Aplikasi SIPAKADES, Kang DS: Seluruh Siltap, Gaji dan Insentif RT dan RW Ditransfer Setiap Tanggal 1

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna melaksanakan launching SIPAKADES atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa dan e-Siltap (Penghasilan Tetap) Non-Tunai di Hotel Sutan Raja Soreang, pada Rabu (26/11/2025).

Pada kesempatan itu, Bupati Bandung sekaligus melaksanakan Pembukaan Pelatihan SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dan SIPAKADES serta Pembukaan Musyawarah Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Kang DS, sapaan akrab HM Dadang Supriatna, melaksanakan launching SIPAKADES itu bersama-sama dengan Asisten Pemerintahdan Kesejahteraan Rakyat Erwin Rinaldi, Kepala Inspektorat Daerah Marlan Nirsyamsu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Yana Rosmiana, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Supardian, dan Kepala Diskominfo Teguh Purwayadi.

Pelaksanaan launching Sipakades dan e-Siltap Non-Tunai juga turut disaksikan para camat, ratusan kepala desa, sekretaris desa, para perangkat desa, dan para anggota BPD, baik yang hadir langsung di Hotel Sutan Raja Soreang, maupun melalui zoom meeting di kantor desa masing-masing se-Kabupaten Bandung.

“Alhamdulillah hari ini dilaksanakan sosialisasi tentang SIPAKADES atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa. Ini aplikasi khusus untuk Kabupaten Bandung, yang nama dari pemerintah pusat itu ada SISKEUDES. Tapi di Kabupaten Bandung khusus ada SIPAKADES,” jelas Kang DS usai launching aplikasi SIPAKADES.

Bupati Kang DS mengatakan, tentu mulai tahun Januari 2026 pihaknya akan melaksanakan launching seluruh siltap, gaji dan juga insentif untuk RT, dan RW akan diberikan setiap tanggal 1 pada setiap bulannya mulai tahun 2026.

“Transfer keuangannya variatif, ada yang dari BPR dan ada juga dari Bank BJB. Intinya semua ditransfer non-tunai dalam rangka kedisiplinan,” kata Kang DS.

Melalui pelaksanaan sosialisasi aplikasi SIPAKADES, kata Bupati Bedas, dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi masyarakat supaya keuangan bisa berputar di tingkat desa.

“Ini akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Dan nanti kita akan terus melakukan langkah-langkah, dan pada akhirnya juga para kepala desa cukup menyampaikan proposal itu tidak berupa hard copy, tapi soft copy melalui aplikasi sehingga tidak bertumpuk data ataupun arsip di DPMD,” tuturnya.

“Dan pada akhirnya ini lebih tertib lagi dan bisa terkontrol dan saya juga bisa melihat melalui dashboard. Desa mana yang sudah cair, dan desa mana yang belum cair. Kenapa belum cair? Nah ini harus kita lakukan kedisplinan, jangan sampai ada desa yang masih terlambat untuk mengusulkan, sehingga dengan pola aplikasi SIPAKADES ini akan lebih cepat, akurat, akuntabel, dan juga terintegritas dan lebih diprioritaskan,” pungkasnya.**

Yans.

Kang DS: Pemkab Bandung Fasilitasi Kepulangan Rizki Nurfadilah dari Kamboja, Jalani Pemeriksaan Kepolisian

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung,Dr HM Dadang Supriatna menegaskan bahwa pada Minggu (23/11/2025), Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Tenaga Kerja bersama instansi terkait telah memfasilitasi pemulangan Rizki, warga Kabupaten Bandung yang berada di Kamboja. Pemkab Bandung juga menanggung biaya tiket kepulangannya.

“Setibanya di tanah air, yang bersangkutan langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan kepolisian terkait permasalahan yang dihadapi. Ada dugaan bahwa apa yang diviralkan di media sosial tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Rizki ternyata berangkat ke Kamboja atas keinginan sendiri,” jelas Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS.

Kang DS menyampaikan bahwa tindakan Rizki telah membuat keluarga, terutama orang tuanya, merasa kerepotan dan terbebani.

