OTT KPK Guncang Sumut, Topan Ginting dan beberapa Lainnya Diciduk Terkait Proyek Miliaran

Medan//yutelnews.com
Komisi pemberantasan korupsi (kpk) kembali menorehkan gebrakan besar! kali ini, Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) provinsi sumatera utara, topan obaja putra ginting, terjaring operasi tangkap tangan (ott) pada kamis, 26 Juni 2025.

Topan ginting, yang baru saja dilantik oleh gubernur sumut bobby nasution pada februari lalu, diamankan bersama lima orang lainnya, dan langsung dibawa ke gedung merah putih kpk di kuningan persada, jakarta selatan.

Diamankan terkait proyek infrastruktur di sumut
informasi ini disampaikan oleh sumber terpercaya kepada media yutelnews.com, yang menyebut bahwa topan tiba di jakarta sebagai bagian dari kloter terakhir, sementara itu, juru bicara kpk budi prasetyo membenarkan penangkapan ini dan menyebut bahwa ott berkaitan erat dengan proyek-proyek infrastruktur di sumatera utara.

> “Pihak-pihak yang diamankan terdiri dari asn dan penyelenggara negara maupun swasta,” jelas budi dalam keterangan tertulis pada sabtu, 28 juni.

Proyek pupr dan satker pjn wilayah 1 jadi sorotan,
budi juga menjelaskan bahwa perkara ini mencakup dua klaster penerimaan, yakni di lingkungan dinas pupr provinsi dan proyek-proyek yang dikerjakan Satker pjn wilayah 1 sumut.

> “Benar, terkait proyek-proyek di pupr provinsi dan proyek-proyek di satker pjn wilayah 1 sumut, penelusuran masih berjalan, nanti akan dijelaskan konstruksi perkaranya secara utuh,” tegasnya.

Masyarakat tunggu transparansi dan penegakan hukum
penangkapan ini memicu kehebohan di sumatera utara, terlebih di tengah berbagai sorotan terhadap lambannya pembangunan infrastruktur dan dugaan permainan dalam proyek-proyek bernilai miliaran rupiah.

Masyarakat mendesak agar kpk membongkar semua pihak yang terlibat, termasuk jika ada keterlibatan kontraktor besar maupun oknum elite birokrasi dan politik.

Yutelnews akan kawal kasus Ini hingga tuntas!
berkomitmen mengawal kasus ini secara mendalam dan berimbang. publik berhak tahu bagaimana anggaran infrastruktur yang seharusnya untuk rakyat justru dijadikan bancakan oleh segelintir elite.

(Redaksi rizal hsb)

Posting Terkait

JANGAN LEWATKAN