You Tell News

Deklarasi Koalisi Saatnya Memilih Calon Pemimpin Yang Mengerti Kondisi Masyarakat Kabupaten Bangkalan Madura (MAJU)

POLITIK|oleh

YUTELNEWS.com | BLEGA – Matur Khuzaliri Bakal Calon Bupati dan Jayus salam wakil Bupati Bangkalan banyak di berbincangkan warga untuk mencari Pemimpin yang benar benar bisa menjadi pemimpin yang mengayomi masyarakat dan yang mengerti apa yang di inginkan masyarakat, bukan yang di inginkan koalisi Partai politik, 25 /9/2024.

Politik seharusnya berperan sebagai pelindung dan penguasa di hadapan rakyatnya.Tetapi hal demikian sulit diwujudkan manakala pola kepemimpinan masih dibelenggu oleh dominasi elit, seperti yang terjadi disaat ini dalam cengkraman elit Partai.

Koalisi Rakyat Matur khusairi dan Jayus Salam (MAJU ) di Blega bersama team relawan dan tokoh masyarakat blega hadir pula anggota Bawaslu mereka sangat antusias sekali mengikuti acara tersebut di mana CABUP menyampai kan visi dan misinya dan delapan komitmen nya di utarakan juga,

“Komitmen dan kesetiaan itu seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Sebab, komitmen tanpa kesetiaan atau sebaliknya kesetiaan tanpa komitmen itu artinya yang satu bisa membatalkan yang lain. Pendek kata, sulit untuk dikatakan adanya komitmen tanpa kesetiaan. Begitu juga sebaliknya, bila pemimpin tidak mempunyai kesetiaan jadi nonsens tanpa komitmen, tentunya untuk kebijakan dan selogan mengayomi masyarakat hanya kata-kata mutiara yang akhirnya menyakiti hati masyarakat.”

Karena itu, dasar pijakan kesetiaan dan komitmen itu harus di miliki seorang pemimpin, kejujuran dan keikhlasan. Jadi akan sangat Mustahil mengharap adanya komitmen dan kesetiaan jika calon pemimpin tidak memegang teguh kejujuran dan keikhlasan. Dan kejujuran serta keikhlasan itu bersemayam di kedalaman hati yang bersih dan jernih.

serangkaian acara selesai Bapak Matur kusairi dan Bapak Jayus Salam langsung blusukan ke Pasar Blega di sana di sambut ratusan pedagang yang ada disana aspirasi masyarakat pedagang sangat antusias dan tidak lupa mendatangi atau suwan kediaman tokoh yang di Blega terutama ke kediaman H Musleh .
Karenanya, akan sangat terasa menyakitkan sekali, ketika harus menghadapi sikap khianat yang tidak konsisten terhadap tampilan janji yang tak perlu diucapkan. Tetapi telah menjadi semacam kata sepakat yang tidak tertulis dan tidak juga perlu diucapkan kita bersama relawan(MAJU) Matur jayus bersama Masyarakat bangkalan.

(SiAdi)

Pemko Payakumbuh Bisa Menjadi kota Percontohan Anti Korupsi

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Payakumbuh Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh untuk bisa menjadi kota percontohan anti korupsi tahun 2024 sangatlah kuat. Hal ini terlihat saat rombongan dari KPK RI datang menyambangi kota Payakumbuh guna mendengarkan langsung penyampaian dari Pj. Wali Kota Payakumbuh untuk pemenuhan dan kelayakan agar kota Payakumbuh dapat menjadi kota percontohan anti korupsi tahun 2024.

Penguatan komitmen yang telah dilakukan Pemko Payakumbuh ini terlihat dengan telah dibangunnya integritas anti korupsi yang telah diwujudkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran OPD. Mulai dari sisi perencanaan, penatausahaan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, aset, pendapatan, pelayanan publik, dana desa hingga kepengawasannya. Hal-hal tersebut diatas menjadi konsern KPK melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) setiap tahunnya, dimana Pemko Payakumbuh telah meraih nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) tahun 2024, per Tanggal 20 September 2024 sebesar 52, dimana nilai yang telah diraih saat ini masih tertinggi di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

“Kami berupaya secara maksimal untuk pemenuhan dokumen dan data dukung setiap indikator pada setiap Area Intervensi MCP KPK sampai akhir Tahun 2024 nanti sehingga mampu mempertahankan nilai MCP terbaik di Sumbar. Dan kami juga telah memperkuat inspektorat untuk dapat melaksanakan pengawasan yang optimal, pengembangan Payakumbuh whistle blowing system, pengendalian gratifikasi, kepatuhan LHKPN,” ungkap Suprayitno saat menyampaikan paparan kepada rombongan KPK di ruang pertemuan Randang, lantai II kantor Wali Kota Payakumbuh, Selasa (24/9/2024) pagi.

Sejalan dengan itu, lanjut Suprayitno, Pemko Payakumbuh juga selalu konsisten melakukan peningkatan pelayanan publik melalui digitalisasi, melaksanakan survey kepuasan, membuka akses informasi publik, mengimplementasikan standar pelayanan minimal serta membangun budaya antikorupsi yang dilaksanakan melalui internalisasi nilai-nilai antikorupsi tidak saja pada lingkungan ASN tapi juga di lingkungan masyarakat.

“Kami juga melibatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pengelolaan pengaduan yang terpercaya. Disamping itu kami juga menjaga kearifan lokal terkait anti korupsi melalui berbagai komunitas dan pelestarian budaya kota Payakumbuh,” terangnya.

