Bulan: Maret 2024

YITELNEWS.com | Bangkalan Madura – Kepala Desa Lombang Daya Kecamatan Blega, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Munasik, diduga menabrak Undang-undang (UU) karena menggadaikan kendaraan mobil yang seharusnya untuk operasional desa, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya.

Informasi yang dihimpun media ini, mobil Suzuki pick up berwarna hitam bernomor polisi (nopol) M 8192 GP merupakan mobil operasional desa Lombang Daya diduga digadaikan Kades setempat ke salah satu warga di Bangkalan. Kendaraan operasional desa itu dikabarkan sudah lama tidak terlihat di kediaman Kades Lombang Daya.

“Sudah lama, kurang lebih sekitar 2 tahunan mobil pickup yang warna hitam itu kadang ada, kadang tidak ada sampai berbulan-bulan. Ini pun sudah sekitar 4 bulan tidak terlihat di rumah Kadesnya pak ,” ujar salah seorang warga desa setempat, Jumat (1/3/2024).

Dikatakan, mobil operasional desa yang sering dijadikan alat gadai oleh oknum Kades diperkirakan berjalan dua tahun dan telah digadaikan secara berulang ulang.

“Digadaikan lalu ditebus, digadaikan lagi ditebus lagi. Baru-baru ini sampai empat bulan kalau nggak salah,” tambahnya.

Untuk mengetahui kejelasannya, konfirmasi ke Kades Lombang Daya, Munasik, melalui telpon melalui aplikasi WhatsApp, namun tidak aktif. Kemudian konfirmasi juga melalui pesan singkat WhatsApp, tetapi masih centang satu, yang menandakan HP tersebut tidak online. Kemudian awak media konfirmasi ke Bendahara Desa, Rahmadi. Ia membenarkan kalau mobil operasional desa sebelumnya tidak ada di desanya. Ia mengaku, belakangan ini mobil pick up tersebut sudah terlihat di desa.

“Unit (mobil) dipakai sama Kades. Mungkin dulunya pinjam pakai, sekarang beberapa hari sudah dipakai, 3 hari ini sudah ada di kantor desa,” ungkap Rahmadi, Jumat (1/3/2024).

Ia mengaku, bahwa dirinya tidak mengetahui terkait mobil operasional desa digadaikan. Namun ia memastikan, mobil operasional desa itu belakangan sudah terlihat di desanya.

“Saya tidak paham masalah kenapa digadaikan. Yang pasti sekarang sudah ada di desa,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, M. Ali, salah seorang aktivis di Bangkalan mengatakan, perbuatan menggadaikan mobil yang merupakan aset desa merupakan pelanggaran terhadap Permendagri No. 1 tahun 2016. Pasal 6 ayat (5) Permendagri itu berbunyi: Aset dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

“Kalau uang hasil pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, kepala desa terindikasi menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi,” kata M. Ali.

Atas kasus tersebut, kata M. Ali, pelaku bisa diancam UU Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya.

Ditegaskan, dengan perbuatannya pelakunya bisa diancam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, seperti tertera pada pasal 3 yang berbunyi: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 ( satu ) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000. (Tim Siaji /RD)

YUTELNEWS.com | Kota baru – Tim Macan Bamega @satreskrimreskotabaru pada hari Rabu skj.23.00.Wita di Jl.Suryagandamana Kec.P.L.Utara Kab.Kotabaru (tepatnya di halaman kantor Ds.Sebatung) telah terjadi tindak pidana Pembunuhan.

Tim mendapat laporan dari masyarakat bahwa di TKP terjadi keributan di mana informasi awal Pelaku melakukan menganiayaan terhadap Korban menggunakan Senjata Tajam.

Tim bergerak menuju TKP bersama Anggota Sat Samapta Polres Kotabaru dan sesampainya di TKP Anggota mendapati Korban An.AN warga Ds.Semayap tsb dalam keadaan bersimbah darah dengan luka tusuk di bagian leher, wajah dan lengan Korban serta keadaan di TKP darah dari Korban berceceran.

Korban kemudian di evakuasi ke Rumah Sakit PJS Kab.Kotabaru di bantu oleh relawan dan masyarakat sekitar tetapi Korban sudah dalam keadaan Meninggal Dunia,Tim kemudian melakukan Pencarian Pelaku di Sekitaran TKP.

