You Tell News

YUTELNEWS.com | Pada gelar milangka yang ke -3 Paguyuban Lalana Banten Kidul ( PLBK ),yang di laksanakan di Lapangan Pajagan kabandungan  kecamatan kabandungan,kabupaten sukabumi,dihadiri oleh angota DPRD kabupaten sukabumi Tedi Setiadi,Anggota DPR RI Heri Gunawan,calon Anggota DPRD provinsi Iklar,Minggu(21/01/2024).

Dan turut hadir pula pada acara itu dari  jajaran musyawarah pimpinan kecamatan kabandungan dan kalapanunggal,serta para undangan lainnya.

Menurut kasepuhan cisungsang banten dalam sambutannya mengatakan” Lalana pakidulan harus bisa berkembang dengan baik,selamat kepada Kang Ade Selaku Ketua PLBK dan saya berpesan kepada Ketua PLKB yang hari ini dikukuhkan semoga bisa mengemban amanah dengan baik”, ungkapnya.

Sementara itu sekretaris camat Kabandungan dalam sambutannya mengatakan” semoga paguyuban lalana Banten Kidul bisa bersinergi dan bekerjasama dengan pemerintahan kecamatan Kabandungan ,dan juga bisa mendorong dalam pemberdayaan yang ada di kecamatan Kabandungan”, pintanya.

Disisi lain ,Anggota DPRD kabupaten sukabumi,dari davil 2,Tedi Setiadi yang juga dirinya sebagai ketua MPC kabupaten dan kota Sukabumi,organisasi masyarakat(ormas) laskar merah putih indonesia(LMPI),dan juga beliau  merupakan ketua dari sayap partai gerindra,yaitu satria mengatakan.

” Semoga kedepannya paguyuban Lalana Banten Kidul bisa bersinergi dengan kami”,papar wakil ketua II  (2)komisi dua ini.

Lebih lanjut dikatan Tedi Setiadi”Selamat ulang Tahun PLBK,dan semoga Kedepannya bisa diakui oleh pemerintah kabupaten Sukabumi”,ungkpanya.

“Saya selaku anggota Dewan siap menampung Segala aspirasi warga,dan khususnya untuk kepentingan kecamatan Kabandungan dan umumnya untuk masyarakat kabupaten Sukabumi”,pungkas anggota DPRD yang ramah ini.

Anggota DPR RI Heri Gunawan menambahkan Dengan Acara milad ke 3 Bisa mempereratkan Silaturahmi kita walau pun Banyak  Ormas yang hadir Seperti LMPI, BPKB banteun, Sebara 83,Pandawa , dan yang Lain nya  Kita tetap Sama satu tujuan dan kita Tetap saudara. Pungkasnya, ”

 (Mirna wakabiro sukabumi)

YUTELNEWS.com | Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P, M.I.P didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah Iskandar Muda Ny. Iin Novi Helmy Prasetya melaksanakan kegiatan Gowes Bersama Kapolda Aceh, bersama dengan anggota Kodam IM dan Polda Aceh, Minggu (21/01/24).

Selain menjaga kebugaran, Kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, soliditas, dan semangat kebersamaan di antara Kodam IM dan Kepolisian Daerah Aceh.

Titik kumpul dimulai di kediaman Pangdam IM pada pukul 07.00 WIB. Rombongan yang terdiri dari PJU Kodam IM, PJU Polda Aceh, didampingi jajaran Persit KCK Daerah IM, Bhayangkari Daerah Aceh, berangkat bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan olahraga bersama.

Gowes Bersama yang menempuh jarak 10,5 Km ini diharapkan dapat menjadi momentum positif dalam membangun sinergitas antara TNI/Polri terutama Kodam IM, dan Polda Aceh, untuk kesiapan menghadapi tugas-tugas demi keamanan dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat Aceh.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com|Sesosok mayat berjenis kelamin pria ditemukan di Kampung Barunagri, Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Mayat tersebut ditemukan dengan luka lebam di bagian wajah, terkapar di lahan perkebunan brokoli, Jumat (19/1/2024) petang.

“Korban meninggal dunia dengan kondisi kondisi luka lebam di bagian kepala dan lecet di bagian bawah mata kanan.”

Demikian ungkap Kasi Humas Polres Cimahi Iptu Gofur Supangkat saat dihubungi, Sabtu (20/1/2024).

Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh warga di kebun milik Ade, yang kemudian melaporkan temuan itu kepada ketua RT dan RW setempat.

Tidak membutuhkan waktu lama, jasad pria itu langsung dikenali oleh warga.