Dihadiri seluruh kepala OPD se-Kota Payakumbuh, rombongan yang berjumlah 4 orang dari KPK-RI yang hadir ke kota Payakumbuh, yakni Ariz Dedy Arham, Andhika Widiarto, Herlina Jeane, dan Yasa Latifa.

Sementara itu, Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Ariz Dedy Arham mengatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa oleh karenanya upaya penanggulangan dan pencegahan korupsi memerlukan langkah yang luar biasa juga, salah satunya adalah dengan melahirkan program Kabupaten/Kota anti korupsi yang dilaksanakan mulai tahun 2024 sebagai tahun awal pelaksanaan program ini.

“Jadi ini pengembangan program percontohan desa anti korupsi yang dijalankan KPK dari tahun 2021 hingga tahun 2023, kemudian kami tingkatkan cakupannya menjadi program percontohan Kabupaten/Kota antikorupsi. Mengawali kegiatan observasi program percontohan Kabupaten/Kota antikorupsi 2024 ini, dipilih 4 Provinsi dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan prinsip terbaik sebagai tahun awal pijakan, dengan memperhatikan 6 komponen dan 19 indikator,” ucapnya.

Adapun empat Provinsi tersebut antara lain Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali dan Kalimantan Barat. Sementara khusus untuk Provinsi Bali, Firlana mengungkapkan bahwa KPK minta kepada Pemprov untuk mengirimkan 2 Kabupaten dan 1 Kota usulan untuk masuk ke dalam program percontohan Kabupaten/Kota antikorupsi 2024.

“Usulan itu dilakukan berdasarkan variabel objektif seperti skor SPI, MCP, SAKIP kepatuhan pelayanan publik, maturitas SPIP, indeks SPBE, opini BPK dan tidak terdapat proses penyelidikan kasus korupsi yg dilakukan oleh kepala daerah,” papar Ariz.

( MAHWEL )

Pemko Payakumbuh dan Basnas Meringankan Beban Masyarakat yang Membutuhkan

KESEHATAN|oleh

YUTELNEWS.com | Payakumbuh Pemko Payakumbuh bersama Baznas Kota Payakumbuh memberikan bantuan kepada Meriani (49), warga yang menderita disabilitas fisik akibat penyakit kronis sejak 2021.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, didampingi Ketua Baznas Kota Payakumbuh, Edi Kusmanak, di kediaman Meriani Kelurahan Balai Tongah Koto, Senin (23/09/2024).

Kegiatan itu juga dihadiri Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh Irwan suwandi, Kabag Kesra Efrizal, Camat Payakumbuh Utara Jhonny Parlin, lurah serta PSM Balai Tongah Koto.

Bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Pemko Payakumbuh dan Baznas dalam meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dan kondisi kesehatan yang memprihatinkan.

Meriani mulai mengalami keluhan pada Februari 2021, ketika ia menderita demam tinggi dan menemukan benjolan di punggungnya. Setelah diperiksakan di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Payakumbuh, ia dirujuk ke Rumah Sakit Otak Bukittinggi dan menjalani rawat jalan selama delapan bulan.

Namun, pada 2022, kondisinya semakin memburuk dengan benjolan yang semakin membesar, membuatnya kehilangan kemampuan berjalan. Meriani kembali dirawat di RS Otak Bukittinggi dan menjalani transfusi darah.

Kondisinya semakin parah saat ia mengalami pendarahan di organ kewanitaannya, sehingga dirujuk ke RSAM Bukittinggi untuk perawatan lebih lanjut. Pada Juli 2023, Meriani dijadwalkan menjalani operasi tumor, namun komplikasi pendarahan lain membuat ia dirujuk ke RSUP M. Djamil Padang.

Di sana, ia menjalani dua kali bedah laparoskopi selama 28 hari, namun diagnosa yang tepat belum ditemukan. Dokter menyarankan tindakan kemoterapi, tetapi karena keterbatasan ekonomi, Meriani memilih untuk beristirahat di rumah.

Saat ini, Meriani hanya mampu berbaring di rumah semi permanen berukuran 6×8 meter, yang ia tinggali bersama ibunya, Raunah (79). Rumah tersebut merupakan hasil program bedah rumah dari Pemko Payakumbuh, yang baru selesai dibangun beberapa bulan lalu.

Sekda Kota Payakumbuh, Rida Ananda, berharap agar Meriani dapat segera pulih dan mendapatkan perawatan yang lebih intensif.

“Kita akan terus berupaya membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk memastikan Meriani mendapatkan perawatan yang layak. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban keluarga,” kata Sekda Rida Ananda.

Rida juga mengharapkan masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam membantu Meriani dan keluarganya.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berempati dan membantu, agar Meriani mendapatkan dukungan yang maksimal demi kesembuhannya,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Baznas Kota Payakumbuh, Edi Kusmanak, menegaskan bahwa kondisi yang dialami Meriani memerlukan dukungan berkelanjutan.

“Kami berharap bantuan ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi terus berkelanjutan agar Meriani dapat menjalani hidup dengan lebih baik,” tuturnya.

Ia menambahkan, bahwa Baznas telah memberikan bantuan rutin sejak Agustus 2023 dan akan terus mendukung Meriani.

“Baznas berkomitmen untuk membantu masyarakat, dan kami berharap dukungan dari berbagai elemen masyarakat terus mengalir untuk Meriani dan keluarganya,” ungkap Edi.

Selain bantuan dari Pemko dan Baznas, Meriani juga telah terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) kategori disabilitas, serta Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Sentra Abiseka Pekanbaru, yang meliputi bantuan nutrisi, sembako, dan kasur.