Tidak Jauh dari TKP akhirnya Pelaku An.RS warga Ds.Sungup Kanan di amankan oleh Anggota dan di bantu oleh Warga di mana Pada saat di amankan Pelaku masih memegang 1 buah senjata tajam yg di gunakan pelaku untuk membunuh Korban dan 1 buah sajam yg masih terslip di pinggang pelaku, kemudian Pelaku dan barang bukti di bawa dan di amankan di Mapores Kotabaru.

Motif Pelaku melakukan pembunuhan terhadap Korban lantaran Pelaku sakit hati terhadap Korban.

Karena sehari sebelumnya Pelaku mendapati Korban berselingkuh dengan Istri siri Pelaku di rumah Istri siri Pelaku sehingga pelaku dendam dengan Korban.

Besok harinya sebelum kejadian Pelaku mempersiapkan senjata tajam yang nantinya di gunakan untuk membunuh Korban dan akhirnya setelah berkeliling mencari keberadaan Korban, Pelaku menemukan Korban sedang bersantai bersama Istri Siri Pelaku di halaman Kantor Ds.Sebatung.

Saat itu langsung menyerang Korban dengan menusukkan Sajam yg di bawa pelaku ke bagian leher, wajah dan Tangan Korban sampai Korban sudah tidak berdaya akhirnya Pelaku meninggalkan TKP tetapi setelah berjalan menjauhi TKP Pelaku berhasil di Amankan oleh Anggota Polres Kotabaru yang di bantu oleh Warga sekitar.

sumber :humas-polreskotabaru

(Lala)

Yutelnews.com- Pringsewu.

Dua pelaku curanmor berhasil diamankan Polisi dan warga pada Kamis (29/2/2024) malam. Kedua Pelaku adalah BA (22) dan MH (21), warga Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

Aksi pencurian yang melibatkan kedua pelaku juga terekam kamera CCTV yang terpasang di sekitar TKP. dalam peristiwa itu kedua pelaku terlihat datang ke tkp dengan mengendarai sepeda motor, kemudian salah satu pelaku terlihat mengendap-endap sebelum akhirnya membuka pagar lalu masuk kehalaman rumah kost dan keluar lagi sambil mendorong sepeda motor.

namun apes, aksi pencurian itu dieketahui penghuni kost yang kemudian meneriaki maling, sehingga kedua pelaku panik lalu meninggalkan sepeda motor hasil mencuri tidak jauh dari TKP lalu kabur. Rekaman video peristiwa ini akhirnya beredar luas di media sosial.

kapolsek Pringsewu Kota Kompol Rohmadi mewakili kapolres Pringsewu AKBP Benny Prasetya menjelaskan, Satu pelaku diringkus massa sekira pukul 20.30 Wib sesaat setelah kepergok mencuri sepeda motor Honda Beat BE 2656 ZR yang sedang diparkir di halaman rumah kost di kelurahan Pringsewu Barat.

Kendaraan tersebut milik Melia Damayanti (21), mahasiswi asal Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

“Sedangkan satu pelaku lain yang sempat kabur, berhasil ditangkap polisi pada pukul 01.30 Wib atau 5 jam setelah melakukan proses penyisiran.

Pelaku ini berhasil di amankan setelah ketahuan bersembunyi di atap toko siap saji tidak jauh dari lokasi pencurian,”ujar Kapolsek Pringsewu Kota pada awak media Jumat (1/3/2024) siang.

Menurut Kapolsek, Penangkapan kedua pelaku ini berlangsung dramastis, pasalnya pelaku sempat melakukan upaya perlawanan dan mengacungkan sebuah benda yang mirip senjata api sebelum akhirnya di berikan tindakan tegas terukur di bagian kakinya.

Tak hanya itu, proses evakuasi kedua pelaku dari lokasi kejadian juga berlangsung tidak mulus. warga yang sudah kesal dengan maraknya kasus pencurian terus berupaya menghakimi kedua pelaku.

Diungkapkan kapolsek, dari pengungkapan kasus ini pihaknya turut mengamankan 2 unit sepeda motor. selain itu kapolsek juga menjelaskan berdasarkan hasil interogasi bahwa tersangka BA merupakan seorang residivis kambuhan dan sudah lebih dari 30 kali terlibat aksi pencurian sepeda motor diwilayah Kabupaten Pringsewu

“Sedangkan tersangka MH juga mengaku setidaknya sudah beraksi di 10 TKP,” bebernya.

lebih lanjut kapolsek menyampaikan jika pihaknya masih terus mendalami kasus tersebut. dan untuk proses hukum lebih lanjut kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.

Ancha.

