You Tell News

YUTELNEWS.com | Badan Pengusahaan Batam memastikan kegiatan naik turun penumpang Kapal Pelni akan mulai berpindah dari Terminal Batu Ampar ke Terminal Bintang Sembilan-Sembilan Persada pada Rabu, 4 Desember 2024.

Hal ini menyusul hasil uji coba sandar KM Kelud yang sukses dilakukan pada Rabu, (27/11/2024) di dermaga Terminal Bintang Sembilan-Sembilan Persada.

Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar mengatakan, pemindahan tambat Kapal Pelni ke Terminal Bintang Sembilan-Sembilan Persada merupakan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut di wilayah Batam.

Rencana pemindahan tambat Kapal Pelni ini, imbuh Dendi, sudah direncanakan sejak lama, guna menjawab tantangan operasional di Terminal Batu Ampar yang tidak dirancang untuk melayani Penumpang.

“Pemindahan tambat Kapal Pelni dari Terminal Batu Ampar ke Terminal Bintang Sembilan-Sembilan Persada sudah dipersiapkan sejak 2021 lalu, dimulai dengan pembangunan ruang tunggu yang layak bagi para penumpang Kapal Pelni serta pendalaman alur dan kolam dermaga sehingga aman untuk disandari kapal-kapal penumpang milik PT Pelni,” ujar Dendi dalam keterangan resminya, Jumat (29/11/2024).

Dendi pun mengapresiasi langkah PT Bintang Sembilan-Sembilan Persada selaku pengelola Pelabuhan Bintang Sembilan-Sembilan Persada yang telah menyiapkan infrastruktur guna mengakomodir arus penumpang Kapal Pelni dengan tujuan Belawan dan Jakarta.

“Keberhasilan pemindahan tambat Kapal Pelni ke Terminal Bintang Sembilan-Sembilan Persada merupakan bukti komitmen Kepala BP Batam Muhammad Rudi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat yang menggunakan transportasi Kapal Pelni,” imbuhnya.

Dendi juga mengapresiasi sinergi lintas instansi yang telah bersama-sama mengawal pemindahan tambat kapal pelni ke Terminal Bintang Sembilan-Sembilan Persada demi memastikan kenyamanan penumpang dan keselamatan pelayaran.

“Keberhasilan pemindahan tambat Kapal Pelni ke Terminal Bintang Sembilan-Sembilan Persada merupakan hasil dari kolaborasi seluruh pihak, mulai dari KSOP Khusus Batam, Disnav Kelas I Tanjungpinang, KPU Bea Cukai Batam, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Polresta Barelang, Kepolisian Sektor Keamanan Pelabuhan, Dinas Perhubungan Kota Batam, Damri Cabang Batam, Pelindo Regional 1 Cabang Batam, PT Bintang Sembilan-Sembilan Persada, PT Pelni, serta instansi lainnya yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Batam,” imbuh Dendi.

Senada, di tempat terpisah, Kepala Cabang Pelni Batam, Muhammad Iqbal, menyampaikan bahwa pemindahan kapal Pelni ke Terminal Bintang 99 Persada pada Rabu mendatang merupakan bentuk upaya bersama dari seluruh stakeholder untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan maksimal kepada masyarakat. Terlebih, pemindahan ini dilakukan menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

“Langkah ini adalah hasil sinergi lintas instansi. Kami selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Bagi penumpang Pelni yang sebelumnya mengalami ketidaknyamanan, kami berharap setelah pemindahan ke Terminal Bintang 99 Persada pelayanan yang diberikan dapat lebih optimal,” ujar Iqbal. (fn/a- Red)

YUTELNEWS.com | BP Batam akan memeriksa detail Jembatan 2 Barelang dalam rangka mendukung kelancaran pengembangan Pulau Rempang dan Galang sebagai Kawasan Ekonomi Baru.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait menuturkan, pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa jembatan tersebut tetap aman dan mampu menanggung beban lalu lintas yang terus meningkat selama pengembangan berlangsung.

“Selama pengerjaan, BP Batam akan melakukan _loading test_ atau pengujian beban pada Jembatan 2 Barelang tanggal 3 dan 4 Desember 2024 nanti,” ujar Ariastuty, Jumat (29/11/2024).

