Penulis: Mamad

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kota Payakumbuh menyelenggarakan kegiatan sosial meriah untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 pada 28 Oktober 2025.

Acara ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen Nasdem terhadap masyarakat dan memberikan solusi nyata bagi berbagai kebutuhan mereka.

Partai Nasdem bekerjasama dengan Puskesmas setempat menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk konsultasi medis dan deteksi dini penyakit. Masyarakat menunjukkan antusiasme dengan antrean panjang sejak pagi hari.

Aksi donor darah dilakukan dengan tema “Setetes Darah, Sejuta Harapan” untuk menunjukkan solidaritas dan kepedulian Nasdem. Kegiatan ini juga berfungsi untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya donor darah.

Ratusan paket sembako dibagikan kepada keluarga kurang mampu untuk membantu meringankan beban ekonomi mereka. Pembagian dilakukan dengan terorganisir agar sampai kepada yang benar-benar membutuhkan.

Ketua DPD Partai Nasdem, Irmaizar, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara ini dan menekankan pentingnya kebersamaan,” ucap Irmaizar.

Irmaizar menggarisbawahi bahwa acara ini adalah bagian dari peringatan HUT ke-14 yang puncaknya akan berlangsung pada 11 November 2025,” Ujarnya.

Kegiatan ini mendapatkan perhatian dari media, yang menunjukkan transparansi dan akuntabilitas program Nasdem. Warga, termasuk insan pers, memberikan apresiasi atas kepedulian Nasdem terhadap masyarakat.

Sebagai penutup, Irmaizar mengundang masyarakat Payakumbuh untuk merayakan puncak HUT ke-14 dengan acara jalan sehat, lomba domino, dan pembagian hadiah,” ungkapnya.

Nasdem Payakumbuh akan terus berkomitmen memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui kegiatan sosial dan kebijakan pro-rakyat.

(MMD)

PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM — 24 Oktober 2025 Transparansi Pemerintah Kota Payakumbuh terkait alih fungsi jalan di kawasan Kampung Cino menjadi sorotan. Hingga berita ini diturunkan, surat alih fungsi dari Walikota Payakumbuh yang telah tiga hari diminta oleh awak media belum juga diberikan oleh pihak Pemko pada, Jum’at (24/10/2025).

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengingat lokasi tersebut dulunya adalah jalan umum yang kini telah berdiri lapak-lapak untuk berjualan.

Awak media telah berupaya mendapatkan surat resmi yang menjelaskan perubahan fungsi jalan tersebut, namun permintaan ini seolah terganjal di meja Pemko Payakumbuh.

Ketiadaan dokumen ini menghambat upaya publik untuk memahami dasar hukum dan kebijakan di balik penggunaan jalan umum sebagai area komersil.

Jalan Umum Bukan untuk Relokasi Permanen

Secara regulasi, jalan umum memiliki fungsi utama sebagai jalur lalu lintas dan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat relokasi permanen.

Penggunaan jalan secara permanen untuk aktivitas komersial seperti lapak jualan, berpotensi besar mengganggu ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, dan bahkan merusak tujuan penataan kawasan yang seharusnya lebih teratur.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif.

Meskipun relokasi sementara di tepi jalan atau trotoar bisa saja dilakukan, namun hal itu harus disertai dengan izin resmi dari pemerintah daerah yang berwenang.

Contohnya adalah relokasi pedagang kaki lima selama pembangunan pasar atau penggunaan jalan untuk pasar yang direvitalisasi, namun sifatnya tidak permanen dan memiliki batas waktu yang jelas.

Prosedur dan Landasan Hukum yang Harus Dipatuhi:

Penggunaan jalan untuk keperluan selain lalu lintas harus mengikuti prosedur ketat:

– Izin Berwenang: Wajib ada izin dari instansi terkait untuk penggunaan jalan sementara.
– Keamanan: Pemasangan tanda peringatan diperlukan demi keselamatan pengguna jalan dan masyarakat.
– Batas Waktu: Penggunaan jalan harus bersifat sementara dan memiliki batas waktu yang tegas.
– Mediasi Masyarakat: Mediasi dengan masyarakat sekitar sangat penting jika relokasi berpotensi mengganggu akses warga.

Landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan dan perubahan fungsi jalan sangat jelas, antara lain:

– Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
– Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
– Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketidakjelasan status dan dasar hukum penggunaan jalan umum di Kampung Cino ini menuntut respons cepat dan transparan dari Pemerintah Kota Payakumbuh.