Masyarakat Payakumbuh juga aktif berpartisipasi dalam memberikan bantuan melalui kelompok-kelompok seperti Ahsan Care dan Khadijah Zaman Now (KZN).

Bantuan yang diperlukan Meriani saat ini meliputi kebutuhan harian, perawatan kesehatan, pampers, dan dukungan perawatan medis. Pemko Payakumbuh dan Baznas mengajak masyarakat luas untuk ikut serta dalam memberikan bantuan, baik secara langsung maupun melalui program-program donasi yang sudah ada.

Meriani direncanakan akan dirujuk ke Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, di mana Sentra Abiseka akan memantau dan memastikan perawatan medis yang dibutuhkannya.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Meriani dapat segera mendapatkan kesembuhan dan kembali menjalani hidup dengan lebih baik.

 ( MAHWEL )

Pangdam Iskandar Muda Terima Kunjungan Silaturahmi dari Orjen TNI Bahas Sinergi Hukum Militer

TNI - POLRI|oleh

YUTELNEWS.com | Banda Aceh – Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam I’M), Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, M. Tr. (Han), menerima kunjungan silaturahmi dari Inspektur Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Orjen TNI), Mayor Jenderal TNI Dr. M. Ali Ridho, SH., M.Hum., di ruang kerja Pangdam I’M pada Rabu, (25/09/24).

Dalam pertemuan tersebut, Pangdam I’M mengucapkan terima kasih atas kunjungan Orjen TNI, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Kodam I’M dan Orjen TNI dalam bidang Hukum Keprajuritan.

“Kunjungan ini penting untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama di bidang Hukum Militer, terutama dalam upaya meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI,” ujar Pangdam I’M.

Selain membahas kerja sama di bidang hukum, pertemuan ini juga diharapkan dapat memperkokoh komitmen kedua institusi dalam menjaga profesionalisme dan integritas di lingkungan TNI.

Turut mendampingi Pangdam I’M dalam pertemuan tersebut adalah Asintel Kasdam I’M, Aspers Kasdam I’M, Danpomdam I’M, Kakumdam I’M, dan Kapendam I’M.

Pertemuan ini diakhiri dengan penegasan bersama untuk terus mempererat hubungan antar instansi dan meningkatkan kualitas penegakan hukum di lingkungan militer.

(Said Yan Rizal)

Proyek PT Tanjung Piayu Makmur Diduga Penyebab Bencana Banjir di Lokasi Tembesi Tower, Warga Banyak Alami Kerugian

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Pada Rabu ( 25/9/2024 ) tim media mendapatkan informasi bahwa terjadi banjir dilokasi Tembesi Tower RT 1, RT 2. Tim media langsung merespon cepat dan langsung mendatangi lokasi kejadian.

Team media langsung bergegas turun kelapangan untuk ngecek situasi banjir dilokasi Tembesi Tower. Banjir yang begitu dalam membuat warga disekitar mengungsi dan semua barang diangkat, di pindahkan di tempat tertinggi yang tidak dijangkau banjir (rumah warga sekitar).

“Banjir yang sudah berturut – turut ini membuat warga sekitar mengalami kerugian, mulai dari barang elektronik, kasur dll, ” ucap warga sekitar

Dampak dari banjir akibat tibunan yang dilakukan oleh PT Tanjung Piayu Makmur yang membuat banjir dilokasi Tembesi Tower terendam.

“Semenjak adanya proyek dari PT Tajung Piayu Makmur mulai dari situ kami mengalami duka banjir dilokasi kami, ” ucap Pak RT Andri saat konfirmasi media

Ada kita dapat dilapangam warga yang hampir termakan oleh banjir, untuk ada yang lewat warga atas nama pak Asrul tidak berpikir panjang langsung dia gendong ibu yang lagi sakit itu.

Ada juga dilokasi terdapat satu mesjid Surau Baitul ibadah yang terkena banjir, antusias warga sekitar untuk membersihkan mesjid tersebut.

“Harapan warga harus ada solusi dari pemerintah jangan hanya kepentingan PT Tanjung Piayu Makmur membuat kami menderita, ” ucap warga.

Warga Tembesi Tower sudah berulang kali datang menjumpai pihak PT Tanjung Piayu Makmur.

“Pihak PT menyalahkan warga, salah kalian sendiri diminta dibeli kalian gak mau, kami kalau kesana mereka tekan kami untuk kami jual tanah kami kepada mereka, ” ucap pak RT Andri

“Ini banjir paling besar yang terjadi di Tembesi Tower, ” ucap pak Asrul.

Salah satu warga Tembesi Tower atas nama Pak Joko mengalami kerugian sekitar Rp 50juta beliau mempunyai usaha Kue Pia, terigu oven kue dll hancur dimakan banjir.

Hingga berita ini diturunkan, tim media akan konfirmasi kepada Pengelola Proyek tersebut dan juga kepada Dinas terkait perizinannya. /Nover Z

Gawat!!, Ada Temuan BPK di RSU Haji Medan

NEWS|oleh

MEDAN //Yutelnews.com | Pimpinan RSU Haji Medan engan atau tidak mau menjawab konfirmasi wartawan terkait temuan BPK atas perbedaan pengakuan nilai utang antara RSU Haji Medan dengan pihak penyedia, Selasa 24 September 2024.

Dengan ini timbulnya dugaan mar’up. disebabkan sudah berulang-ulang kali awak media ini melakukan konfirmasi kepada pihak Kabag Keuangan RSU Haji Medan tidak pernah direspon dengan alasan seribu bahasa.

