Memperkuat Komunikasi Publik Pemerintah di Era Digital: Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Kalsel
Banjarmasin – Di tengah derasnya arus informasi digital yang terus berkembang, kemampuan pemerintah dalam berkomunikasi secara efektif menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyampaian kebijakan yang tepat sasaran. Menyadari hal ini, Kalimantan Selatan menggelar Public Communication Summit 2026 dengan tema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital”. Acara yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, pada Rabu, Juni 2026, ini menjadi ajang penting bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar gagasan dan strategi dalam menghadapi tantangan komunikasi modern.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen penting dalam ekosistem komunikasi publik, termasuk pejabat daerah, kepala dinas komunikasi dan informatika dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, para pimpinan media massa terkemuka, serta perwakilan dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas komunikasi pemerintah di era digital.
Turut memeriahkan acara ini adalah sejumlah Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Kalimantan Selatan, seperti Ibnu Sina, Arifin Noor, Tasriq Usman, dan Nurul Fajar Desira, yang turut memberikan perspektif berharga dalam diskusi.
Acara yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan ini secara resmi dibuka oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Noor Yaumil. Pembukaan ini menandai dimulainya serangkaian sesi yang dirancang untuk membekali para peserta dengan pengetahuan dan keterampilan terkini dalam bidang komunikasi publik.
Empat Pilar Keahlian Komunikasi Publik Hadir dalam Summit
Public Communication Summit 2026 beruntung dapat menghadirkan empat narasumber yang memiliki rekam jejak dan keahlian mumpuni di bidang komunikasi publik, media, dan manajemen isu. Kehadiran mereka memberikan wawasan yang mendalam dan praktis bagi seluruh peserta.
Para narasumber tersebut adalah:
- Dudy Rudianto: Beliau menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, membawa pengalaman luas dalam tata kelola komunikasi pemerintah di tingkat nasional.
- Dahlan Dahi: Sebagai CEO Tribunnews dan Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, beliau memberikan perspektif kritis mengenai peran media di era digital serta pentingnya keberlanjutan dan adaptasi teknologi.
- Ani Natalia Pinem: Kepala Subdirektorat Humas Direktorat P2Humas Direktorat Jenderal Pajak, berbagi pengalaman dalam membangun komunikasi yang efektif untuk institusi publik yang memiliki jangkauan luas dan kompleks.
- Jojo S Nugroho: Dikenal sebagai konsultan komunikasi krisis dan dosen Public Relations Universitas Indonesia, beliau memberikan panduan strategis dalam mengelola isu-isu sensitif dan menjaga citra di tengah situasi yang menantang.
Membangun Strategi Komunikasi yang Adaptif dan Responsif
Dalam forum yang interaktif ini, para peserta mendapatkan paparan komprehensif mengenai berbagai aspek krusial dalam komunikasi publik era digital. Materi yang disajikan mencakup:
- Strategi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Ruang Digital: Peserta diajak memahami bagaimana mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons isu-isu yang muncul di platform digital, serta bagaimana membangun dan menjaga citra positif institusi di tengah dinamika media sosial.
- Tantangan Komunikasi Publik Pemerintah: Diskusi mendalam mengenai hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam menyampaikan informasi, mulai dari kecepatan penyebaran hoaks, polarisasi opini, hingga keterbatasan sumber daya.
- Pentingnya Membangun Narasi yang Efektif: Peserta dibekali dengan teknik-teknik pembuatan narasi yang kuat, persuasif, dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat, baik melalui media massa konvensional maupun media sosial.
Selain sesi penyampaian materi yang informatif, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama. Komitmen ini bertujuan untuk mendorong terciptanya komunikasi publik yang lebih konsisten, terpadu, dan selaras di antara berbagai lembaga pemerintah. Lebih lanjut, ini merupakan upaya untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan, HM Muslim, menekankan bahwa komunikasi publik pemerintah saat ini dituntut untuk menjadi lebih responsif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang pesat di ranah digital. Beliau berharap melalui kegiatan seperti Public Communication Summit 2026 ini, pemerintah daerah dapat terus memperkuat kapasitas pengelolaan komunikasi publik mereka. Hal ini mencakup kemampuan dalam merespons isu-isu yang muncul dengan cepat dan tepat, serta menjaga reputasi institusi di tengah derasnya arus informasi yang terkadang membingungkan.
Melalui sinergi dan peningkatan kapasitas ini, diharapkan komunikasi pemerintah dapat semakin efektif dalam membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan masyarakat.
