PEMERINTAHAN

YUTELNEWS.com | Sulsel-Pemerintah harus bisa menjadi rahmat buat masyarakat sehingga masyarakat memiliki kehidupan yang baik, dan itu tugas yang berat. Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada peran dari seluruh komponen pemerintahan lainnya yang mempunyai peran dan kontribusi masing-masing demi kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah Wahdah Islamiah Takalar.

Hal itu diungkapkan Pj. Bupati Takalar Dr. Seriawan Aswad,.M.Dev,.Plg dalam membuka Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) IX Wahdah Islamiyah Takalar yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Ahad (28/1/2024). Dengan Tema “Tingkatkan Soliditas dan Kolaborasi Mewujudkan Indonesia Maju dan Beradab”

“Saya melihat selama ini wahdah islamiyah sudah berkontribusi banyak dalam penguatan umat, wahdah memang harus hadir dalam cerminan religi, keagamaan dan literasi keagamaan harus kita tingkatkan. Saya sangat optimis wahdah ini memiliki potensi yang besar yang bisa digerakkan bersama-sama dalam membangun Kab. Takalar ke depan.”Ujarnya

Dr. Setiawan juga menyampaikan semoga dengan kontribusi wahdah dibeberapa bidang seperti bidang pendidikan dapat melahirkan generasi yang berkualitas sehingga mampu bersaing menuju indonesia emas 2045.

“Saya meminta kepada wahdah islamiyah agar memberikan pembinaan dan kesadaran kepada ummat bahwa pendidikan itu sangat penting, hanya dengan pendidikan kita bisa mengemaskan diri sendiri, mengemaskan masyarakat dan mengemaskan indonesia. Dan ditambah dengan pemahaman tentang keagamaan.” Pungkas Pj. Bupati.

Pada kesempatan yang sama ketua panitia Ust. Basri, S.Pd.i dalam laporannya melaporkan bahwa mukerda ini merupakan bagian dari usaha kami untuk menyolidkan antara sesama pengurus untuk mengefektifkan dan menyukseskan kegiatan-kegiatan yang merupakan program kerja dari Wahdah Islamiyah.

“Wahdah Islamiyah salah satu ormas islam yang lahir dan sudah eksis di 36 provinsi, dan alhamdulillah sudah berada di 243 pengurus daerah di seluruh kab/kota di indonesia. Wahdah Islamiyah berdiri pada tahun 18 juni 1988 M dan diawali dengan nama yayasan Fatur Muin” jelasnya

Ia pula menjelaskan bahwa Wahdah Islamiyah adalah ormas yang bergerak dibeberapa bidang seperti bidang dakwah, pendidikan, sosial, kesehatan, lingkungan hidup dan berbagai bidang lainnya. Adapun jumlah kader wahda Islamiyah di Kab. Takalar sebanyak 1955 orang yang meliputi laki-laki 435 orang dan kader muslimah 1520 orang.

Peserta Mukerda terdiri dari unsur dewan pengurus wilayah, seluruh pengurus daerah, Ketua dan Sekretaris DPC Wahdah Islamiyah Takalar.

(abu algifari)

YUTELNEWS.com | Pemerintah Kabupaten Jepara tetap menjamin pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin. Melalui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kartini, pemerintah menyediakan ruangan dan layanan untuk masyarakat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hal ini disampaikan Pj. Bupati Jepara H. Edy Supriyanta kepada wartawan dalam pres rilis di sebuah rumah makan di Semarang yang didampingi Sekretaris Daerah Jepara Edy Sujatmiko, Asisten I Sekda Jepara Ratib Zaini, Direktur RSUD R.A Kartini dr. Tri Iriantiwi, serta Kepala Perangkat Daerah terkait, Sabtu (27/1/2024).

Hal itu menanggapi berita yang beredar bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara menyetop anggaran bantuan kesehatan, bantuan rawat inap untuk warga. H. Edy Supriyanta menegaskan, pemerintah akan terus melayani masyarakat miskin.

“Kami akan terus memberikan pelayanan bidang kesehatan dengan baik. Hanya saja, tahun ini kami evaluasi betul penerimanya. Jadi kami peruntukan untuk masyarakat yang betul-betul miskin. Bukan memiskinkan diri, dan orangnya memang sudah terdaftar di DTKS,” jelas H. Edy Supriyanta.

Pihaknya juga menjamin ruangan di RSUD tetap tersedia. Bila ada masyarakat miskin yang dalam keadaan darurat memerlukan perawatan di rumah sakit dan belum terdaftar BPJS, nanti bisa meminta surat keterangan tidak mampu dari desa untuk kemudian mendapat perawatan.

Sementara itu Direktur RSUD R.A Jepara dr. Tri Iriantiwi menjamin tidak ada penolakan pasien di RSUD. Pihaknya menelusuri berita yang sempat mencuat di media, bahwa ada pasien meninggal setelah koma dan tidak mendapat layanan dari RSUD R.A Kartini.

