PEMERINTAHAN

YUTELNEWS.com – Rokan Hilir. 

Jika tidak ada aral melintang, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ( Pemkab Rohil ) dalam waktu dekat ini akan membangun Gedung Olah Raga ( GOR ) di Kecamatan Pujud.

“Tahun angaran 2024 ini akan di bangun stadion GOR kecamatan. Tepatnya di Kelurahan Pujud Selatan, Kecamatan Pujut, dengan anggaran Rp.2milyar,” kata Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) Rohil Asnar SP.MSi, Sabtu (10/2/2024) pagi.

Asnar menegaskan, bahwa kegiatan tersebut sudah disetujui oleh Bapak Bupati Roh Afrizal Sintong SIP.MSi. “Insha Allah kegiatan ini akan di lelang sekitar bulan Maret 2024 ini,” ujar Asnar.

Menurut Asnar, stadion kecamatan ini nanti bisa pergunakan untuk bermacam olah raga. Seperti Batminton, Bola Voli, Tenis Meja, Takraw dan olah raga lainnya.

“Tentunya dengan begitu pula, kedepan Kecamatan Pujut bisa mencari bibit olah raga yang nanti bisa diandalkan ketingkat kabupaten, provinsi dan bahkan ke tingkat nasional,” pungkas Asnar.

Panca Sitepu.

YUTELNEWS.com | Terkait dengan beredarnya informasi, terhadap kelalaian kinerja Kabag Protokol Pemkab Rokan Hilir, yang diduga tidak serius dalam menjalankan tugasnya sebagai Protokol Pemkab dan nilai hanya menghabiskan anggaran saja.

Sementara itu, diketahui dampak dari ketidak seriusan kinerja Kabag protokol itu, di sinyalir mampu menjadikan pertanyaan besar di kalangan publik, sebab, sebagai protokol pemerintah, hendaknya Kabag protokol bisa hadir, kapanpun di setiap kepala daerah menjalankan kegiatan.

Menanggapi informasi tersebut, wartawan melakukan konfirmasi kepada Sekda Pemkab Rohil yang mana dianggap bisa bersikap tegas terhadap kinerja bawahannya sesuai ketentuan ASN.

Melalui via WhatsApp, terkait persoalan tersebut Fauzi menyebutkan,” bahwa sebagai Kabag Protokol, harusnya bisa berdampingan dengan Kepala Daerah Kab. Rohil Bapak Bupati, dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya,” sebut Fauzi terkait persoalan itu kepada wartawan.

Fauzi juga menjelaskan,” intinya, setiap kegiatan yang di lakukan oleh pimpinan daerah, bisa berjalan lancar dengan adanya tupoksinya masing-masing.”

Tidak hanya itu, Fauzi juga mengatakan,” meskipun kegiatan yang dijalankan oleh pemimpin daerah terbilang banyak, sudah semestinya bagian masing-masing dari tupoksi itu bisa berjalan dengan baik, sementara, terkait dengan kewajiban untuk Kabag Protokol yang di katakan jarang hadir di tempat setidaknya kasubagnya harus bisa hadir,” pungkas Sekda Rohil terkait persoalan tersebut.

Sementara di sisi lain, Kabag Protokol sendiri belum bisa di konfirmasi baik secara langsung, maupun melalui via WhatsApp, terhadap persoalan yang tidak hadir dalam menjalankan fungsinya sebagai Kabag Protokoler tersebut.

Kabiro/Panca Sitepu.

YUTELNEWS.com | Bupati Rokan Hilir menghadiri pengukuhan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk tiga kepenghuluan dan kelurahan di halaman kantor camat Tanah Putih Tanjung Melawan pada hari Jumat (9/2/2024).

Sebanyak 660 orang anggota Satlinmas yang dilantik berasal dari kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Rimba Melintang, dan Bangko Pusako, dengan rincian 88 orang, 198 orang, dan 374 orang.

Pengukuhan Satlinmas menjadi momen penting bagi masyarakat setempat, karena menandakan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemilihan berlangsung.

Dengan jumlah anggota yang cukup besar dan tersebar di beberapa kecamatan, Satlinmas diharapkan dapat memberikan respons cepat dan efektif dalam menangani potensi gangguan keamanan.

Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong, S.IP, M.Si menyampaikan, keberadaan Satlinmas sebagai bagian dari strategi keamanan lokal menjadi sangat penting, mengingat kerentanan wilayah tersebut terhadap potensi kerusuhan atau konflik sosial.

Dengan melibatkan komunitas setempat dalam pengamanan, diharapkan akan tercipta rasa kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban.

Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya kerjasama antara Satlinmas, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas selama pemilu berlangsung. Dengan kerjasama yang solid, diharapkan segala tantangan yang muncul dapat diatasi dengan baik, sehingga pemilu dapat berlangsung dengan lancar dan demokratis.

Menurut Bupati, lebih dari 3.700 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar diseluruh Kabupaten Rokan Hilir yang perlu diawasi Satlinmas.

