Tambang Lesu, 40 Ribu Pekerja Kaltim Dipecat, Pengangguran Merayap ke Kota

Sektor Pertambangan Terpuruk, Ribuan Pekerja Kehilangan Lapangan Kerja di Kalimantan Timur

SAMARINDA – Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Timur menghadapi tantangan serius akibat melemahnya sektor pertambangan dan penggalian. Data terbaru menunjukkan lonjakan angka pengangguran, terutama di wilayah perkotaan, meskipun ada upaya penyerapan tenaga kerja baru di sektor lain.

Per Februari 2026, sebanyak 40.356 pekerja di sektor pertambangan tercatat kehilangan pekerjaan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan drastis ini menjadi pukulan telak bagi perekonomian Kalimantan Timur yang selama ini sangat bergantung pada sektor pertambangan, khususnya komoditas batu bara.

Melemahnya kinerja sektor pertambangan ini tidak terlepas dari penurunan volume dan nilai ekspor batu bara pada triwulan pertama tahun 2026. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur, Mas’ud Rifai, mengonfirmasi bahwa perlambatan di sektor tambang menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi dinamika pasar kerja di “Bumi Etam”.

“Dari setiap 100 orang angkatan kerja di Bumi Etam, masih ada sekitar 5 hingga 6 orang yang belum mendapat pekerjaan,” ujar Mas’ud Rifai dalam keterangan resminya. Ia menambahkan bahwa laju penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara keseluruhan memang melambat, tercatat turun tipis menjadi 5,27 persen atau berkurang 0,06 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, di balik angka penurunan TPT secara keseluruhan, tersimpan potret yang mengkhawatirkan di wilayah perkotaan. Data BPS menunjukkan TPT di perkotaan justru mengalami peningkatan signifikan sebesar 0,45 persen poin, mencapai 5,82 persen. Fenomena ini menjadi perhatian penting, terutama mengingat sedang berlangsungnya pembangunan besar Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digadang-gadang akan membuka banyak lapangan kerja baru.

Dampak Melemahnya Ekspor Komoditas Utama

Mas’ud Rifai menjelaskan lebih lanjut bahwa melemahnya sektor pertambangan sangat berkaitan erat dengan kinerja ekspor komoditas unggulan daerah. “Penurunan dipicu oleh komoditas utama batubara. Hal ini terlihat dari volume dan nilai ekspor luar negeri untuk HS 27 yaitu batubara Kalimantan Timur pada triwulan I tahun 2026 mengalami penurunan,” tuturnya.

Kelesuan di sektor pertambangan ini menciptakan efek domino yang terasa di berbagai lini. Banyak pekerja yang sebelumnya menggantungkan hidup pada sektor ini kini harus menghadapi ketidakpastian.

Sektor Jasa Mulai Berupaya Menutup Kesenjangan

Di tengah tekanan yang dialami sektor tambang, sektor jasa mulai menunjukkan geliatnya dalam menyerap tenaga kerja baru. BPS Kaltim mencatat bahwa sektor “Aktivitas Jasa Lainnya” berhasil menyerap sebanyak 38.156 pekerja. Selain itu, sektor “Administrasi Pemerintahan” juga berkontribusi dengan menambah 13.067 tenaga kerja.

Meskipun demikian, penambahan tenaga kerja di sektor jasa ini belum sepenuhnya mampu menutupi jumlah pekerja yang telah kehilangan pekerjaan dari sektor pertambangan. Kesenjangan antara hilangnya pekerjaan di sektor tambang dan penyerapan di sektor lain masih terlihat jelas.

Lulusan SMK Hadapi Tantangan Pengangguran Tertinggi

Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Februari 2026 juga mengungkap tantangan lain yang signifikan di bidang ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran tertinggi justru dialami oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang mencapai 8,81 persen. Angka ini melampaui tingkat pengangguran lulusan SMA yang tercatat sebesar 6,20 persen, serta lulusan Diploma dan universitas yang berada di angka 6,67 persen.

Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh lulusan SMK dengan kebutuhan pasar kerja yang ada saat ini. Di sisi lain, kelompok pendidikan dengan jenjang SD ke bawah justru mencatat tingkat pengangguran terendah, yaitu 1,56 persen. Hal ini disebabkan oleh mayoritas dari mereka yang bekerja di sektor informal, yang seringkali memiliki fleksibilitas lebih dalam penyerapan tenaga kerja.

Fenomena Pekerja Tidak Penuh Menjadi Sorotan

Selain isu pengangguran, BPS juga menyoroti tingginya jumlah pekerja tidak penuh (underemployed) di Kalimantan Timur. Sebanyak 519.503 orang, atau sekitar 21,18 persen dari total pekerja, dilaporkan bekerja kurang dari 35 jam per minggu.

Mas’ud Rifai menjelaskan bahwa pekerja tidak penuh ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama:

• Setengah Penganggur: Individu yang masih memiliki keinginan dan ketersediaan untuk bekerja lebih banyak jika ada tawaran pekerjaan tambahan. Mereka belum sepenuhnya puas dengan jam kerja yang tersedia.
• Pekerja Paruh Waktu: Individu yang memang secara sengaja memilih untuk bekerja paruh waktu dan tidak mencari pekerjaan lain. Pilihan ini bisa didasari oleh berbagai alasan pribadi.

Fenomena pekerja tidak penuh ini mengindikasikan adanya potensi sumber daya manusia yang belum terutilisasi secara optimal. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan kondisi pasar kerja yang lebih stabil dan memberikan kesempatan kerja yang memadai bagi seluruh angkatan kerja di Kalimantan Timur.