Mayat tersebut adalah Wahyu alias Uyun (48), warga Kampung Barunagri, Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, Bandung Barat.

“Jenazah langsung dibopong ke kediaman keluarga yang lokasinya tidak jauh dari TKP,” kata Gofur.

Keluarga lantas melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian untuk didalami. Meski demikian, polisi belum bisa memberikan kesimpulan apa penyebab kematian Wahyu.

Untuk mengetahui penyebab luka, pihak kepolisian terlebih dahulu akan melakukan otopsi jenazah korban di Rumah Sakit Sartika Asih, Kota Bandung.

“Kami masih menunggu hasil otopsi mengetahui penyebab kematiannya. Beberapa saksi juga sedang dimintai keterangan, dari yang menemukan jasad Wahyu juga keluarganya,” Pungkas Gofur

D.Y

YUTELNEWS.com | Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota di Aceh, Seharusnya mengambil sikap tegas dan melakukan himbauan, mengingatkan para Kepala Desa/Geuchik serta Perangkat Desa/ Gampong yang semestinya bersikap netral dan tidak terlibat dalam pelaksanaan kampanye Pemilu 2024, Sabtu (20/01/24).

“Pantauan pihak awak media dilapangan, banyaknya para Kepala Desa/Geuchik dan perangkat desa di Aceh, terlibat langsung melakukan tindakan yang berindikasi Kampanye Caleg, mendukung salah satuk Caleg secara terang-terangan,”seolah-olah tidak malangar aturan.

Seharusnya pihak Bawaslu setiap Kabupaten/Kota di Aceh, awal sebelum musim Kampanye tiba, menyebar surat himbauan ke seluruh para Kepala Desa/Geuchik di wilayah-wilayah kerja Bawaslu itu masing-masing, agar para Kepala Desa/ Geuchik dan perangkatnya menjunjung tinggi netralitas pada Pemilu 2024, Seperti surat himbauan mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur netralitas Kepala Desa/Geuchik dan Perangkat Desa, yakni pada pasal 280 ayat 2 dan 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pelanggar bisa dipidana, baik penjara maupun denda.

“Pasal itu menyebutkan, bahwa pelaksanaan tim kampanye dalam kegiatan kampanye peserta Pemilu dilarang mengikut sertakan Kepala Desa/Geuchik dan Perangkat Desa, Kadus, Imam Desa termasuk Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD/Tuha Peut Gampong).

“Ada pula mereka menjadi tim pelaksana sebuah kampanye, membuat deklarasi yang mendukung salah satu peserta Caleg kalau untuk Kepala Desa/Geuchik sendiri, sudah jelas mereka dilarang melakukan tindakan kampanye yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dan itu dapat dijerat dengan pasal pidana.” (1304).

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hilir sudah melakukan penataan dan pembenahan beberapa lokasi yang menjadi titik pantau untuk penilaian Adipura Tahun 2023. Ada 27 titik pantau yang akan dinilai nantinya oleh tim penilai.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rohil Suwandi, S.Sos saat ditemui usai membersihkan Jalan Perkantoran batu enam Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, Jumat Sore (19/1/2024).

“DLH Rohil telah melakukan persiapan dan penataan pada 27 titik pantau yang akan di nilai oleh tim penilai Adipura Tahun 2023 dari KLHK, DLHK Propinsi Riau serta P3ES. Kami sudah benahi 27 titik pantau ini berangsur angsur sejak penilaian Kota bersih,” kata Suwandi.

Lanjutnya,” adapun titik pantau yang sudah dipersiapkan dan ditata untuk dilakukan penilaian di antaranya taman kota , hutan kota, taman budaya, sekolah yang ada di kota Bagansiapiapi ada tiga sekolah yang kita tunjuk seperti sekolah SDN 001, SMP Negeri 1 Bangko dan SMA Negeri 1. ”

“Kemudian ada Rumah Sakit umum daerah (RSUD), Puskesmas dan yang tidak kalah pentingnya di TPA, dan

di TPA ini ada tiga lokasi yang dinilai bersama pengelolaan sampah perkotaan. Kemudian bak sampah induk dan proses pengolahan sampah di TPS, ” terang Suwandi.

Selain itu dikatakan Suwandi, ada bank sampah dan beberapa lokasi seperti perumahan, pertokoan, jalan dan sebagainya termasuk saluran terbuka.

“Ada dua lokasi untuk saluran terbuka, sungai pabrik dan sungai garam. Ya mudah-mudahanlah dengan persiapan yang kita lakukan dari jauh-jauh hari, kita siap menyambut dan menerima tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta, termasuk dari P3ES dan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Untuk segi penghijauan, dikatakan Suwandi sudah maksimal. Karena penghijauan sudah lama dilakukan dan hampir semua jalan sudah ditanami pohon tabebuya, Ketapang dan juga bunga-bunga.