“Saya imbau masyarakat Kabupaten Bandung untuk lebih berhati-hati dalam bermedia sosial, tidak mudah berkomentar, serta tidak menyampaikan sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Kang DS.

_Kronologi Pemulangan_

Pada Minggu, 23 November 2025, tim gabungan Satreskrim Polresta Bandung bersama BP3MI Provinsi Jawa Barat menjemput Rizki di Bandara Soekarno-Hatta dengan pendampingan dari Kemenlu dan KBRI Kamboja.

Setelah proses penjemputan, pada hari ini Rizki menjalani pemeriksaan kesehatan serta pendalaman oleh penyidik terkait peristiwa tersebut. Setelah rangkaian pemeriksaan selesai, Polresta Bandung akan menyerahkan Rizki kepada pihak keluarga. Selanjutnya ia akan dititipkan sementara di Dinas Sosial untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan pendampingan.

Ke depan, Satreskrim Polresta Bandung masih melakukan pendalaman untuk mencari fakta hukum yang diperkuat dengan bukti-bukti.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono mengucapkan apresiasi kepada seluruh pihak yang membantu proses pemulangan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemenlu, KBRI Kamboja, BP3MI Provinsi Jawa Barat, serta Pemerintah Kabupaten Bandung atas dukungan dalam proses pemulangan Rizki,” ujarnya di Mapolresta Bandung, Senin (24/11/2025).

 

Yans.

Kang DS Minta OPD Genjot PAD dan Stabilitas Fiskal Daerah,Menggali Potensi Pendapatan Daerah

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung, Dr HM Dadang Supriatna menekankan pentingnya stabilitas fiskal dan penguatan kinerja pendapatan daerah pada Rapat Koordinasi Bulanan Pemerintah Kabupaten Bandung yang digelar di Rumah Dinas Bupati Bandung, Kamis (20/11). Seluruh pimpinan perangkat daerah, camat, dan direktur RSUD se-Kabupaten Bandung hadir dalam agenda tersebut.

Ia menyampaikan bahwa total pendapatan Kabupaten Bandung tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp7,3 triliun dan hingga hari ini, realisasinya telah menembus angka Rp6,08 triliun atau sekitar 83%.

“Ini menandakan bahwa pengurangan APBD 2026 berawal dari tahun 2025. Ada proyeksi pengurangan meski sudah menggabungkan PAD dan dana TKD (transfer ke daerah) dari pemerintah pusat yang juga berkurang,” jelasnya.

Namun, Bupati yang akrab disapa Kang DS ini menyoroti capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang masih belum mencapai target. Dari rencana Rp2,2 triliun, capaian saat ini baru berada di angka Rp1,5 triliun atau kurang sekitar Rp700 miliar.

“Setelah kita bedah, kenapa PAD tidak begitu menggembirakan karena ada perubahan beberapa regulasi. Di antaranya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) atau rumah subsidi yang bebas PPB, padahal itu seharusnya berpotensi menghasilkan pendapatan Rp27 miliar. Akibatnya, ada penyesuaian tunjangan kinerja bagi ASN Kabupaten Bandung,” ungkapnya.

Kang DS juga meminta seluruh kepala perangkat daerah agar lebih cermat dalam mengusulkan kebutuhan anggaran serta tidak memaksakan permohonan anggaran ke DPRD.

“Saya titip jangan menjanjikan atau memaksakan permohonan anggaran, kecuali para kepala dinas bisa mencari potensi baru PAD,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong OPD untuk terus memetakan potensi fiskal, termasuk peluang pariwisata di wilayah Pacira setelah terbitnya RDTR. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan riil dan peluang pengembangan ekonomi.

Pada kesempatan itu, ia pun menyinggung insentif fiskal sebesar Rp6,5 miliar yang diterima Kabupaten Bandung. Dana tersebut diarahkan untuk program-program prioritas lintas sektor.