Pemerintah dalam hal ini, kata Afrizal, akan menganggarkan anggaran transportasi sebesar Rp 200 ribu untuk petugas Linmas, serta seluruh atribut dan pakaian. ” Lengkap dengan pentungan dan kopel,” kata Afrizal yang disambut dengan tepuk tangan gemuruh dari petugas Linmas.

Dikatakan orang nomor 1 di negeri seribu kubah ini, anggaran keseluruhan sebesar Rp 20 Milyar yang terdiri dari pos gaji, operasional pakaian PDL untuk sebanyak 4.000 petugas Linmas se-Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk itu, dengan anggaran sebesar itu, Bupati meminta kepada seluruh petugas Linmas untuk berperan aktif mensukseskan pemilu, dan kalau perlu tiap TPS petugas Linmas harus memegang data C1 sebagai acuan bagi pemerintah, untuk mengetahui hasil dari suara caleg DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPRD Pusat serta Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Rokan Hilir juga menggarisbawahi pentingnya peran Satlinmas sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Mereka tidak hanya diharapkan dapat merespons cepat terhadap potensi gangguan keamanan, tetapi juga menjadi agen pembinaan dan penyuluhan bagi masyarakat dalam menjaga ketentraman di lingkungan sekitar.

Selain itu, penggunaan anggaran yang telah disusun dengan matang untuk kebutuhan transportasi, perlengkapan, dan gaji anggota Satlinmas menjadi indikasi nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran pemilu. Dana yang disiapkan tersebut menjadi modal utama bagi Satlinmas dalam menjalankan tugasnya dengan baik selama proses pemilihan berlangsung.

Turut hadir dalam acara tersebut, selain Bupati, adalah majelis kerapatan adat Melayu Nasruddin Hasan, Kasatpol PP, Camat, Kapolsek, serta Danramil. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya penguatan keamanan dan kelancaran pemilu di wilayah tersebut.

Sumber Diskominfotik Rohil

Kabiro/Panca Sitepu

YUTELNEWS.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispakan) yang kedua kalinya membagikan 10.881 paket sembako kepada pengemudi ojeg pangkalan (opang) yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung, Jumat (09/02/2024).

Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna, didampingi Kepala Dispakan Kabupaten Bandung Ina Dewi Kania dan Camat Pameungpeuk Agus Hindar Ruswanto, secara simbolis membagikan paket sembako kepada perwakilan pengemudi ojeg pangkalan dan BPJS Ketenagakerjaan, di aula Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

“Ini yang kedua kalinya, saya memberikan perhatian kepada seluruh pengemudi ojeg pangkalan se-Kabupaten Bandung. Ini anggarannya dari hasil insentif kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung yang diterima dari pemerintah pusat,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna usai menyerahkan paket sembako dan BPJS Ketenagakerjaan di aula Kecamatan Pameungpeuk, Jumat berkah, pagi.

Bupati Bedas mengungkapkan Kabupaten Bandung dua kali mendapatkan insentif kinerja. Pada tahun 2022 sebesar Rp 17 miliar dan tahun 2023 sebesar Rp 26 miliar.

“Insentif kinerja ini disebar ke beberapa komponen, di antaranya buruh, dan hari Jumat ini ojeg pangkalan, selain itu pada nanti sore guru ngaji, budayawan, seniman dan sebagainya,” kata Bupati Dadang Supriatna.

HM Dadang Supriatna mengatakan, melalui anggaran insentif kinerja ini, para pekerja rentan menjadi prioritas Pemkab Bandung untuk mendapatkan bantuan paket sembako.

“Termasuk paket sembako ini diberikan kepada masyarakat yang rawan pangan. Ini dalam rangka menjaga inflasi, di mana harga beras saat ini melonjak tinggi hampir mencapai Rp 16.000 per kg. Kita berikan beras 5 kg dan minyak goreng pada setiap paketnya,” tuturnya.

Kang DS, sapaan akrab HM Dadang Supriatna turut mendoakan kepada para pengemudi ojeg pangkalan ini diberikan kesehatan, kesejahteraan, keselamatan serta dimudahkan rezekinya.

“Pada hari ini kita sekaligus launching kepada pengemudi ojeg pangkalan sebanyak 10.881 paket sembako plus BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Menurut Kang DS, manfaat BPJS Ketenagakerjaan, apabila mengalami kecelakaan atau kejadian yang tidak diharapkan, berapapun biayanya dicover oleh BPJS.

“Apabila meninggal dunia ahli warisnya mendapatkan santunan sebesar Rp 42 juta. Tetapi saya mendoakan semuanya panjang umur, sehat dan selamat di perjalanan, sehingga bisa membahagiakan keluarganya masing-masing,” katanya.

Yans.

YUTELNEWS.com | Bupati LIRA Aceh Tenggara Muhammad Saleh Selian, meminta Polda Aceh lidik proyek P3-TGAI mencapai Rp 37,8 miliar.

“Proyek P3-TGAI di Kabupaten Aceh Tenggara diduga sarat masalah mulai dari dugaan lobi-lobi di lapangan dan fisik pekerjaannya, serta ditemukan di lapangan pengerjaan proyek dikerjakan pihak ketiga yang seharusnya dikerjakan oleh masyarakat desa setempat.