YUTELNEWS.com | Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) kembali menyoroti, Vonis Bebas terdakwa kasus korupsi terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Jumat (1/3).

Presiden LIRA Andi Syafrani menilai trend Vonis ringan hingga bebas terdakwa kasus korupsi yang diadili di Pengadilan Tipikor Banda Aceh upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi. Bahkan situasi ini sangat memprihatinkan dan tidak sesuai dengan amanat anti korupsi.

“Banyaknya jumlah vonis bebas terdakwa kasus Korupsi di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), menunjukkan tidak adanya gerakan dan semangat Anti korupsi yang kuat di pengadilan Tipikor Banda Aceh,” Sebut Andi, juga pakar hukum tata negara UIN Jakarta.

Mantan tim pengacara sengketa Pilpres Jokowi – Makruf Amin pada 2019 silam merincikan, dalam kurun waktu 5 tahun terkahir Vonis bebas terdakwa korupsi mencapai 22 kasus. Namun 77 persen vonis bebas tersebut dibatalkan mahkamah agung karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

“Padahal Presiden Joko Widodo pada acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, 12 Desember 2023, menyampaikan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang punya dampak besar terhadap pembangunan negara dan merusak ekonomi, serta menyengsarakan rakyat,”

“Namun faktanya, para pihak yang diberi amanah untuk menegakkan hukum sepertinya tak melihat korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime. Hal itu terbukti karena masih banyaknya terdakwa kasus korupsi mendapat putusan ringan hingga vonis bebas di pengadilan Tipikor Banda Aceh,” tambahnya lagi.

Demikian fenomena ini perlu mendapat pengawasan langsung dari Komisi Yudisial maupun lembaga – lembaga lainnya yang konsen terhadap gerakan anti korupsi terhadap Praktek di Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

Sementara Saleh Selian Bupati LIRA Aceh Tenggara menanggapi Fenomena terjadi di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, menjadikan Provinsi Aceh sebagai salah satu Provinsi menjadi “angin surga” bagi terdakwa kasus korupsi. Hal ini di karenakan sejumlah kasus yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berujung pada putusan ringan hingga vonis bebas.

” Tentunya ini menjadi Preseden buruk upaya memberantas tindak pidana rasuah hingga ke akar-akarnya. Dan Praktek dilakukan Pengadilan Tipikor Banda Aceh kembali mendulang rasa pesimisme masyarakat akibat putusan yang tidak sesuai dengan harapan publik,” pungkas Saleh selian.

Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, memvonis bebas bekas Bupati Aceh Tamiang, Mursil dan kawan-kawan (dkk) terkait perkara korupsi pengadaan tanah di kabupaten itu . Berdasarkan audit BPKP Aceh atas perbuatan Mursil dkk kerugian negara Rp.6,4 milyar, Selasa 27 Februari 2024.

Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Hamzah Sulaiman, didampingi R Daddy dan Ani Hartati di PN Tipikor Banda Aceh, Selasa, 27 Februari 2024.

Sebelumnya Vonis bebas juga dibacakan terhadap terdakwa korupsi

korupsi pengadaan lahan Tempat Penampungan Akhir (TPA), Lhok Batee, Sabang, Tahun Anggaran 2020.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banda Aceh menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Pimpinan Cabang KJPP Dasa’at Yudhistira dan Rekan cabang Medan, Dodi Anshari pada Kamis (14/12/2023 )

(Jalaludin Barat)

YUTELNEWS.com | Batam – Sabung Ayam yang berada di Jl. Tj. Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau telah ditutup. Jumat (01/03/2024).

Informasi tersebut didapatkan oleh tim media dari narasumber yang dipercaya bahwa arena adu ayam telah ditutup.

Sebelumnya bahwa Lokasi arena sabung ayam tersebut diketahui atas informasi yang diberikan oleh narasumber yang dipercaya dan juga dari salah satu warga yang tidak disebutkan namanya dalam pemberitaan.

Bahwa pada hari Sabtu, (27/01/2024), sekira pukul 21.30 WIB malam hari terpantau peserta pemain adu ayam/sabung ayam sedang bertarung di arena tersebut.

Berdasarkan rekaman video yang dimiliki oleh awak media siaga02.com bahwa biaya Parkir sebesar Rp.10.000 setiap masuk. Terlihat Juru parkir (Jukir) yang tidak memilik karcis, tidak memakai atribut jukir.

“Bayar sekarang bang, Rp10.000, tidak bisa Rp5000,” ucap jukir yang tidak diketahui identitasnya.