Ia menjelaskan, ada dua pasien stroke yang datang ke RSUD. Salah satu pasien mengalami stroke berulang, Keduanya sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit. Pasien itu JKN-nya tidak aktif, lalu kita dorong diaktifkan dan bisa tercover.

“Pihak rumah sakit tidak pernah menolak pasien, pasien tersebut meninggal setelah dirawat. Pasien itu sudah masuk dirawat inap unit stroke,” jelas dr. Tri Iriantiwi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Edy Sujatmiko mengatakan anggaran pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin tidak diberhentikan, namun dievaluasi agar penerimanya tepat sasaran.

“Bukan stop melayani, kita masih layani tetapi betul-betul untuk masyarakat miskin. Karena itu kami nanti akan mendorong masyarakat miskin terdaftar juga dalam BPJS, iurannya ditanggung oleh pemerintah. Sehingga anggaran lebih tepat sasaran,” kata Edy Sujatmiko.

(Sumber: Diskominfo Jepara)

(Kertosono)

YUTELNEWS.com | Pj Bupati Lahat Muhammad Farid S.STP M.Si Menerima kunjungan Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Yanuar Adil beserta rombongan kepala kelompok Kodam II Sriwijaya, yang disertai makan bersama dengan Panglima kodam II Sriwijaya(Pangdam) Mayjen Yanuar Adil dirumah dinas pendopoaan kab Lahat.

Tujuan kunker Pangdam II Sriwijaya ke Lahat. Guna menjalin silaturahmi dan ramah tamah di setiap kabupaten yang ada di Sumsel, salah satunya kab Lahat.
Kunjungan silaturahmi ini dihadiri langsung Pj Bupati Lahat Muhammad Farid S.STP. M.SI, yang Didampingi, Kaporles Lahat, Dandim 0405, Kepala Bappeda Lahat, Kepala Pelaksana BPBD Lahat, Kepala Badan Kesbangpol Lahat, Kasat Pol PP dan Damkar Lahat, dan Kadis Kominfo Lahat.

Dari informasi kunjungan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Yanuar Adil ke Lahat akan melakukan sejumlah rangkaian kegiatan. Sekaligus akan memberikan pengarahan kepada prajurit TNI AD yang ada di kab Lahat. Ujar Pj Bupati

Lanjutnya, setelah pertemuan ramah tamah dengan Pj Bupati Lahat, Pangdam II Sriwijaya akan melakukan penutupan Pendidikan Secaba Rindam II Sriwijaya di Dodik Puntang kab Lahat, pada hari senen, 29 januari 24. Pungkasnya.

Diakhir acara Pangdam II Sriwijaya memberikan penghargaan kepada Pj Bupati Lahat dan fhoto bersama.

( Abdul Ujang )

YUTELNEWS.com | Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) memberikan lima saran perbaikan kepada Pemerintah Kota Batam terkait pengelolaan parkir di Batam. Saran tersebut disampaikan melalui surat bernomor B/0028/PC.01-05/I/2024, ditunjukkan kepada Walikota Batam.

“Per hari Kamis lalu, tepatnya 25 Januari 2024, kami secara resmi telah menyurati Walikota Batam terkait saran perbaikan pengelolaan parkir,” ucap Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri pada Jumat (26/01/2024).

Surat tersebut merupakan tindaklanjut pertemuan antara Ombudsman RI Perwakilan Kepri dengan Mantan Ketua Pansus DPRD Kota Batam, Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Batam pada Rabu lalu (24/01/2024) di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri.

“Dalam pertemuan kami minta penjelasan khususnya menyangkut penyesuaian kenaikan retribusi parkir yang menjadi polemik di tengah masyarakat. Kami telah mendengar penjelasan terkait proses penyusunan regulasi, tahap sosialisasi, hingga respon atas keluhan masyarakat. Kini kami bersurat menyampaikan saran atas hasil pertemuan Rabu lalu” jelas Lagat.

Disampaikan dalam surat tersebut, 5 saran perbaikan yaitu:

1. Agar memaksimalkan sosialisasi penyesuaian tarif retribusi parkir tepi jalan yang lebih luas kepada seluruh lapisan masyarakat;

2. Agar memaksimalkan penerimaan retribusi parkir melalui opsi parkir berlangganan dengan memperbanyak membuka layanan registrasi parkir berlangganan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam dan lokasi lainnya untuk memudahkan akses masyarakat;

3. Agar memastikan ketersediaan anggaran mendukung pelayanan parkir yang baik dalam hal ini penyediaan seragam dan atribut Juru Parkir (Jukir), Bimbingan Teknis bagi Jukir, penyediaan karcis, serta infrastruktur pendukung pembayaran parkir secara elektronik/ parkir berlangganan, dan lain sebagainya;

4. Agar mengoptimalkan pengawasan terhadap Jukir dan melakukan penindakan atas penyimpangan; dan

5. Agar menyediakan akses informasi dan kanal pengaduan bagi masyarakat penerima layanan parkir.

“Kami berharap saran yang disampaikan dapat dijalankan dan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya,” tegas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri.