“Kalau tidak ada halangan besok hari Sabtu (20/1) akan dimulai penilaian oleh tim penilai, dan kami optimis Rohil akan dapat piala Adipura, dengan evaluasi yang kami lakukan bersama tim dan juga beberapa OPD terkait , ya Bagansiapiapi bisa meraih piala Adipura tahun ini.” harapnya.

(Kabiro Panca Sitepu)

YUTELNEWS.com | Longsornya TPA Regional Payakumbuh beberapa waktu lalu akibat bencana alam, benarkah?

Jika ditelaah dengan lebih spesifik, bencana alam hanya jadi penyebab, ada beberapa “suspect” layak dituding penyebab longsor.

Punya Provinsi, TPA Regional Payakumbuh milik Provinsi Sumatera Barat, sehingga semua tanggung jawab dan wewenang TPA ada di pihak Provinsi, Payakumbuh hanya penyedia tempat.

Kota Payakumbuh hanya diberi wewenang mengawasi Lalu lintas Sampah saja, sementara Mitigasi dan pencegahan ada pada pihak Provinsi yang berjarak 125 KM dari TPA. TPA untuk 5 Kab/Kota,

TPA Regional Payakumbuh merupakan Tempat Pembuangan Sampah untuk Kota Bukittinggi,Agam, Batusangkar, Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh, 5 Kab/Kota tersebut menyisihkan APBD-nya untuk menyetor ke Provinsi termasuk Kota Payakumbuh juga membayar tanpa kompensasi apapun.

Puluhan Ton Sampah yang dikirim setiap hari ke TPA disinyalir sudah Over Capasity dan Tebing Penahan sampah menjadi rentan untuk runtuh. Tidak Punya Alternatif,

Saat terjadi longsor dan TPA ditutup, 5 Kab/Kota tersebut kalang kabut karena tidak adanya TPA Alternatif, hingga terjadi penumpukan sampah dimana-mana.

Di Kota Payakumbuh saja setidaknya butuh waktu 1 Minggu baru masalah Sampah bisa teratasi, setelah Padang mau menerima Kiriman Sampah yang sudah menumpuk dan sudah mengeluarkan bau tak sedap.

Tak berfungsi TPA (tempat pembuangan akhir) sampah di Payakumbuh dan sampah Payakumbuh sekarang justru di bawa ke tempat lain, bukti nyata bahwa sebetulnya Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh itu untuk dua dekade belakangan tidak menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya. Istilah populer sekarang, Pemko Payakumbuh itu hanya ‘omon-omon’ saja selama ini.

Kita tidak sepenuhnya bisa menyalahkan Penjabat (Pj) Wali Kota yang sekarang berkuasa, karena sebetulnya yang bersalah itu adalah orang-orang yang menjabat sekarang di struktur pemerintah di Payakumbuh yang ikut mengiyakan TPA tersebut ada di Payakumbuh.

Boleh dikata yang paling bertanggung jawab itu adalah penguasa-penguasa Payakumbuh sebelumnya dan pejabat-pejabat terkait yang ada hubungan dengan hadirnya TPA di Payakumbuh. Ini baru satu persoalan. Sebetulnya banyak persoalan yang perlu dibincangkan. Sayangnya kota ini larut dengan cerita-cerita penghargaan dan omong kosong lainnya, selain sibuk dengan oyak-oyak saja.

Masalahnya sekarang beranikah Pj Wali Kota Payakumbuh saat ini berani melakukan perubahan kepada yang lebih baik. Dengar-dengar akan ada mutasi pejabat dalam waktu dekat. Mudah-mudahanlah kalau memang itu akan terjadi.

Dari tiga bulan menjabat di Payakumbuh, tentu Jasman sudah bisa punya catatan-catatan terhadap pejabatnya. Mana yang bisa bekerja, mana yang tidak. Mana yang modalnya cuma opok-opok saja. Evaluasi ini bisa dilakukan mulai dari Sekda. Tidak ada yang tidak bisa diganti jika mau dan memang ingin bekerja untuk Payakumbuh sebaik mungkin. Soal Sekda tergantung kepada Pj-nya saja. Kalau tidak produktif, bisa diganti. Tinggal koordinasi saja dengan gubernur.

Kalau Sekda saja bisa diganti, apalagi cuma pejabat struktur di bawahnya. Diamati selama ini, pejabat-pejabat yang duduk sekarang kebanyakan bukan karena kompetensi, tapi lebih banyak karena “titipan” saja. Titipan karena-karenanya.