Publik berhak mengetahui apakah penggunaan jalan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku demi menjamin ketertiban, keamanan, dan keadilan bagi semua pihak.

( MWL )

NIAS UTARA, YUTELNEWS.COM —Wakil Bupati Nias Utara, Yusman Zega, menerima kunjungan Kajari Gunungsitoli, Parada Situmorang, dalam rangka temu pisah setelah berakhirnya masa jabatan beliau. Acara berlangsung pada 22 Oktober 2025 di rumah dinas Wakil Bupati.

Tujuan kunjungan ini adalah untuk bersilaturahmi dan meminta doa restu dari Pemkab Nias Utara sebelum pindah tugas ke Provinsi Babel.

Serah terima jabatan antara Kajari yang lama dan baru dijadwalkan pada 4 atau 5 November di Medan.

Kajari juga meninggalkan kenang-kenangan berupa foto karikatur dengan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara.

(Kharisma Gea)

SUL-SEL, YUTELNEWS.COM —Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, melakukan mutasi jabatan besar-besaran di Kejaksaan Agung, termasuk pelantikan 17 Kepala Kejaksaan Tinggi baru termasuk di Sulawesi Selatan pada, Kamis (23/10/2025).

Dr. Didik Farkhan Alisyahdi dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, menggantikan Agus Salim.

Agus Salim kini menjabat sebagai Inspektur Keuangan II di Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Robert M. Tacoy juga mengalami promosi menjadi Direktur E di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Mutasi ini bertujuan untuk memperkuat kinerja dan integritas Kejaksaan, serta memenuhi harapan masyarakat.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan pentingnya keadilan, profesionalisme, dan integritas dalam penegakan hukum,” Ujarnya.

Pelantikan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kejati Sulsel dalam memberantas korupsi dan memastikan penegakan hukum yang lebih baik.

Jaksa Agung berharap para pejabat baru dapat segera beradaptasi dan berkontribusi dalam mencapai tujuan tersebut,” Harap ST Burhanuddin.

(Abu Algifari)

MEDAN, YUTELNEWS.COM —Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (DPP GEMAK) melakukan aksi unjuk rasa di depan tempat usaha Black Owl di Medan pada, Senin (21/10/2025).

Aksi ini berfokus pada dugaan pelanggaran izin usaha oleh Black Owl, yang dituduh menyalahgunakan izin restoran untuk beroperasi sebagai tempat hiburan malam.

Massa membawa spanduk yang menyerukan penutupan Black Owl, dengan klaim bahwa tempat itu hanya memiliki izin restoran dan penjualan minuman beralkohol.

Lokasi Black Owl dekat dengan rumah ibadah dan permukiman, yang melanggar Peraturan Daerah Kota Medan No. 7 Tahun 2015.

DPP GEMAK menekankan bahwa mereka tidak menolak hiburan, tetapi menolak pelanggaran izin.

Mereka menyebutkan beberapa dasar hukum, termasuk peraturan yang membedakan izin restoran dan tempat hiburan malam.

Tuntutan Aksi
1. Tutup dan cabut izin usaha Black Owl.
2. Panggil dan periksa pemilik Black Owl.
3. Tindak tegas tempat hiburan malam ilegal di Medan.
4. Lindungi rumah ibadah dan warga dari dampak negatif.
5. Usut dugaan pungutan liar oleh aparat.

Ketua DPP GEMAK mengancam akan melakukan aksi lebih besar jika pemerintah tidak segera merespons.

Aksi ini berjalan damai dan menarik perhatian masyarakat, tetapi pihak Black Owl belum memberikan tanggapan resmi.

(Redaksi Rizal Hsb)

LABUAHAN BATU, YUTELNEWS.COM —Telah diumumkan bahwa Surat Ganti Rugi Tanah atas nama Niastina Butar Butar hilang di Rantau Prapat, Labuhanbatu. Dokumen tersebut penting sebagai bukti kepemilikan tanah.

Detail Dokumen Hilang:
• Jenis Dokumen: Surat Ganti Rugi Tanah
• Atas Nama: Niastina Butar Butar
• Tanggal: 23 November 2020
• Nomor: 593/239/PEM/2020
• Lokasi: Lingkungan Sibuaya, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan

Keluarga pemilik mengharapkan bantuan masyarakat jika ada informasi mengenai dokumen ini.

Surat yang hilang tidak berlaku lagi jika ditemukan oleh pihak lain. Penemu diminta untuk menghubungi nomor 0811-6780-535 untuk mengembalikan surat tersebut.

