Medan | Yutelnews.com /Di tengah dorongan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pengadaan mobil dinas di lingkungan DPRD Kota Medan kembali muncul dalam daftar belanja daerah.
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sekretariat DPRD Medan menganggarkan sekitar Rp3,1 miliar untuk pengadaan empat unit mobil dinas pada tahun anggaran 2026.
Pola Berulang, Bukan Sekali Jalan
Penelusuran Yutelnews menemukan bahwa pengadaan ini bukan yang pertama. Pada tahun sebelumnya (2025), anggaran serupa bahkan mencapai Rp4,7 miliar untuk jumlah unit yang sama.
Fakta ini memunculkan pertanyaan serius: apakah pengadaan tersebut benar-benar berbasis kebutuhan nyata, atau sekadar rutinitas anggaran yang terus berulang?
Legal, tapi Layak Dipertanyakan
Secara administratif, pengadaan tersebut tercatat resmi dan tidak melanggar aturan. Namun, sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa legalitas tidak otomatis mencerminkan prioritas.
Belanja daerah seharusnya mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pengadaan berulang dalam waktu berdekatan dinilai patut diuji dari sisi urgensi dan relevansinya.
Kontras dengan Kondisi Rakyat
Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, tekanan daya beli masyarakat, serta tingginya kebutuhan dasar, kebijakan ini dinilai kontras.
Di satu sisi, pemerintah mendorong efisiensi dan masyarakat diminta beradaptasi dengan kondisi ekonomi. Di sisi lain, belanja fasilitas pejabat tetap berjalan.
Sorotan pada Prioritas Anggaran
Pengamat menilai, pola seperti ini berpotensi menunjukkan ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan praktik di daerah. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat:
Menurunkan kepercayaan publik
Memicu persepsi pemborosan anggaran
Memperlebar kesenjangan antara kebijakan dan realitas
Desakan Transparansi dan Evaluasi
Sejumlah elemen masyarakat sipil mulai mendorong:
Audit terbuka terhadap pengadaan
Penjelasan rinci terkait urgensi
Evaluasi menyeluruh terhadap belanja non-prioritas
Pengadaan mobil dinas di DPRD Medan kini bukan sekadar isu administratif, tetapi telah berkembang menjadi isu publik yang menyentuh aspek keadilan anggaran, sensitivitas kebijakan, dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Jika tidak dijelaskan secara transparan, yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran miliaran rupiah—melainkan kepercayaan masyarakat itu sendiri.
Redaksi: Rizal Hasibuan
