Bulan: Oktober 2024

YUTELNEWS.com | Senin 28 Oktober 2024 Jam:22:20 WIB Dalam upaya meningkatkan transparansi, awak media mendatangi Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bunguran Barat, yang berlokasi di Pelantar Laut, Kelurahan Sedanau, Selasa malam. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait jumlah TPS dan peserta pemilih menjelang pemilihan serentak 2024.

Keterangan yang di proleh media dari pihak PPK, jumlah TPS yang akurat di Kecamatan Bunguran Barat sesuai yang tertera di Dokumentasi di atas.

Setelah melakukan konfirmasi, media memperoleh informasi bahwa Ketua PPK, Muhamad Alizar, sedang tidak berada di tempat. Namun, dua anggota PPK yang sedang bertugas menjelaskan bahwa jumlah peserta pemilih di Kecamatan Bunguran Barat mencapai 5.563 orang.

Anggota PPK tersebut juga menyebutkan, jumlah pemilih di Kelurahan Sedanau secara khusus adalah 3.990 orang. Data yang disampaikan dianggap valid dan akurat, menunjukkan komitmen PPK dalam memberikan informasi yang jelas kepada publik.

Meskipun anggota PPK tidak mengenakan pakaian dinas resmi, mereka dengan sigap memberikan izin untuk didokumentasikan, mencerminkan sikap terbuka terhadap media. Media pun meminta mereka menyampaikan salam dan permohonan kepada Ketua Muhamad Alizar untuk izin mempublikasikan informasi tersebut.

Kunjungan ini merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilihan, di mana transparansi informasi menjadi kunci utama. PPK Bunguran Barat berharap melalui pemberitaan ini, masyarakat akan lebih memahami dan mengikuti proses demokrasi yang akan berlangsung.

Dengan adanya informasi ini, masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam pemilihan yang akan datang, menjadikan suara mereka sebagai bagian penting dari perjalanan demokrasi di daerah ini.

(Darmansyah)

YUTELNEWS.com | ALIANSI Biru Ceria, Organ Relawan Militan Pasangan Cagub-Cawagub, Khofifah – Emil Dardak, melaunching Slogan Baru pada gelaran hari kedua kegiatan “Gerebek Suroboyo”.

Slogan Baru ABC, “Khofifah Juara Surabaya!”. Menurut Presidium Aliansi Biru Ceria, Aven Januar mengatakan bahwa slogan baru tersebut dikenalkan dengan 2 tujuan utama bagi para relawan.

Pertama, sebagai penyemangat bagi 2.500 relawan yang sedang melakukan kanvassing serentak di 31 Kecamatan yang dilaksanakan selama 3 hari, 28, 29 dan 30 Oktober 2024. Kanvassing serentak tersebut bertajuk “Gerebek Suroboyo”. Relawan tersebut diberi target mampu merebut 60% suara bagi Khofifah-Emil di Kota Surabaya saat Pilgub 27 November mendatang.

Sedangkan tujuan kedua, adalah menunjukkan pada masyarakat Surabaya, bahwa sosok Khofifah Indar Parawansa adalah satu satunya Calon Gubernur yang sejak lahir hingga usia matang adalah asli Kota Surabaya. Menurut Aven Januar, Khofifah bisa menjadi kebanggaan bagi warga Surabaya, mengingat prestasi figur individu Khofifah sangat menonjol.

“Khofifah Juara Surabaya, menghantarkan pesan bahwa ada arek Suroboyo asli yang berhasil menjadi pemimpin dengan wilayah yang luas dan berhasil merebut ratusan penghargaan bagi Jawa Timur,” kata Aven Januar yang juga Bidang Relawan Tim Pemenangan Khofifah-Emil.

Pada kesempatan yang sama, Bayu Mahendra – koordinator relawan Brigade 02 mengatakan bahwa Slogan Baru tersebut juga bermanfaat untuk membangunkan suara-suara dukungan senyap yang belum terjangkau oleh proses kampanye. Selain tentunya membangkitkan ingatan bahwa Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim 2018 meraih kemenangan dengan jumlah suara total 579.246.

“Khofifah Juara Surabaya, merupakan semangat buat warga Surabaya yang selama masa kampanye belum tersentuh, dan bisa mengingatkan kembali bahwa Khofifah merupakan Juara Surabaya di Pilgub Jatim 2018,” Pungkas Bayu.