Mirisnya pihak ke Humasan RSU Haji Medan saat di konfirmasi baik secara langsung dan jaringan seluler selalu memberi alasan jika Kabag RSU Haji Medan selalu sibuk jadi tidak bisa ditemui.

Saat ditemui Humas RSU Haji Medan mengaku tidak kafasitasnya untuk menjawab konfirmasi ini. Menurutnya Kabag Keuanga rumah sakit lah yang menjawab.

“Untuk permasalahan ini saya kurang begitu mengetahui, abang-abang nanti bisa langsung menanyakan kepada Kabag Keuangan,” jawab Humas RSU Haji Medan.

Diceritakan Arfan selaku Humas RSU Haji Medan, permasalahan yang mau dikonfirmasi awak media ialah pertanyakan yang menurut pendapatnya bersifat adalah hutang antara pihak rumah sakit dan penyedia.

Tidak hanya itu, jauh-jauh hari sebelumnya awak media ini sudah bolak-balik mendatangi rumah sakit tersebut. Dan pihak media sudah melayangkan surat konfirmasi kepada Direktur rumah sakit tersebut.

Adapun temuan BPK yang ingin dikonfirmasi wartawan tentang penyajian saldo kewajiban jangka pendek pada RSU Haji belum sesuai
dengan kondisi senyatanya.

Dslam catatan BPK tertulis Pemprov Sumut pada neraca menyajikan saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.638.913.817.652,79 meningkat sebesar
165,26% dibandingkan dengan kewajiban Tahun 2021 sebesar Rp991.722.430.682,60. Dari nilai tersebut sebesar Rp11.175.237.211,00
merupakan utang beban obat pada RSU Haji.

“Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pendukung penyajian utang beban obat, konfirmasi kepada pihak penyedia, dan permintaan keterangan pada bendahara pengeluaran diketahui terdapat perbedaan pengakuan nilai utang antara
RSU Haji dengan pihak penyedia, dengan uraian sebagai berikut,” tulisnya.

“Saldo utang yang disajikan RS Haji berdasarkan hasil konfirmasi utang kepada penyedia per tanggal 6, 12, dan 14 Desember 2022, sedangkan hasil konfirmasi tim pemeriksa kepada penyedia merupakan data utang per 31 Desember 2022, sehingga terdapat perbedaan pengakuan sebesar Rp384.302.403,83,” terangnya.

Namun sangat disayangkan hingga berita ini terbit pihak RSU Haji Medan belum memberikan klarifikasi atau keterang resmi untuk di publis.

Sampai saat ini media ini masih menunggu klarifikasi dari pihak-pihak yang berkompeten menjawab konfirmasi tersebut. (Red/tim)

Sebagai Garda Terdepan Pemberantasan Korupsi, Kasi Penkum Kejati Sulsel Ajak Suluruh Camat Dan Lurah Kota Makassar

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Melalui Kasi Penerabgan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam keterangan Persnya Mengajak menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi di pemerintahan.

“Bapak dan Ibu sekalian adalah pemangku jabatan yang rawan terlibat dalam masalah korupsi, Karena ada jabatan, uang dan aset negara yang dikelola. Oleh karena itu, kami perlu mengingatkan,” kata Soetarmi dihadapan sekitar 200 peserta penyuluhan hukum.Soetarmi menyebut salah satu tugas dan fungsi Kejaksaan di antaranya melakukan tindakan-tindakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat termasuk pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan negara sebagaimana tugas ini diatur dalam pasal 30 UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terangnya.

Sebagai upaya pencegahan kewenangan yang mengakibatkan korupsi di Pemkot Makassar. Soetarmi meminta perangkat camat dan lurah mengambil filosifi budaya Siri’ yang ada di Sulsel.

“Budaya Siri’ ini adalah falsafah hidup yang dianut oleh masyarakat Bugis-Makassar yang memiliki makna rasa malu dan pendorong untuk bekerja dan berusaha sebaik mungkin. Kalau sudah termasuk korupsi, maka bukan hanya sanksi penjara dan denda tapi juga ada sanksi sosial di masyarakat. Akan bikin malu pribadi, keluarga dan instansi,” jelas Soetarmi.

Kepada jajaran Pemkot Makassar, Kasi Penkum memberikan beberapa tips menghidari perilaku korup. Mulai dari peningkatan integritas pegawai dengan pendekatan agama, pengawasan secara kontinyu dan menempatkan karyawan sesuai motto On The Right Man On The Right Place.

“Selain itu bisa meningkatkan budaya kepatuhan di setiap lini, meningkatkan kerjasama dengan APH. Serta mengikuti sosialisasi, seminar atau pelatihan pencegahan tindak pidana korupsi, seperti yang dilakukan hari ini,” ungkap Soetarmi.