Kelompok tani hanya digunakan alat untuk melengkapi administrasi, sudah semestinya layak di lidik Polda Aceh untuk turun ke Aceh Tenggara untuk audit investigasi, “kata M Saleh Selian, pada hari jumat(9/2-2024).

Proyek ini, Tahun Anggaran 2023 sumber Dana APBN atau Pokir Anggota DPR-RI bapak Irmawan diduga sarat masalah sesuai dengan fakta di lapangan serta banyaknya LSM yang mengkritisinya di media .

Proyek P3-TGAI tersebut pada tahun 2023 di Agara sebayak 194 titik yang tersebar di kecamatan Rp.195 juta pertitik. nah, anggaran keseluruhan adalah mencapai Rp.37,8 milyar.

“Dalam pekerjaan ini, menurut Bupati LIRA Aceh Tenggara M Saleh Selian, yang perlu kita soroti adalah mutu proyek tersebut, kenapa fisik proyek tersebut diragukan kualitasnya, apakah ada dugaan terlalu besar uang pelicinnya sehingga yang mengerjakan proyek itu asal-asalan.

Pengerjaan artinya jika proyek tersebut dikerjakan sesuai spesifikasi maka tidak mendapatkan untung misal dilakukan pengurangan semen, pengurangan volume dllnya.

Kami sebagai masyarakat Aceh Tenggara selaku penerima manfaat merasa sangat dirugikan, kami berpendapat bahwa diduga Kabupaten kami digunakan sebagai tempat oknum-oknum mencari keuntungan kelompok mau pun perorangan dengan modus memasukkan Proyek P3-TGAI di Agara artinya kami masyarakat Aceh Tenggara merasa bahwa Proyek P3-TGAI tidak bermanfaat, “tegas M Saleh Selian Bupati Lumbung Informasi Rakyat(LIRA) Aceh Tenggara.

(Red/Jalaludin Barat/RS)

YUTELNEWS.com – Payakumbuh. 

Pj. Wali Kota Payakumbuh Jasman, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 kepada BPK-RI perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Padang, Rabu (07/02/2024).

“Tadi telah kita serahkan LKPD tahun 2023 kepada BPK-RI perwakilan Sumbar yang siap untuk dilakukan pemeriksaan terinci.

Semoga ini akan menjadi WTP kita yang ke 10 kali secara berturut-turut,” pungkas Pj. Wali Kota Payakumbuh Dr, Jasman Rizal, M.M kepada rekan media.

Jasman menyampaikan, laporan yang diserahkan tersebut memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, hasil review LKPD oleh inspektorat, pernyataan tanggung jawab kepala daerah atas LKPD tahun 2023 dan laporan keuangan BUMD tahun anggaran 2023, Terangnya.

Ia juga menyebutkan, “Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan ini masih kurang dari sempurna. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja sekaligus melakukan penyempurnaan secara tepat waktu dan akurat kedepannya,”ujarnya

Jasman juga mengatakan,”Oleh karena itu kami mengharapkan bimbingan dan saran dari Bapak Kepala Perwakilan BPK-RI Sumbar beserta jajaran dalam hal penyempurnaan penyajian laporan keuangan ini,” Tambahnya.

Walaupun demikian , Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Prov. Sumbar, Arif Agus mengatakan, ada 3 pemerintah daerah yang serentak menyerahkan laporan LKPD nya ke BPK, yaitu Pemko Payakumbuh, Pemko Padang Panjang dan Pemko Sawahlunto.

Selanjutnya Arif Agus menyebutkan, “Nanti menjelang Idul Fitri 1445 H, laporan hasil pemeriksaan dari BPK akan kita serahkan kepada wali kota dan DPRD nya, semoga hasil pemeriksaan sesuai dengan yang kita harapkan,” ujar Arif Agus.

( Mmd )

YUTELNEWS.com | Kab, Bandung – Musrenbang kecamatan Dayeuhkolot kabupaten Bandung tahun 2024. Tema ” Pemantapan Daya Saing Daerah ” . Pada mekanisme musrenbang kecamatan dan musrenbang kompetitif ( Musti BEDAS ). Dihadiri DPRD kabupaten Bandung,OPD Pemda kabupaten Bandung, Porkopimcam, Kapolsek Dayeuhkolot, Koramil 2407, Para Kepala desa, Lurah, Karang Taruna kecamatan dan undangan lainnya. Di Aula kecamatan Dayeuhkolot, Rabu ,07 / 02 / 2024.

Camat Dayeuhkolot Asep Supriadi mengatakan, bahwa musrenbang RKPD tingkat kecamatan merupakan wujud komitmen dalam mendukung visi dan misi pemerintahan Kabupaten Bandung yang ingin mencapai kemajuan dalam segala aspek. Pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat dan menghargai kreativitas dalam kerangka kearifan lokal menjadi fokus dalam musrenbang ini.