(siaji)

YUTELNEWS.com/

MEDAN – Polda Sumatera Utara menggelar konferensi pers untuk memaparkan hasil penindakan kasus Narkoba dalam periode 13 September hingga 28 Oktober 2024 dalam kurun waktu 46 hari, di depan Gedung Direktorat Resnarkoba Polda Sumatera Utara pada hari Selasa, 29 Oktober 2024.

Dalam pernyataan resmi Kapolda Sumut, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, SIK., MH menjelaskan barang bukti yang berhasil diamankan cukup besar, “Total barang bukti yang berhasil disita terdiri dari 396,63 Kilogram Sabu, 29,03 Kilogram Ganja, 62.929 Butir Pil Ekstasi, dan 1,56 Kilogram Kokain,” ungkapnya.

“Kami juga berhasil mengungkap sebanyak 673 kasus berhasil diungkap dengan jumlah tersangka mencapai 838 orang. Dari total tersangka, 152 merupakan pengguna, sementara sisanya, 686 orang, terlibat dalam jaringan peredaran narkoba,” tambah Kapolda Sumut,Selasa (29/10/2024).

“Ini menjadi atensi Saya terkait dengan pemberantasan Narkoba, Saya menekankan pemberantasan Narkoba tidak hanya pada Polda Sumatera Utara, tetapi ke semua wilayah Polres hingga Polsek, dan tidak ada lagi tempat yang bebas untuk Narkoba hingga wilayah Sumut ini bebas dari Narkoba,” ungkap Kapolda Sumut dengan tegas.

Modus operandi yang digunakan oleh para sindikat Narkoba diantaranya Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik dan disembunyikan dalam viber berwarna kuning, kemudian diangkut menggunakan Kapal Nelayan. Ada juga yang dimasukkan ke dalam koper dan ransel untuk diselundupkan melalui jalur udara di Bandara Kualanamu. Selain itu, barang terlarang tersebut juga disembunyikan di dalam bagasi mobil dan kursi belakang kendaraan untuk mengelalui Petugas.

Keberhasilan dalam penyitaan barang bukti ini juga berarti penyelamatan Jutaan Jiwa dari bahaya Narkotika. Berdasarkan asumsi perhitungan pengguna, Polda Sumatera Utara memperkirakan bahwa sebanyak 1.771.809 orang berhasil diselamatkan dari ancaman Narkoba, termasuk sabu yang dapat mengancam hingga 1,5 Juta Jiwa, ganja untuk sekitar 116 Ribu pengguna, Pil Ekstasi yang berpotensi menjangkiti 62 Ribu Jiwa, serta Kokain yang bisa mempengaruhi lebih dari 6 Ribu orang.

“Ini adalah upaya nyata untuk menyelamatkan generasi muda kita dari kehancuran akibat Narkoba,” kata Kapolda Sumut, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto sembari menyebut para tersangka akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang (UU) Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

(Ade Saputra)

YUTELNEWS.com |Dalam rangka memperingati hari jadi humas polri ke 73, personil polres Tapanuli Utara melaksanakan donor darah bersama bertempat di mapolres Taput, Selasa (29/10/2024).

Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak S.H, S.I.K melalui kasi humas Aiptu W. Baringbing menyebutkan, untuk mendukung hari jadi tersebut, polres Taput berhasil mengumpulkan sebanyak 20 kantong plastik darah.

Kegiatan donor darah itu terlaksana atas kerjasama dokkes polres taput dan yayasan palang merah indonesia (PMI).

Darah yang terkumpulkan dari seluruh personil selanjutnya diserahkan ke PMI untuk di distibusikan kepada masyarakat yang membutuhkan nya nantinya.

Hari jadi humas polri ke 73 yang bertemakan ” Mengabdi Untuk Negeri Humas Polri Presisi Menuju Indonesia Maju” sengaja mengambil suatu kegiatan yang bermakna bagi masyarakat melalui donor darah.(BMT.Manalu)

YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat- Ajang Pemilihan Kepala Daerah kerap menjadi momen untuk menyebarkan informasi, termasuk provokasi dan propaganda. Penyebarannya melalui media sosial, mulut ke mulut, ataupun di aplikasi percakapan grup maupun pribadi.