Ombudsman RI Perwakilan Kepri pun meminta Pemerintah Kota Batam untuk menyampaikan hasil pelaksanaan atas saran tersebut dalam waktu yang patut.

Sumber Ombudsman Kepri

(Red)

YUTELNEWS.com | Payakumbuh – Gunungan sampah didepan Kantor Camat Payakumbuh Barat yang terletak di Kelurahan Tanjuang Pauh sejak siang hingga malam hari (24/01) malam sudah dipindahkan ketempat lain, sehingga gunungan sampah sudah tidak terlihat lagi pada kamis 25 Januari 2024 pagi.

Sebelumnya depan kantor Camat Payakumbuh Barat dijadikan Terminal Transit (sampah) sebelum dikirim ke TPA Kota Padang.

Namun karena kekurangan armada pengangkut sampah ke TPA, penumpukan tidak bisa dihindari.

Akibatnya sampah-sampah yang tertahan selama 1-2 hari tersebut menimbulkan bau menyengat.

Bau menyengat inilah yang membuat resah warga Tanjung Pauh yang setiap hari wara-wiri menggunakan jalan tersebut.

Soal diatas, masyarakat kelurahan Tanjuang Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh melaporkan keluhan tersebut kepada Pj Wako Payakumbuh Jasman via whatshappnya.

Dalam hitungan menit, Pj Wako Jasman secara responsif tindak lanjuti laporan warganya.

Pj Jasman mengatakan “Setelah menerima laporan dari warga kelurahan Tanjuang Pauh kami (Pemko) langsung menindak lanjutinya dengan melakukan koordinasi dengan berbagai OPD dan perwakilan masyarakat, Alhamdulilah sekarang sudah bisa diatasi,” ungkap Pj Wako via WA (25/1).

PJ.Wako Drs, Jasman Rizal, M.M juga memutuskan menutup Terminal Transit yang berada di Kelurahan Tanjung Pauh secara permanen dan memindahkan ketempat lain.

“Karena mengganggu jalan dan dekat dengan pemukiman. Sangat tidak sehat, merusak keindahan dan kenyamanan kota, Kita akan pindahkan,” tukuknya.

Selanjutnya PJ.wako menjelaskan untuk penutupannya permanen akan segera kami koordinasikan dengan Camat, Lurah, LPM, Tokoh masyarakat dan semua OPD terkait.

Tokoh masyarakat Tanjuang Pauh Abrar dan Boy mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pj Wako Payakumbuh atas respon cepatnya atas pengaduan warga, kami doakan Pak Pj Wako akan selalu memberi Solusi kepada warga atas setiap keluhan mereka.

“Alhamdulilah tadi pagi 25/01 kami melihat didepan Kantor Camat sudah tidak ada lagi gunungan sampah, sudah bersih,” Ujarnya.

Mantan ketua pemuda Tanjung Pauh Boy, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pj Wako Payakumbuh, karena persoalan ini sudah sudah bertahun bertahun tidak kunjung selesai, berbagai surat dan syarat serta telah dilakukan namun hasilnya nihil, ungkapnya.

“Alhamdulilah dengan melihat perhari ini kampung kami, suara kami masyarakat Tanjung Pauh didengar oleh pemimpin kami,” Ujarnya.

Tokoh masyarakat Tanjung Pauh mengucapkan Terima kasih kepada Pj Wako Jasman.

Masyarakat mengatakan “Sudah 7 tahun dengan 3 walikota kami (masyarakat) Tanjung Pauh memperjuangkan penolakan terminal sampah di kampung kami (Tanjuang Pauh), akhirnya perjuangan kami berbuah manis di tangan orang yang tepat, 7 tahun bersurat nihil, lewat whatsapp langsung eksekusi terimakasih Bapak Pj Jasman,” ujarnya.

Ditambahkan dari beberapa ketua RT di Tanjung Pauh dengan di stop permanennya Terminal Depo di Tanjuang Pauh oleh Pj Jasman Wako Payakumbuh

“Kami berharap kedepannya jangan ada lagi terminal depo di Kelurahan Tanjung Pauh, semoga dengan kerja keras Pj Jasman bersama masyarakat ini bisa berkelanjutan,” ujarnya.

( MMD )

YUTELNEWS.com | Kabupaten  Bandung – CV. Satya Kencana sebagai pemenang tender rehab pembangunan Gedung dinas Inspektorat Kabupaten Bandung menunjukan kinerja cukup baik.

Hal tersebut dapat dilihat dari time schedule penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu, kualitas bangunan sesuai standar yang telah ditetapkan, serta cash flow memadai sehingga minim kendala saat pelaksanaan pekerjaan.

Alhamdulillah saat ini telah bisa digunakan dan telah diresmikan Bupati Bandung HM Dadang Supriatna, dimana gedung ini menghabiskan anggaran sekitar Rp 7 Milyar,” ungkap Direktur Utama (Dirut) CV. Satya Kencana, Syam Alkarim, kepada awak media usai mengikuti kegiatan Peresmian Gedung Inspektorat Kabupaten Bandung, Soreang, Rabu (24/01/2024).

