You Tell News

Yutelnews.com ] Pekanbaru,- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Distransnaker) bertanggung jawab atas kasus perselisihan hubungan industrial (PHI). Namun sangat disayangkan, hal ini justeru dikangkangi oleh Razali, SH, salah seorang pegawai negeri sipil yang merupakan mediator Disnaker pelalawan.

Razali terkesan berpihak kepada perusahaan PT SHL (Sinar Haska Lestari) dan sengaja menghambat bahkan tidak memproses laporan kasus PHI yang dilimpahkan oleh Disnaker Provinsi Riau ke Disnaker Kabupaten Pelalawan yang didisposisikan kepadanya.

Hal ini diungkap ketua umum Dpp Suara Serikat Buruh Nasional, M. Ramli Zebua didampingi Sekjendnya, Elwin Ndruru. Dalam keterangannya saat jumpa pers dikantor sekretariat Dpp Suara Serikat Buruh Nasional di Pekanbaru, (9/12/24)

Adapun perkara PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan PT Sinar Haska Lestari (SHL) terhadap karyawan atas nama Kelvin Ndruru yang mengalami kecelakaan kerja, kata Ramli, yang mana telah dilaporkannya melalui Dewan Pimpinan Pusat Suara Serikat Buruh Nasional ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau pada Tanggal 8 November 2024.

Kemudian, perkara tersebut dilimpahkan Disnaker Provinsi Riau ke Disnaker Kabupaten Pelalawan pada tgl 19/11/2024 dengan pelimpahan nomor ; 500.15.15.2/disnakertrans/3.2/0579, ungkapnya.

“Laporan PHI tersebut sudah mencapai satu bulan sejak kita adukkan ke pihak Disnaker Riau. Awalnya kita dipertemukan oleh mediator Disnaker Provinsi dan setelah itu dilimpahkan ke Disnaker Kabupaten Pelalawan, dan pihak Disnaker pelalawan justru tidak bekerja dengan serius melainkan terkesan berpihak atau pro kepada perusahaan, salah satu oknum mediator Disnaker pelalawan atas nama Razali, SH, yang tadi kita konfirmasi malah mempersulit kita bahkan mengatakan kami tidak berhak karena Serikat kami tidak berdiri didalam perusahaan sehingga laporan PHK tersebut tidak diproses, dan melontarkan pernyataan lewat chatting whatsAppnya “Pasal mana kiranya pak bisa bergabung dgn serikat pekerja diluar perusahan yg bisa beracara mohon ijin saya belum baca kata Razali selaku Mediator Disnaker Pelalawan” dalam hal ini patut diduga bahwa mediator Disnaker kabupaten Pelalawan melanggar aturan hukum yang berlaku,” ucapnya.

Seharusnya dalam proses penyelesaian PHI lanjut Ramli, mediator merupakan pegawai negeri sipil (ASN) yang ditugaskan untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan. Mediator bertugas melakukan upaya untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang bertikai dan jika kesepakatan tidak tercapai, mediator akan mengeluarkan Anjuran Tertulis yang dilimpahkan kepada kedua belah pihak, tutupnya.

Hal senada pun diungkapkan Elwin Ndruru selaku Ketua Umum Organisasi Team Libas (Ligh Independent Bersatu-Indonesia) sekaligus Sekjend Dpp Suara Serikat Buruh Nasional, dalam siaran persnya Elwin mengatakan mediator Disnaker pelalawan tidak memahami aturan hukum serikat dan undang-undang ketenagakerjaan, “Orang bodoh kok ditunjuk sebagai mediator,” sebut Elwin kepada wartawan.

Selanjutnya, secara detail Elwin menerangkan beberapa pasal yang berhubungan terhadap kasus tersebut.

Bahwa pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (“UU 21/2000”) Begitu juga tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), yang menyatakan bahwa

“Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya”

Bagi seorang pekerja/buruh untuk menjadi anggota SP/SB di luar perusahaannya, dan SP/SB tersebut dapat mewakili dan mengadvokasi pekerja yang bersangkutan dalam perselisihan hubungan industrial hingga tingkat Pengadilan Hubungan Industrial. Serikat adalah hak yang dilindungi secara hukum dan tidak boleh dihalang-halangi sesuai Pasal 28 jo. Pasal 43 ayat (1) UU 21/2000.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh memiliki fungsi dan tujuan terhadap anggotanya yang telah diatur dalam Pasal 4 UU 21/2000, yang berbunyi “Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan perkerja/buruh dimana Serikat berfungsi sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya maupun Pekerja/buruh disetiap perusahaan, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh baik di dalam maupun di luar perusahaan dapat membantu dalam upaya hukum setiap perselisihan hubungan industrial sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”)

