You Tell News

YUTELNEWS.com | Nias Utara Pelaksanaan natal SMP Negeri 4 Namohalu Esiwa, yang dilaksanakan di gereja Sisobahili desa Sisobahili kecamatan Namohalu Esiwa pada jumat (20/12/2024) berlangsung dengan baik.

Guru dan Siswa SMP Negeri 4 Namohalu Esiwa mengambil bagian untuk memuji nama Tuhan dan menyukseskan Natal SMP Negeri 4 Namohalu Esiwa. saling mengambil bagian baik tari-tarian, puisi, dan vokal grup dari siswa dan beberapa kegiatan lainnya berjalan dengan baik.

Beberapa tokoh jemaat sisobahili dan undangan sangat berterima kasih dan mendukung kegiatan natal yang dilaksanakan SMP Negeri 4 Namohalu Esiwa yang sedang berlangsung.

“kepala sekolah SMP Negeri 4 Namohalu Esiwa, menyampaikan bahwa Natal Tahun ini merupakan momen penting untuk Guru dan Siswa, untuk mewujudkan insan yang peduli dengan meninggalkan masa lalu menuju hidup yang baru.”

Dengan Tema”Marilah Sekarang Kita pergi ke Betlehem ( lukas 1:13 ),” menekankan pentingnya kasih sayang dan peduli.siswa Dan Guru dalam berbagai aspek kehidupan dan sikap, perilaku yang harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Sesuai Tema Natal SMP negeri 4 Namohalu Esiwa. Siswa harus menunjukkan rasa kasih sayang, perhatian terhadap seseorang, dan peduli sesama teman-temannya dan terlebih kepada guru dan orang Tuanya.

Robert Gea

YUTELNEWS.com | Ketua KPUD Kabupaten Buru Diduga Berbohong, Masyarakat Diminta Klarifikasi
Desember 20, 2024 Berita, Hukum, Peristiwa 68 di lihat
NAMLEA (Kabupaten Buru), Maluku, Kuantan Xpress.id – Pernyataan mengejutkan dilontarkan oleh Muhammad Arwin Kaimudin, yang akrab disapa Abeng, selaku Tim Pemenangan Paslon Bupati Buru Nomor Urut 1. Dalam sebuah konferensi pers pada Jum’at 20/12/2024, Abeng menuding Ketua KPUD Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Walid Aziz, telah membohongi publik terkait kasus dugaan pencoblosan di TPS 21.

Abeng menyebut bahwa dokumen Form A17 dari Bawaslu Kabupaten Buru, tertanggal 17 Desember 2024, menyatakan Ketua KPUD tidak terbukti bersalah dalam dugaan pencoblosan. Namun, Abeng merasa klaim ini perlu diuji kembali karena bertentangan dengan fakta yang terjadi saat Rapat Pleno PPK Kecamatan Namlea pada 2 Desember 2024.

Pengakuan via Telepon di Rapat Pleno

Dikatakan, dalam rapat pleno sempat terjadi perdebatan terkait selisih satu suara antara jumlah pemilih yang hadir sesuai daftar hadir 336 pemilih dan jumlah suara sah yang tercoblos 337 suara. Menurut Abeng, Ketua KPUD Walid Aziz mengakui melalui panggilan telepon bahwa dirinya mencoblos di TPS 21 menggunakan KTP elektronik. Pengakuan ini, yang disaksikan juga oleh Bawaslu Kabupaten Buru, mengakhiri perdebatan dan rapat pleno akhirnya mengesahkan 337 suara sah.

Namun, belakangan, Bawaslu menyatakan dalam dokumen resmi bahwa laporan terhadap Ketua KPUD tersebut tidak terbukti, dengan alasan tidak adanya rekaman video sebagai bukti. Hal ini, menurut Abeng, merupakan bentuk pembohongan publik.

Kuasa Hukum Paslon No. 1: Ketua KPUD Harus Diproses Hukum

Harkuna Litiloly, S.H, selaku kuasa hukum Paslon Nomor Urut 1, juga memberikan pernyataan tegas. Ia menilai Bawaslu Kabupaten Buru sebagai lembaga negara seharusnya bertindak arif dan bijaksana dalam menangani kasus ini.

“Kami melaporkan Ketua KPUD Kabupaten Buru, Walid Aziz, dengan dugaan pelanggaran Pasal 178 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pasal ini mengatur hukuman bagi siapa saja yang memberikan keterangan palsu atau tidak benar dalam tahapan pemilihan,” jelas Harkuna.