“Kita nilai, silakan Dinas Pertanian saya kasih uang ini, tapi saya ingin ada gerakan menanami halaman rumah. Buktikan hasilnya! Lalu saya ingin masyarakat bisa memelihara ayam petelur untuk cadangan pangan di tingkat rumah tangga,” tuturnya.

Kang DS yang juga ketua AKKOPSI (Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi) memberi perhatian khusus pada kondisi sanitasi sekolah yang menurutnya belum layak. Ia berharap insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Dinas Pendidikan, terutama kebutuhan air di sekolah tolong diperbaiki. Saya lihat masih banyak sekolah yang sanitasinya tidak layak,” ujarnya.

Pada rapat tersebut, Kang DS juga memaparkan sejumlah laporan dari media sosial terkait keluhan warga, termasuk banjir di wilayah Tegalluar serta kabel listrik yang semrawut di sejumlah titik. Ia meminta camat dan dinas terkait untuk segera melakukan penanganan.

“Jangan sampai masyarakat terus mengeluh di media sosial, tapi tidak ada solusi,” tegasnya.

Menutup arahannya, Kang DS meminta seluruh OPD untuk menyiapkan program kerja 2026 yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat sekaligus mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Yans.

Kang DS: Verifikasi IPPR Jadi Langkah Penting Menata Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bandung

NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

JAKARTA – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung, Dadang Supriatna menghadiri Penandatanganan Berita Acara Verifikasi Penanganan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR) dalam rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar yang menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah atas komitmennya dalam menjaga keteraturan ruang. Ia menegaskan bahwa IPPR merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

“Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan fondasi agar tata ruang nasional dapat berjalan tertib dan konsisten,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung itu memaparkan hasil verifikasi IPPR di Wilayah Perencanaan Cimenyan dan Cilengkrang. Dari proses lapangan, teridentifikasi 12 objek pelanggaran, yang terdiri atas 11 pemanfaatan ruang tanpa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta satu objek yang tidak memenuhi ketentuan dalam dokumen KKPR. Temuan itu mencakup permukiman, bangunan usaha, vila, dan fasilitas rekreasi yang tidak selaras dengan arahan rencana tata ruang.

Kang DS menegaskan bahwa proses verifikasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan ketertiban pemanfaatan ruang.

“Tata ruang bukan hanya soal peta dan aturan, tetapi tentang masa depan daerah yang kita bangun bersama,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, 12 objek yang melanggar akan segera ditertibkan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain pemetaan objek pelanggaran, verifikasi juga menghasilkan koreksi terhadap luasan dan intensitas pemanfaatan ruang di sejumlah titik. Langkah ini dilakukan agar nantinya selaras dengan ketentuan zonasi dalam rancangan RDTR.

“Tim kami melakukan koreksi agar semua kegiatan sesuai dengan rencana zonasi RDTR yang sedang disusun. Ini penting untuk menciptakan pembangunan yang tertib dan terarah,” jelas Kang DS.

Kang DS menegaskan komitmen Pemkab Bandung untuk menyelesaikan seluruh tahapan verifikasi. Ia berkomitmen untuk menuntaskan seluruh tahapan verifikasi IPPR sebagai bentuk keseriusan Pemkab Bandung dalam memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang.

Ia juga menambahkan bahwa upaya ini sekaligus mendukung percepatan penyusunan RDTR sebagai instrumen penting pembangunan daerah.

“Semua langkah ini kami tempuh agar pembangunan di Kabupaten Bandung selalu berpihak pada kepentingan masyarakat dan keberlanjutan wilayah,” tutup Kang DS.

 

Yans.

Kabupaten Bandung Punya Ikon Baru : Patung Panglima Besar Jenderal Soedirman Hadir di Soreang

NASIONAL, NEWS|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Kabupaten Bandung kini memiliki landmark atau ikon baru, yaitu monumen patung Panglima Besar Jenderal Soedirman yang berdiri gagah di Jalan Bojong yang kini resmi berganti nama menjadi Jalan Panglima Besar Jenderal Soedirman, Desa/Kecamatan Soreang.

