You Tell News

YUTELNEWS.com | Aceh Timur, (Peureulak Barat)-  Dalam rangka mendukung program nasional Keluarga Berencana (KB), Babinsa Koramil 15/Peureulak Barat Kodim 0104/Aceh Timur bersama dengan petugas penyuluh KB melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Pendaftaran Keluarga Berencana Tahun 2024 di Desa Beusa Seberang, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, pada Rabu [14-08-2024].

Kegiatan ini bertujuan untuk memperbarui data peserta Keluarga Berencana di desa tersebut serta memastikan bahwa setiap keluarga mendapatkan informasi dan pelayanan KB yang optimal. Pemutakhiran data ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menekan laju pertumbuhan penduduk.

Dalam kegiatan ini, Babinsa Koramil 15/Plkb turut memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya program Keluarga Berencana dalam menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera. “Kami bersama petugas penyuluh KB akan terus mendukung program ini demi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal pengendalian jumlah penduduk yang berkelanjutan,” kata Babinsa Koramil 15/Plkb.

Petugas penyuluh KB juga memberikan penjelasan tentang berbagai metode kontrasepsi yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga, serta pentingnya peran suami dalam mendukung program KB.

Warga Desa Beusa Seberang menyambut baik kegiatan ini dan berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data. Mereka berharap program Keluarga Berencana terus didorong oleh pemerintah dan mendapatkan pendampingan yang berkesinambungan dari petugas terkait.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperbarui data peserta KB, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, serta memastikan bahwa program-program pemerintah dapat tersosialisasi dan terlaksana dengan baik di tingkat desa.

(Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.con | TUBAN- Terjadinya penangkapan 12 anggota Kumpulan Penghimpun Organ Rakyat Indonesia (KPORI) oleh pihak Kepolisian Resor (Polres) Tuban Sesuai Konferensi Pers

Kemarin telah memicu kontroversi yang cukup luas di kalangan masyarakat dan aktivis. Dalam konferensi pers yang digelar oleh Kapolres Tuban, AKBP Oscar Syamsudin, sejumlah pernyataan terkait penangkapan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan spekulasi mengenai kebenaran dari kasus tersebut,Rabu (14/08/2024)

Hal tersebut turut menjadikan keprihatinan yang mendalam oleh rekan-rekan baik itu Media, Lembaga maupun Aktivis di wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur

Salah satunya datang dari Tokoh, Aktivis Ketua LP2KP (Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintahan) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jateng Sumakmun yang berkantor di Jl. Dewi Sartika No. 24, Kelurahan Sindurejan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, memberikan statment saat beberapa awak media dan rekan-rekan Redaksi Media Online maupun Cetak berkunjung ke kantornya.

Sumakmun selaku Ketua LP2KP Jateng yang juga ketua dari berbagai lembaga yang lain mengatakan, bahwa pihak Kepolisian dalam melakukan penangkapan harus sesuai dengan ketentuan KUHAP, dalam kasus yang menimpa rekan rekan dari KPORI Tuban dan mengingat ramainya pemberitaan bahwa dasar penangkapan karena ada laporan pemerasan kepada Polres Tuban.

Karena dasarnya ada laporan dari oknum pengusaha tambang terkait pemerasan ya mestinya pihak kepolisian harus mengikuti prosedurnya sesuai hukum, bahwa pemerasan itu merupakan delik aduan, jadi karena delik aduan ya mestinya baik pengadu dan teradu harus di lakukan pemeriksaan dulu sesuai ketentuan KUHAP yaitu dengan permintaan keterangan dari berbagai pihak yang berkaitan yang berhubungan hukum dengan kasus tersebut, kapan terjadinya pemerasan, kapan permintaan uang, kapan penyerahan uang, dimana penyerahan uang, jam berapa penyerahan uang, siapa saksinya saat terjadi penyerahan uang, berapa jumlah uangnya, dengan cara bagaimana uang itu diserahkan dengan cara bagaimana orang itu meminta uang dan sebagainya,

“Tahapan itu harus di dilakukan mas, tahapan penanganannya harus sesuai ketentuan KUHAP, karena untuk memastikan ada tidaknya perbuatan pidana, untuk memastkan adanya unsur tindak pidana, jangan sampai menetapkan tersangka tetapi perbuatan pidana itu belum dilakukan atau perbuatatan pidana itu tidak ada, dan untuk memastkan perbuatan dimaksud merupakan tindak pidana atau bukan, mengingat kita menganut asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah semua harus di uji dengan tahapan KUHAP,

Juga yang patut di pertanyakan, bahwa dalam pemberitaan itu pengadunya pengusaha tambang, kemudian timbul pertanyaan apakah penambangan itu sudah lengkap perijinannya, karena kalau ternyata tambang itu tidak ber ijin dan atau ilegal timbul pertanyaan di masyarakat, knapa justru pihak kepolisian tidak melakukan penindakan?.