Dirinya menyebut pekerjaan ini memakan waktu sekitar enam bulan, masa retensi (pemeliharaan) enam bulan dan dalam pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar tidak ada kendala apapun.

Walau masih ada sedikit yang perlu diperbaiki tapi kategorinya minor, karena ini pekerjaan renovasi jadi masih ada beberapa bagian yang lama karena faktor alam seperti hujan menjadi lembab, tetapi kita masih punya masa waktu retensi untuk memperbaikinya,” pungkasnya.

(Yans)

YUTELNEWS.com | Kamis (25/01) di Aula Tri Brata Polres Melawi dilaksanakan kegiatan silaturahmi Kamtibmas dengan tema, ” Merajut Keberagaman Merawat Kebhinekaan untuk Pemilu Damai dan Kamtibmas yang Kondusif di Bumi Uranium Kab. Melawi.”

Kegiatan dihadiri oleh Kapolres Melawi AKBP Muhammad Syafi’i, S.I.K., S.H., M.H, Bupati Melawi H. Dadi Sunarya, UY, Dandim 1205/Sintang yang di wakili Pasi Intel Kodim 1205/Sintang Lettu Inf. Ardiansyah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pimpinan Ormas Kab. Melawi dan awak media Cetak/Online di Kab. Melawi.

Dalam kegiatan tersebut Kapolres Melawi menyampaikan pesan Kamtibmas dan terimakasih serta apresiasi kepada para unsur Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat serta para tamu undangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan ini.

“Kegiatan ini merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keberagaman dan merawat kebhinnekaan dalam kontek Pemilu, silaturahmi Kamtibmas memiliki peran yang sangat vital dan menciptakan suasana yang kondusif dan damai. Saya ucapkan terima kasih kepada unsur Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat serta para tamu undangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan ini” Ucap Kapolres.

“Kita manfaatkan moment kegiatan ini sebagai tempat berbagi pengalaman, kami ucapkan terima kasih berkat dukungan dan motivasi serta partisipasi aktif masyarakat situasi Kamtibmas Kab. Melawi hingga saat ini masih dalam keadaan kondusif adapun beberapa permasalahan dapat diselesaikan secara baik“ Tambahnya.

Sementara itu Bupati Melawi H. Dadi Sunarya, UY menyambut baik sekaligus menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan hari ini. Sebagaimana kita ketahui tahun 2024 ini merupakan tahun politik. Dan acara dialog yang kita laksanakan hari ini merupakan salah satu momentum yang penting dalam rangkaian proses pelaksanaan tahapan untuk mewujudkan kondisi politik yang harmonis dan kondusif jelang Pemilu serentak tahun 2024 di kabupaten Melawi.

“Kegiatan ini tentunya membuktikan adanya kesatuan semangat untuk secara bersama- sama sebagai upaya merajut keberagaman dan merawat kebhinnekaan untuk Pemilu damai, aman, tertib dan kondusif. Hal tersebut dapat tercapai jika seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat mampu menjaga stabilitas, suasana yang aman dan tertib oleh karena itu, dukungan dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya untuk menyukseskan jalannya Pemilu serentak Tahun 2024, khususnya di Kab. Melawi” Sampai Dadi.

“Diharapkan seluruh komponen masyarakat untuk bisa menjaga stabilitas keamanan yang saat ini sudah kondusif, karena kondisi ini sudah kita capai bersama dan hal tersebut tidak serta merta dengan mudah kita bangun, oleh karena itu, dukungan semua pihak terlebih masyarakat sangat diperlukan sehingga penyelenggaraan Pemilu serentak dapat berlangsung dengan sukses”

“Dalam kesempatan yang baik ini juga saya ingin mengajak seluruh eleman masyarakat Melawi, mari kita bertindak dewasa dalam menghadapi berbagai isu sara, ujaran kebencian dan provokasi, dengan memantapkan komitmen sebagai masyarakat yang anti hoax, hendaklah kita berhati-hati dan jangan mudah percaya dalam menerima dan menyebarkan kembali suatu informasi atau berita, sebelum memastikan bahwa informasi teraebut benar sesuai dengan data dan fakta” Ajaknya.

Pasi Intel Kodim 1205/Sintang Lettu Inf. Ardiansyah menyampaikan pihaknya siap membantu Polres Melawi dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kab. Melawi.

“Kami Kodim 1205/Sintang siap membantu Polres Melawi dalam menjaga situasi Kamtibmas di Kab. Melawi, penting bagi semua pihak untuk aktif menciptakan Pemilu yang damai dan Kamtibmas yang kondusif” sampainya.

Humas Polres : Melawi (Arb)

Aliminho

YUYELNEWS.com | Dalam Program tersebut bertempat di Balai desa Bobol Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro .

Yang di Hadiri Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bojonegoro, PPL Kec Sekar, dan Kelompok Tani sedesa Bobol. Selasa, 23 /01/2024.

Syaiful Irmawan PPL Kec. SEKAR menyampaikan apa yang di maksud Program tingkat Desa tersebut bagi Kelompok Tani Desa ya itu mencari masalah yang di keluh kesahkan para petani mengenai salah satunya Pupuk yang kurang mencukupi kebutuhan para petani yang saat ini sangatlah penting bagi Kelompok Tani, dan di anjurkan untuk membuat Pupuk organik dari kotoran Sapi maupun kambing.

R.Taufan m.Dinas DPKP Bojonegoro mengatakan,
Berdasarkan Permentan Nomor 47 Tahun 2016, harus di bentuk Programa dan harus ada Dokumen Programa Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten dan Provinsi.
Dan tujuannya hampir sama seperti Mukesbang terkait dengan Pembangunan Desa, semua aspek aspek mulai dari Kesehatan, Jalan dan lainnya.

“Kalau Penyusunan programa Tingkat Desa khusus Pertanian tingkat Desa, apa kegiatan Bapak ibu dan kelompok tani yang bisa Danai Dana ABPD Tahun 2024-2025,”ucapnya.

“Kabupaten Bojonegoro hanya satu Desa satu kecamatan mau kami semua Desa dan semua Kecamatan supaya tidak iri.
Setelah ini jadi Dokumen mungkin bulan februari kita ada lagi Programa tingkat Kecamatan, semua kebutuhan semua Potensi yang di kecamatan Sekar, kita berjalan lagi ke DPP semua selesai,” tegasnya.

Dikatakan juga bahwa Semua Kecamatan selesai, Se-kabupaten Bojonegoro selesai dan Bulan Maret sebelum Puasa kita buat Programa tingkat Kabupaten dan semua Potensi yang di Bojonegoro, kita prioritaskan lagi, Programa tingkat Provinsi.
Selain itu untuk kelompok tani desa Bobol, dalam program yang mau di usulkan Potensi di Tahun Depan.

(Warji)

YUTELNEWS.com | Payakumbuh — Pj. Jasman WaliKota Payakumbuh Asisten III Ifon Satria Chan mewakili

bersama Forkopimda Plus serta Ketua KPU dan Bupati 50 Kota sambut kedatangan Wakil Kepala Ke polisisan Daerah (Wakapolda) Provinsi Sumatra Barat Brigjen. Pol. Gupuh Setiyono bersama rombongan di Mako Polres Payakumbuh, Rabu 24 Januari 2024.

Kunjungan Waka Polda Sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, S.Ik. MH
nomor dua di jajaran Kepolisian Daerah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) ini untuk bersilaturahim serta meninjau kesiapan dari pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Kedatangannya ke Mako Polres Payakumbuh, Wakapolda langsung dijamu di ruang Kapolres Payakumbuh Wahyuni Sri Lestari bersama Forkopimda untuk bersilaturahim sembari ngobrol santai.

Berselang pertemuan berlangsung selesai Asisten III Ifon Satria Chan mewakili Pj Jasman
, kepada media menyampaikan bahwa Wakapolda datang untuk perkenalan setelah dirinya dilantik pada akhir tahun 2023.

Pj Jasman yang diwakili Asisten III Ifon Satria Chan itu katakan jika Wakapolda bersama Forkopimda Plus, terutama ketua KPU saling bertukar informasi akan kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024.

“Iya, selain berbincang santai tadi, kami turut membahas kesiapan Pemilu 2024 yang akan berlangsung sebentar lagi,” ungkap Ifon.

Dan juga Ifon turut meneruskan pesan harapan dari Wakapolda Sumbar itu agar seluruh personel jajaran Kepolisian yang bertugas di wilayah Kota Payakumbuh dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

”Ingat, sinergitas dari setiap instansi terkait di Kota Payakumbuh harus tetap dipertahankan, agar Kamtimbas wilayah hukum di Kota Payakumbuh dan sekitar dapat terus terjaga dan kondusif,” ucap Ifon menirukan atas penyampaian Wakapolda Sumbar.

Lebih lanjut, pertemuan yang berlangsung singkat bersama Forkopimda bersama Wakapolda itu berlanjut dengan pimpinan kedua di jajaran Polda Sumbar itu menggelar pertemuan internal bersama pihak Kepala dan jajaran Polres Payakumbuh.

( MMD )

YUTELNEWS.com | Kab Bandung – Demi mengejar target delapan kali raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Inspektorat Kabupaten Bandung diminta menjadi lembaga yang memberikan early warning bagi OPD atau dinas di lingkungan Pemkab Bandung.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna kepada jajaran Inspektorat dan para Kepala OPD Pemkab Bandung saat meresmikan Gedung baru Inspektorat di lingkungan Pemkab Bandung, Rabu (24/01/2024).