Untuk itu masyarakat harus pintar memilah isu yang berkembang, agar di “Re check” Kembali apakah informasi itu benar atau tidak, apabila salah, sebaiknya tidak menyebarkannya di media sosial maupun di aplikasi percakapan. Selasa, (29/10/2024 ).

“Begitu pula yang terjadi di KBB,”ujar Pengacara Paslon Bupati-Wabup Nomer 2 Jeje-Asep Ibu Rd.

Susanti Komalasari, S.H., disela-sela kegiatannya. Menanggapi ramainya pemberitaan hoaks terkait Paslon 2 “Jeje-Asep” berjamaah yang beredar jelas merupakan salah satu bentuk propaganda atau kampanye hitam, saat ini kami tim hukum sedang mengumpulkan bukti- bukti lebih dalam untuk ditindaklanjuti dengan pelaporan, selain daripada itu kami pun sedang melakukan Kajian lebih dalam untuk mempersiapkan laporan Kami terkait adanya temuan bukti yang dilakukan oleh salah satu Kepala Desa di KBB yang secara terang-terangan melakukan dukungan kampanye kepada salah satu Paslon di KBB.

“Selain daripada itu Kami pun akan melaporkan terkait dengan adanya pengrusakan APK paslon kami dan kami pun sudah mengantongi identitas pelaku tersebut tentunya Kami akan menggunakan hak hukum kami yang dilindungi oleh Undang-undang,”ujar Pengacara Paslon Jeje-Asep Rd.Susanti Komalasari, S.H.

“Terkait Pemberitaan hoaks selain jelas merugikan Paslon no 2 Jeje-Asep, juga merugikan pihak-pihak lain. Sebagai contoh di salah satu media disebutkan salah satu Kepala Desa di KBB sedang melakukan kampanye mendukung Paslon No. 2, setelah kami telusuri dan dilakukan pengecekan ternyata itu kegiatan jalan sehat dan terjadi jauh sebelum pendaftaran Paslon KBB, dan hal ini pun telah kami baca dalam klarifikasi di media oleh Kades tersebut ternyata itu merupakan kegiatan jalan santai Bersama warga dalam rangka memperingati HUT RI yang diselenggarakan sebelum penetapan Calon,”tambahnya.

“Kemudian sebagai contoh lainnya ramainya pemberitaan hoax terkait dengan Ketua Timses Bapak Aa Umbara Sutisna mengumpulkan Kepala Desa di kecamatan Gununghalu, setelah Kami melakukan penelusuran lebih lanjut, dan berbincang-bincang santai dengan Bapak Umbara pada saat Kami berkunjung ke rumah beliau karena kebetulan berdekatan di Lembang dan ternyata berita itu tidak benar, Bapak AA Umbara jelas bukan ketua Timses dari Paslon 02 Ketua Timses Kami Paslon 2 adalah Bapak Tobias,”tambahnya kembali.

“Kami meyakini bahwa Pak AA Umbara bukanlah sosok sembarangan di KBB, sebagai orang yang pernah menjadi nomor 1 dan ditokohkan di KBB tentunya tidak sembarangan dalam hal melakukan kegiatan apapun, Beliau sangat paham aturan,”tuturnya.

“Belum lama sekitar beberapa hari ke belakang ada pemberitaan hoax juga terkait kades-kades di gununghalu yang mengadakan pertemuan untuk mengarahkan kepada Paslon Nomor 2, dan Kami membaca di media para Kades tersebut telah menjalani pemeriksaan di Gakumdu, dan ternyata pertemuan tersebut hanyalah agenda rutin silaturahmi yang dilakukan Para Kade.”

“Tentunya pemberitaan- pemberitaan hoax ini selain jelas merugikan Paslon 2, juga merugikan pihak-pihak lain seperti para Kades. Kami yakin seluruh Kades di KBB ini “Sadar Hukum”. Untuk itu Kami menghimbau kepada Masyarakat di KBB agar “Bijaklah menggunakan media sosial sendiri”.

