Polda Banten Ungkap Jaringan Debt Collector Nakal: Kendaraan Sitaan Jadi Alat Pemerasan, Diduga Libatkan Oknum Aparat
SERANG – Kepolisian Daerah (Polda) Banten terus mendalami kasus dugaan tindak pidana pemerasan, pengancaman, dan penganiayaan yang menimpa seorang anggota Brimob. Insiden yang terjadi di halaman Rumah Sakit Fatimah, Kota Serang, pada Senin malam (2/6/2026) ini membuka tabir praktik ilegal yang dilakukan oleh sekelompok penagih utang atau debt collector. Terbongkarnya praktik lancung ini berawal dari penyitaan dua unit mobil Toyota Fortuner yang seharusnya diserahkan kepada perusahaan pembiayaan (leasing), namun justru disalahgunakan sebagai kendaraan operasional para debt collector.
Lebih jauh lagi, kelompok ini diduga menggelapkan kendaraan hasil penarikan dengan menggunakan pelat nomor palsu. Penggunaan pelat nomor palsu ini diduga kuat untuk memuluskan aktivitas pemerasan mereka di lapangan. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten telah berhasil mengamankan sejumlah barang bukti krusial, termasuk dua unit telepon genggam, dua unit mobil Toyota Fortuner, serta surat tugas yang diduga digunakan para pelaku dalam melancarkan aksinya.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setyawan, pada Kamis (4/6/2026) menjelaskan kronologi awal kasus ini. Peristiwa ini bermula ketika istri korban, yang berprofesi sebagai bidan di RS Fatimah, baru saja menyelesaikan tugasnya sekitar pukul 21.00 WIB. Ia kemudian menghubungi suaminya yang merupakan anggota Brimob untuk menjemputnya. Tak lama berselang, sejumlah rekan korban juga turut hadir di lokasi. Situasi yang awalnya berjalan normal seketika berubah menjadi perdebatan sengit antara kedua belah pihak, yang akhirnya berujung pada tindakan kekerasan.
Penyitaan Dua Unit Fortuner sebagai Kendaraan Operasional Debt Collector
Dalam proses penyidikan lebih lanjut, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Barang bukti yang diamankan meliputi dua unit telepon genggam, dua unit mobil Toyota Fortuner yang ternyata digunakan sebagai kendaraan operasional para debt collector, serta berbagai dokumen, termasuk surat tugas yang dibawa para pelaku saat menjalankan aksinya.
Penyidik menduga kuat bahwa kendaraan-kendaraan tersebut sengaja digunakan untuk mendukung aktivitas penagihan kendaraan yang mengalami tunggakan pembayaran kredit, namun dilakukan secara melawan hukum.
Modus Operandi: Mengincar Kendaraan yang Menunggak Pembayaran
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, para pelaku diduga menjalankan modus operandi dengan memanfaatkan sebuah aplikasi khusus. Aplikasi ini berfungsi untuk mendeteksi kendaraan-kendaraan yang mengalami tunggakan pembayaran kredit. Setelah berhasil mengidentifikasi lokasi kendaraan yang menjadi target, para pelaku kemudian akan menghentikan kendaraan tersebut di jalan. Mereka kemudian akan meminta sejumlah uang tebusan kepada pemilik kendaraan.
“Apabila pemegang kendaraan memberikan sejumlah uang, kendaraan akan dilepas kembali. Namun jika tidak memberikan uang, kendaraan tersebut akan diambil oleh para matel,” ungkap Kombes Pol Dian Setyawan.
Tidak berhenti di situ, penyidik juga menemukan adanya dugaan penyimpangan serius dalam pengelolaan kendaraan yang berhasil mereka tarik. Sejumlah kendaraan yang berhasil dikuasai oleh para debt collector ini ternyata tidak seluruhnya diserahkan kepada perusahaan pembiayaan atau leasing yang memberikan penugasan kepada mereka. Sebaliknya, kendaraan tersebut diduga kuat diperjualbelikan secara pribadi oleh para pelaku, atau bahkan digunakan untuk kepentingan operasional kelompok penagih utang tersebut.
“Untuk kendaraan yang berhasil dikuasai, ada yang diperjualbelikan sendiri oleh para matel dan tidak disetorkan kepada leasing yang memberikan tugas, melainkan digunakan untuk operasional. Salah satunya dua unit Toyota Fortuner milik leasing yang tidak diserahkan kepada leasing, tetapi digunakan untuk operasional dengan menggunakan sejumlah pelat nomor palsu,” jelasnya lebih lanjut.