Selama kegiatan Penerangan Hukum berlangsung camat dan lurah sangat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi terkait Tindak Pidana Korupsi. Banyak peserta yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber terkait Tindak Pidana Korupsi.(Abu Algifari)

Ini yang disampaikan Komunitas Pecinta Reptile Sukabumi SSS

NEWS, SOSIAL - BUDAYA|oleh

YUTELNEWS.com – Komunitas Pecinta Reptile Sukabumi
KOMUNITAS SNAKE SHELTER SUKABUMI, Snake shelter sukabumi terbentuk dari kecintaan kita terhadap dunia reptil Dimana reptil dalam pandangan masyarakat di anggap menjijikan, menyeramkan dan membahayakan, maka dari itu kami sekumpulan orang-orang yang mencintai reptil, Rabu 25 September 2024Gary Ramadan Pembina SSS
“tergabung dalam sebuah komunitas yang bernama SNAKE SHELTER SUKABUMI, ingin mengubah paradigma atau pandangan masyarakat tentang reptile yang salah kaprah selama ini, bahwa hewan reptil adalah binatang yang tidak perlu di takuti atau di bunuh sembarangan, bahkan reptile juga bisa kita jadikan hewan peliharaan.Oleh karena itu terbentuknya komunitas SNAKE SHELTER SUKABUMI bertujuanuntuk menjadi tempat bernaung bagi seluruh pecinta reptil yang mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu memperkenalkan hewan reptil ke masyarakat meng edukasi reptil ke masyarakat agar bersama-sama kita bisa menjagakelestarian hewan reptil di alam.
Snake shelter sukabumi di dirikan pada tgl 26 september 2016,dengan jumlah anggota 50 orang.” Pungkasnya.

Ilham joe salah satu pendiri SSS mengatakan, “Komunitas ini sendiri selalu beriringan dengan komunitas reptile lain yang dimana fokus terhadap kelestarian dan edukasi pengenalan. Harapannya mudahan-mudahan SSS ini sendiri bisa menjadi panutan komunitas komunitas lain dalam menjalankan edukasi dan pelestarian” ujarnya

Selain panggilan edukasi kumpulan Gathering juga sering di lakukan untuk mempererat tali silaturahmi ajang sharing juga mengajak masyarakat berinteraksi secara langsung dengan hewan jenis ular.

Reporter: Soerya Setiawan

Jalan Cipanas Kabandungan (Ruas Jalan Pakuwon – Cipeuteuy) Diperbaiki, Masyarakat Kabandungan Ucapkan Terimakasih Kepada Bupati dan Dinas PU

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com| Ruas jalan Pakuwon – Cipeuteuy Tepat nya di Jalan Cipanas Kecamatan Kabandungan yang sebelumnya mengalami kerusakan parah kini telah diperbaiki dan dalam kondisi baik. Jalan sepanjang 1,77 kilometer ini dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi, memberikan harapan baru bagi masyarakat setempat.

Hermawan, yang akrab disapa Koncleng dan merupakan tokoh masyarakat Kabandungan, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Bupati Sukabumi dan Dinas PU. “Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Sukabumi dan Dinas PU Kabupaten Sukabumi yang telah mendengarkan suara masyarakat dan segera mengambil langkah untuk memperbaiki jalan yang sangat kami butuhkan,” ungkapnya.

Begitu juga dengan Otoy Iskandar, seorang aktivis Kabandungan, yang ikut memberikan pendapatnya. Ia menyampaikan rasa syukurnya atas perbaikan jalan tersebut. “Saya sangat berterima kasih kepada Bupati Sukabumi. Jalan ini sangat penting bagi kami sebagai pemanfaat jalan, karena kami bersama masyarakat Kabandungan sangat mengandalkan aksesibilitas untuk kegiatan sehari-hari,” ujarnya.

Kabandungan merupakan daerah dengan mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Perbaikan jalan ini diharapkan dapat memperlancar distribusi hasil bumi yang luar biasa dari daerah ini. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, diharapkan petani dapat mengangkut hasil pertanian mereka dengan lebih mudah dan efisien, meningkatkan pendapatan mereka dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur demi mendukung perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah ini. Dengan selesainya perbaikan ruas jalan Pakuwon – Cipeuteuy, diharapkan masyarakat dapat menikmati perjalanan yang lebih nyaman dan aman, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabandungan.

Mari kita dukung upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur demi kemajuan bersama! Terus ikuti berita terbaru untuk perkembangan selanjutnya mengenai proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat.

Reporter : Mirna

Pemerintah Desa Cihelang Tonggoh Melaksanakan Pembagian Insentif untuk Ketua Rukun Tetangga (RT)

DAERAH, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com – Pemerintah Desa Cihelang Tonggoh melaksanakan pembagian insentif untuk Ketua Rukun Tetangga (RT) 32 Orang dan Rukun Warga (RW) 8 Orang sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembagian insentif ini menjadi langkah konkrit dalam mendorong semangat pelayanan dan memotivasi para kepala lingkungan untuk terus berperan aktif dalam pembangunan desa ,Bertempat Di Aula Desa Cihelang Tonggoh,Rabu , ( 25-9-2024) .

Pembagian insentif tersebut diumumkan secara resmi oleh, Kepala Desa Cihelang Tonggoh Yudi dalam acara rapat bersama seluruh perangkat desa dan para kepala RT serta RW. Dalam sambutannya, Yudi   menekankan pentingnya peran serta aktif para kepala lingkungan dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat desa.

“Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat dedikasi luar biasa dari para Ketua RT dan RW dalam menjalankan tugas mereka dengan baik. Mereka tidak hanya menjadi penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam menyampaikan berbagai aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kami ingin memberikan penghargaan berupa insentif sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka,” ungkap Yudi.

Insentif tersebut merupakan hasil dari alokasi anggaran yang telah disiapkan oleh Pemerintah Desa Cihelang Tonggoh dalam program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Diharapkan, pemberian insentif ini dapat mendorong para kepala RT dan RW untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, mempererat kebersamaan antarwarga, serta berperan aktif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa.

Menyambut pengumuman ini, para Ketua RT dan RW menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa Cihelang Tonggoh. Mereka berkomitmen untuk terus menjalankan tugas dengan baik dan memberikan yang terbaik bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat desa.