“Karena kalau tidak bijak, selain bisa membuat gaduh, juga akan merugikan diri sendiri. Karena Salah satunya bisa berurusan dengan hukum akibat tidak bijak bermedia sosial. Konsekuensi hukum dari informasi yang salah, penyebar informasi dapat dilaporkan ke polisi”.

Penyebar informasi dijerat hukum pidana sesuai dengan KUHP dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Hukumannya berupa pidana penjara paling lama 6 tahun. Selain daripada itu Kami percaya kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam konteks PILKADA KBB 2024 ini sudah melakukan kinerja yang sangat baik.” Pungkasnya.

(Ds kabiro KBB)

YUTELNEWS.com |Pejabat Bupati Tapanuli Utara (Taput) menegaskan dan memastikan bahwa dirinya masih memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sebagai kepala daerah di daerah itu.

Sehingga tugas tugas sebagai Pj Bupati Taput harus Ia jalankan sesuai aturan regulasi yang berlaku.

Demikian antara lain disampaikan Pj Bupati Taput Dimposma Sihombing kepada sejumlah wartawan termasuk kompasone,Senin (28/10) sore menyikapi polemik ditubuh sejumlah OPD ‘membangkang’ yang loyal bahkan tidak mematuhi perintahnya sebagai Bupati.

“Sampai detik ini saya masih Pj Bupati Taput. Segala tugas dan kewenangan saya harus jalankan termasuk menjalankan roda pemerintahan,” ujar Dimposma Sihombing di Tarutung.

Dia juga menyebut kalau kewenangannya sebagai Pj Bupati Taput harus tetap dijalankan termasuk pengangkatan David Sipahutar sebagai Plh Sekda Taput.

“Sebagai Pj Bupati Taput yang sah, saya sudah perpanjang SK David Sipahutar sebagai Plh Sekda dan membebastugaskan Indra Simaremare dari Sekda defenitif,” terangnya.

Dengan demikian, kata Dimposma segala tugas sebagai sekda Taput kini dipercayakan kepada pada saudara David Sipahutar.

Dia berharap, agar pimpinan OPD di Taput mematuhi SK Plh Sekda yang Ia keluarkan tersebut.

“Ya dengan pengangkatan Plh Sekda itu, diharapkan semua pimpinan OPD bisa bekerja sesuai tugas fungsi masing masing demi mewujudkan pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Dia juga menyebut kalau dirinya sebagai representasi Pemerintah Pusat akan bekerja sesuai regulasi dan akan menerapkan ketegasan demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

“Segala kewenangan Pj akan saya kerjakan dengan tegas. Jadi bagi siapa OPD yang tidak loyal akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Dia juga menegaskan kalau dirinya belum mencabut surat keputusan (SK) pembebastugasan Indra Simaremare dari jabatan Sekda.

Pada kesempatan itu, Dimposma memaparkan kronologis pembebastugasan Indra Simaremare dari Sekda bermula dari demonstrasi GMKI soal Vidio asusila mirip Indra Simaremare.

“Hari pertama ada aksi demo dari GMKI soal vidio asusila mirip Indra Simaremare dan saya laporkan ke Pj Gubernur, hingga sampai ke pembentukan tim pemeriksa. Dan saya sebagai Pj pimpinan langsung, Kemudian ada dari BPKSDM Sumut mewakili unsur Kepegawaian, lalu Inspektorat Provsu Lasro Marbun unsur pengawasan serta Asisten I dan Asisten II Provsu unsur Pemerintahan,” ujarnya

Katanya, tim pemeriksa itu kemudian menggelar rapat menghasilkan sejumlah poin diantaranya melanjutkan pemeriksaan dan membebastugaskan sementara dilengkapi dengan berita acara.

Dia juga menyebutkan bahwa kini pihaknya sedang mengklarifikasi tiga poin persoalan yang diperhadapkan terhadap Indra Simaremare mulai dari Vidio, kemudian masalah perpanjangan status kepegawaiannya dan status Jabatannya sebagai Sekda pimpinan Madya.

“Terkait status jabatannya, pada 22 Oktober 2019 diangkat jadi sekda. Dengan demikian pada 22 Oktober 2024 lalu jabatannya sebagai sekda sudah maksimal sesuai Peraturan Pemerintah (PP),” terangnya.