Kemudian mengacu pada Pasal 87 UU PPHI juga menegaskan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara hingga tingkat Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya, terang Elwin mengakhiri siaran persnya

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Dalam menyambut hari anti korupsi Se dunia di Banyuwangi para aktifis yang tergabung dalam Koalisi Anti Korupsi mengadakan aksi di depan kantor bupati Banyuwangi Hari Senin 09 Desember 2024. Meskipun kondisi cuaca kurang bersahabat curah hujan cukup tinggi tetapi Para aktifis tetap menyampaikan orasinya dengan membentangkan sepanduk bertuliskan ganyang korupsi, tulisan yang lain “usut tuntas korupsi di Banyuwangi yang telah dilaporkan KPK terkait penjualan saham tambang emas dengan dugaan kerugian 301 Miliar” . Salah satu aktifis Supono menyatakan Korupsi jadi problem masyarakat penyebab kemiskinan. Senen 09/12/2024.

Amrullah membicarakan anggaran Mamin yang masih besar anggaran untuk rakyat jumlahnya jauh lebih kecil.
Sementara Masruri Ketua BCW membongkar fakta terjadinya Korupsi penjualan saham tambang emas diduga bancaan dan sudah diuji di pelaporan KPK dan sudah ditemukan unsur unsurnya.

Sedangkan Yunus yang dijuluki guru jalanan mengkritik keras penanganan kasus Mamin yang ternyata kasus berproses di KPK dan sudah ada tersangkanya dan mau ditangkap tetapi dihalang halangi oleh Bapak yaitu julukan orang penting dan sangat berpengaruh di Banyuwangi. Kemudian acara dilanjutkan audiensi di ruangan utama Pemda. Namun tidak ada pejabat penting Banyuwangi yang menerima rombongan aktifis ini. Akhirnya diterima oleh Asisten. Inilah yang menjadi kritik aktifis dan sangat disayangkan.

Akhir rombongan aktifis ini bergeser ke DPRD. dilanjutkan hearing di DPRD yang Diterima oleh salah satu anggota fraksi PKB Hj.Siti Mafrochatin Ni’mah. Dialog berjalan lancar Inti terpenting dari hearing ini para aktifis mengharap DPRD kembali bisa menjadi fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Bukan sebaliknya DPRD tunduk sama eksekutif.

Kemudian pada saat membahas mengenai penjualan saham Nikmah menyatakan bahwa fraksi PKB tidak pernah menyetujui penjualan saham. Inilah bukti baru yang mana sebelumnya dinyatakan katanya penjualan saham sudah memperoleh persetujuan DPRD Banyuwangi tetapi faktanya terbongkar dari statemen anggota DPRD sendiri.

(Tim Red)

YUTELNEWS.com |Kepala Kejaksaan Negeri Morowali Utara bersama dengan para Kasi & Kasubag serta seluruh pegawai memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2024 dengan melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum pada tanggal 4 Desember 2024 di Kantor Camat Petasia dengan tema “Bersama Melawan Korupsi Untuk Indonesia Maju” dan tanggal 9 Desember 2024 melaksanakan sosialisasi dengan membagikan brosur, stiker dan kaos bertemakan Hari Anti Korupsi Sedunia 2024 di depan Kantor Camat Lembo dan Depan Kantor Kejaksaan Negeri Morowali Utara.

Bahwa peringatan Hakordia Tahun 2024 dilaksanakan secara serentak di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia.

Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Morowali Utara Mahmuddin, S.H.,M.H. menyampaikan kegiatan penyuluhan hukum dan pembagian brosur, stiker dan kaos bertemakan Hari Anti Korupsi yang kami laksanakan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar berani memerangi korupsi. Masyarakat diharapkan aktif dalam perkembangan dan laporan serta pengaduan tentang dugaan korupsi sehingga Kejari tidak dapat bekerja sendiri tanpa peran aktif dari masyarakat. Masyarakat yang melapor akan dilindungi oleh Undang-undang. (Abu Algifari)

YUTELNEWS.com | Jepara – Lie Danu Suncipto warga Kota Semarang adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 13.767 m² di Rt. 004 Rw. 001, Desa Srobyong, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara dan berada di tepi jalan raya Jepara – Bangsri.

Hal ini disampaikan oleh Supriyanto mewakili Lie Danu Suncipto serta berdasarkan dokumen yang awak media peroleh, dasar dari kepemilikan sah tanah atas nama Lie Danu Suncipto berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 165, 395, 187, 647, 102 dan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 6 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Jepara.