Jika terbukti, Walid Aziz dapat dijerat hukuman penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan, serta denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp72 juta. “Ini demi menjaga integritas dan kejujuran dalam proses pemilihan,” tambah Harkuna.

Langkah Selanjutnya

Tim Paslon Nomor Urut 1 berkomitmen membawa kasus ini ke ranah hukum untuk memastikan siapa pihak yang benar dan siapa yang melakukan pembohongan publik. Mereka berharap proses ini menjadi pembelajaran agar tidak ada lagi pelanggaran serupa di masa depan.

Kabiro buru ( M masuku)

YUTELNEWS.com | Semarang – Usaha rosok bernama Sumber Nikmat di kawasan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, menjadi sorotan publik.

Aktivitas usaha tersebut diduga melanggar aturan tata ruang dengan memanfaatkan bahu jalan untuk menumpuk barang bekas, yang menyebabkan gangguan lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor.

Penumpukan barang bekas yang menutupi sebagian jalan menyebabkan akses lalu lintas menyempit, terutama di kawasan menuju destinasi wisata Kota Lama yang ramai.

Kondisi ini memicu keluhan masyarakat dan wisatawan yang merasa terganggu dengan situasi tersebut.

Ketua Pekat Jawa Tengah, Joko Budi Santoso, turut memberikan perhatian terhadap persoalan ini.

“Jalan ini merupakan akses utama menuju kawasan wisata.

Ketika wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, melihat kondisi seperti ini, tentu akan berdampak negatif.

Selain mengganggu pengguna jalan, tumpukan barang bekas juga mencoreng citra kota,” tegasnya.

Praktik yang dilakukan Sumber Nikmat diduga melanggar Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Lingkungan Binaan.

Regulasi tersebut mengatur bahwa pemanfaatan ruang harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya untuk menjaga keteraturan tata ruang.

Namun, hingga kini, tidak ada tindakan nyata dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang.

Pembiaran ini memicu kritik tajam dari berbagai pihak yang menilai pemerintah kota kurang tegas dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah.

“Pemerintah Kota Semarang harus bertindak tegas.

Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran seperti ini.

Ini adalah ujian bagi Satpol PP untuk menunjukkan keberpihakannya pada hukum dan kenyamanan warga,” kata Joko Budi Santoso.

Joko mendesak pihak berwenang segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan aktivitas di lokasi tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap pelanggaran tata ruang.

“Jika perlu, lakukan penertiban agar tercipta kondisi yang indah, sehat, dan mendukung kunjungan wisatawan,” tambahnya.

Menurutnya, tata kota yang tertib tidak hanya menciptakan kenyamanan bagi warga, tetapi juga memperkuat citra Kota Semarang sebagai destinasi wisata yang ramah dan teratur.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Satpol PP maupun pemilik usaha rosok Sumber Nikmat.

Kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Semarang untuk menunjukkan komitmennya dalam menciptakan tata kota yang aman, nyaman, dan tertib.

M. Efendi

Buru – Yutelnews.com
Terkait Dugaan memberikan keterangan Palsu/bohong, sehingga melanggar pasal 178 UU Nomor 10 tahun 2016 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

“Bawaslu Kabupaten Buru dalam press konpress menyatakan saudara Ketua KPU tidak terbukti mencoblos di TPS 21 Namlea dan hanya mencoblos di TPS 19, Maka kami anggap yang dia sampaikan melalui forum resmi pleno PPK Namlea maupun pleno KPU itu adalah keterangan yang tidak benar,” jelas Wakil Ketua Tim Paslon MANDAT, Arwin Kaimudin di hadapan petugas Bawaslu, pada saat melaporkan Walid Aziz pada Jumat sore (20/12/2024)

Akibat keterangan yang diduga tidak benar itu, Arwin Kaimudin menegaskan, kalau Ketua KPU Buru telah melanggar pasal 178 UU Nomor 10 tahun 2016.

“Akibat perbuatannya itu merubah angka perolehan suara di TPS 21 Namlea pada saat pleno terakhir di KPU . Ini beta lampirkan bukti-bukti,” jelas Kaimuddin di hadapan Anggota Bawaslu.

Sementara kuasa Hukum tim MANDAT, Harkuna Litiloly. SH juga melaporkan hal yang sama. ” yang kita laporkan ini adalah surat pemberitahuan status laporan saya pada tanggal 5 dan 7 Desember 2024 terkait dugaan pelanggaran administrasi dan laporan dugaan tindak pidana pemilu dengan tuduhan yang bersangkutan Saudara Walid Azis mencoblos di TPS 21 dan TPS 19,” jelas Harkuna dihadapan awak media usai melapor di Bawaslu.