Pembagian insentif ini juga menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat desa untuk bersatu dalam membangun Desa Cihelang Tonggoh menjadi lebih baik. Dengan semangat gotong royong dan kerja sama yang solid, diharapkan Desa Cihelang Tonggoh, dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bersama.

Dengan demikian, pembagian insentif untuk para Ketua RT dan RW di Desa Cihelang Tonggoh, bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi juga sebagai upaya konkret untuk memotivasi dan mendorong mereka dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab.

Reporter : Soerya Setiawan

Diduga Seorang Oknum Anggota KIP Aceh Timur PHP kan Puluhan Wartawan

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Aceh Timur – Puluhan wartawan Aceh Timur merasa dikecewakan dari seorang oknum anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur, berinisial SR, yang memberikan harapan palsu (PHP).

Dugaan ini mencuat setelah wartawan meliput sejumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh KIP Aceh Timur menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), namun tidak ada tindak lanjut terkait kejelasan kegiatan tersebut, khususnya soal dana publikasi.

Beberapa kegiatan yang diliput wartawan tersebut di antaranya tes mengaji bagi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur, deklarasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur, dan pengambilan nomor urut pasangan calon di Aula Pendopo Idi Rayeuk.

Menurut sejumlah wartawan, oknum KIP Aceh Timur tersebut meminta absensi wartawan yang hadir untuk meliput acara, namun hingga kini belum ada kabar lebih lanjut mengenai kejelasan tujuan dari absensi tersebut. Mereka mempertanyakan, apakah ada dana publikasi yang seharusnya diberikan kepada wartawan sebagai bagian dari anggaran Pilkada yang diketahui mencakup biaya untuk publikasi.

“Saat kami meliput, mereka meminta kami untuk mengisi absen, tapi hingga sekarang tidak ada kabar. Kami tahu bahwa anggaran Pilkada ini ada untuk biaya publikasi, namun kami belum mendapat kejelasan terkait hal ini,” ujar salah satu wartawan yang enggan disebutkan namanya.

Dalam waktu dekat, para wartawan berencana untuk mendatangi kantor KIP Aceh Timur guna mempertanyakan transparansi terkait kemitraan media serta alokasi anggaran publikasi tersebut. Mereka ingin mengetahui sejauh mana KIP Aceh Timur melibatkan media dalam proses Pilkada ini, serta apakah ada dana publikasi yang dialokasikan untuk mereka.

Ketika dikonfirmasi oleh salah seorang rekan media yang mewakili dari sejumlah wartawan melalui telepon dan pesan WhatsApp ke nomor Xxxxxxxx5663 yang digunakan oleh oknum KIP SR, tidak ada tanggapan yang diberikan. Media ini akan segera memperbarui berita jika ada tanggapan dari pihak SR atau KIP Aceh Timur mengenai masalah ini,” Ada apa ini.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

Ada Nuansa Tidak Biasa Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi

DAERAH, NEWS|oleh

Sukabumi — Yutelnews.com – Ada Nuansa tidak biasa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi pada selasa 24 september 2024 yang mana salah satu aktivis yang terkenal vokal di Kabupaten Sukabumi, yaitu Laskar Pasundan Indonesia (LPI) terlihat mendatangi kantor kejaksaan negeri sukabumi pada pukul 10’30 Wib.

Massa yang datang lebih dari 4 orang pihak dari LPI masuk ke kantor kejaksaan yaitu Ketua Umum LPI, Sekertaris DPW LPI Jabar, Sekertaris DPD LPI Kabupaten Sukabumi yang mana di perkirakan kurang lebih 2 jam mereka berada di dalam.

Namun pada saat keluar dari Kantor kejaksaan pihak LPI langsung di sambangi oleh beberapa wartawan dan di mintai keterangan tentang ada apa pihak LPI masuk kantor kejaksaan, keterangan yang di sampaikan langsung oleh Ketua Umum LPI Rohmat Hidayat mengatakan, bahwa pihaknya baru selesai melakukan Audiensi dengan pihak Kejaksaan Negeri Sukabumi dan juga perwakilan dari Apdesi mengenai tindak lanjut dari LHP (laporan hasil pemeriksaan).

Laporan telah di serahkan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sukabumi yang mana kedatang LPI meminta dengan tegas mengenai Supremasi hukum yang wajib di tegakan oleh Aparatur Penegak Hukum (APH) karena jelas persoalan dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa yang diduga keras dilakukan oleh 85 Desa ini sudah amat sangat larut tanpa ending, ” ungkap Rohmat.

Tidak hanya itu Rohmat pun menyayangkan yang mana LHP yang di serahkan oleh Inspektorat ternyata tanpa arah yang mana tidak di barengi dengan adanya Laporan Pengaduan (Lapdu) yang di serahkan oleh Inspektorat sehingga itu lah yang membuat pihak kejaksaan sedikit kebingungan,” cetus rohmat mengutip hasil audiensi tadi.

Namun dengan adanya hal itu jelas hari ini LPI memiliki pandangan bahwa pihak Inspektorat sendiri telah inkonsisten dalam menjalankan tugas apalagi dengan adanya bukti bahwa masih ada beberapa Desa yang belum mengembalikan anggaran ke RKD sehingga hal ini amat sangat berkaitan dengan hasil putusan PTUN mengingat adanya salah satu kesaksian dari Kabid Pemdes DPMD Kabupaten Sukabumi menyampaikan bahwa kerugian negara sudah tidak ada sehingga pada persoalan ini LPI menyebut, diduga keras pihak dari DPMD telah memberikan kesaksian palsu.