Disinggung soal adanya 50 OPD yang melakukan mosi tidak percaya terhadap dirinya. Dengan tegas Dimposma menyebut akan melakukan upaya klarifikasi dengan memanggil satu persatu.

“Kedepan dalam waktu dekat kita akan panggil satu satu untuk klarifikasi. Sebab saya diangkat sebagai Pj adalah representasi pemerintah pusat,”tandasnya.(BMT.Manalu)

YUTELNEWS.com |Penjabat Bupati Tapanuli Utara, Dimposma Sihombing imbau seluruh jajaran ASN lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara jangan terlibat praktek politik praktis.

“Karena tugas saya salah satunya mensukseskan Pilkada. Jadi bagi P3K, petugas sukarela, PNS jangan mau diarahkan dan jangan mau mengarahkan kepada salah satu Paslon karena kita adalah netral,” kata Dimposma Sihombing di Tarutung pada Senin, 28 Oktober 2024.

Aksi Sidak

Dimposma mengatakan dalam 30 hari jelang hari pemungutan akan melakukan sidak langsung secara maraton di seluruh instansi dan kecamatan daerah itu.

“Kepada para PNS selagi bisa saya jangkau akan secara rutin lakukan sidak, saya pastikan semua pelayanan berjalan normal. Dengan cara itu efektif supaya netralitas ASN dan PNS terjaga,” tegas Dimposma.

Camat Sipahutar Tersangka

Pada kesempatan itu Dimposma mengajak semua stake holder agar bercermin pada nasib yang dialami oleh oknum BN, Camat Sipahutar yang berurusan dengan hukum pidana Pemilu.

“Camat Sipahutar salah satu contoh penerapan pidana pemilukada. Saya imbau dan saya harapkan cukup disini (Camat Sipahutar) saja. Jangan ada lagi penyelengara-penyelenggara pemerintah (Taput) yang tersangkut pidana pemilukada,” harap Dimposma.

Diwartakan sebelumnya BN, 55 tahun, salah seorang pejabat eselon III saat ini menjabat camat di Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara ditetapkan tersangka atas perkara pidana pemilu.

Penetapan BN sebagai tersangka setelah pihak penyidik Polri di Sentra Pelayanan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Taoanuli Utara melakukan penyelidikan secara maraton dengan penuh ketelitian.

Keterangan polisi dihimpun TopJurnalNews pada Kamis, 24 Oktober 2024 siang menyimpulkan, bahwa BN terlibat kampanye politik praktis kepada pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 Satika Simamora – Sarlandy Hutabarat.

“Saksi sebanyak 21 orang saksi dihadirkan untuk klarifikasi, lalu didukung tim ahli yakni ahli hukum pidana, ahi bahasa dan ahli forensik. Mereka dilibatkan untuk menilai bahwa video itu persis ada kebenaran bukan editan,” kata Aiptu Walfon Baringbing selaku Kasi Humas Polres Tapanuli Utara.

Walfon mengatakan penahanan terhadap BN tidak dilakukan karena ancaman hukuman minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan penjara.

“BN ditetapkan sebagai tersangka ppada 22 Oktober 2024 dengan pasal sangkaan nomor 188 UU RI nomor 6 tahun 2020 Juncto pasal 71 (ayat 1) UU RI no 6 tahun 2020 tentang pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil dan walikota dan wakil,” kata Walfon.

Dilaporkan

Walfon mengatakan penetapan BN sebagai tersangka adalah atas laporan tim hukum pasangan calon nomor urut 2 Lambas Tony Pasaribu SH MHum.

“Dilaporkan (Lambas Tony Pasaribu) atas kejadian sosialisasi pasangan calon bupati/wakil bupati Tapanuli Utara oleh Budiarjo Nainggolan selaku camat Sipahutar saat itu BN sebagai orator ajakan ucapan yel yel dengan ucapan “Satika Sarlandy” dengan balasan masyarakat menjawab “hu haholongi do ho dan ucapan menang, menang, menang dengan acungan simbol satu jari ,” kata Baringbing.

Dijelaskan kejadian kampanye itu terjadi Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli 1, Kecamatan Sipahutar, Tapanuli Utara tepatnya di rumah kediaman Ranner selaku mantan kepala desa Aek Nauli 1 pada Kamis, 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wib.(BMT.Manalu)