Temuan-temua ini menjadi bagian penting dari pendalaman penyidikan yang kini tengah dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Banten. Tujuannya adalah untuk mengungkap kemungkinan adanya tindak pidana lain yang lebih luas yang berkaitan dengan aktivitas kelompok penagih utang tersebut.
Dugaan Keterlibatan Anggota TNI dalam Konflik
Kasus ini semakin menarik perhatian publik setelah muncul dugaan keterlibatan seorang anggota TNI dalam insiden pengeroyokan dan pembacokan terhadap anggota Satbrimob Polda Banten. Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang, Kolonel Armed Oke Kistiyanto, akhirnya angkat bicara mengenai dugaan tersebut.
Kasus yang menyeret nama oknum TNI ini menjadi sorotan tajam, terutama setelah muncul spekulasi bahwa anggota Kodim 0602/Serang terlibat dalam konflik yang berawal dari sengketa penarikan kendaraan oleh kelompok debt collector. Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang pesat di media sosial, Kolonel Oke menegaskan bahwa masyarakat diminta untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum proses hukum yang sedang berjalan selesai sepenuhnya.
Menurutnya, peristiwa yang terjadi di Kota Serang ini harus dilihat secara utuh, berdasarkan fakta-fakta dan kronologi yang sedang didalami oleh aparat penegak hukum. “Setiap peristiwa hukum harus ditempatkan secara objektif dan berdasarkan fakta. Penyederhanaan persoalan atau kesimpulan prematur justru berpotensi menyesatkan publik,” tegas Kolonel Oke dalam keterangannya pada Kamis (4/6/2026).
Konflik Debt Collector dan Anggota Brimob: Akar Permasalahan
Berdasarkan informasi awal yang berhasil dihimpun dari berbagai pihak di lapangan, insiden ini berawal dari permasalahan penguasaan kendaraan yang melibatkan kelompok debt collector dengan seorang anggota Satbrimob Polda Banten. Situasi kemudian berkembang dengan cepat, memicu ketegangan yang tinggi, hingga akhirnya berujung pada aksi kekerasan.
Dalam rangkaian peristiwa tersebut, seorang anggota Kodim 0602/Serang disebut-sebut ikut terlibat. Keterlibatan ini memunculkan dugaan kuat adanya kaitan antara oknum TNI dengan kelompok debt collector yang terlibat dalam kasus tersebut. Meski demikian, Dandim menegaskan bahwa dugaan tersebut masih dalam tahap pendalaman dan belum ada kesimpulan akhir.
Oleh karena itu, pihaknya meminta publik untuk tidak menggeneralisasi tindakan individu sebagai representasi dari institusi TNI secara keseluruhan. “Perkara ini memiliki konteks dan kronologi yang harus dipahami secara menyeluruh. Tidak bisa langsung digeneralisasi kepada institusi tertentu,” ujar Kolonel Oke.
Penanganan Oknum TNI oleh Denpom
Sebagai bentuk komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum, TNI Angkatan Darat memastikan bahwa oknum prajurit yang diduga terlibat dalam insiden ini telah diamankan. Saat ini, yang bersangkutan berada dalam penanganan Detasemen Polisi Militer (Denpom) III/Serang untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Langkah ini diambil guna mengungkap secara terang benderang keterlibatan anggota TNI dalam insiden yang mengakibatkan anggota Brimob menjadi korban. “TNI tidak menempatkan prajurit di atas hukum. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Kolonel Oke.
Ia menambahkan bahwa institusinya tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada anggota yang terbukti melanggar aturan maupun terlibat dalam tindak pidana.
Isu Aparat yang Mem-beking Debt Collector
Kasus ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat karena memunculkan dugaan adanya keterlibatan aparat dalam aktivitas kelompok debt collector. Isu ini menyebar dengan cepat di media sosial, memicu berbagai spekulasi mengenai hubungan antara oknum aparat dengan kelompok penagih utang yang kerap beroperasi di lapangan.
Namun demikian, Dandim 0602/Serang dengan tegas menepis anggapan bahwa institusi TNI berupaya melindungi atau mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga membantah narasi yang menyebutkan bahwa TNI berharap adanya perlakuan khusus dari aparat kepolisian.
“TNI Angkatan Darat tidak pernah mengharapkan belas kasihan dari institusi manapun dalam penegakan hukum. Yang kami harapkan hanya proses yang objektif, profesional, transparan, dan berdasarkan fakta,” tutupnya.