Sebelumnya 2 (dua) orang berinisial S dan M, keduanya warga Desa Srobyong mengaku sebagai ahli waris dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan sejak kakeknya meninggal dunia di tahun 1951. Persoalan ini sendiri berawal saat keduanya mencabut surat kuasa tertanggal 15 November 2024 kepada Supriyanto.

Supriyanto, Senin (9/12/2024) di kantor DPC GRIB Jepara di Jl. Pangan, Rt. 03 Rw. 01, Kelurahan Bapangan, Jepara kepada awak media mengatakan bahwa Lie Danu Suncipto selaku pemilik sah tanah tersebut. Dan pada tanggal 4 Desember 2024 telah memberikan surat kuasa kepadanya untuk mengurusi tanah tersebut. Termasuk bertemu dengan pihak-pihak untuk kepentingan perundingan dan melakukan pengamanan atas sebidang tanah tersebut.

“Siapapun pihak yang mengklaim sebagai ahli waris tersebut, semestinya tahu dan faham bahwa klien kami atau Lie Danu Suncipto mempunyai bukti kepemilikan sah berupa sertifikat SHM dan HGB,” kata Supriyanto.

Ia menambahkan, kalau dalam persoalan status kepemilikan sebidang tanah, ada klaim sepihak dari ahli waris yang menyatakan bahwa dia mempunyai Tupi Pajak atau PBB atas bidang tanah tersebut,” Kami tegaskan kalau slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukanlah bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya bukti pembayaran pajak,” tambah Supriyanto.
“SPPT PBB bidang tanah tersebut sejak dulu dibayar terus menerus oleh Lie Danu Suncipto sampai hari ini,” tuturnya.
“Apalagi tanah itu pernah di tahun 2002 oleh PT. Bank Bali, Tbk. dilakukan proses permohonan roya tanah sebesar Rp. 1M 400jt. Mustahil bank ceroboh dan gegabah dalam penyaluran kredit, kalau status tanah yang diagunkan ke bank adalah tanah sengketa. Hal ini membuktikan kalau tanah itu sah milik Lie Danu Suncipto,” ungkap Supriyanto.

Saat ini tanah atas nama Lie Danu Suncipto tersebut, sedang dalam proses jual beli dengan PT. Parkland World Indonesia (PWI) yang berkedudukan di Kabupaten Serang. Dan melalui Direkturnya bernama Park Young Geun memberikan surat kuasa nomor 054/PWI-JKT/LEGAL/XI/2024 tanggal 19 November 2024 kepada Supriyanto dalam kapasitasnya sebagai Pembina DPC GRIB Jaya Jepara dan sebagai penerima kuasa untuk bertindak atas nama kepentingan PWI serta untuk proses yang berkaitan dengan tanah sah milik Lie Danu Suncipto.

Adanya informasi bahwa pihak-pihak yang mengaku ahli waris dan mewakilinya akan melakukan gugatan ke PTUN. “Tentunya salah alamat, karena sama sekali belum ada putusan dari PN Jepara tentang persoalan status tanah yang berada di Desa Srobyong. Bukti kepemilikan oleh Lie Danu Suncipto adalah sah dan tidak ada gugatan perdata sebelumnya dan tidak ada sama sekali istilah Mafia Tanah dalam kepemilikan tanah tersebut,” tandas Supriyanto.

Dalam hal ini menurut Supriyanto, sebelumnya tidak ada penggugat dan tergugat tentang persoalan status kepemilikan tanah tersebut. “Namun, kami menghargai proses mediasi para pihak di Balai Desa Srobyong, Kamis siang (5/12/2024) lalu,” ucap Supriyanto.

Supriyanto pun mendengar klaim pengakuan dari S dan M bahwa tanah itu berstatus tanah eigendom verponding. Ia pun mengingatkan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) dan setelah 20 tahun memenuhi persyaratan bisa dikonversi menjadi SHM sesuai PP No. 24/1997 tentang pendaftaran tanah. Dan untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama, tentunya ada proses pembuktian alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut, berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau, pernyataan yang bersangkutan yang dinilai kadar kebenarannya saat pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan di Kabupaten Jepara.

Singgih Purwanto

YUTELNEWS.com | Setelah sebelumnya sempat ditunda, akhirnya KM Kelud resmi bersandar di Terminal Bintang Sembilan Sembilan Persada, Minggu (8/12/2024) pagi.