Monumen Panglima Besar Jenderal Soedirman ini diresmikan langsung oleh Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) Letjend TNI Iwan Setiawan yang juga pemrakarsa monumen ini didampingi Kapolda Jabar, Ketua DPRD Jabar, Bupati Bandung Dadang Supriatna dan jajaran Forkopimda serta tamu undangan lainnya.

Menariknya lagi, peresmian ikon baru Kabupaten Bandung itu juga dihadiri oleh ribuan warga yang sudah menyemut dan memenuhi areal peresmian sejak pagi. Masyarakat Soreang dan sekitarnya tampak antusias ingin menyaksikan peresmian monumen patung Panglima Besar Jenderal Soedirman tersebut.

Pemrakarsa Monumen Panglima Besar Jenderal Soedirman, Letjend Iwan Setiawan yang juga putra daerah Soreang mengaku sangat bersyukur Monumen Panglima Besar Jenderal Soedirman tersebut akhirnya dapat diresmikan.

“Saya Letnan Jenderal Iwan Setiawan lahir dan besar di sini, di Soreang. Saya sejak dulu sangat mengidolakan Panglima Besar Jenderal Soedirman yang berjuang gagah berani untuk kemerdekaan Indonesia,” ujar Letjend Iwan dalam sambutannya.

Menurutnya, sejak sebelum menjadi anggota TNI, Jenderal Soedirman merupakan figur teladan dalam mempertahankan prinsip dan semangat perjuangannya dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.

“Makanya saya bersyukur, dapat meresmikan Monumen Panglima Besar Jenderal Soedirman ini di momen yang sangat penting dan bersejarah yaitu di Hari Pahlawan Nasional 10 November,” ungkap Jenderal Iwan sapaan akrabnya.

“Beliau (Jenderal Soedirman) adalah Panglima Besar yang kiprahnya sudah tidak diragukan lagi bagi bangsa ini. Bayangkan, walau dengan paru-paru hanya sebelah, beliau terus berjuang melawan penjajah. Selama berjuang, beliau selalu punya wudhu,” tambahnya.

Komandan Pussenif Letjend TNI Iwan Setiawan menambahkan bahwa pembangunan monumen ini merupakan wujud penghormatan kepada Panglima Besar Jenderal Soedirman sebagai salah satu tokoh militer paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia.

Acara peresmian Monumen Panglima Besar Jenderal Soedirman yang bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November ini dibalut dengan berbagai kegiatan bakti sosial seperti pengobatan gratis bagi masyarakat, pembagian 8.200 paket sembako, pembagian paket makanan gratis hingga pembagian sparepart sepeda motor bagi pengemudi ojek online (ojol).

“Kami berharap monumen ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya nilai-nilai perjuangan, disiplin, dan cinta tanah air yang telah dicontohkan oleh Jenderal Soedirman. Saya juga sudah meminta izin kepada cucu Jenderal Soedirman dan beliau memantau langsung pembangunan monumen ini,” katanya

Selain meresmikan Monumen Panglima Besar Jenderal Soedirman, pada kesempatan tersebut Letjend Iwan Setiawan juga meresmikan nama Jalan Bojong yang diubah menjadi Jalan Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Letjend Iwan juga berencana akan membangun sebuah monumen lagi yaitu Monumen Helikopter yang melambangkan kesiapan alutsista TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI.

“Setelah diresmikan, kita akan rawat dan jaga bersama-sama. Ini jadi simbol perjuangan dan menjadi tempat membanggakan di Soreang. Monumen dan jalan ini saya serahkan ke Pak Bupati untuk bisa terus dirawat,” ujar Jenderal Iwan.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Setiawan menambahkan dirinya sebagai junior sangat bangga dengan apa yang dilakukan Letjend Iwan yang menginisiasi pembangunan monumen Panglima Besar Jenderal Soedirman di Soreang tersebut.

“Sebagai Kapolda saya sangat bangga dan salut bisa menyaksikan putra terbaik Soreang yang sangat menghargai para pahlawan, dapat mewujudkan pembangunan monumen monumental ini di kota kelahirannya,” ujar Kapolda Jabar.