Related Posts
Simbol Integritas, Bawaslu Karo Tanam Pohon Manggis Cerminkan Keadilan
Simbol Integritas, Bawaslu Karo Tanam Pohon Manggis Cerminkan Keadilan
Harkuna Litiloly SH. Berharap Ketua KPU Segera di Periksa Bawaslu Terkait dugaan tindak pidana Pemilihan
Harkuna Litiloly SH. Berharap Ketua KPU Segera di Periksa Bawaslu Terkait dugaan tindak pidana Pemilihan
Ketua KPU di Laporkan di Bawaslu, Ketua Bawaslu Buru: Belum Bisa Pastikan Kelengkapan Bukti dari Paslon Mandat
Ketua KPU di Laporkan di Bawaslu, Ketua Bawaslu Buru: Belum Bisa Pastikan Kelengkapan Bukti dari Paslon Mandat
Ketua KPU Kabupaten Buru di Laporkan di Bawaslu, Ini Kata Mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Buru Selatan
Ketua KPU Kabupaten Buru di Laporkan di Bawaslu, Ini Kata Mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Buru Selatan
Yang menjadi alasan Ketua KPU-Walid Aziz kembali dilaporkan mengacu pada keterangan atau pengakuan Ketua KPU saat pleno PPK Namlea maupun KPU yang resmi disampaikannya dan sah menurut hukum. imbuhnya,” pada waktu itu ada perselisihan soal satu suara lebih antara DPT, DPTb dan DPK. Ada perbedaan selisih suara karena ada kelebihan surat suara yang tercoblos.

Dari kelebihan satu surat suara itu, maka terungkap lewat komunikasi dan berbagai informasi dalam pleno PPK Namlea, pleno KPU maupun keterangan resmi lewat media, Walid Aziz mengakui coblos di TPS 21.

Dia mengakui sembari menceritakan kronologis pencoblosan dia di TPS 21,”tegas Harkuna.

Tapi kemudian, lewat pemeriksaan dan klarifikasi di Bawaslu dan Sentra Gakumdu yang mengacuh pada laporan Harkuna, Bawaslu Kabupaten Buru berkesimpulan kalau Ketua KPU Buru tidak terbukti melakukan tindak pidana pemilihan dan tindak pelanggaran administrasi.

“Berdasarkan bahwa tidak terbukti dia mencoblos di TPS 21 dan hanya mencblos di TPS 19, sementara yang bersangkutan menjelaskan fakta-fakta sebelumnya kalau dia mencoblos di TPS 21,”urai Harkuna.

Oleh karena itu, keterangan awal Ketua KPU yang diyakini benar telah dimentahkan oleh Bawaslu dengan alasan tidak terbukti tindak pidana dan pelanggaran administrasi.
Kabiro buru (M Masuku)

Yutelnews.com||Surabaya-Ratusan Satuan Pengamanan (Satpam) mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Polri di Asrama Haji, Surabaya, pada Jumat (20/12/2024). Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Satpam dalam menjalankan tugas pengamanan, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kakorbinmas Baharkam Polri, Irjen Pol Edy Murbowo, menjelaskan bahwa setiap peserta pelatihan diberikan Kartu Tanda Anggota Satpam sebagai bentuk legalitas dalam melaksanakan tugas. “Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 36 Ayat (1),” ungkap Edy.

Edy menekankan bahwa Satpam memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman dan nyaman, baik di lingkungan kerja maupun masyarakat. Selain menjaga keamanan fisik, mereka juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan nasional.

“Pelatihan ini sangat penting mengingat dinamika gangguan keamanan yang semakin kompleks. Satpam harus dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada dan mampu mencegah potensi kejahatan. Tugas ini membutuhkan profesionalisme dan tanggung jawab tinggi,” tambahnya.

Yang istimewa dari pelatihan ini adalah pelaksanaannya yang mencakup tiga jenjang kompetensi Satpam secara bersamaan, yaitu Gada Utama (manajer), Gada Madya (supervisor), dan Gada Pratama (pelaksana). Edy mengungkapkan bahwa ini merupakan kali pertama pelatihan seperti ini dilakukan secara kolaboratif dan serentak. “Tujuannya adalah memastikan setiap jenjang Satpam memiliki kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,” jelasnya.

