Penggeledahan Kantor Badan Gizi Nasional Pasca-Pencopotan Pimpinan
Hanya sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, tim Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN yang berlokasi di Jakarta Pusat pada Rabu (3/6/2026). Konfirmasi mengenai penggeledahan ini disampaikan oleh Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum (Plh Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mohammad Jeffry.
“Benar, penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN,” ujar Jeffry.
Meskipun membenarkan adanya penggeledahan, Jeffry belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai perkara spesifik yang tengah diusut oleh penyidik, maupun barang bukti apa saja yang berhasil diamankan. Ia menyatakan bahwa informasi lebih rinci akan disampaikan secara resmi melalui konferensi pers dalam waktu dekat. “Nanti secara resmi akan dirilis,” tegas Jeffry.
Pencopotan Kepala BGN beserta dua wakilnya, yakni Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya, dilakukan menyusul laporan mengenai dugaan skandal di balik program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Laporan Dugaan Skandal Jual Beli Titik SPPG
Sebelum dicopot, Wakil Ketua BGN, Irjen (Purn) Sony Sonjaya, telah mengungkap maraknya praktik penipuan dalam jual beli titik atau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. SPPG sendiri merupakan fasilitas dapur modern yang terstandarisasi, dibangun oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memenuhi kebutuhan gizi.
Sony Sonjaya mengungkapkan adanya koordinasi dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Polri), termasuk dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri dan Direktur Tindak Pidana Umum, terkait banyaknya laporan dugaan penipuan tersebut.
“Hari ini saya melakukan koordinasi dengan Satgas MBG Polri dan juga berkomunikasi dengan Kabareskrim serta Direktur Tindak Pidana Umum berkaitan dengan banyaknya laporan di beberapa daerah,” kata Sony saat mendatangi Bareskrim Polri pada Senin (25/5/2026).
Salah satu kasus yang sedang ditangani di Polda Jawa Barat melibatkan total 21 korban dengan kerugian mencapai Rp1,9 miliar, di mana rata-rata kerugian per orang berkisar Rp100 jutaan.
Modus operandi yang digunakan pelaku beragam, salah satunya adalah dengan mengaku memiliki koneksi “orang dalam” atau “ordal” di BGN. Pelaku menawarkan jasa pengurusan titik SPPG dengan imbalan sejumlah uang.
“Para pelapor merupakan korban penipuan dari pihak-pihak yang mengaku orang dekat pejabat BGN, bahkan ada yang mengaku sebagai pejabat BGN, lalu menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG dengan permintaan sejumlah uang,” jelas Sony.
Selain Polda Jawa Barat, kepolisian di wilayah Tangerang, Lombok Timur, dan Batam juga tengah menangani laporan serupa seiring dengan bertambahnya informasi mengenai korban dugaan penipuan ini.
Dukungan Polri terhadap Penegakan Hukum Program MBG
Kepala Satgas MBG Polri, Irjen Nurworo Danang, menegaskan dukungan penuh institusinya terhadap upaya penegakan hukum terkait dugaan penyalahgunaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk praktik jual beli titik SPPG.
“Satgas MBG Polri mendukung penuh penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG untuk mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum,” ujar Danang.
Ia menambahkan bahwa sejumlah laporan pengaduan terkait dugaan penyimpangan program MBG telah ditangani di beberapa Kepolisian Daerah (Polda). Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan agar dapat ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
“Kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat, apabila menemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan, khususnya terkait dugaan jual beli titik, agar segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum setempat, baik di Polres maupun Polda,” paparnya.
Temuan Kantor Staf Presiden Terkait SPPG
Pengawasan terhadap program-program pemerintah, termasuk SPPG, juga dilakukan oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa SPPG setelah dilantik pada 27 April 2026.
Sidak dilakukan di dua dapur SPPG di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Selasa, 12 Mei 2026. Dalam sidak tersebut, Dudung menemukan sejumlah persoalan serius terkait kebersihan, tata kelola dapur, dan standar kesehatan pangan.
Beberapa temuan yang dinilai tidak sesuai standar meliputi:
* Area dapur yang kotor.
* Keberadaan belatung.
* Penggunaan pallet yang tidak memenuhi standar kesehatan.
* Fasilitas pencucian yang tidak layak.
* Ruang dapur yang panas.
* Area dapur kering, penyimpanan basah, dan gudang kering yang masih tercampur.
Selanjutnya, Dudung menemukan indikasi jual beli titik SPPG. Hal ini disampaikan Dudung usai pertemuan dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, di Gedung Bina Graha, Jakarta, pada Selasa, 19 Mei 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Dudung menyampaikan bahwa Kantor Staf Presiden akan mengawal ketat program MBG untuk mencegah praktik manipulasi demi keuntungan pribadi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus,” katanya.
Apresiasi DPR atas Evaluasi dan Pencopotan Pimpinan BGN
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco Ahmad, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Soni Sanjaya.
“Kami mengucapkan apresiasi dari DPR RI kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa malam (2/6/2026).
Dasco berharap evaluasi ini menjadi momentum bagi BGN untuk melakukan perbaikan diri secara menyeluruh. “Kami harapkan dengan adanya evaluasi dan evaluasi ini yang dilakukan secara menyeluruh BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat penerima manfaat,” ujarnya.
DPR menaruh harapan besar agar kepemimpinan BGN yang baru dapat mempercepat realisasi program pemerintah, khususnya dalam menjangkau kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini dan harapan kami bahwa tujuan pelayanan terhadap terutama daerah 3T dapat segera direalisasikan,” ungkap Dasco.
Pencopotan Dadan Hindayana disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa malam. Keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kabinet selama hampir satu setengah tahun terakhir.
