You Tell News

YUTELNEWS.com | Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 111/KB yang bertugas diwilayah Kolakops Korem 174/Anim Ti Waninggap melaksanakan Program Kegiatan Teritorial ( Giatter ) dengan memberikan penyuluhan tentang cara mencegah dan mengurangi terjangkitnya penyakit malaria kepada masyarakat, Rabu (17/01/2024).

Kegiatan Teritorial ini Kolaborasi antara Satgas dengan Dinas Kesehatan Kab. Boven Digoel Papua Selatan dipimpin Letda Inf.Rohman Sarun selaku Danpos Arimob, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dari orang dewasa dan anak anak berlangsung dikantor balai desa Kampung Maju Distrik Arimob, Kab.Boven Digoel Papua Selatan,

Dansatgas Letnan Kolonel Inf. Agus Satrio Wibowo S.I.P, Mengatakan”, Ini merupakan Kegiatan Teritorial ( Giatter ) Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 111/KB yaitu Program Kampung Sehat dimana Satgas bekerjasama dengan Instansi Kesehatan pemerintah daerah setempat memberikan penyuluhan terkait bagaimana cara mencegah dan mengatasi terjangkitnya penyakit malaria diwilayah Pedalaman Perbatasan Papua Selatan karena mayoritas penduduk sering mengalami sakit malaria,”Ujar Dansatgas,

Sementara itu Dr. Andi Fandira ( Pihak Kesehatan )dalam kegiatan penyuluhan tersebut menjelaskan”, Pencegahan malaria dapat dilakukan dengan penyemprotan lingkungan tempat tinggal dengan insektisida, memasang kelambu saat tidur, pemberian lotion anti nyamuk dan pengobatan secara medis dan terus menjaga kebersihan baik lingkungan dan pola makanan, jangan sampai ada sumbatan dan genangan air yang menampung benih nyamuk Malaria”,Ujarnya

Bapak Yustinus selalu sekretaris kampung mengucapkan terimakasih atas terselenggaranya kegiatan ini, ini sangat bermanfaat bagi kami masyarakat kususnya yang tinggal diwilayah terpencil dikelilingi hutan dan lembah, semoga dengan adanya sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara mencegah terjangkitnya Malaria, Ujarnya

Semoga dengan kegiatan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat dalam mengurangi angka penyebaran penyakit malaria di wilayah pedalaman Perbatasan Papua Selatan.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Dalam rangka mendukung perkembangan pendidikan di wilayahnya, Serda Arifin dan Koptu Jumadi, dua Babinsa yang bertugas di Koramil 08 Simpang Ulim, Kodim 0104/Atim, turut berpartisipasi pada kegiatan interaktif bersama murid SDN 6 Kuala, di halaman sekolah yang terletak di Desa Simpang Ulim, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur. Rabu (17-01-2023).

Dalam suasana yang penuh keceriaan, kedua Babinsa terlibat dalam bincang-bincang santai dan kegiatan permainan bersama murid-murid SDN 6 Kuala. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempererat hubungan antara TNI dan pelajar, khususnya dengan lingkungan sekolah, serta memberikan dukungan moril kepada para siswa dalam menghadapi proses pembelajaran.

Saat dikonfirmasi awak media, Serda Arifin dan Koptu Jumadi menyampaikan pentingnya peran aktif Babinsa dalam mendukung sektor pendidikan di wilayahnya. Langkah ini sejalan dengan komitmen TNI dalam memberikan kontribusi positif untuk perkembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam suasana yang akrab, kedua Babinsa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pemikiran para murid mengenai pentingnya pendidikan, cita-cita mereka, serta harapan untuk masa depan. Dialog ini bertujuan untuk memotivasi dan memberikan inspirasi kepada para siswa, sekaligus memahami lebih dalam tantangan dan kebutuhan pendidikan di lingkungan mereka. Cetus dua Babinsa tersebut.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Dalam upaya mendukung perekonomian lokal, Sertu Taufik, Babinsa yang bertugas di Koramil 10/Simpag Jernih di bawah Kodim 0104/Atim, menyambangi warga binaannya yang tengah mengupas buah pinang untuk dikeringkan. Buah pinang ini nantinya akan dijual sebagai bahan dasar pembuatan batik, di Desa Batu Sumbang, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur, Rabu (17-01-2023).