Dalam musrenbang tingkat kecamatan, aspirasi masyarakat di wilayah desa, kelurahan dan kecamatan dijaring melalui kegiatan” rembuk Bedas”. Usulan-usulan yang memenuhi kriteria ditetapkan dan dimasukkan dalam musrenbang kecamatan. Selanjutnya, prioritas pembangunan di kecamatan ditetapkan dan kegiatan disusun dengan memperhatikan isu strategis yang dihadapi di Kabupaten Bandung.

Pelaksanaan musrenbang ini merupakan wadah untuk menampung kebutuhan pembangunan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Usulan-usulan yang disampaikan harus mengacu pada dokumen perencanaan seperti RPJM desa dan RKP Desa.” pungkasnya.

Yans

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Meskipun program PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistematik Terpadu) sudah nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai program yang bagus dari Bapak Presiden Jokowi, tetapi tak pelak PTSL tidak menutup kemungkinan memunculkan masalah. Munculnya masalah itu biasanya terjadi karena kesalahan data didalam sertifikat yang kesalahan itu dibuat secara sengaja atau mungkin diluar unsur kesengajaan.

Salah satu buktinya yaitu ditemukannya kasus tanah stren sepadan sungai ikut masuk pensertifikatan PTSL. Loh kok bisa ? Itu faktanya bisa. Hal yang Luar biasa ini merupakan temuan media pada tanggal 20 Januari 2024 di salah satu lokasi di Dusun Gembolo Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran. Yang mana setelah media ini melakukan kroscek lapangan dan ditemukan tanah stren dikuasai oknum tertentu adalah seorang pemilik warung yang berlokasi bersebelahan dengan tanah stren tersebut.

Setelah dipertanyakan oleh media ini sang pemilik warung menjawab dengan ketus yang katanya tanah itu sudah jadi miliknya dan sudah ada sertifikatnya, ” Kalau sampean nggak percaya silahkan saja mengecek ke Kantor Desa atau ke kantor Kecamatan” ujar si pemilik warung itu dengan nada ekspresi seperti orang tidak bersalah.

Karena didasari rasa heran dan sekaligus penasaran apa benar tanah stren bisa dirubah menjadi hak milik ?, kemudian media ini melakukan konfirmasi ke Kepala Desa Purwodadi Bapak Drs. Suyanto di kantornya pada hari Selasa tanggal 6 februari 2024. Hasilnya Kades Suyanto masih mau mengkroscek ke pemilik warung.

Belum puas dengan jawaban Kades, untuk menguatkan fakta ini lalu media ini mengkonfirmasi juga pihak terkait lainnya yaitu PU  Pengairan yang sebagai arsitek  Banyuwangi  dan memperoleh jawaban seperti ini ” Memang benar mas tanah itu sudah ada sertifikat hak miliknya”.

Dan terus terang Jawaban ini mengherankan kami selaku media sekaligus berfungsi sebagai kontrol publik, yang mana pihak pengairan justru malah mengamini adanya sertifikat, ini benar benar membuat kami shok sebagai pihak yang mewakili suara masyarakat. Seharusnya Pihak pengairan tidak mengamini atau membenarkan adanya sertifikat hak milik diatas tanah pengairan. Kenapa ? Karena dia adalah petugas yang seharusnya menjaga asset negara.

Kalau dengan mudahnya petugas mengamini asset negara berubah menjadi hak milik terus bagaimana negara ini nantinya tanahnya habis dikuasai mafia tanah.
Dan bagaimana kelanjutan kasus ini, media yutelnews masih akan terus melakukan penelusuran lagi untuk mengungkap lebih jauh bagaimana bisa terjadi tanah stren disulap menjadi tanah hak. Milik ?

( Slamet/imam)

YUTELNEWS.com | Bupati Bandung Dadang Supriatna mengaku bersyukur revisi Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berhasil dirampungkan dalam rapat antara Badan Legislasi DPR RI dengan Mendagri, Tito Karnavian, Senin (05/02/2024) lalu.

Dadang Supriatna yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung mengatakan, bahwa UU Desa yang diperjuangkan Fraksi PKB ini menjadi kabar gembira bagi teman-teman kepala desa, khususnya soal alokasi dana desa (ADD) dan alokasi dana perimbangan desa (ADPD) yang akan ditransfer langsung ke rekening desa.

Bupati menyebut mekanisme transfer langsung itu juga menjadi solusi atau upaya penyelesaian masalah atas sering terjadinya keterlambatan gaji atau siltap para kepala desa maupun perangkat desa. Hal ini, kata dia, telah disetujui seluruh fraksi DPR RI.

“Informasi yang saya peroleh, begitu mendengar informasi akan dibahas Undang-Undang Desa ini, Ketua Fraksi PKB DPR RI, langsung menelpon semua anggota wajib hadir untuk menyelesaikan Undang-undang Desa ini,” ujar Dadang Supriatna, Rabu (6/2/2024).

Menurutnya, sejak awal Fraksi PKB mendorong pemerintah untuk membahas revisi UU Desa ini. Sebab, PKB menganggap UU Desa ini memberikan penguatan terhadap sistem pemerintahan desa untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa. Apalagi jika dana desanya ditingkatkan.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu menjelaskan, PKB menjadi partai politik pertama yang memperjuangkan aspirasi seluruh organisasi yang tergabung dalam Kepala Desa Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas).

