Selain itu, eksistensi Koperasi TKBM juga mengacu kepada Permenkop KUKM Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan. Terus dikuatkan lagi dengan SE Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop RI Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI No 6 Tahun 2023 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan.

“Jadi jika disebut monopoli yang mana. Sebab Koperasi TKBM menjalankan aturan. Ini kan sama dengan peraturan pembentukan Koperasi Merah Putih disetiap Desa. Intinya menurut saya Juswandi dan kelompoknya ingin menguasai pelabuhan dan mau mematikan pekerjaan pra pekerja dan buruh Pelabuhan,” tegas Jusuf Rizal yang juga Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu

Semestinya, ujar Jusuf Rizal, Juswandi bergandengan dengan Koperasi TKBM untuk menyelenggarakan pelayanan di Pekabuhan. Bukan mau membumihanguskan Koperasi TKBM. Jika SDM dianggap kurang mumpuni, sampaikan tentu kami melakukan avokasi guna meningkatkan kompetensi para pekerja dan buruh sebagaimana kebutuhan.

“Kami menggimbau kepada Juswandi, jangan usik-usik keberadaan Koperasi TKBM Pelabuhan agar tidak berdarah. Koperasi TKBM sangat koperatif. Begitu juga kepada pejabat di Kemenhub hingga Kepala KSOP Pelabuhan, jangan bermain api, jika anda masih kotor,” tegas Jusuf Rizal agar hal ini bisa diatensi Menteri Perbuhungan dan Presiden Prabowo Subianto. /Red

YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat-  Yayasan Dapur Dasa Arta Mandiri Desa Puteran menunjukkan kepedulian sosialnya melalui kegiatan pembagian Makan Bergizi Gratis yang digelar di wilayah Desa Puteran. Program ini menargetkan sebanyak 1.598 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga madrasah aliyah. Kamis, (6/11/2025).

Kegiatan pembagian dilakukan langsung di masing-masing sekolah agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif dan sesuai sasaran. Sekolah-sekolah penerima manfaat di antaranya SD Tegal Mandor, Ulya Darul Mukhlisin, Wista Darul Mukhlisin, MTs Islahul Aqidah, MA Islahul Aqidah, SMP PGRI 385, MA Al Barry, MTs Al Barry, SDN Salam Praja, SDN Kubangsari, dan SDN Tenjolaut 1.

Menu makan bergizi yang dibagikan terdiri dari nasi goreng, rolade goreng, keripik tempe, mix pactable, serta susu. Seluruh menu tersebut dirancang agar memenuhi standar gizi seimbang untuk menunjang kebutuhan energi dan konsentrasi belajar para siswa.

Menurut Kasppg Jaka Zulvatino, S.H., kegiatan ini merupakan bentuk nyata kontribusi Yayasan Dapur Dasa Arta Mandiri dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pemenuhan gizi yang baik.

Intan Permatasari, A.Md.Ak., selaku akuntan program, menjelaskan bahwa seluruh proses distribusi dilakukan secara transparan dan terukur sehingga setiap siswa penerima manfaat mendapatkan paket makanan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Ahli Gizi Resti Pelangi, S.Gz., menegaskan bahwa menu yang disediakan telah disusun berdasarkan perhitungan nilai gizi yang tepat untuk anak usia sekolah, mencakup keseimbangan antara karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral.

Melalui kegiatan ini, Yayasan Dapur Dasa Arta Mandiri Desa Puteran berharap dapat terus berperan aktif dalam mendukung terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan berprestasi demi masa depan yang lebih baik bagi Kabupaten Bandung Barat.

Dien Yoyo