Selama pelaksanaan pekerjaan, lanjut Ariastuty, pihaknya pun akan menutup lalu lintas secara berkala dengan _window time_ kurang lebih 15 menit tiap kali pengujian.

“BP Batam pun menyampaikan permohonan maaf apabila nantinya pekerjaan ini sedikit mengganggu kelancaran lalu lintas di Jembatan 2,” pesannya.

Di samping itu, Ariastuty menyampaikan jika BP Batam bertekad untuk menuntaskan rencana pengembangan Kawasan Rempang sebagai mesin ekonomi baru Indonesia.

Dengan harapan, Batam dapat menjadi salah satu destinasi unggulan investasi di tanah air.

“Pada prinsipnya, BP Batam terus berupaya untuk merealisasikan PSN Rempang Eco-City agar mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana pendukungnya pun harus kami maksimalkan,” pungkasnya. (Red)

YUTELNEWS.com | Nelayan Sedanau mendesak Dinas Perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk mencabut izin operasi kapal lengkong atau cumi yang beroperasi di perairan Natuna. Tuntutan ini muncul pasca diamankannya salah satu kapal lengkong, KM Lucas Cendana Jaya, yang kedapatan melanggar batas izin tangkap di perairan Natuna pada Sabtu dini hari, 30 November 2024.

Ketua Persatuan Nelayan Bagan Sedanau, Wan Mustar Hadi, yang akrab disapa Bang Bujang Katul, menyampaikan hal ini kepada media melalui telepon. Ia mengungkapkan bahwa kejadian tersebut memicu kemarahan nelayan karena kapal dari luar diduga kerap mengambil ikan di wilayah yang seharusnya menjadi area tangkap nelayan lokal.

Joko Suprianto, perwakilan nelayan tongkol dari Air Batu, juga menyampaikan dukungan terhadap tuntutan ini. Berikut poin-poin tuntutan nelayan:

1. Mencabut izin tangkap seluruh kapal luar, termasuk kapal lengkong/cumi, yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711.

2. Menahan KM Lucas Cendana Jaya GT.29.2766 beserta dokumen dan surat izin tangkapnya di Jalan Sayonara, Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, hingga tuntutan dipenuhi.

3. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi dalam waktu 10 hari, tindakan akan dilakukan berdasarkan hukum adat atau kearifan lokal.

Saat diwawancarai pada Minggu, 1 Desember 2024, Hadi Suriyanto, S.Pi., M.Si., Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, menanggapi insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya dapat memfasilitasi tuntutan nelayan dan meneruskannya ke Dinas Perikanan Provinsi.

“Kami siap membantu menyampaikan tuntutan ini ke provinsi setelah menerima surat resmi. Namun, memang benar kapal tersebut melanggar izin wilayah tangkap,” ujar Hadi, yang akrab disapa Pak Jojo.

Meski kewenangan berada di tingkat provinsi, Hadi memastikan pemerintah kabupaten akan terus mendukung nelayan dalam memperjuangkan hak mereka. “Kami akan berupaya memfasilitasi komunikasi antara nelayan dan pihak terkait agar masalah ini segera terselesaikan,” tambahnya.

(Darmansyah)

YUTELNEWS.com | Banjarmasin, – Dalam rangka persiapan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemuda Tani se-Kalimantan Selatan, digelar rapat koordinasi pada Jumat (29/11) di Cangkir Coffee, Mahligai, Banjarmasin. Rapat ini dihadiri oleh penasehat, koordinator, dan panitia pelaksana untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan agenda penting tersebut. Sabtu,(30/112024).

Penasehat Pemuda Tani Kalsel, *Syamsul Bahri*, menegaskan bahwa momentum Musdalub dan pelantikan harus dimanfaatkan untuk memperkuat organisasi. “Kita harus bersinergi dalam membangun Pemuda Tani yang lebih kokoh dan solid. Agenda ini adalah kesempatan untuk memperjuangkan aspirasi petani muda secara maksimal,” ungkapnya.