“Saya minta Inspektorat harus menjadi pihak yang memberikan early warning atau peringatan dini dalam penyelenggaraan tugas-tugas OPD. Ini sangat penting untuk mencegah tindakan korupsi dan juga dapat mengeliminasi potensi pelanggaran hukum,” tandas Bupati HM Dadang Supriatna.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu mengaku dirinya sangat berkomitmen mendukung Inspektorat berperan dalam pemberantasan praktik korupsi sekaligus bertanggung jawab dalam pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Pemkab Bandung.

HM Dadang Supriatna juga meminta Inspektorat untuk mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas. Inspektorat diminta melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kita punya target dan berharap dapat meraih WTP untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut. Inspektorat Hlharus menjadi early warning bagi OPD agar semua dijalankan sesuai prosedur,” tutur Bupati Dadang Supriatna seraya disambut tepuk tangan meriah ratusan undangan yang hadir.

Pada kesempatan itu, Bupati yang akrab disapa Kang DS itu juga menyinggung soal Kepala Inspektorat, Yudhi Heryanto yang akan segera memasuki masa pensiun. Ia menyebut Yudhi akan tetap dilibatkan dalam pengawasan meski nanti sudah pensiun.

“Saya sudah ngobrol sama Pak Sekda, bahwa nantinya Pak Yudhi akan masuk salah satu tim untuk membawa Kabupaten Bandung semakin baik lagi. Kami sangat butuh dengan pengalaman beliau yang luar biasa,” ujar Kang DS.

Dijelaskan Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu, Inspektorat bukan hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan audit terhadap pengelolaan dan penggunaan keuangan pemerintah daerah maupun pengadaan barang dan jasa.

Namun Inspektorat juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan audit terhadap kegiatan, kebijakan, dan proses di dalam instansi pemerintah daerah. Selain itu, mereka juga memiliki kewenangan untuk mengevaluasi pencapaian target, penilaian kinerja, serta identifikasi kelemahan dan rekomendasi perbaikan.

Kang DS mengaku optimistis dengan adanya peran penting Inspektorat dalam pencegahan dini, tidak hanya dapat meminimalisir penyimpangan hukum, namun juga terbukti memperbaiki kinerja seluruh jajaran Pemkab Bandung.

“Sebagai contoh, ketika saya baru menjadi Bupati, APBD kita hanya Rp 4,8 triliun. Setelah saya masuk, APBD kita terus meningkat dan APBD kita saat ini sudah Rp 7,4 triliun. Ini karena PAD kita terus meningkat dan kinerja seluruh OPD semakin baik,” ungkap Bupati Dadang Supriatna sambil tersenyum.

(Rev. Yans)

YUTELNEWS.com | Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin membuka secara resmi Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumut Tahun 2025 untuk Zona Kepulauan Nias, bertempat di Gedung STT Sunderman Kota Gunungsitoli.Rabu,24/01/2024.

Kegiatan ini diawali dengan Tarian Penyambutan oleh Gabungan Sanggar Tari Pemerintah Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan Penyerahan Bantuan dan Kunjungan Stand UMKM serta Penyematan Baju Adat kepada Pj. Gubernur Sumatera Utara.

Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, Dr. Ir. Hasmirizal Lubis, M.Si melaporkan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk untuk melaksanakan azas perencanaan pembangunan yang berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan Top Down dan menjadi stimulus bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi setiap daerah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyerap usulan program kegiatan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara serta usulan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sinkronisasi program kegiatan Kabupaten Kota dengan perencanaan pembangunan tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Bupati Nias Yaatulo Gulo, S.E., S.H., M.Si menyampaikan ucapan selamat datang kepada Pj Gubernur Sumatera Utara beserta rombongan di Wilayah Kepulauan Nias dalam rangka Pelaksanaan Pra Musrenbang Provinsi Sumatera Utara Zona Kepulauan Nias Tahun 2024.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Nias meningkat dari sebelumnya. Di sisi lain , laju pertumbuhan ekonomi jauh sangat rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, tingkat kemiskinan di Kabupaten Nias juga sudah mulai menurun. Untuk itu, kami berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara baik dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur” Terang Bupati Nias.

Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Hassanudin menyampaikan, ada empat program prioritas pembangunan daerah Sumut, yakni kualitas sumber daya manusia dan sosial, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintah.

Ia mengatakan bahwa ada beberapa potensi yang harus dikembangkan di Kepulauan Nias, yakni Potensi Perikanan dan Pariwisata bertaraf Internasional.

“Dalam Pra Musrenbang ini, saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang menjadi tantangan bagi kita semua untuk mengembangkan potensi di Wilayah Kepulauan Nias,” ujar Pj Gubernur Sumut.

Pertama, terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sosial masyarakat. Hal ini, katanya, menjawab permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kesetaraan gender, iklim demokrasi, dan ketahanan bencana, yang akan diwujudkan melalui sejumlah kegiatan strategis.

Kedua, terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Hassanudin menyebutkan pertumbuhan ekonomi ini akan menjawab permasalahan penanganan pengangguran, pertumbuhan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Ketiga, peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Keempat, kemampuan keuangan daerah, Aksesibilitas dan Karakteristik Daerah.

