YUTELNEWS.com/Peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kota Batam dan sejumlah wilayah Kepulauan Riau kembali menjadi sorotan publik. Masyarakat mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap barang kena cukai setelah berbagai merek rokok yang diduga tidak dilengkapi pita cukai resmi masih mudah ditemukan dan diperjualbelikan secara bebas di pasaran.
Salah satu merek yang ramai diperbincangkan masyarakat adalah rokok merek PSG, Hamil, dan Manchester yang disebut-sebut beredar tanpa pita cukai. Produk tersebut diduga diproduksi di Batam dan kemudian didistribusikan ke berbagai daerah seperti Tanjungpinang, Bintan, Karimun, hingga wilayah lain di Kepulauan Riau. Bahkan, kemunculan kemasan dan varian baru di pasaran menimbulkan dugaan bahwa aktivitas produksi dan distribusi masih terus berlangsung.
Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena di saat perusahaan rokok legal diwajibkan memenuhi kewajiban cukai, pajak, perizinan usaha, serta berbagai ketentuan lainnya, produk rokok yang diduga ilegal justru masih dapat beredar secara bebas. Situasi tersebut dinilai berpotensi merugikan negara dari sektor penerimaan cukai serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dihimpun media, terdapat sebuah gudang berwarna biru yang menjadi perhatian masyarakat. Di sekitar lokasi tersebut ditemukan sejumlah indikasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas produksi rokok. Terlihat adanya tumpukan sampah plastik berwarna putih yang di dalamnya ditemukan kertas pembungkus (paper), kertas timah (foil), serta berbagai limbah yang menyerupai sisa bahan produksi rokok.
Selain itu, tim juga mendapati sebuah kontainer ukuran 40 feet yang berada di area gudang dalam kondisi tersegel dan terparkir di lokasi. Keberadaan kontainer tersebut memunculkan dugaan bahwa barang tertentu tengah dipersiapkan untuk dikirim keluar daerah. Namun demikian, dugaan tersebut tentu memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui penyelidikan dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.
Temuan-temuan tersebut semakin memperkuat desakan masyarakat agar aparat segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap aktivitas yang berlangsung di gudang dimaksud. Warga berharap tidak ada pihak yang kebal hukum apabila benar ditemukan adanya praktik produksi maupun distribusi rokok ilegal yang merugikan negara.
Secara hukum, peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan pelanggaran serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
Dasar Hukum dan Ancaman Pidana
Pasal 54 UU Cukai menyatakan:
“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana diwajibkan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”
Selain itu, Pasal 56 UU Cukai mengatur bahwa:
“Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang cukai dapat dipidana sesuai ketentuan yang berlaku.”
Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya pemalsuan pita cukai atau penggunaan pita cukai tidak sah, maka pelaku juga dapat dijerat dengan ketentuan pidana lain dalam UU Cukai yang ancaman hukumannya mencapai bertahun-tahun penjara dan denda miliaran rupiah.
Di sisi lain, apabila ditemukan indikasi penggelapan pajak, tindak pidana pencucian uang (TPPU), atau keterlibatan jaringan terorganisir dalam produksi dan distribusi rokok ilegal, aparat penegak hukum dapat mengembangkan perkara ke tindak pidana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Negara Berpotensi Mengalami Kerugian Besar
Peredaran rokok tanpa pita cukai tidak hanya merugikan pelaku usaha yang taat hukum, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Dana yang seharusnya masuk ke kas negara melalui penerimaan cukai dan pajak menjadi hilang akibat praktik perdagangan ilegal tersebut.
Masyarakat menilai bahwa maraknya peredaran rokok ilegal di Kepulauan Riau tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran biasa. Jika dibiarkan terus berlangsung, kondisi tersebut berpotensi memunculkan jaringan distribusi yang semakin luas dan sulit dikendalikan.
Polda Kepri dan Bea Cukai Didesak Turun Tangan
Atas berbagai temuan dan informasi yang berkembang di masyarakat, warga meminta Ditreskrimsus Polda Kepri, aparat penegak hukum terkait, serta instansi pengawasan cukai untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap gudang yang diduga menjadi lokasi aktivitas produksi maupun penyimpanan rokok ilegal tersebut.
Masyarakat juga mendesak agar dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh aktivitas keluar masuk barang, kontainer yang berada di lokasi, dokumen perizinan usaha, legalitas produksi, asal-usul bahan baku, serta jalur distribusi yang diduga menghubungkan Batam dengan sejumlah daerah lain di Kepulauan Riau.
Apabila nantinya ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya tindak pidana cukai maupun pelanggaran hukum lainnya, masyarakat berharap aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu, menindak para pelaku, pemodal, distributor, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran rokok ilegal tersebut demi menegakkan hukum dan melindungi penerimaan negara./ Tim