Pelatihan ini juga merupakan bagian dari persiapan pengamanan Nataru. Para Satpam akan ditempatkan di berbagai lokasi strategis, seperti hotel, pusat perbelanjaan, dan institusi pendidikan, untuk menjaga keamanan selama periode liburan.

“Saya berpesan kepada seluruh peserta untuk terus menjaga semangat belajar, meningkatkan kemampuan, dan menjaga kredibilitas profesi Satpam. Jadilah pionir keamanan yang selalu memberikan rasa aman bagi masyarakat,” ujar Edy.

Pelatihan ini terselenggara atas dukungan PT. Global Arrow, PT. Diana Abadi Santosa, dan PT. Artha Reksa Sejahtera, serta melibatkan para instruktur profesional yang berkomitmen meningkatkan kualitas Satpam di Indonesia.

Branch Manager PT. Global Arrow Surabaya, Rudy Hutagalung, mengungkapkan kebanggaannya atas keberhasilan penyelenggaraan pelatihan ini. “Pelatihan Satpam Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama yang ditutup dengan upacara gabungan ini merupakan yang pertama di Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh 158 peserta dan bertujuan untuk mencetak Satpam dengan kompetensi di tiga tingkatan, yaitu anggota, supervisor, dan manajerial,” jelas Rudy.

Dengan pelatihan ini, diharapkan para Satpam dapat lebih siap menghadapi tantangan di lapangan dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman selama Nataru maupun di masa mendatang.(Boedipras)

YUTELNEWS.COM.BURU
Ketua KPUD Kabupaten Buru Diduga Berbohong, Masyarakat Diminta Klarifikasi
Desember 20, 2024 Berita, Hukum, Peristiwa68 Dilihat
NAMLEA (Kabupaten Buru), Maluku, Kuantan Xpress.id – Pernyataan mengejutkan dilontarkan oleh Muhammad Arwin Kaimudin, yang akrab disapa Abeng, selaku Tim Pemenangan Paslon Bupati Buru Nomor Urut 1. Dalam sebuah konferensi pers pada Jum’at 20/12/2024, Abeng menuding Ketua KPUD Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Walid Aziz, telah membohongi publik terkait kasus dugaan pencoblosan di TPS 21.

Abeng menyebut bahwa dokumen Form A17 dari Bawaslu Kabupaten Buru, tertanggal 17 Desember 2024, menyatakan Ketua KPUD tidak terbukti bersalah dalam dugaan pencoblosan. Namun, Abeng merasa klaim ini perlu diuji kembali karena bertentangan dengan fakta yang terjadi saat Rapat Pleno PPK Kecamatan Namlea pada 2 Desember 2024.

Pengakuan via Telepon di Rapat Pleno

Dikatakan, dalam rapat pleno sempat terjadi perdebatan terkait selisih satu suara antara jumlah pemilih yang hadir sesuai daftar hadir 336 pemilih dan jumlah suara sah yang tercoblos 337 suara. Menurut Abeng, Ketua KPUD Walid Aziz mengakui melalui panggilan telepon bahwa dirinya mencoblos di TPS 21 menggunakan KTP elektronik. Pengakuan ini, yang disaksikan juga oleh Bawaslu Kabupaten Buru, mengakhiri perdebatan dan rapat pleno akhirnya mengesahkan 337 suara sah.

Namun, belakangan, Bawaslu menyatakan dalam dokumen resmi bahwa laporan terhadap Ketua KPUD tersebut tidak terbukti, dengan alasan tidak adanya rekaman video sebagai bukti. Hal ini, menurut Abeng, merupakan bentuk pembohongan publik.

Kuasa Hukum Paslon No. 1: Ketua KPUD Harus Diproses Hukum

Harkuna Litiloly, S.H, selaku kuasa hukum Paslon Nomor Urut 1, juga memberikan pernyataan tegas. Ia menilai Bawaslu Kabupaten Buru sebagai lembaga negara seharusnya bertindak arif dan bijaksana dalam menangani kasus ini.

“Kami melaporkan Ketua KPUD Kabupaten Buru, Walid Aziz, dengan dugaan pelanggaran Pasal 178 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pasal ini mengatur hukuman bagi siapa saja yang memberikan keterangan palsu atau tidak benar dalam tahapan pemilihan,” jelas Harkuna.

Jika terbukti, Walid Aziz dapat dijerat hukuman penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan, serta denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp72 juta. “Ini demi menjaga integritas dan kejujuran dalam proses pemilihan,” tambah Harkuna.