Plt. Ketua Pemuda Tani Kalsel, *Ridha Rahma Luthfiani*, menambahkan bahwa persiapan acara ini tidak hanya fokus pada teknis, tetapi juga pada substansi yang akan menjadi landasan bagi Pemuda Tani di masa depan. *”Kami berharap pelantikan dan Musdalub ini menjadi langkah awal yang lebih progresif dalam mendukung kemajuan sektor pertanian di Kalimantan Selatan,”* tegas Ridha.

Ketua Panitia Pelaksana, *Ahmad Saugi*, memastikan persiapan telah berjalan sesuai rencana. *”Kami terus berkoordinasi untuk memastikan seluruh teknis pelaksanaan acara berjalan lancar. Dukungan dari semua pihak sangat penting untuk kesuksesan kegiatan ini,”* ujarnya.

Musdalub dan pelantikan DPD serta DPC Pemuda Tani se-Kalimantan Selatan akan digelar awal Januari mendatang dan sambil menunggu arahaan dpp untuk tgl pasti nya.Dengan lokasi yang strategis dan persiapan yang matang, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan energi baru bagi para pemuda tani untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan.

Lala- Banjarmasin

YUTELNEWS.com | Natuna, Sedanau – Sebuah kapal lengkong bernama Lucas Cendana Jaya asal Tanjung Balai Karimun diamankan oleh nelayan setempat di perairan sekitar 7 mil dari Sedanau pada Sabtu malam. Kapal berbobot 29 Gross Tonnage (GT) ini membawa muatan berupa ikan dan cumi, dengan awak kapal berjumlah 11 orang, termasuk kapten. Sabtu, 30 November 2024

“Pada malam itu, kami menemukan kapal ini beraktivitas mencurigakan sekitar 7 mil dari Sedanau. Melihat hal tersebut, kami segera mengamankan kapal dan menyerahkannya kepada pihak berwenang di Pelabuhan Sedanau,” ungkap seorang nelayan yang terlibat dalam pengamanan. Lokasi penangkapan juga dilaporkan berada sekitar 3 mil dari Pulau Selaut, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna.

Saat ini, dokumen dan muatan kapal masih dalam tahap pemeriksaan oleh pihak berwenang. Media masih berupaya mengonfirmasi informasi lebih lanjut dari Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

Insiden ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat di perairan Natuna untuk mencegah aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat lokal.

(Darmansyah)

YUTELNEWS.com | Proses pemasangan Biis atau gorong gorong di jalan syeh silau pasar 11 air joman agak tertunda karena ada beberapa kabel dan pipa air yang tertanam di area tersebut.

Aliansi Air Joman yang selalu pantau dan awasi proses perbaikan jalan dan pemasangan Biis atau gorong gorong ini langsung menghubungi PDAM Air Joman , dan di sambut baik oleh PDAM Air Joman.

Dalam hal ini kita dari Aliansi dan masyarakat air joman mengucapkan trimakasih kepada PDAM Air Joman yang begitu antusias dan tanggap dengan keluhan yang kita sampaikan.

Ahmad Dahri Manurung Kepala PDAM Air Joman yang langsung turun ke TKP membenarkan bahwa pipa air kita ada di situ, dan kita siap bekerja sama untuk kebaikan dan percepatan perbaikan jalan.

Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Aliansi dan warga Air Joman yang selalu respon cepat dengan perbaikan jalan kita ini, dan kami dari PDAM Air Joman tidak mungkin menghambat perbaikan atau pemasangan Biss atau gorong gorong ini hanya karena pipa kami tertanam di lokasi.

Dalam hal ini kami juga sangat mengucapkan terimakasih kepada PUPR atas kerja samanya, semoga proses pemasangan biis atau gorong gorong ini terlaksana dengan baik dan semoga perbaikan jalan kita ini secepatnya selesai. ( Tiara Aritonang )

YUTELNEWS.com |ASAHAN – Proses pemasangan Biis atau gorong gorong di jalan syeh silau pasar 11 air joman agak tertunda karena ada beberapa kabel dan pipa air yang tertanam di area tersebut.

Aliansi Air Joman yang selalu pantau dan awasi proses perbaikan jalan dan pemasangan Biis atau gorong gorong ini langsung menghubungi PDAM Air Joman , dan di sambut baik oleh PDAM Air Joman.