(Anshori Pohan)

NIAS UTARA, YUTELNEWS.COM —Kadieli Gea mengungkapkan pendapatnya tentang adanya akun palsu di Facebook yang menyerang dirinya dengan fitnah,” ungkapnya.

Ia menyatakan bahwa tindakan ini tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hukum serius pada, Kamis (16/10/2025).

Gea meminta pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus ini dan mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi palsu,” pinta Gea.

Ia juga menghimbau agar masyarakat dapat membedakan akun asli dan konfirmasi ke pengguna akun tersebut.

Gea mendesak penyebar akun palsu untuk segera menghentikan aksinya dan meminta maaf,” ujarnya.

Selanjutnya Ia berencana menempuh langkah hukum agar masalah ini dapat menjadi pelajaran bagi semua dalam penggunaan media sosial yang bertanggung jawab,” ucapnya.

(Kharisma Gea)

MEDAN, YUTELNEWS.COM —Aktivis mahasiswa dari Kabupaten Dairi mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk menyelidiki dugaan suap terkait penangkapan 11 pelaku judi dadu di Polres Dairi pada, Selasa (14/10/2024).

Penangkapan terjadi pada malam 3 Oktober 2025, di Dusun Kuta Bunga, Dairi. Setelah ditangkap, para terduga pelaku diduga dibebaskan pada 4 Oktober 2025 tanpa proses hukum yang jelas. Ada kecurigaan bahwa uang telah ditransaksikan terkait pembebasan tersebut.

Ridos Berutu dari mahasiswa menyatakan bahwa tindakan ini merugikan reputasi kepolisian dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum,” ucapnya

Aktivis meminta Kapolda untuk memeriksa Kapolres Dairi dan menangani kasus ini secara transparan. Ada rencana aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumut untuk mendesak penyelidikan lebih lanjut.

Kasus ini menjadi ujian bagi integritas Kapolda Sumatera Utara dalam menegakkan hukum tanpa kompromi.

(Redaksi Rizal Hsb)

LABUSEL, YUTELNEWS.COM —Tiem Ligh Independent Bersatu (LIBAS) Labuhanbatu Raya sebagai pihak pelapor kembali menyuarakan desakan agar Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, segera menuntaskan proses hukum terhadap dugaan indikasi tindak pidana korupsi dana desa di Desa Teluk Panji (Sidodadi) dan Desa Teluk Panji III. Kamis (09/10/2025)

Desakan ini disampaikan Tiem LIBAS menyusul adanya konfirmasi bahwa proses pemeriksaan oleh Inspektorat telah rampung Pihak pelapor dan masyarakat kini menantikan langkah konkret dari korps Adhyaksa.

Menanggapi laporan yang disampaikan Tim LIBAS Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan Oloan Ikhwan Maruli Tua Sinaga, S.H., mengonfirmasi perkembangan terkini.

“Kami baru saja mengkonfirmasi Inspektorat dan betul hasil pemeriksaan Inspektorat sudah selesai. Saat ini, kita tinggal menunggu pengantaran hasil finalisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut,” jelas Bapak Oloan.

Penyerahan berkas final LHP dari Inspektorat merupakan tahapan krusial untuk menentukan langkah hukum selanjutnya termasuk potensi peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan.

Ketua Tiem LIBAS Anshori Pohan menekankan bahwa penantian panjang kasus ini harus segera diakhiri dengan penegakan hukum yang adil dan transparan. Mereka menilai dugaan penyelewengan dana desa telah merugikan hak-hak pembangunan warga setempat.

“Kami dari Tim LIBAS mendesak agar Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan segera menyelesaikan laporan indikasi korupsi ini. Dengan rampungnya LHP Inspektorat tidak ada alasan bagi Kejaksaan untuk menunda-nunda proses,” tegas Anshori Pohan.

“Jika memang terdapat dan terbukti adanya penyimpangan serta kerugian negara kami menuntut agar Kejaksaan segera memproses para terduga pelaku secara hukum yang berlakku tanpa pandang bulu.

Kami berharap Kejari Labusel menunjukkan ketegasan dan keberanian dalam memberantas korupsi dana desa agar ada efek jera dan hak-hak masyarakat Teluk Panji bisa terpenuhi,” pungkasnya.

Tim LIBAS menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka berharap Kejaksaan dapat membuktikan komitmennya sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Labuhanbatu Selatan.

(Red)