Medan – yutelnews.com ||
dewan pimpinan pusat gerakan masyarakat anti korupsi (dpp gemak) menyampaikan keprihatinan serius atas temuan dugaan pelanggaran administrasi kendaraan dinas yang beroperasi di kawasan proyek stadion teladan, kota medan,temuan ini muncul di tengah percepatan pengerjaan proyek stadion yang diduga berkaitan dengan persiapan kegiatan berskala nasional.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan dan dokumentasi yang dihimpun, dpp gemak menemukan:
Sebuah kendaraan dinas berplat merah nomor bk 8775 j digunakan untuk mengangkut material tanah galian dari area proyek,masa berlaku plat tertera 11•24, yang diduga telah habis masa berlaku
Kendaraan tetap beroperasi secara aktif di lokasi proyek
Di lokasi yang sama, juga ditemukan pemasangan spanduk bertuliskan “gotong royong massal”, sementara aktivitas yang berlangsung menunjukkan kegiatan konstruksi intensif.
Dpp gemak menilai adanya indikasi ketidak konsistenan dalam penerapan aturan, khususnya terkait kewajiban administrasi kendaraan bermotor.
Di satu sisi, pemerintah mendorong kepatuhan pajak kepada masyarakat melalui berbagai program peningkatan pendapatan daerah, namun di sisi lain, terdapat dugaan kendaraan dinas yang tidak memenuhi kewajiban administrasi tetap digunakan tanpa penindakan.
Selain itu, percepatan proyek yang diduga berkaitan dengan agenda nasional tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aturan hukum yang berlaku.
Dpp gemak juga menyoroti adanya penertiban terhadap pedagang kaki lima (pkl) di sekitar kawasan proyek, hal ini menimbulkan persepsi adanya ketimpangan dalam penegakan aturan antara masyarakat kecil dan institusi pemerintah.
Sehubungan dengan hal tersebut, dpp gemak mendesak pemerintah kota medan untuk:
melakukan audit menyeluruh terhadap kendaraan dinas yang beroperasi
Memastikan kepatuhan administrasi dan pajak kendaraan
Menyampaikan klarifikasi resmi kepada publik
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek di stadion teladan
menjamin tidak adanya standar ganda dalam penegakan hukum
Dpp gemak menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
media yutelnews. akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menghadirkan informasi yang berimbang kepada publik.
(Red rizal hsb)