Selain itu, kata Bupati Bandung, salah satu poin penting yang disepakati dalam UU Desa itu yakni mengenai masa jabatan kepala desa. Dengan adanya revisi ini, nantinya masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal 2 periode.

Selama ini, kata Kang DS, dalam satu-dua tahun awal, para kades lebih berfokus untuk melakukan konsolidasi di masyarakat sehingga kurang memberikan perhatian terhadap pembangunan.

“Jika periodisasi jabatan yang dimiliki lebih panjang, akselerasi pembangunan dapat dilakukan dengan dukungan stabilitas masyarakat,” katanya.

Sementara itu, pada pembahasan RUU tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kepada para anggota Badan Legislasi (Baleg) soal usulan pasal atau yang akan diubah, ditambah, bahkan dihapus.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan RUU Desa yang diajukan itu memiliki isi sebanyak 16 bab dan 129 pasal. Sedangkan semula pada UU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa memiliki isi sebanyak 16 bab dan 122 pasal.

Dalam RUU tersebut, jelas Tito, nantinya alokasi dana desa dan alokasi dana perimbangan desa akan ditransfer langsung ke rekening desa untuk kebutuhan gaji kepala desa dan perangkat desa, serta pembangunan infrastruktur desa.

“Itu yang (saat ini) disalurkan ke pemerintah daerah, yang kita harapkan, terutama gaji, siltap (penghasilan tetap) itu langsung ditransfer ke rekening desa,” katanya.

Yans.

YUTELNEWS.com | Kabupaten Bandung menduduki peringkat kedua di Jawa Barat, dalam penilaian evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) pada 2023 mencapai 83,67 poin, dengan predikat sangat memuaskan. Penilaian evaluasi RB 2023 disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Selasa (06/02/2024) malam.

Jika dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya di Jabar, Pemkab Bandung menduduki peringkat pertama, setelah Pemprov Jabar di urutan pertama penilaian Evaluasi RB 2023 dengan nilai 93,08 atau predikat A.

Sekretaris daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana mengatakan, penilaian ini meningkat sangat signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 63,32.

“Alhamdulillah, berdasarkan penilaian dari Kementerian PANRB, nilai evaluasi RB Pemkab Bandung menduduki peringkat kedua di Jawa Barat, atau peringkat pertama di antara pemerintahan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Prestasi luar biasa ini berkat arahan dan bimbingan dari Bupati Bandung, sehingga Kabupaten Bandung semakin BEDAS,” kata Sekda Rabu (7/2/2023).

Sekda menyebut kenaikan nilai evaluasi RB itu membuktikan Pemkab Bandung selalu berbenah dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

Cakra Amiyana menambahkan, meningkatnya reformasi birokrasi tersebut berdampak positif terhadap berbagai bidang yang mengalami peningkatan. Antara lain di bidang ekonomi, dengan peningkatan investasi, penurunan inflasi, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

“Peningkatan dampak ekonomi juga tidak terlepas dari kebijakan Pak Bupati Bandung yang secara masif memperbaiki dan membangun infrastruktur di wilayah Kabupaten Bandung,” kata Ami, sapaan Cakra Amiyana.

Selain perekonomian, dampak positif lainya di bidang sosial. Antara lain terhadap penurunan prevalensi stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

“Dan terhadap tata kelola pemerintahan sendiri juga terjadi peningkatan. Antara lain peningkatan meritokrasi, peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah, peningkatan Indeks Reformasi Hukum di tingkat nasional, di mana Kabupaten Bandung meraih peringkat pertama Indeks Reformasi Hukum Kategori Kabupaten/Kota Se-Indonesia tahun 2023,” imbuh Ami.

Untuk itu Sekda mengapresiasi dan berterimakasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab yang telah bekerja dengan maksimal untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

“Terimakasih kepada seluruh ASN. Namun, jangan berpuas diri, kita harus terus tingkatkan dan segera kita jalankan rekomendasi yang telah diberikan kepada Pemkab Bandung,” ucapnya.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dengan melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia (SDM) aparatur.

Pada tahun 2023, Kementerian PANRB melakukan penajaman evaluasi reformasi birokrasi (RB) dengan lebih mengukur indeks reformasi birokrasi dari sisi dampak kinerja dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif.

Yans.

YUTELNEWS.com | Viral sebuah rumah sakit (RS)di kota Batam terindikasi melakukan pungutan liar (pungli) kepada pasien.

Hal ini terungkapnya saat tim media mendatangi RS tersebut, yang bernama Rumah Sakit Jasmine di komplek Ruko Duta Raya Batam Center pada Rabu (24/1), sekira pukul 14.01 WIB.

Begini kronologisnya, berawal dari salah satu pasien berinisial OLM yang hendak pergi berobat dengan membawa hasil surat rujukan dari rumah Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat I, Puskesmas Punggur.

Diceritakan keluarga OLM, TYL menceritakan bahwa pasien OLM yang sedang hamil merasa kesakitan karena hampir mendekati waktu kehamilannya, dan akhirnyapun ditempatkan di Unit Gawat Darurat (UGD) RS Jasmine guna diberikan pelayanan yang itensif.