Kepulauan Nias masih tergolong Daerah Tertinggal maka dari itu Pj Gubernur Sumatera Utara meminta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan masukan yang konstruktif dan berbasis parsial, dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan, yang disesuaikan dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

“Forum pra Musrenbang ini menjadi penting, bagaimana kita menyatukan seluruh perencanaan daerah agar terbangun integritas antara perencanaan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota,” katanya.

Disampaikan juga, kelemahan perencanaan selama ini yakni belum mampu mengintegrasikan dengan baik program-program pembangunan daerah secara holistik dalam suatu perencanaan yang terintegrasi. Karena itu, saatnya semua pihak harus meninggalkan ego sektoral dengan ego kewilayahan.

Inilah tujuan yang ingin kita wujudkan dalam pra Musrenbang ini,” Pungkasnya..

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Provinsi Sumatera Utara, Wakil Walikota Gunungsitoli, Bupati Nias, Bupati Nias Utara, Bupati Nias Selatan, Bupati Nias Barat yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Dandim 0213 Nias, Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Kepulauan Nias, Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat, Kepala Perangkat Daerah se-Kepulauan Nias.

(Kom/Y,z)

YUTELNEWS.com | Kabupaten  Bandung – Demi mengejar target delapan kali raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Inspektorat Kabupaten Bandung diminta menjadi lembaga yang memberikan early warning bagi OPD atau dinas di lingkungan Pemkab Bandung.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna kepada jajaran Inspektorat dan para Kepala OPD Pemkab Bandung saat meresmikan Gedung baru Inspektorat di lingkungan Pemkab Bandung, Rabu (24/01/2024).

“Saya minta Inspektorat harus menjadi pihak yang memberikan early warning atau peringatan dini dalam penyelenggaraan tugas-tugas OPD. Ini sangat penting untuk mencegah tindakan korupsi dan juga dapat mengeliminasi potensi pelanggaran hukum,” tandas Bupati HM Dadang Supriatna.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu mengaku dirinya sangat berkomitmen mendukung Inspektorat berperan dalam pemberantasan praktik korupsi sekaligus bertanggung jawab dalam pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Pemkab Bandung.

HM Dadang Supriatna juga meminta Inspektorat untuk mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas. Inspektorat diminta melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kita punya target dan berharap dapat meraih WTP untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut. Inspektorat harus menjadi early warning bagi OPD agar semua dijalankan sesuai prosedur,” tutur Bupati Dadang Supriatna seraya disambut tepuk tangan meriah ratusan undangan yang hadir.

Pada kesempatan itu, Bupati yang akrab disapa Kang DS itu juga menyinggung soal Kepala Inspektorat, Yudhi Heryanto yang akan segera memasuki masa pensiun. Ia menyebut Yudhi akan tetap dilibatkan dalam pengawasan meski nanti sudah pensiun.

“Saya sudah ngobrol sama Pak Sekda, bahwa nantinya Pak Yudhi akan masuk salah satu tim untuk membawa Kabupaten Bandung semakin baik lagi. Kami sangat butuh dengan pengalaman beliau yang luar biasa,” ujar Kang DS.

Dijelaskan Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu, Inspektorat bukan hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan audit terhadap pengelolaan dan penggunaan keuangan pemerintah daerah maupun pengadaan barang dan jasa.

Namun Inspektorat juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan audit terhadap kegiatan, kebijakan, dan proses di dalam instansi pemerintah daerah. Selain itu, mereka juga memiliki kewenangan untuk mengevaluasi pencapaian target, penilaian kinerja, serta identifikasi kelemahan dan rekomendasi perbaikan.

Kang DS mengaku optimistis dengan adanya peran penting Inspektorat dalam pencegahan dini, tidak hanya dapat meminimalisir penyimpangan hukum, namun juga terbukti memperbaiki kinerja seluruh jajaran Pemkab Bandung.

“Sebagai contoh, ketika saya baru menjadi Bupati, APBD kita hanya Rp 4,8 triliun. Setelah saya masuk, APBD kita terus meningkat dan APBD kita saat ini sudah Rp 7,4 triliun. Ini karena PAD kita terus meningkat dan kinerja seluruh OPD semakin baik,” ungkap Bupati Dadang Supriatna sambil tersenyum.

(Rev. Yans)

YUTELNEWS.com | Pj.Gubernur Sumatera Utara Membuka secara resmi Pra-Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara Zona Kepulauan Nias Tahun 2025, dilaksanakan di Aula STT BNKP Sudirman Kota Gunungsitoli.

Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu S.pd,MIP, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kepulauan Nias dalam segi pembangunan sangat tertinggal, terutama dalam infrastruktur jalan dan jembatan.