Soal sampah, Payakumbuh berpacu dengan waktu. Butuh aksi nyata, tidak selesai dengan rapat ke rapat saja. Pj Wali Kota Payakumbuh, Jasman, butuh para pejabat yang mau berpikir untuk Payakumbuh. Bukan pejabat yang hanya Omon-omon di tengah buruknya komunikasi Pemko Payakumbuh dengan masyarakatnya soal sampah.

(MAHWEL)

YUTELNEWS.com | Sekitar pukul 01.00 wib Sabtu 20/1 dinihari 25 personil petugas kepolisian gabungan Rayon 1 dari Polsek Simokerto, Bubutan dan Tambaksari berkumpul di halaman Polsek Simokerto JL.Kapasan no 192 Surabaya, Kemudian melaksanakan Apel yang dipimpin Wakapolsek Simokerto Kompol Agung Sugiarto

Pada pukul 01.45 wib Kepolisian dari Rayon 1 menerima informasi ada nya aksi balap liar yang dilakukan oleh sekelompok pemuda di Simpang Empat Suramadu Sebelahnya masjid al islah jalan kenjeran

Tanpa lama 25 personil polisi dipimpin Wakapolsek simokerto langsung tancap gas mengendarai mobil patroli nya dan selang 7 menit sampai di Simpang empat Suramadu sekitar pukul 01.52 wib para pemuda yang menaiki motor nya untuk balap liar langsung tunggang langgang melarikan diri

Dan aparat kepolisian ini masih standby di Simpang Empat Suramadu sampai benar-benar situasi aman kondusif dan arus lalu lintas juga lancar

Masyarakat disekitar Simpang empat Suramadu merespon dengan senang atas respon cepat kepolisian ketika ada sekelompok pemuda yang akan balap liar karena mengganggu kelancaran lalu lintas dan bikin resah masyarakat

Kapolsek Simokerto Kompol Mohammad Irfan mengatakan dibawah kepemimpinan nya menekan kepada anggota nya agar merespon cepat apapun itu yang membuat gangguan kamtibmas dan Kepolisian harus selalu sigap dengan cepat walaupun diwaktu tengah malam supaya masyarakat bisa merasakan aman kondusif tentram dan damai dikota surabaya. Pungkasnya

(Siaji)

YUTELNEWS.com | Yayasan Bantuan Hukum Anak (YBHA) Peutuah Mandiri mencatat sebanyak 6.091 pasangan di Aceh mengajukan proses perceraian sepanjang tahun 2023, mengutip data dari Mahkamah Syar’iyah Aceh.

“Jika dihitung dengan acuan dalam setahun 365 hari, maka ada 17 pasangan yang bercerai setiap harinya,” kata Manager Kasus dan Advokasi YBHA, Vatta Arisva, dalam keterangan tertulisnya, Jumat 19 Januari 2024.

Perceraian ini, kata dia, terbagi dalam 2 kategori, baik cerai gugat maupun cerai talak. Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur dan Bireuen menjadi 5 daerah tertinggi permohonan perceraian tersebut. “Angka ini sungguh mengiris hati dan perhatian publik,” ucap Vatta.

Dia menyayangkan rumah tangga yang seharusnya dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang mesti berakhir dengan perceraian.

“YBHA Peutuah Mandiri cukup prihatin dengan tingginya angka perceraian yang terjadi di Provinsi Aceh ini. Sebenarnya angka tersebut mesti menjadi tanggung jawab bersama agar ke depannya dapat ditekan biar semakin berkurang,” ujar Vatta.

Menurutnya, peranan lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menekan angka perceraian. KUA sebagai corong awal perkawinan, sudah semestinya mendorong upaya penyadaran pra-perkawinan bagi setiap pasangan yang akan menikah.

Dia menambahkan, para calon pengantin harus diberikan pemahaman yang utuh akan potensi gejolak-gejolak yang akan terjadi dalam rumah tangga nanti, serta solusi cara menghadapi hal tersebut.

“Setiap rumah tangga pasti ada keributan. Proses pendewasaan suami istri bukanlah dari banyaknya konflik yang terjadi, akan tetapi dari bagaimana suami dan istri belajar dalam setiap konflik agar dapat menjadi semakin baik dalam berumah tangga,” pungkasnya.

Oleh karena itu, YBHA mendesak KUA agar membuka ruang terbuka bagi kedua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan untuk membicarakan terkait perbedaan pandangan, pekerjaan (ekonomi), mendidik anak dan lain sebagainya yang bisa saja muncul di kemudian hari.