“Perlu di sampaikan mas, penambang ilegal itu di ibaratkan maling atau rampok material kekayaan negara atau rakyat karena material itu sebagai kekayaan yang dimiliki negara atau rakyat, berarti kalau ada penambang ilegal itu sama saja mencuri atau merampok material negara atau rakyat, dan hukum menyatakan bahwa apabila ada peristiwa pidana baik itu baru akan dilakukan, sedang dilakukan, sudah dilakukan atau baru akan dilakukan sebagai warga negara kita semua berhak melaporkan, dan semua masyarakat di situ berhak melaporkan kegiatan tambang tersebut kepihak berwajib, ” Lanjutnya

Terkait penangkapan terhadap 12 Anggota KPORI, penjelasan keluarga korban penangkapan kepada awak media sebagai berikut

“Penangkapan itu tanggal 8 agustus 2024 yang dahului oleh aduan dari oknum pengusaha tambang tanggal 7 Agustus 2024, pada saat itu tanggal 8 Agustus 2024 oknum pengusaha tambang mendatangi rumah ketua KPORI dengan membawa dan memberikan uang 10 juta rupiah kepada anggota KPORI tapi ditolak dan uangnya suruh bawa kembali, kemudian tidak berapa lama datanglah kepolisian Polres Tuban melakukan penangkapan, dari peristiwa penangkapan itu ternyata didahului oleh adanya pengaduan dari pengusaha tambang tersebut tertanggal 7 agustus 2024, dan dari bukti surat yang ada di tanggal itu juga 12 anggota KPORI yang di adukan langsung ditetapkan sebagai tersangka, ” Terangnya

Menurut informasi di masyarakat kejadian penangkapan ini berawal dari di lakukannya penutupan oleh KPORI, KPORI dari awal mempertanyakan ijin tambang dan juga kenapa dalam aktifitasnya kegiatan penambangan itu menggunakan bahan bakar minyak yang di duga bersubsidi.

Makmun juga mengatakan, bahwa sesuai perintah perundangan media dan lembaga yang sudah berbadan hukum memang mempunyai kewajiban untuk melakukan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap berbagai kegiatan dalam masyarakat juga terkait kebijakan pemerintah, kami akan segera bergabung dengan temen temen di Tuban untuk mensuport rekan rekan kami yang sedang menghadapi permasalahan hukum, ” Pungkasnya.

(Okik)

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Kurangnya Transparansi setiap fisik yang menggunakan anggaran Negara ” Wajib ” memasang papan nama proyek sesuai dengan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Perpres Nomor 70 Tahun2012.

Namun, proyek normalisasi sungai di wilayah Desa blok agung Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, diduga melanggar aturan. Senen 12/08 2024.

Pasalnya, ketika ditemukan proyek normalisasi di lokasi tersebut tidak terlihat papan nama proyek yang memuat informasi lengkap pelaksanaan proyek tersebut.

Dalam regulasi itu, sudah diatur bahwa setiap pekerjaan proyek yang dibayar negara ” wajib” memasang papan nama proyek.

Papan nama proyek tersebut, karena memuat informasi tentang jenis kegiatan, lokasi proyek, nama kontrak, nilai kontrak, dan pelaksanaan proyek serta jangka waktu lamanya proyek.

Selain itu, pihak rekanan juga terkesan tidak transparan dalam pengerjaannya seperti proyek siluman atau tak bertuan. Sebab, dalam pengerjaan papan plang nama proyek oleh pihak pemborong atau kontraktor.

Sehingga menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat apakah proyek tersebut, dibayar dari anggaran APBD atau anggaran APBN dan anggaran lainnya ” Karena asal usul proyek tidak jelas.

Sampai berita ini ditayangkan kami belum bisa konfirmasi kepada pihak pengawas atau pemborong tersebut.