‘” Banyak jalan provinsi yang rusak parah tapi sampai saat ini belum diperbaiki. Begitu juga beberapa jembatan. Untuk itu kami harapkan melalui kegiatan Pra-Musrenbang ini agar dapat dimuat usulan-usulan tersebut beserta usulan-usulan lainnya dari Kabupaten dan Kota khususnya Zona Kepulauan Nias ini”. Ungkapnya

Pj. Gubernur Sumatera Utara, ” Hassanudin”, dalam arahannya menyampaikan bahwa Provinsi Sumatera Utara, secara terus menerus melakukan pembangunan daerah khususnya Zona Kepulauan Nias, agar dapat keluar dalam zona daerah tertinggal.

” Diharapkan agar Kepala Daerah terus mendukung dan bersinergi terhadap pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara baik infrastruktur, peternakan, pertanian, perumahan dan lain sebagainya”.Jelasnya

Pj.Gubernur Juga menerangkan bahwa masih ada beberapa hal yang tidak bisa dilaksanakan Pemprov Sumatera Utara mengingat Provinsi Sumatera Utara ini tergolong luas dan banyak sekali.

“Beberapa pekerjaan yang harus diprioritaskan. Kita akan bergerak secara terstruktur agar pembangunan dapat tercapai dengan berbasis data dan komprehensif, sehingga menghadirkan kemandirian, menghadirkan kemajuan dan tentunya menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat” Pungkasnya

Pembukaan Pra-Musrengbang Provinsi Sumatera Utara Zona Kepulauan Nias Dihadiri oleh Pj. Gubernur Sumut dan Pj. Ketua PKK Provsu, Plt. Walikota Gunungsitoli, Bupati Nias, Bupati Nias Utara, Bupati Nias Selatan, Mewakili Bupati Nias Barat Asisten Administrasi Umum, Bappelitbang Provsu, OPD Zona Kepulauan Nias, dan undangan lainnya.

( Korwil Kepnis)

YUTELNEWS.com | Rohil – Tim Adipura 2023 sudah melakukan penilaian di kota Bagansiapiapi, Sejauh ini tinggal menunggu hasil yang akan diraih dalam penilaian Tim Adipura tersebut. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rhil optimis meraih piala Adipura Tahun 2023.

Kepala dinas lingkungan hidup Kabupaten Rokan Hilir Suwandi SSos, saat di konfirmasi, Selasa (23/1/2024) mengatakan, bahwa Tim Adipura melakukan penilaian di kota Bagansiapiapi Selama tiga hari dari Tanggal 19 sampai dengan 21 Januari 2024.

Kami baru saja mendampingi tim penilai Adipura 2023 yang penilaiannya di tahun 2024. Selama tiga hari mereka berkunjung ke Kota Bagansiapiapi, kehadiran mereka untuk melihat dan memantau lokasi lokasi yang dijadikan untuk penilaian Adipura,” Kata Suwandi S.Sos.

Tim yang hadir terangnya Suwandi, ada kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, dan juga dari pusat pengendalian pembangunan ekonomi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Riau.

Suwandi bersyukur, kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Dan Dirinya mengakui pihaknya banyak menerima masukan yang disampaikan oleh tim penilai untuk perbaikan ke depan terutama mengenai pengolahan sampah.

Masukan ini akan kami jadikan sebagai koreksi dan perbaikan untuk depan, atas penilaian tersebut tentunya kita berharap kabupaten Rokan Hilir bisa meraih piala Adipura 2023, yang mana sebelumnya pada Tahun 2022 kita hanya bisa meraih sertifikat Adipura,” Paparnya.

Disamping itu, Suwandi juga berharap mudah-mudahan prestasi tersebut bisa lebih ditingkatkan, karena merupakan ukuran kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sampah.

Sehingga bagi di daerah yang dianugerahi piala Adipura, tentu kinerja dalam pengelolaan sampah lebih meningkat dibandingkan dengan kota dan kabupaten lainnya,” Tambahnya.

Adapun lokasi yang di jadikan untuk penilaian tersebut ada 27 titik pantau. Mulai dari RSUD Pratomo, Puskesmas Bagan Punak, Pasar Datuk Rubiah, sekolah SDN 1 Bangko, SMP 1 Bangko, dan SMA 1 Bangko.

Kemudian lokasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat ada TPS 3R di nelayan, bank sampah induk, bank sampah unit, pengolahan sampah perkotaan dan pola sampah di TPA, beberapa ruang terbuka hijau seperti Taman Kota, Taman Budaya, Hutan Kota, Pemukiman penduduk yaitu di perumnas Batu 4 dan di Perumahan Pemda Batu 6,” Jelas Suwandi.

Kemudian lanjut Suwandi, ada jalan seperti Jalan aman, Jalan mawar, Jalan Perna MTQ, Adhyaksa dan jalan pesisir Sungai Rokan. Kemudian perkantoran juga ada tiga lokasi yaitu kantor DLH, Bappeda dan Inspektorat.
Ke semua lokasi ini sudah dikunjungi oleh tim, sesuai dengan aturan dan sesuai dengan komponen yang dinilai oleh tim penilai Adipura,” Ucap Suwandi

(Kabiro Panca Sitepu)