Dalam hal ini kita dari Aliansi dan masyarakat air joman mengucapkan trimakasih kepada PDAM Air Joman yang begitu antusias dan tanggap dengan keluhan yang kita sampaikan.

Ahmad Dahri Manurung Kepala PDAM Air Joman yang langsung turun ke TKP membenarkan bahwa pipa air kita ada di situ, dan kita siap bekerja sama untuk kebaikan dan percepatan perbaikan jalan kita ini ujarnya.

Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Aliansi dan warga Air Joman yang selalu respon cepat dengan perbaikan jalan kita ini, dan kami dari PDAM Air Joman tidak mungkin menghambat perbaikan atau pemasangan Biss atau gorong gorong ini hanya karena pipa kami tertanam di lokasi.

Dalam hal ini kami juga sangat mengucapkan terimakasih kepada PUPR atas kerja samanya, semoga proses pemasangan biis atau gorong gorong ini terlaksana dengan baik dan semoga perbaikan jalan kita ini secepatnya selesai.(Tiara Aritonang)

YUTELNEWS.com ||Kapolres Humbahas AKBP Hary Ardianto, S.H., S.I.K., M.H, bersama sejumlah pejabat utama polres, melaksanakan kunjungan dan pengecekan ke kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah hukum Polres Humbang Hasundutan. Sabtu (30/11/2024)

Dilaksanakannya kunjungan ke kantor PPK tersebut bertujuan untuk memastikan keamanan logistik Pilkada 2024, kesiapan personel pengamanan, dan kondisi tempat penyimpanan logistik.

Sejumlah kantor PPK yang dikunjungi oleh rombongan mencakup kantor PPK Kecamatan Paranginan, Lintongnihuta, Onan Ganjang, Pollung dan Doloksanggul.

Selama kunjungan dan pengecekan di lakukan beberapa hal penting berhasil dipastikan, di antaranya logistik Pilkada 2024 dalam keadaan aman dan lengkap. Tidak ada kekurangan atau kerusakan pada logistik yang disimpan di kantor PPK.

“Personel pengamanan hadir lengkap, hadir sesuai jadwal dan melaksanakan tugas dengan baik.” kata Kapolres AKBP Hary Ardianto

Kapolres meminta kepada seluruh personil yang melaksanakan tugas agar setiap potensi gangguan keamanan atau kejadian mencurigakan segera dilaporkan kepada pimpinan untuk penanganan cepat dan tepat.

“Kami ingatkan kepada anggota untuk selalu waspada, segera kenali kerawanan yang ada di sekitar, tingkatkan fokus dalam melaksanakan tugas sehingga tidak terjadi hal-hal yang mengganggu kelancaran Pilkada 2024.” Tutup Kapolres.(Tiara Aritonang) 

YUTELNEWS.com | Semarang – Maraknya Bangunan di Kota Semarang dari semi permanen hingga permanen, bahkan bangunan Mewah tanpa Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Pemerintah yang dalam hal ini Dinas Perizinan mengundang kecaman dari berbagai elemen masyarakat khususnya oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PEKAT dan RPK RI.

Pasalnya, Pergantian dari IMB ke PBG ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021. Aturan setebal 406 halaman yang diterbitkan pada 2 Februari 2021 ini merupakan turunan revisi Undang-undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Bangunan Gedung yang dilakukan Pemerintah lewat UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta Kerja.

Mereka juga menyoroti proyek pembangunan gedung sarana yang dikerjakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (KAI) diatas luas tanah sekitar 2.700 meter persegi diduga tidak mengantongi ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) .

Terkonfirmasi oleh salah satu Drafteri Iqbal sebagai perwakilan dari PT. KAI, ia bertugas membuat gambar teknis atau rancangan 3D dari sebuah konsep suatu gedung atau bangunan. Dirinya membenarkan bahwa terkait perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih proses pembuatan.

Sangat ironis sekali jika praktek hal semacam ini di lakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang mana merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melanggar aturan UUD 45 yang telah disetujui dan disahkan oleh pemerintah itu sendiri.

Hal ini membuat Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PEKAT Joko Budi Santoso dan Susilo H Prasetyo selaku Ketua Umum RPK RI serta Dedi Hadi Irianto selaku divisi investigasi RPK RI angkat bicara angkat bicara terkait permasalahan ini.