Yang mana ini perlu tindakan tegas dari APH serta LPI memberikan tenggat waktu tiga hari dalam hal ini kepada pihak APH untuk menyelesaikan persoalan ini apalagi mengingat dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang ada pada persoalan ini sudah jelas bahkan adanya dugaan pembiaran yang dilakukan oleh pihak Pemda.

Maka dapat di pastikan Lpi akan datang kembali bahkan Lpi mengancam akan melaporkan Inspektorat, DPMD, dan juga desa yang mana jelas ini sebuah instrumen yang diduga disengaja dan sebuah dugaan pembiaran yang dilakukan sehingga masih ada kerugian negara disana,” pungkasnya.

 

(Reporter: Soerya Setiawan)

Kelurahan Koto Panjang Mengusung Motto BATUAH Koto Panjang Bersih

DAERAH, NEWS|oleh

Jakarta — Yutelnews.com —Lurah Koto Panjang, Titi Fanny Gusti, sukses membawa Kelurahan Koto Panjang masuk dalam 3 besar Regional I Sumatera pada Lomba Kelurahan Tingkat Nasional 2024. Pada Kamis, 19 September 2024, ia memaparkan inovasi-inovasi unggulan dalam ekspose di hadapan Tim Penilai di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kelurahan Koto Panjang mengusung motto BATUAH yang berarti Koto Panjang Bersih, Agamais, Tertib, Unggul, Aman, dan Hormanis. Motto ini menjadi fondasi bagi berbagai inovasi yang dilakukan kelurahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu inovasi unggulan yang menjadi perhatian adalah Pelayanan Siap KOPAN (Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Koto Panjang), sebuah platform digital yang memudahkan warga dalam mengakses layanan administrasi dengan cepat, efisien, dan transparan.

Kegiatan ekspose ini didampingi langsung oleh Pj Wali Kota Payakumbuh Suprayitno, Plt Kepala Dinas PMD Sumatera Barat Mahdianur, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dafrul Pasi, Pj Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh Ny. Chece Rida, Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Atemugiarae, serta perwakilan dari Dinas Kominfo, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, LPM Kelurahan Koto Panjang, Babinsa, unsur kelurahan, dan tokoh masyarakat Koto Panjang.

Pj Wali Kota Payakumbuh Suprayitno mengapresiasi kinerja Lurah Titi Fanny Gusti dan seluruh elemen masyarakat Koto Panjang. “Pencapaian ini menunjukkan kerja keras dan sinergi yang luar biasa. Saya berharap Kelurahan Koto Panjang dapat meraih gelar terbaik di Regional I Sumatera pada Lomba Kelurahan Tingkat Nasional tahun ini,” ucap Suprayitno. Ia juga menegaskan, bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dengan terus mendukung inovasi-inovasi yang meningkatkan pelayanan publik.

Titi Fanny Gusti menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Gubernur Sumatera Barat beserta jajaran, Pj Wali Kota Payakumbuh beserta jajaran, serta seluruh unsur kelurahan yang telah mendukung Kelurahan Koto Panjang dalam mencapai prestasi ini.

Lomba Kelurahan Tingkat Nasional ini diselenggarakan Kemendagri untuk mendorong inovasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat kelurahan. Dengan prestasi masuk 3 besar regional, Kelurahan Koto Panjang optimis dapat menjadi contoh bagi kelurahan lainnya di Sumatera dalam hal inovasi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Titi Fanny Gusti menegaskan, komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengembangkan inovasi, seperti Siap KOPAN, yang diharapkan dapat menginspirasi kelurahan-kelurahan lain. Hasil akhir lomba ini akan diumumkan dalam beberapa minggu ke depan, dan Kelurahan Koto Panjang optimis meraih posisi juara pertama.

( MAHWEL )

Ratusan Driver Online Paksa Tutup Kantor Aplikator: Tuntut Tarif Baru Sesuai SK Gubernur

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com |Batam – Ratusan pengemudi transportasi online dari berbagai aplikasi seperti Grab, Maxim, dan Gojek menyerbu kantor-kantor aplikator pada Selasa (24/9/2024). Mereka menuntut segera diberlakukannya tarif baru sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepulauan Riau, yang hingga kini diabaikan oleh pihak aplikator. Aksi ini dilatarbelakangi tuntutan penerapan tarif baru yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepulauan Riau, namun hingga kini belum diimplementasikan oleh pihak aplikator.

Gusril, salah satu perwakilan dari driver online, menjelaskan bahwa para mitra merasa diabaikan oleh aplikator.

“Kami datang ke sini untuk menanyakan kenapa tarif yang ditetapkan dalam SK Gubernur belum diterapkan. Baik itu SK Nomor 1080 untuk roda empat maupun SK Nomor 1113 untuk roda dua,” ungkap Gusril di sela-sela aksi.

Ratusan Driver Online Paksa Tutup Kantor Aplikator: Tuntut Tarif Baru Sesuai SK Gubernur

Kantor pertama yang didatangi adalah kantor Maxim Batam di Botania 2. Namun, kehadiran para pengemudi transportasi online tidak disambut dengan baik, karena pimpinan cabang Maxim Batam, Franstito, tidak berada di tempat. Ketidakhadiran ini memicu kemarahan para pengemudi transportasi online, yang kemudian melakukan penutupan paksa terhadap kantor Maxim.

Tidak berhenti di sana, rombongan pengemudi online kemudian bergerak menuju kantor Grab Batam, yang berlokasi tidak jauh dari kantor Maxim. Di sana, mereka disambut oleh Johan Banapinto, pimpinan Grab Batam. Pertemuan pun digelar di dalam kantor untuk melakukan mediasi terkait masalah ini.