“Saya kagum karena Kang Iwan lahir dan besar di sini. Beliau orang yang bersyukur dan tidak lupa tanah kelahirannya. Ini sesuatu yang menginspirasi kita semua. Semoga kita semua juga bisa berbuat sesuatu untuk tanah kelahiran seperti abang saya Letjend Iwan,” tambah Kapolda Irjen Rudy Setiawan.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan selamat dan terima kasih atas peresmian Monumen Panglima Besar Jenderal Soedirman tersebut. Menurutnya, monumen tersebut akan menjadi ikon baru Kabupaten Bandung khususnya kawasan Soreang.

“Saya sangat berterima kasih dan merasa bangga atas diresmikannya Monumen Panglima Besar Jenderal Soedirman ini. Saya juga sepakat Jalan Bojong diubah menjadi Jalan Panglima Besar Jenderal Soedirman,” ujar Bupati Dadang Supriatna.

Bupati yang akrab disapa Kang DS itu juga berterima kasih karena Pussenif TNI telah menyerahkan Monumen dan Jalan Panglima Besar Jenderal Soedirman itu kepada Pemkab Bandung. Kang DS berjanji akan merawat dengan baik monumen tersebut.

“Monumen ini bukan hanya sekadar monumen, tetapi juga simbol semangat perjuangan dan pengorbanan yang harus terus kita teladani. Jenderal Soedirman adalah sosok yang sangat inspiratif. Kita berharap generasi muda Kabupaten Bandung dapat semakin mengenal dan menghargai sejarah bangsanya,” ungkap Kang DS. (**)

Yans.

Kang DS Ajak ASN Tingkatkan Kompetensi dan Kekompakkan Organisasi

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung, Dr HM Dadang Supriatna memimpin apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lapangan Upakarti, Soreang, pada Senin (03/11/2025). Dalam arahannya, ia mengapresiasi kinerja ASN Kabupaten Bandung yang berhasil mengantarkan pemerintah daerah meraih nilai 96% dari Ombudsman RI atas penilaian kepatuhan standar pelayanan publik.

“Nilai ini berasal dari penilaian masyarakat terhadap pelayanan ASN kita. Artinya, reformasi birokrasi sudah berjalan dan terus meningkat untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan lebih baik,” ungkapnya.

Bupati yang akrab disapa Kang DS itu menegaskan pentingnya inovasi di lingkungan kerja, selama tidak menabrak aturan organisasi. Ia juga menekankan agar hubungan antara atasan dan bawahan dibangun atas dasar saling menghargai tugas serta kewenangan masing-masing.

“Keberhasilan suatu organisasi itu karena kekompakan. Jaga harmonisasi dan kebersamaan. Ini hasil dari retret ASN kemarin yang mulai terlihat dampaknya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Kang DS mengingatkan agar seluruh ASN menjaga etika dan profesionalisme dalam bekerja.

“Jangan sampai ada keluhan ada bidang yang merasa lebih baik dari bidang lain. Dalam kepemimpinan, dikenal istilah transactional leadership, di mana atasan dapat memberikan reward dan punishment secara adil dan proporsional,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Kang DS juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang terdampak kebijakan pemerintah pusat. Ia mengaku prihatin karena dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Bandung berkurang hampir Rp1 triliun.

“Saya berharap ASN tetap patuh terhadap kebijakan pusat. Saya sudah sampaikan kepada tim TAPD agar kunjungan kerja tetap dilakukan, tapi dengan pengaturan yang efisien. Jangan berbondong-bondong, tapi hasilnya tidak efektif,” tegasnya.

Kang DS pun meminta perangkat daerah yang berhubungan dengan perizinan dan pendapatan daerah agar bekerja lebih optimal dalam menegakkan aturan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Setiap rupiah dari PAD akan kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Maka saya harap semua dinas bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjaga integritas,” pungkasnya.

 

Yans.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.