Langkah Selanjutnya

Tim Paslon Nomor Urut 1 berkomitmen membawa kasus ini ke ranah hukum untuk memastikan siapa pihak yang benar dan siapa yang melakukan pembohongan publik. Mereka berharap proses ini menjadi pembelajaran agar tidak ada lagi pelanggaran serupa di masa depan.
Kabiro buru ( M masuku)

YUTELNEWS.COM – NIAS UTARA
Pelaksanaan natal SMP Negeri 4 Namohalu Esiwa, yang dilaksanakan di gereja Sisobahili desa Sisobahili kecamatan Namohalu Esiwa pada jumat (20/12/2024) berlangsung dengan baik.

Guru dan Siswa SMP Negeri 4 Namohalu Esiwa mengambil bagian untuk memuji nama Tuhan dan menyukseskan Natal SMP Negeri 4 Namohalu Esiwa. saling mengambil bagian baik tari-tarian, puisi, dan vokal grup dari siswa dan beberapa kegiatan lainnya berjalan dengan baik.

Beberapa tokoh jemat sisobahili dan undangan sangat berterima kasih dan mendukung kegiatan natal yang dilaksanakan SMP Negeri 4 Namohalu Esiwa yang sedang berlangsung.

“kepala sekolah SMP Negeri 4 Namohalu Esiwa, menyampaikan bahwa Natal Tahun ini merupakan momen penting untuk Guru dan Siswa, untuk mewujudkan insan yang peduli dengan meninggalkan masa lalu menuju hidup yang baru.”

Dengan Tema”Marilah Sekarang Kita pergi ke Betlehem ( lukas 1:13 ),” menekankan pentingnya kasih sayang dan peduli.siswa Dan Guru dalam berbagai aspek kehidupan dan sikap, perilaku yang harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Sesuai Tema Natal SMP negeri 4 Namohalu Esiwa. Siswa harus menunjukkan rasa kasih sayang, perhatian terhadap seseorang, dan peduli sesama teman2nya dan terlebih kepada guru dan orang Tuanya.

Robert Gea

Semarang – Yutelnews.com – Usaha rosok bernama Sumber Nikmat di kawasan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, menjadi sorotan publik.

Aktivitas usaha tersebut diduga melanggar aturan tata ruang dengan memanfaatkan bahu jalan untuk menumpuk barang bekas, yang menyebabkan gangguan lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor.

Penumpukan barang bekas yang menutupi sebagian jalan menyebabkan akses lalu lintas menyempit, terutama di kawasan menuju destinasi wisata Kota Lama yang ramai.

Kondisi ini memicu keluhan masyarakat dan wisatawan yang merasa terganggu dengan situasi tersebut.

Ketua Pekat Jawa Tengah, Joko Budi Santoso, turut memberikan perhatian terhadap persoalan ini.

“Jalan ini merupakan akses utama menuju kawasan wisata.

Ketika wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, melihat kondisi seperti ini, tentu akan berdampak negatif.

Selain mengganggu pengguna jalan, tumpukan barang bekas juga mencoreng citra kota,” tegasnya.

Praktik yang dilakukan Sumber Nikmat diduga melanggar Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Lingkungan Binaan.

Regulasi tersebut mengatur bahwa pemanfaatan ruang harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya untuk menjaga keteraturan tata ruang.

Namun, hingga kini, tidak ada tindakan nyata dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang.

Pembiaran ini memicu kritik tajam dari berbagai pihak yang menilai pemerintah kota kurang tegas dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah.

“Pemerintah Kota Semarang harus bertindak tegas.

Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran seperti ini.

Ini adalah ujian bagi Satpol PP untuk menunjukkan keberpihakannya pada hukum dan kenyamanan warga,” kata Joko Budi Santoso.

Joko mendesak pihak berwenang segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan aktivitas di lokasi tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap pelanggaran tata ruang.

“Jika perlu, lakukan penertiban agar tercipta kondisi yang indah, sehat, dan mendukung kunjungan wisatawan,” tambahnya.

Menurutnya, tata kota yang tertib tidak hanya menciptakan kenyamanan bagi warga, tetapi juga memperkuat citra Kota Semarang sebagai destinasi wisata yang ramah dan teratur.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Satpol PP maupun pemilik usaha rosok Sumber Nikmat.

Kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Semarang untuk menunjukkan komitmennya dalam menciptakan tata kota yang aman, nyaman, dan tertib.

M. Efendi