Ia menegaskan bahwa pembangunan apa pun, termasuk yang dilakukan oleh perusahaan milik negara, seharusnya mendahulukan kelengkapan perizinan sebelum dimulai.

“Kami sebagai lembaga kontrol sosial mendesak agar pembangunan ini dihentikan sementara waktu” ucapnya.

Ia juga menyampaikan peran Satpol PP sangat penting sebagai penegak Perda untuk menindak hal semacam ini.

“Aparat Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah seharusnya bertindak tegas untuk memastikan pembangunan tanpa izin ini tidak dilanjutkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa tindakan ini mencoreng upaya pemerintah dalam menegakkan aturan dan mendukung ketaatan pajak, seperti yang sering digaungkan oleh Presiden RI.

Menurutnya, contoh buruk seperti ini justru mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan milik negara.

Dalam konteks ini, ia berharap PT KAI Daerah Operasi (DAOP) 4, yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut, dapat segera menyelesaikan permasalahan perizinan sebelum melanjutkan proyek.

Hal ini penting demi menjaga integritas perusahaan pemerintah di mata masyarakat.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya disiplin terhadap peraturan, baik oleh pihak swasta maupun pemerintah.

Semua pihak kini menunggu tindakan tegas dari otoritas terkait untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Padahal telah diketahui jika melanggar perturan yang tersebut diatas ada sanksi Administratif maupun pidana seperti penjabaran dibawah ini.

Apabila Pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, profesi ahli, penilik, dan/atau pengkaji tekhnis tidak memenuhi kewajiban fungsi, persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung(dalam hal ini kepemilikan PBG), berpotensi dikenakan sanksi administratif berupa :

– Peringatan tertulis.

– Pembatasan kegiatan bangunan.

– Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan.

– Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung.

– Pembekuan persetujuan bangunan gedung.

– Pencabutan persetujuan bangunan gedung.

– Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

– Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

– Perintah pembongkaran gedung.

Selain itu, terdapat sanksi pidana dan denda apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam UU Bangunan Gedung Jo.UU Cipta Kerja jika, Pemilik bangunan gedung dan/atau pengguna bangunan gedung tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka berpotensi dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 10% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.

Kemudian, jika mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, pelaku berpotensi dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling lama 15% dari nilai bangunan gedung dan jika, mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, pemilik bangunan gedung dapat dan/atau pengguna bangunan gedung dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 20% dari nilai bangunan gedung.

Selanjutnya, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan hak kepada masyarakat untuk melaporkan secara tertulis jika melihat adanya indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan/atau bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan/atau pembongkaran berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya pada pengguna, masyarakat dan lingkungan.

Reporter : Sakti

YUTELNEWS.com | Ratusan massa yang mengatas namakan aksi peduli pemilu jujur kota medan geruduk kantor KPU kota medan jalan kejaksaan nomor 37 kelurahan petisah tengah kecamatan medan petisah,jumat (29/11/24).

Aksi peduli pemilu jujur itu dasarin oleh minimnya partisipasi masyarakat memilih saat pilkada serentak berlangsung 27 November 2024 kemarin, karena kondisi hari pemilihan keadaan kota medan mengalami bencana alam yaitu banjir di beberapa titik atau sejumlah wilayah.

Tuntutan aksi di sampaikan massa aksi diantaranya meminta pemilihan ulang kembali karena terjadi bencana alam banjir dan curah hujan yang begitu deras sehingga pemilu tidak antusias untuk datang dan memilih calon walilota medan, padahal anggaran sosialisasi per TPS itu adalah Rp 15,4 juta per Tps, tapi kenapa para pemilu yang datang tidak sampai 30 % (persen).

Dan tidak profesional KPU adalah banyak pelanggaran yang di lakukan di TPS seperti pemilih di saat pencoblosan mendapatkan kertas suara yang berlebih dari satu yang videonya viral di medsos.

Ketua KPU medan bu mutia merespon atas aspirasi pengunjuk rasa peduli pilkada jujur kota medan, kita akan kaji ulang dan kami sampaikan ke bawaslu, karena kami sama sama penyelenggara tetapi bawaslu adalah badan pengawas pemilu (30/11/24).

(Redaksi rizal hsb)