Nara sumber : Lembaga BCW

(Tim Red)

YUTELNEWS.com | Payakumbuh Usung tema,”BerAKHLAK: Bangga Melayani Bangsa”, pemerintah kota (Pemko) Payakumbuh gelar rapat koordinasi (Rakor) pejabat pemerintah kota Payakumbuh bersama Perumda Air Minum Tirta Sago (PAMTIGO) kota Payakumbuh, Selasa (13/8/2024) pagi untuk memguatkan internalisasi core value ASN BerAKHLAK.

Rakor yang diikuti asisten walikota, staf ahli walikota, seluruh kepala OPD, kepala bagian Setdako, kepala bagian Sekwan, Ditektur RSUD Adnaan WD, Direktur PAMTIGO bersama jajaran dan seluruh lura se-kota Payakumbuh ini merupakan agenda yang telah jauh hari sebelumnya disusun Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh, akan tetapi bapak Wali Kota kita tidak hadir di acara kita ini karna harus hadir atas undangan bapak Presiden di IKN,” ujar Rida Ananda.

Wakili Pj. Wali Kota Payakumbuh, Rida terlebih dahulu sampaikan permintaan maaf atas tidak bisa hadirnya bapak Suprayitno dalam Rakor berlangsung.

Rida menyatakan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk mendorong kinerja ASN melalui peningkatan budaya kerja ASN di seluruh Indonesia dengan memunculkan beragam instrument, salah satunya adalah Gerakan Reformasi Birokrasi dengan merubah mindset ASN dilayani menjadi ASN yang melayani. Berangkat dari hal itulah Pemerintah Pusat terus membangun instrument salah satunya adalah melalui Reformasi Birokrasi.

“Pemerintah Kota Payakumbuh mulai mendorong bagaimana kita sebagai ASN bangga melayani bangsa melalui indikator-indikator yang tergabung dalam instrumen berakhlak itu sendiri,” demikian dikatakan Sekda Rida Ananda saat membuka acara Sosialisasi dan Internalisasi Core Value BerAKHLAK Bagi Seluruh ASN di Pemko Payakumbuh.

Rakor yang berlangsung di aula pertemuan ngalau indah lantai III kantor Wali Kota Payakumbuh itu hadirkan narasumber nasional, Jamil Azzaini (CEO Kubik Leadership) inspirator SuksesMulia.

Tidak lupa, Rida mengingatkan peran penting Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh dalam menyediakan layanan air bersih.

“Layanan ini tidak hanya merupakan kebutuhan dasar tetapi juga hak setiap warga. Perumda Tirta Sago harus memastikan bahwa setiap rumah tangga memiliki akses yang memadai terhadap air bersih yang berkualitas,” harapnya.

Dalam menghadapi berbagai tantangan saat ini, Rifa turut sampaikan jika penting bagi Perumda Tirta Sago untuk lebih antisipatif. Kualitas layanan air bersih harus menjadi prioritas utama, dan tidak boleh terpengaruh oleh cakupan pelayanan rumah tangga atau debit air yang tinggi.

“Dengan banyaknya pembangunan perumahan baru, kita harus memastikan bahwa kebutuhan air untuk pelanggan yang sudah ada tetap terjaga. Kita tidak bisa hanya fokus pada pertumbuhan cakupan layanan, tetapi juga harus memastikan bahwa kualitas layanan tidak menurun. Ini termasuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan semua pelanggan. Kuncinya adalah kolaborasi yang solid antara pemerintah, BUMD dan pengembang sangat penting untuk mencapai tujuan ini,” imbuhnya.

Sebagai penutup, Sekretaris Daerah Pemko Payakumbuh itu mengajak semua yang hadir untuk tetap berkomitmen dalam menjaga integritas dan semangat pelayanan yang tinggi.

Kita harus bersama- sama membangun Kota Payakumbuh yang lebih baik dan lebih maju. Setiap kontribusi yang kita berikan memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat dan masa depan kota kita. Mari kita terus berusaha untuk menjadi pelayan publik yang tidak hanya memenuhi harapan tetapi juga melampaui ekspektasi. Dengan semangat dan dedikasi, kita akan mampu mewujudkan visi kita untuk Kota Payakumbuh yang lebih baik”, tutupnya.

Setelah dibuka Rida Ananda, Rakor berlanjut dengan masuk kedalam penyampaian materi dari narasumber dalam meningkatkan core value ASN BerAKHLAK di lingkup Pemko Payakumbuh.

( Mahwel )