Dalam mediasi tersebut, Johan Banapinto berjanji akan menyesuaikan tarif sesuai dengan SK Gubernur, namun dengan syarat bahwa semua aplikasi di Batam juga melakukan penyesuaian tarif.

“Kami akan segera menyesuaikan tarif baik roda dua maupun roda empat yang sesuai dengan SK Gubernur apabila semua aplikasi yang ada di Batam juga ikut menyesuaikan,” ungkap Johan.

Pernyataan tersebut malah memicu kekecewaan lebih lanjut dari para pengemudi transportasi online. Mereka menilai Johan tidak menghormati keputusan pemerintah, khususnya Gubernur Kepulauan Riau, yang telah menetapkan SK mengenai tarif online berdasarkan peraturan yang jelas. Gusril menegaskan bahwa SK tersebut memiliki kekuatan hukum dan sudah melalui proses diskusi dengan berbagai pihak terkait.

“Ini jelas tidak menghormati Gubernur. Bukan SK Gubernur yang jadi acuan mereka, tapi malah menunggu aplikasi lain. Ini pembangkangan!” seru Gusril dengan tegas.

Ketidakpuasan memuncak, para pengemudi transportasi online menuntut kantor Grab, Gojek, dan Maxim di Batam ditutup hingga ada pertemuan resmi antara pihak aplikator, pemerintah, dan perwakilan pengemudi transportasi online. Mereka menuntut penyesuaian tarif segera tanpa syarat lain.

“SK ini jelas, sudah melalui pembahasan dengan pemerintah, aplikator, dan kami sebagai mitra. Bukan keputusan sepihak. Tapi mereka (aplikator) malah membangkang!” ujar Gusril.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian kapan pertemuan tiga pihak tersebut akan digelar, sementara ketidakpuasan para driver online terus memanas. Aksi penutupan kantor-kantor aplikator bisa kembali terjadi jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.

Penulis :Erwins

Pangdam I’M Pimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapan Pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Aceh

NEWS, TNI - POLRI|oleh

YUTELNEWS.com | Banda Aceh – Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam I’M) Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, M.Tr(Han)., memimpin Apel Gelar Pasukan dalam rangka Kesiapan Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Selasa, (24/09/24).

Dalam amanatnya, Pangdam I’M mengajak seluruh peserta apel untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga apel ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan dalam keadaan sehat walafiat.

Pangdam I’M menjelaskan bahwa apel gelar pasukan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan satuan-satuan di wilayah Kodam Iskandar Muda dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2024. “Apel ini merupakan bentuk kesiapan kita untuk menghadapi pengamanan Pilkada Serentak di wilayah Aceh, di mana Kodam Iskandar Muda mengerahkan 6.375 personel yang terbagi ke dalam tiga sektor wilayah,” ujar Mayjen TNI Niko Fahrizal.

Lebih lanjut, Pangdam I’M merinci bahwa personel yang dikerahkan meliputi 1.305 orang di wilayah Kodim 0101/KBA, 3.599 orang di wilayah Korem 011/LW, dan 1.471 orang di wilayah Korem 012/TU.

“Apel ini sangat penting untuk memastikan kesiapan seluruh prajurit, alutsista, serta unsur pendukung lainnya, sehingga kita dapat bereaksi cepat dan tepat jika dibutuhkan. Saya berharap setiap prajurit dapat menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mengemban amanah pengamanan Pilkada 2024 ini,” tegas Pangdam I’M.

Beliau juga menambahkan bahwa beberapa tahapan Pilkada Serentak 2024 telah berjalan dengan baik, termasuk penetapan pasangan calon (Paslon) pada 22 September 2024. “Mulai besok, 25 September hingga 23 November 2024, tahapan kampanye akan dimulai. Oleh karena itu, sinergi antara TNI, Polri, dan Forkopimda adalah kunci utama dalam menjaga kondusifitas wilayah Aceh. Kolaborasi yang harmonis ini akan menjadi landasan bagi terciptanya situasi yang aman dan damai bagi seluruh masyarakat.

Lebih lanjut, Pangdam I’M menegaskan bahwa Kodam Iskandar Muda beserta seluruh jajaran akan terus bekerja sama dengan Polda Aceh, Forkopimda Aceh, dan komponen masyarakat lainnya untuk memberikan dukungan optimal bagi kesuksesan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Aceh.

“Oleh karena itu, seluruh unsur pengamanan Pilkada harus terus mengembangkan kepekaan, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan, agar dapat mengantisipasi setiap potensi gangguan sejak dini,” imbuh Pangdam I’M.

Beliau juga mengimbau agar persiapan dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait dilakukan secara matang, guna meminimalisir risiko konflik yang dapat mengganggu kelancaran Pilkada 2024.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam I’M menekankan pentingnya setiap personel memahami dan menerapkan netralitas TNI dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. “Netralitas TNI merupakan prinsip yang harus dijaga, karena ini akan menentukan integritas dan citra kehormatan TNI di mata masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, setiap prajurit TNI harus netral dan tidak terlibat dalam politik praktis atau mendukung salah satu kontestan Pilkada,” tutup Pangdam I’M.

Hadir dalam apel gelar pasukan tersebut antara lain Penjabat (Pj.) Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Ketua DPRA, Kabinda Aceh, serta sejumlah pejabat utama Kodam Iskandar Muda dan peserta apel dari berbagai unsur pengamanan Pilkada Serentak 2024.

(Said Yan Rizal)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.