Kapal yang dinakhkodai oleh Kapt. Herman ini mengangkut lebih dari seribu penumpang dan berhasil berlabuh dengan sempurna sesuai jadwal kedatangan.

Disambut dengan tabuhan kompang, debarkasi berlangsung seremonial dengan pengalungan bunga untuk kru dan penumpang yang tiba perdana di pelabuhan tersebut.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi beserta jajaran; Komisaris Utama PT. Pelni (Persero), Muhammad Awaluddin beserta jajaran; PT. Bintang Sembilan Sembilan Persada, KSOP Khusus Batam, KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam, serta Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau.

Adapun pemindahan pelabuhan ini ditetapkan setelah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam mengeluarkan instruksi kepada PT. Pelni (Persero) Cabang Batam untuk penyandaran KM Kelud setelah Uji Coba Sandar/Lepas, Olah/Gerak, dan Simulasi Embarkasi/Debarkasi berhasil dilakukan secara aman dan tanpa hambatan apapun.

“Alhamdulillah kapal Kelud yang pagi ini bersandar di Pelabuhan Bintang Sembilan Sembilan berjalan lancar tanpa kendala,” ujar Kabid Gakum KSOP Khusus Batam, Yuzirwan Nasution.

Selain bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan maksimal kepada masyarakat, pemindahan ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah calon penumpang menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

“Untuk Nataru, Pelni sudah menyiapkan 3 kapal dalam satu minggu, yang akan beroperasi melayani rute Jakarta, Batam, dan Belawan,” bebernya.

PT. Bintang Sembilan Sembilan Persada juga dinilai berhasil menyiapkan fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan lepas-sandar di dermaga, berikut dengan infrastruktur fisik di ruang tunggu pelabuhan sesuai standard yang ditentukan.

Perubahan ini disambut dengan antusias oleh para penumpang yang mengaku dapat melakukan mobilisasi lebih nyaman dengan fasilitas yang ada.

“Pelabuhannya lebih representatif di sini dibanding yang sebelumnya. Lebih rapi dan teratur,” ujar Assoc. Prof. Suswanto Ismadi Megah, Dekan FKIP Unrika selaku Penumpang KM Kelud.

Meski demikian, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi berpesan agar PT. Pelni Cabang Batam tidak berpuas hati.

Menurutnya, masih banyak yang harus dikembangkan untuk meningkatkan fasilitas yang ada.

“Pelabuhan ini belum selesai. Sarana dan prasarana masih harus ditingkatkan dan direnovasi. Termasuk jalur jalan dan layanan taksi,” ujarnya.

Muhammad Rudi berharap pelayanan pelabuhan semakin baik sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

(RUD)

YUTELNEWS.com | Keluarga Besar Karyawan/karyawati Kristiani BP Batam menggelar Perayaan Natal 2024 di Balairungsari, Batam Center, Sabtu, (7/12/2024) malam.

Mengusung tema “Hadirkan Semangat Natal Sepanjang Tahun untuk Mewujudkan Batam yang Maju”, perayaan natal berlangsung hikmat dan penuh suka cita.

Beragam rangkaian mengisi perayaan malam natal BP Batam seperti ibadah khutbah Pendeta Juliana Parapat Lende, penyerahan bantuan kepada Panti Asuhan Damai Sejahtera, Panti Asuhan Rezky Ilahi, Panti Jompo True Love dan Panti Jompo Vistos Kasih Ikhlas serta ditutup meriah dengan penampilan suara emas artis Ibu Kota Stevan Pasaribu yang semakin memeriahkan suasana natal.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dalam kesempatan itu menyambut baik dan gembira perayaan natal di lingkungan BP Batam. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh keluarga besar pegawai yang hadir agar terus bergandengan tangan mendukung kemajuan Batam.

“Selamat Natal tahun 2024 kepada keluarga besar pegawai BP Batam yang merayakan, mari bersama kita jaga kekompakan dan persatuan untuk membangun Batam yang kita cintai,” kata Muhammad Rudi.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Rudi juga berbagi sukacita natal dengan anak-anak karyawan yang hadir. Ia pun turut mengapresiasi kepada keluarga besar Karyawan Kristiani BP Batam yang telah menjadikan perayaan natal sebagai momen untuk saling berbagi dan mengasihi di dalam keberagaman.

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, selamat merayakan natal dengan penuh suka cita,” seru orang nomor satu di Batam itu.