“Sembari diberikan pelayanan, pihak RS Jasmine menyodorkan kepada keluarga pasien selembar kertas untuk ditanda tangani,” ungkap TYL.

TYL menambahkan, isi dari selembar kertas tersebut ternyata sebuah pemberitahuan untuk tagihan pembayaran pemeriksaan dan pelayanan.

“Kami kaget, kok bisa kami bayar ? Sedangkan, kami ada surat rujukan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Punggur,” bebernya.

Singkat cerita, TYL bersama suami OLM mendatangi kembali RS Jasmine untuk menanyakan secara detail terkait pelayanan yang diberikan kepada pasien. Direktur RS Jasmine berhasil ditemui.

“Direktur RS Jasmine, dr. Nadia mengatakan kepada kami bahwa ini kesalahan teknis saja. Dana pembiayaan yang telah dibayarkan melalui transfer m-Banking, akan kita kembalikan,” kata TYL saat dimintai keterangan oleh awak media ini.

Saat tim media ini datang ke lokasi, tampak kedua belah pihak berunding dan menyelesaikan hal ini secara kekeluargaan, baik dari RS Jasmine maupun keluarga pasien OLM.

Terkesan beralibi, seorang staf RS Jasmine, Raman menyampaikan kepada media ini bahwa kami akan menyelesaikan ini secara kekeluargaan.

“Kami persuasif kok pak. Kami dari pihak RS Jasmine siap menyelesaikan persoalan ini dengan baik,” kata Raman ke awak media.

Dari BPJS Kesehatan saat dikonfimasi. Pihaknya melakukan pengecekan terlebih dahulu.

“Kami kroscek dlu ya pak ke RS nya,” jawab N secara singkat via WhatsApp (24/1).

Pada hari ini, Kamis (25/01). Tim media ini melakukan konfirmasi kepada dr. Nadia selaku Direktur RS Jasmine, namun tidak ada jawaban.

Untuk diketahui, menurut informasi dari keluarga pasien OLM. Pihak RS Jasmine belum ada pengembalian dana sebagaimana yang dijanjikan kepada keluarga pasien.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih berupaya mencari tahu informasi yang lebih valid baik kepada pihak BPJS Kesehatan maupun kepada pihak rumah sakit secara detail dan juga kepada pihak – pihak terkait lainnya.

Sumber Terbaiknews.com

(Red)

YUTELNEWS.com | Penyaluran bantuan Baksos Beras Bulog. Para KPM rela mengatri untuk mengambil Beras Bulog di kediaman Kapala Desa Tanah Merah dajah. Selasa 06/02/2024.

Diacara pembagian bantuan beras tersebut di hadiri langsung oleh Kepala Desa Tanah Merah Dajah, Bustanul Arifin, Beserta perangkat desa, Bhabinkamtibmas, Aiptu Supriyadi, Rini Mufattahah,Karyawan dari PT Yasa, Tokoh Masyarakat dan para penerima bantuan.

Bustanul Arifin secara langsung menyerahkan bantuan tersebut kepada KPM yang sudah terdaftar dari Kabupaten berupa bantuan baksos beras seberat 10 kg dengan banyaknya sejumlah 376 kepala keluarga penerima bantuan .

Kepala Desa menyampaikan, kami hanya menerima data yg sudah datang dari Kabupaten dan itu tidak ada perubahan cuman kalau di bandingkan dengan tahun kemaren memang ada perubahan itu di luar wewenang kami”. Ucapan kades

Hamiya selaku warga setempat yang ikut serta menerima secara langsung sangat antusias dalam menerima bantuan baksos beras bulog dan bisa mengurangi rasa bebannya dalam sehari-hari.

Saya sangat senang sekali selama kades baru ini menjabat sudah dua kali menerima bantuan baksos beras bulog walaupun hanya 10 kg dan semoga harapan kami kedepan bisa mendapatkan bantuan yang lain-lainnya pak”, ucapnya.

(Team Siaji/Rd)

YUTELNEWS.com | Kepala dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Bandung mengajak para wartawan yang bertugas di Kabupaten Bandung melaksanakan kegiatan “Touring Batur Bedas” ke Kampung Sumber Alam Cipanas, Kabupaten Garut, Selasa 06/02/2024.

Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung, H. Yosep Nugraha mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah dengan para jurnalis, serta untuk membangun pemahaman dan kolaborasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Bangkit Edukatif Dinamis agamis dan Sejahtera (Bedas),” ujar Yosep.

Dia juga menegaskan, menyamakan persepsi bukan berarti mengekang kebebasan menyampaikan pemikiran akan tetapi kita harus merdeka dalam berpikir.

Tetapi nanti ada beberapa materi juga yang akan disampaikan terkait dengan pembangunan pemahaman tentang tugas-tugas pembangunan dari pemerintah daerah dari akademisi maupun dari jurnalis senior nanti akan menyampaikan bagaimana kita membangun profesionalisme menjaga kode etik jurnalistik kemudian menjaga juga dari pemerintah adalah keterbukaan informasi bagi masyarakat.