Kunjungan ini mencerminkan dalam upaya mendukung masyarakat setempat dan mempromosikan kegiatan ekonomi. Sertu Taufik, bersama dengan warga, berdiskusi tentang proses persiapan buah pinang, menekankan pentingnya buah pinang sebagai bahan utama dalam industri batik tradisional Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara Babinsa dan warga binaannya, serta mendorong kerjasama demi peningkatan mata pencaharian masyarakat setempat. Sertu Taufik menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diterima dan menyatakan dukungan terus-menerus TNI untuk inisiatif pengembangan masyarakat.

Lanjutnya, Sertu Taufik menyampaikan pentingnya proses produksi yang cermat dan berkualitas tinggi untuk menghasilkan buah pinang kering yang dapat memenuhi standar yang diterima oleh pengepul pinang. Beliau mendorong para warga untuk fokus pada kualitas sebagai langkah kunci dalam meningkatkan daya saing produk lokal di pasar, harap Babinsa.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Kota Langsa – Politisi Muda dari Partai Bernomor Urut 2 Gerindra, Muhammad Fachrurrazi, S.H, mulai membangun komunikasi di daerah pemilihan Dapil 3 Langsa Baro.

Beliau merupakan salah satu bakal calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRK Langsa yang bakal bertarung pada pemilu legislatif 2024 mendatang.

“Ini merupakan sebuah langkah awal dan proses yang panjang dan penuh perjuangan,” ujar Razi kepada wartawan, Rabu (17/01/2024).

Terkait itu, Razi yang juga seorang pengusaha muda ini optimistis akan menjalankan semua proses politik untuk kepentingan semua pihak.

Dia yakin proses politik menjelang pemilu 2024 mendatang, khususnya di dapil 3 Kecamatan Langsa Baro berjalan demokratis.

Razi sudah menyiapkan pola gerakan terstruktur, masif dan sistematis untuk mengajak masyarakat ikut berpesta dalam perpolitikan yang lima tahun sekali itu.

“Salam hormat untuk semua, mari bersama menuju kepentingan yang besar dan perubahan yang besar dan merata,” ungkapnya.

Bukan kali ini saja Razi sudah membangun komunikasi lintas sektoral, Mengajak kaum muda untuk berderap bersama, Termasuk dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan yang lainya.

Razi yang juga tercatat sebagai calon Anggota DPRK Langsa pada pemilu 2024 mendatang, Dari pengalamanya sebagai pengusaha muda ini, dia tampak semakin matang dan siap untuk menghadapi pemilu legislatif 2024.

“Saya siap menjadi representasi masyarakat, Sesuai dengan tagline Partai Gerindra yaitu, “Menang Muda Perubahan,” tandasnya.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Megahnya kabupaten Banyuwangi didengungkan sampai mancanegara. Kabupaten yang dikenal dengan pariwisatanya dan segudang prestasi yang diraih, namun hemat penulis tidaklah setara dengan fasilitas sarana dan prasarana yang bagus dan mumpuni yang harus disediakan di seluruh instansi atau gedung pemerintahan Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Banyuwangi bagi saudara penyandang kebutuhan khusus atau difabel.

Era kepemimpinan Bupati Ipuk Fiestiandani berbeda jauh dari Bupati sebelumnya yang tidak lain adalah bapak Abdullah Azwar Anas. Era Bupati Ipuk lebih banyak program kemanusiaan atau sosial yang sudah dijalankan. Namun hemat penulis, ada salah satu persoalan yang belum tersentuh maksimal yaitu keterlibatan secara langsung dan maksimal saudara – saudara difabel untuk membangun Banyuwangi yang lebih maju dan lebih baik lagi.

Contoh kongritnya adalah, tidak banyak atau minimnya fasilitas yang disediakan di setiap gedung pemerintahan kabupaten Banyuwangi untuk penyandang difabel. Selain itu, sedikitnya keterlibatan penyandang difabel dalam semua acara besar pemerintahan kabupaten Banyuwangi padahal banyak penyandang difabel yang memiliki bakat dan kemampuan yang mumpuni di bidangnya. Banyuwangi milik semua kalangan, hemat penulis semua memiliki hak yang sama untuk berkarya dan mendapatkan pekerjaan di lingkup pemerintahan.

Dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) kabupaten Banyuwangi cukup besar yaitu kisaran di titik Rp. 3 Triliun. Namun jika kita amati bersama, berapa alokasi untuk kalangan difabel yang ada?.