Turut hadir Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad, Pejabat Eselon II BP Batam dan tamu undangan Forkopimda Kota Batam. /Red

YUTELNEWS.com | Ketua Relawan kabupaten sukabumi H. Uka memberikan Reward kepada suara TPS terbanyak di Desa mangkalaya dan sekalian do, a bersama, Setelah terpilihnya pasangan calon Bupati kabupaten Sukabumi H. Asep japar dan H. Andreas di pilkada 27 November 2024 lalu, H. Uka dan Siti Eni nuraeni menggelar acara syukuran dan silaturahmi bersama ( Relawan Uka Grup), yang digelar di kantor Uka grup,desa mangkalaya , kecamatan Cisaat kabupaten sukabumi, sabtu, (7-12-2024).

Acara syukuran dihadiri Ketua Relawan kabupaten sukabumi H. Uka Wakil ketua Relawan kabupaten sukabumi Siti Eni nuraeni, Dan Tim Relawan Uka Grup.

Ketua Relawan H. Uka dan wakil Ketua Relawan Siti Eni Nuraeni menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tim baik di tingkat Desa , Kecamatan, hingga para relawan di TPS-TPS se-Kabupaten Sukabumi yang telah bekerja keras untuk memenangkan pasangan Calon H. Asep japar dan H. Andreas, “Tandanya.

Pada kesempatan itu, H. Asep japar dan H. Andreas perolehan suara sebanyak 564.862 suara pada pilkada wabup dan cawabup kabupaten sukabumi 2024. “Saya terharu, dulu H. Asep japar dan H. Andreas datang kesini sempat dipandang sebelah mata, namun perolehan suara ini membuktikan kemampuan tim yang hebat, dan mampu melampaui target suara,” kata H. Uka dalam sambutanya.

Reporter : Mirna

YUTELNEWS.com | Dalam suasana penuh kegembiraan dan harapan, acara syukuran pembubaran tim pemenangan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Cen Sui Lan dan Jarmin, berlangsung meriah di Jalan Sayunara, Kelurahan Sedanau,Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, pada pukul 22:30 WIB. Acara ini juga dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi, H. Mustamin Bakri, yang turut mendampingi Jarmin, Wakil Bupati terpilih.

Mustamin Bakri, yang merupakan tokoh politik senior dari Partai Golkar dan bagian dari koalisi pengusung pasangan Cermin (Cen Sui Lan-Jarmin), menyampaikan sambutan yang penuh semangat. Ia mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi mendalam kepada seluruh tim pemenangan yang telah berjuang tanpa kenal lelah selama masa kampanye. “Kemenangan yang kita raih ini adalah hasil dari kerja keras dan pengorbanan kalian semua. Namun, perjuangan kita belum selesai. Mari kita semua bersatu, tinggalkan perbedaan, dan fokus pada masa depan Natuna yang lebih baik,” tegas Mustamin.

Mustamin juga menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan persatuan di Natuna pasca-pemilu. “Di sini tidak ada lagi nomor 1 atau 2. Yang ada hanya satu tujuan: membangun Natuna bersama. Mari kita wujudkan demokrasi yang aman, damai, dan penuh kebersamaan,sekaligus ucapan terima kasih kepada tim pemenangan Cermin Membara dan juga masyarakat Kecamatan Bunguran Barat,saya selaku anggota DPRD Provinsi Kepri dari Fraksi Golkar juga sebagai ketua penasehat dan jurcam utama tim Cermin Membara imbuhnya.

Sementara itu, Jarmin, Wakil Bupati terpilih, mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan memperjuangkan kemenangan pasangan Cermin. Jarmin juga menyampaikan pesan dari Bupati terpilih, Cen Sui Lan, yang tidak bisa hadir dalam acara tersebut karena bersamaan dengan syukuran di wilayah lain di Natuna. “Bupati terpilih, Ibu Cen Sui Lan, mengirimkan salam hangat dan doa agar kita semua dapat bekerja sama membangun Natuna ke depan,” ujar Jarmin.

Jarmin menutup sambutannya dengan harapan besar untuk kemajuan Natuna. “Mohon doa dan dukungan semua pihak, agar kami bisa membawa Natuna lebih maju, membangun bersama rakyat, dan mewujudkan kesejahteraan untuk semua,” kata Jarmin.

Acara syukuran ini bukan hanya sebagai ajang merayakan kemenangan, tetapi juga sebagai momen penting untuk mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat Natuna. Meskipun jarak memisahkan beberapa wilayah, acara serupa digelar di berbagai tempat di Natuna, menciptakan atmosfer keakraban yang luar biasa.

Dengan semangat baru dan kebersamaan yang terjalin, masyarakat Natuna berharap pemerintahan yang baru dapat membawa perubahan positif dan kemajuan bagi daerah Natuna tercinta.

(Darmansyah)