H. Yosef Nugraha mengatakan terkait pemilu 2024, sesuai dengan ketentuan bahwa pemerintah ASN harus bersikap netral demikian juga jurnalistik tidak boleh berpihak kepada siapa pun,”ujarnya.

Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk menggunakan hak-hak politik di Pemilu itu, sesuai dengan instruksi Bupati Bandung untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk berpartisipasi aktif di pemilu 2024, ini harus datang ke TPS pada tanggal 14 Februari, kemudian gunakan haknya, hak-hak politiknya sebagai warga negara Indonesia,” Pungkasnya.

Yans

YUTELNEWS.com | Jepara – Grand Opening Rest Area Ngetuk Garden Pemerintah Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, mulai hari Sabtu dan Minggu 3 – 4 Februari 2024 mengadakan kegiatan peresmian Rest Area Ngetuk Garden Pinunggul ‘Pintar, Unggul dan Lestari” yang dikelola oleh Bum Desa Amanah Sejahtera.

Sabtu malam pukul 19.30 WIB – selesai di halaman area parkir Ngetuk Garden dilaksanakan kegiatan Sholawat dan Istighosah, menampilkan Gus Ashfal Maula dari Kabupaten Kudus dengan diikuti oleh kelompok pengajian dan warga masyarakat. Dan Minggu (4/2/2024) pagi pukul 08.00 digelar acara kirab 3 (tiga) budaya melibatkan budaya Jawa, Arab dan Cina. Acara kirab budaya dimulai dari Griya Paseban Sendang Sari menuju lokasi Ngetuk Garden diikuti oleh rombongan drum band Pakasa Jepara SMK Bhakti Praja Jepara yang dipimpin oleh Ketua Paguyuban Kawula Keraton Surakarta (Pakasa) Cabang Jepara “Saraya Setya Rumaksa Budaya” Kanjeng Raden Aryo (KRA) Bambang Setiawan Adiningrat sekaligus pemilik Padepokan Seni Loka Budaya yang ada di Pendapa Joglo Hadipuran, Desa Sukodono.
Acara juga menampilkan kelompok kesenian barongsai “Tri Mukti “dari Kelenteng Hian Thian Siang Tee. Sementara, rombongan perwakilan budaya Arab dipimpin oleh Habib Husein Al Aidit dari Desa Ngabul, sedangkan rombongan budaya Cina diwakili oleh Daryoto dari Kecamatan Welahan serta tokoh perwakilan dari kawasan Pecinan Jepara.

Nampak dipanggung utama perwakilan budaya Jawa menampilkan kesenian campur sari dan persembahan tarian khas Jawa, sedangkan dari budaya Arab menampilkan tarian sufi dan musik gambus serta dari budaya Cina dengan penampilan kesenian barongsai.
Ketiga budaya tersebut berkolaborasi dan bergantian menghibur warga masyarakat yang menyaksikan langsung penampilan kesenian 3 budaya.

Nampak hadir Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta, Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Haizul Ma’arif, Edy Sujatmiko, Sekda Jepara, perwakilan OPD, Forkopimcam Tahunan, perwakilan beberapa Petinggi desa di Kecamatan Tahunan, Dr. Samsul Arifin dari UNISNU Jepara, mahasiswa -mahasiswi UNISNU Jepara, perangkat Desa Ngabul, Karang Taruna Cahaya Remaja Desa Ngabul, LKD dan perwakilan Tomas serta Toga.

Petinggi Desa Ngabul Sholehan yang mempunyai gagasan besar mewujudkan rest area Ngetuk Garden sebagai tempat perdagangan dengan fasilitas musholla, pendopo Ngetuk Garden, tourism information center (TIC), panggung hiburan, dan pusat oleh-oleh kuliner, RM. H. Ismun ke 8, Sumber Rejeki 3, Bakso Jagad, Es Ratu dan Soto Ratu, Frozen Food Dionsky, Jenang Kudus Mubarok, Sarilawu Juice serta kios pedagang lainnya.

Dalam acara grand opening Ngetuk Garden, Sholehan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga bisa mewujudkan rest area Ngetuk Garden di Desa Ngabul. “Terimakasih kepada Pemkab Jepara, Forkopimcam Tahunan, Pemdes dan perangkat desa, investor serta semua pihak yang sudah mendukung terwujudnya pembangunan rest area Ngetuk Garden yang bertujuan memberikan peluang usaha dan peningkatan PAD Ngabul,” ujarnya.

“Semoga keberadaan rest area Ngetuk Garden bisa memberikan manfaat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan kepada masyarakat Kabupaten Jepara khususnya warga Desa Ngabul,” harap Sholehan. “Pembangunan ini tidak menggunakan anggaran desa, namun murni bekerjasama dengan investor,” ucap Sholehan.

Pj Bupati Jepara mengucapkan selamat atas peresmian rest area Ngetuk Garden Pinunggul Desa Ngabul. “Ini bisa ditiru oleh desa-desa lainnya, ide bagus Desa Ngabul bekerjasama dengan investor, luar biasa. Tinggal marketingnya untuk menarik pengunjung agar mampir ke rest area dengan fasilitasnya yang bersih, harganya terjangkau dengan melibatkan UMKM paket oleh-oleh. Bisa juga bekerjasama dengan desa lainnya,” cetusnya.