Selain itu, YBHA Peutuah Mandiri melihat perlu adanya lembaga konsultasi permasalahan keluarga yang intens, ketika terjadi suatu permasalahan dalam ranah keluarga di masyarakat, suami/istri dapat berkonsultasi terkait masalah tersebut terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar’iyah, karena perceraian bisa berdampak pada psikologis anak.

“Perlu diketahui bahwa efek dari perceraian yang terjadi pasti akan berpengaruh pada psikologis anak dan perselisihan dalam perebutan hak asuh anak. Anak menjadi bahan yang akan diperebutan suami/istri yang sedang bercerai, karena menginginkan hak asuh anak diberikan kepada salah satunya. Hal ini tentu berpengaruh pada tumbuh kembang anak,” paparnya.

Vatta menjelaskan, jika mengacu pada program Keluarga Berencana (KB), setiap keluarga cukup punya 2 (dua) anak, maka dapat dipastikan ada 12.182 orang anak-anak Aceh yang menjadi anak broken home dan membutuhkan perhatian serta penanganan psikologis, ekonomi dan sebagainya secara khusus.

Anak-anak pasca perceraian tersebut, lanjut Vatta, berpotensi sebagai penyumbang angka permasalahan sosial berikutnya di kemudian hari jika tidak ditangani secara serius. Dari anak terlantar, pengemis jalanan dan bisa saja lari sebagai pelaku kejahatan akibat anak-anak tersebut tidak lagi memiliki orang tua yang peduli pada mereka.

“Oleh karena itu, kasus-kasus perceraian harus kita sikapi dengan serius karena menyangkut kehidupan berkeluarga serta perkembangan kehidupan si anak,” ujar Vatta.

Anak dilindungi oleh Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 berbunyi, “Menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Sehingga, mencegah perceraian sama dengan mengurangi angka penelantaran, kekerasan dan anak putus sekolah,” tutupnya.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Salah satu Karyawan PT Citra Mahkota di Menukung, Kalimantan Barat, Alimin, geram di-PHK sepihak tanpa pesangon. Dia mengaku telah bekerja selama 6 tahun di perusahaan tersebut dan merasa dirugikan.

Alimin, mengaku diberhentikan karena memberikan alat kerja berupa Jonder kepada orang lain pada saat jam istrahat kerja. Perusahaan beranganggapan tindakan tersebut akan berpotensi membahayakan.

Alimin, juga mengklaim bahwa tindakannya sudah mendapat izin dari pimpinan. Ia juga keberatan karena pemberhentiannya tanpa prosedur Surat Peringatan (SP) pertama, kedua, dan ketiga”,ucap Alimin Geram kepada Media ini Jumat,19/01/2024.

Alimin, merasa dirugikan karena diberhentikan tanpa pesangon. Ia juga merasa dipermainkan oleh perusahaan karena karyawan lain yang pernah di PHK dengan masa kerjanya lebih singkat juga mendapatkan pesangon.

“Alimin, juga menyampaikan bahwa dirinya sudah menyampaikan serta menyurati Disnaker Kabupaten Melawi untuk bisa menyelesaikan folemik perusahaan CM yang semena-mena terhadap dirinya.

Dia juga menyampaikan saya akan lawan perusahaan yang mempermainkan saya sekalipun nyawa saya taruhan , saya di PHK dengan alasan yang tidak masuk akal ,udah itu memPHK kan orang tidak di kasi pesangon lagi dan ini kerjanya para pimpinan kebun yang tidak profesional dan tidak kemanusiaan”,ucapAlimin dengan nada geram.

Kasi Disnaker Kabupaten Melawi Mandel Mandela, S.Sos, mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat pengaduan tersebut dan sudah di posisikan kepada pimpinan, Dan nanti kita akan panggil pihak perusahaan dan kedua dipertemukan”,ucap Mandel selaku Kasi ketenaga kerja Disnaker Kabupaten Melawi saat di temui di kantornya. Jumat,19/01/2024

Kasus Alimin, ini menambah daftar hitam kasus-kasus PHK sepihak yang terjadi di Indonesia. Kasus-kasus sperti ini menunjukkan bahwa masih banyak pihak pimpinan perusahaan yang tidak menaati serta mengabaikan aturan PHK yang berlaku.

Dalam hal ini, HRD Kebun PT Citra Mahkota,Corry Lorenza Penjaitan, saat dikomfirmasi awak media terkait kasus ini melalui sambungan WhatsApp tidak pernah mau merespon serta mengabaikan.

(Musa)