NATUNA – YUTELNEWS,COM ||
Pemerintah Kabupaten Natuna menggelontorkan Rp18,24 miliar untuk THR 2026 bagi ASN, PPPK penuh waktu, dan DPRD. Pencairan dilakukan melalui SP2D pada 12–16 Maret dan dinyatakan tuntas.
Namun, kebijakan ini menuai sorotan. Ribuan PPPK paruh waktu justru tidak menerima THR, meski sebelumnya disebut akan diakomodasi.
Salah satu PPPK berinisial K mengaku kecewa. “Dijanjikan ada, tapi sampai sekarang nihil,” ujarnya.
Ia menyebut, dokumen pengajuan sempat diinput, namun hilang dari sistem tanpa kejelasan. Hingga kini, belum ada realisasi pembayaran.
Data menyebutkan sekitar 2.250 PPPK paruh waktu belum menerima THR. Dengan estimasi Rp450 ribu per orang, kebutuhan anggaran hanya sekitar Rp1 miliar.
Situasi ini memicu pertanyaan serius soal keadilan fiskal dan prioritas anggaran daerah. Hingga kini, Pemkab Natuna belum memberikan keterangan resmi.
Publik menanti transparansi dan kepastian atas hak ribuan tenaga paruh waktu tersebut.
Sumber:Radarfokus.ID, diolah oleh redaksi Yutalnews.com | Editor: Darmansyah, Kabiro Natuna)