“Bismillah, maka rest area Ngetuk Garden dinyatakan resmi dibuka dan semoga Desa Ngabul makmur terus,” pungkas Pj Bupati Jepara.

Acara diakhiri dengan penandatanganan prasasti yang di lakukan oleh Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta, Camat Tahunan Nuril Abdillah, dan Sholehan Petinggi Desa Ngabul disaksikan tamu undangan lainnya. Seusai acara tamu undangan menikmati makanan dan minuman yang disajikan oleh RM. Ismun.

(Kertosono)

YUTELNEWS.com | Kab Bandung – Presiden Joko Widodo melaksanakan penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Gedung Indoor Si Jalak Harupat Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Jawa Barat, Sabtu (03/02/2024).

Presiden Joko Widodo secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah itu kepada 10 warga perwakilan penerima sertifikat tanah dari program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Sementara yang hadir saat itu sebanyak 3000 orang penerima sertifikat tanah untuk rakyat tersebut.

Kunjungan kerja Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo itu didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri ATR/BPN
Hadi Tjahjanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Kepala Kanwil BPN Jawa Barat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dan jajaran Forkopimda lainnya.

Jokowi saat sambutannya di hadapan ribuan warga yang menerima sertifikat tanah untuk rakyat itu meminta untuk mengangkat sertifikat yang sudah dipegangnya.

“Jangan diturunkan dulu, mau saya hitung. Kita tahu semuanya sudah terima,” ucapnya sembari menyebutkan ada 3000 warga penerima sertifikat tanah tersebut.

Pada tahun 2015, ia mengecek seluruh Tanah Air Indonesia harusnya itu yang bersertifikat lahan 126 juta sertifikat yang harus dipegang rakyat.

“Tetapi setelah saya cek, ternyata baru 46 juta. Artinya kurang 80 juta sertifikat yang belum. Saya tanya ke Menteri ATR/BPN, ternyata setahun bisa buat 500.000 sertifikat tanah. Artinya, kurang 80 juta dan setahun hanya bisa buat 500.000 sertifikat tanah, bapak ibu harus nunggu 160 tahun untuk pegang sertifikat,” tuturnya.

Jokowi pun memerintahkan Menteri ATR/BPN untuk memperbaiki sistemnya, dan meminta seluruh Kantor BPN untuk bekerja keras dan ia meminta menjadi 5 juta dari 500.000 sertifikat tanah.

“Dari 5 juta melompat jadi 10 juta (sertifikat tanah). Ternyata kita bisa. BPN juga bisa,” ucapnya.

Jokowi mengatakan rakyat yang sudah memegang sertifikat tanah itu tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Sehingga masyarakat harus mengerti dan paham kepemilikan lahan atau tanahnya.

Di dalam sertifikat tanah itu, kata dia, ada nama pemegang hak atas tanah, alamat, luas lahan dan lain-lain. Presiden meminta kepada para pemilik sertifikat tanah itu untuk difoto kopi, saat hilang dan masih punya foto kopi mengurusnya lebih mudah.

“Kalau mau ‘disekolahkan’ juga enggak apa-apa. Tapi tolong, saya titip kalau ini dipakai untuk jaminan ke bank, untuk anggunan ke bank, betul-betul dihitung betul. Dikalkulasi betul, jangan sampai besok pergi ke bank, pakai anggunan dapat pinjaman Rp 400 juta. Jangan dipakai untuk beli barang-barang konsumtif. Hati-hati,” tuturnya.

Ia berharap pinjaman dari bank itu semuanya gunakan untuk modal kerja. Semuanya gunakan untuk modal usaha. “Jangan sampai dibelikan barang-barang konsumtif, misalnya mobil, sepeda motor, televisi. Itu uang pinjaman, dan harus dikembalikan. Harus hati-hati,” katanya.

Jokowi mengatakan uang pinjaman sebesar Rp 400 juta untuk modal usaha, kemudian ada untung ditabung.

“Kalau sudah ngumpul, mau beli mobil dan sepeda motor silahkan. Tapi dari keuntungan, bukan dari pokok pinjaman,” katanya.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN
Hadi Tjahjanto progres pendaftaran tanah di Provinsi Jawa Barat, dari estimasi seluruh jumlah bidang tanah sebanyak 23 juta bidang tanah.

“Sebanyak 15,8 juta bidang tanah telah terdaftar,” katanya,

Pada tahun 2023, imbuh Hadi, ada penambahan nilai ekonomi dari hasil pensertifikatan tanah se-Provinsi Jawa Barat mencapai Rp 163 triliun dan 95 persennya beredar di masyarakat melalui hak tanggungan.

“Untuk Kabupaten Bandung terdapat 45.000 sertifikat yang sudah siap untuk diserahkan kepada masyarakat. Dan pada hari ini, hadir 3000 orang penerima sertifikat yang berasal dari program PTSL yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung,” kata Hadi.

(Yans)