Jukir yang ada di lokasi juga mengatakan bahwa pemilik arena/lahan tersebut berada di lokasi.

“Itu dia bang yang punya lokasi, yang duduk itu yang agak gemuk, disini buka 2 kali dalam seminggu aja bang” lanjut jukir sambil menunjuk pemilik lahan tersebut.

Dikatakannya bahwa taruhan di arena sabung ayam sesuai size ayam peserta pemain. Sesuai informasi yang didapatkan bahwa diduga arena sabung ayam tersebut di bekingin oleh oknum-oknum tertentu.

Perlu diketahui bahwa adu ayam merupakan perbuatan yang tidak berkemanusiaan, selain ada unsur 303, juga sangat menyakitkan bagi hewan.

Dari informasi yang didapatkan oleh awak media, bahwa arena sabung ayam tersebut telah ditutup. Namun demikian, tim media terus melakukan pemantauan apakah informasi tersebut benar atau tidak.

(Red)

YUTELNEWS.com | Martapura – Informasi penggelembungan suara dalam proses rekapitulasi Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI untuk Dapil Kalimantan Selatan I, semakin meluas., Jum’at (01/03/2024).

Gema advokasi mulai bergaung dan segera memasuki babak baru. Denny Indrayana selaku _Senior Partner_ *Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) _Law Firm_* telah menyiapkan laporan dugaan pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu ke Bawaslu Kabupaten Banjar untuk menyikapi penggelembungan suara tersebut.

“Sebagaimana disampaikan dalam konperensi pers Kamis kemarin, INTEGRITY _Law Firm_ telah menerima mandat dari Sdr. Hairul Patarujali yang merupakan pemilih DPR RI Dapil Kalsel I sekaligus tim internal Sdri. Hj. Rizki Niraz Anggraini, B.Com, MIDP dari Caleg Partai Demokrat. Hari ini, Sdr. Hairul akan kami dampingi untuk mengajukan laporan di Bawaslu Banjar,” ungkap Guru Besar HTN ini.

Dengan bercermin dari preseden Pemilu 2019, Denny mengungkap bahwa perkara penggelembungan suara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi maupun tindak pidana Pemilu. Selanjutnya, Mantan Wamenkumham ini memberikan setidaknya 3 (tiga) putusan Bawaslu RI yang menangani penggelembungan suara sebagai pelanggaran administrasi, yaitu 1) Putusan Nomor: 23/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, 2) Putusan Nomor: 24/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, dan 3) Putusan Nomor: 47/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019.

Sementara dari sisi tindak pidana pemilu, Denny membeberkan bahwa tidak sedikit putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menjatuhkan sanksi kepada onkum PPK yang “mempermainkan” suara rakyat dengan menggelembungkan suara partai tertentu, antara lain 1) Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Plw, 2) Putusan Nomor 52 /Pid.Sus/2019/PN Tas, dan 3) Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Dgl.

Menurut Muhamad Raziv Barokah, _Senior Associate_ INTEGRITY _Law Firm_, sejumlah perkara penggelembungan suara pada Pemilu 2019 seharusnya menjadi pelajaran bahwa tindakan manipulasi suara rakyat memiliki konsekuensi hukum yang berat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemilu bukan sekadar berbicara menang dan kalah dengan segala kecurangannya, namun Pemilu ialah momentum untuk menempatkan wakil rakyat yang tepat dengan cara-cara yang amanah.

“Melalui preseden perkara di atas, kami mendorong agar Bawaslu Kabupaten Banjar mampu menegakkan konstitusionalitas Pemilu dengan menangani laporan-laporan yang kami ajukan dengan profesional, independen, serta imparsial. Bawaslu Kabupaten Banjar memegang peranan yang sangat sentral dalam tiap tahapan Pemilu dan karena itu, lembaga pengawas ini dalam tiap tindak tanduknya harus menunjukkan keberpihakan pada asas-asas kepemiluan sebagaimana tercantum dalam UU Pemilu”, pungkas Raziv.

Perkembangan terakhir, tidak kurang dari 5 (lima) kecamatan yang terindikasi mengalami peningkatan suara yang tidak wajar setelah rekapitulasi kecamatan berlangsung. Kecamatan tersebut ialah Astambul, Gambut, Kertak Hanyar, Aluh-Aluh, dan Sungai Pinang. Dengan keadaan ini, Denny cs meminta agar seluruh penyelenggara Pemilu melakukan ikhtiar bersama menjaga prinsip jujur dan adil sehingga dapat mencegah kecurangan yang semakin meluas.

(Lala)