Bupati Ipuk bersama dengan DPRD Banyuwangi bisa tinjau lapang dan memberikan kesempatan dan fasilitas sarana dan prasarana bagi kalangan difabel yang ada. Salah satu aset milik pemerintah kabupaten Banyuwangi yang ada di kecamatan Muncar bisa digunakan untuk bangunan sarana prasarana bagi kalangan difabel.

Pemerintahan kabupaten Banyuwangi ini adalah salah satu kabupaten yang mendapatkan penghargaan kabupaten layak anak berturut – turut dan terus meningkat. Selain itu, kabupaten Banyuwangi juga sudah menerapkan kesetaraan gender dalam dunia birokrasi. Hal ini merupakan prestasi yang harus diapresiasi dan diketahui oleh masyarakat Banyuwangi.

Namun disisi lain, Bupati Ipuk bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) kabupaten Banyuwangi harus juga memikirkan solusi bagi penyandang difabel dengan cara menyediakan sarana dan prasarana serta memfasilitasi penyandang difabel untuk bisa terlibat langsung membangun kabupaten Banyuwangi tercinta ini.

Membangun Banyuwangi dengan semua elemen, semua kalangan dan dilibatkan secara langsung namun dengan kriteria dan indikator yang ada harus dilakukan oleh Bupati Ipuk dan jajarannya. Hal ini akan menjadi pembeda dengan kabupaten lain di Indonesia.

Veri Kurniawan S.ST., S.H ( FOSKAPDA dan Penulis Opini Anas Juragan Angkot di PT. Pasukan Jembuk – Jembuk )

(Feri Kurniawan)

YUTELNEWS.com | Lembaga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Msyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) meminta dan mendesak pihak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) RI untuk segera meningkatkan status laporan masyarakat terkait dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan proyek sistem informasi manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Abdul Moeloek dengan total harga perhitungan sendiri senilai Rp. 32.378.176.000,- ke tahap penyidikan, dalam rangka upaya mengusut tuntas atas dugaan monopoli tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Seno Aji sebagai Ketua Umum Lembaga DPP KAMPUD melalui keterangan persnya pada Rabu (17/1/2024).

“Kita terus konsisten mengawal tindaklanjut atas laporan dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pengerjaan proyek SIMRS di RSUD Dr Abdul Moeloek yang telah kita daftarkan laporannya secara resmi ke kantor Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) RI wilayah II, sekira pada Senin tanggal 8 Mei 2023, dan informasi yang berhasil kita himpun terhadap laporan tersebut, pihak KPPU RI telah membentuk satuan tugas (Satgas) guna menindaklanjuti laporan dari DPP KAMPUD, kemudian laporan tersebut telah memasuki tahap penyelidikan”, terang Seno Aji.

Sosok aktivis yang dikenal sederhana ini meminta kepada pihak KPPU RI untuk tidak berlarut-larut dalam menangani laporan dari DPP KAMPUD dan segera menuntaskannya, hal ini demi memenuhi rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat dan demi kepastian hukum.

“Kita yakin dengan kapasitas dan integritas tim satuan tugas KPPU RI dalam penanganan dan pengusutan terkait persoalan dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di RSUD Dr. Abdul Moeloek, maka sudah sepatutnya kita mendukung penuh kepada tim Satgas KPPU RI untuk segera meningkatkan status penanganan laporan masyarakat atas dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat proyek SIMRS RSUDAM ke tahap penyidikan dan menuntaskannya demi memenuhi rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat dan demi kepastian hukum, sehingga penanganan atas laporan ini tidak berlarut-larut”, pungkas Seno Aji.

Sebelumnya, pihak KPPU RI melalui kantor Wilayah II memberikan penjelasan bahwa laporan dari Lembaga DPP KAMPUD masih ditangani pihaknya dan telah memasuki tahap penyelidikan awal.

“Saat ini masih dalam penyelidikan awal perkara laporan”, kata Achmad Fachrurrachman yang bertugas di kantor KPPU RI Wilayah II pada Selasa (16/1/2024).

Untuk diketahui Lembaga DPP KAMPUD selain melaporkan pelaksanaan proyek SIMRS Dr. Abdul Moeloek ke kantor KPPU RI atas dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, DPP KAMPUD juga melayangkan laporan resmi ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada 8 Mei 2023, terkait upaya pengusutan dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) atas pelaksanaan proyek SIMRS Dr. Abdul Moeloek yang menelan anggaran Milyaran rupiah.

Melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, S.H, M.H menjelaskan bahwa terhadap laporan DPP KAMPUD masih ditindaklanjuti oleh tim Kejati Lampung pada bidang Pidana Khusus.

“Untuk laporan tersebut telah diteruskan ke bidang Pidana khusus (Pidsus)”, urai Kasipenkum Kejati Lampung pada Selasa (3/10/2023).

Kasipenkum Kejati Lampung juga berjanji akan memberikan informasi lanjutan terkait perkembangan penanganan laporan DPP KAMPUD.

“Untuk updatenya, belum diinformasikan”, pungkas Ricky.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Melawi,Kalbar-Salah satu karyawan di sebuah Perusahaan Besar Perkebunan Kelapa Sawit PT.CM yang ada di Kecamatan Menukung Kab Melawi mengaku dirinya diberhentikan oleh perusahaan dari pekerjaan sepihak bahkan mirisnya lagi tanpa pesangon.

Alimin, karyawan tersebut kepada Awak Media ini menyampaikan Dia diminta berhenti oleh perusahaan dengan alasan sudah
Keputusan karna Dirinya pernah memberikan Alat Jonder kepada Orang lain pada saat jam kerja karna karna menurut perusahaan berpotensi membahayakan maka dari itu Dirinya
dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja PHK.
Dan kata dia, pihak perusahaan saat saya di panggil ke kantor hari Selasa,16/01/2024 tidak ada memberikan hitungan pesangon ataupun bentuk surat yang harus saya tanda tangan hanya menyampaikan bahwa saya di PHK serta tidak membayarkan hak-hak yang seharusnya lazim diterima Karyawan bila pada umumnya di-PHK”,ucap
Alimin

Persoalan pemecatan ini menurut Alimin, bermula saat Dirinya memberikan Alat Jonder kepada Helpernya untuk bawa alat bekerja pada saat jam istirahat dan itupun saya sudah ijin pimpinan saya jadi disebut melakukan pelanggaran. menurut Alimin perusahaan sangat-sangat tidak manusia apa yang saya lakukan tidak merugikan perusahaan dan pimpinan semua saya anggap buta Aturan yang sejatinya kasi SP kah gimana ini langsung maen PHK dan tanpa Pesangon lagi”,ucap
Alimin dengan nada kesal.

Dia juga menambahkan saya sudah 6 tahun masa kerja ,.masa maen PHK dan tanpa pesangon ada apa,padahal sebelumnya pernah terjadi PHK malah dibawah masa kerja saya ada kok pesangon.dengan masalah ini saya sangat tidak terima dan akan menempuh jalur baik itu melaporkan perusahaan ini kepada dinas terkait atau pun pihak Adat,karna merasa di permainkan di sini”,ucap
Alimnin.

Kasi Disnaker Kab Melawi Mandel Mandela,S.Sos menyampaikan,dilansir pada media ini sebelumnya terkait perusahaan PHK karyawan harus ada mekanisme aturan mainnya ,tidak semau hati perusahaan.Dia juga menyampaikan pelanggaran apa yang dilakukan dan sebaiknya pihak perusahaan tidak mengabaikan berupa SP1 bahkan SP2 tidak”,ucapnya
Kepada media ini

Dengan kejadian ini,Alimin akan melakukan upaya untuk mendapatkan hak-haknya selama masa bekerja 6 tahun.Dan saya merasa dipermainkan pihak perusahaan aturan mana yang di pakai PHK karyawan kok gak ada uang pesangon,toh orang lain karyawan biasa aja di PHK sebelumnya masa kerja kurang jauh dari saya juga mendapatkan pesangon puluhan juta,bahkan juga ada karyawan yang sudah patal melakukan pelanggaran perusahaan masih bekerja lalu giliran saya tidak merugikan perusahaan main PHK langsung tanpa SP pimpinan semua tidak profesional abaikan aturan “,ucapnya dengan tegas
Kepada Media ini
Rabu,17/01/24

HRD Kebun PT Citra Mahkota ,Corry Lorenza Penjaitan,saat di konfirmasi Awak media ini terkait kasus tersebut melalui via what shap
tidak pernah mau menjawab sampai berita ini di langsirkan kemeja redaksi.

(Penulis : Musa)