Kang DS: Stabilitas Fiskal Jadi Kunci di Tengah Penurunan TKD

Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Untuk menjaga kestabilan fiskal, Bupati Bandung menyebutkan pemerintah daerah akan menyesuaikan skema anggaran, termasuk penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang akrab disapa menegaskan bahwa stabilitas fiskal daerah menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bandung menjelang akhir tahun 2025. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bulanan Pemerintah Kabupaten Bandung, pada Senin (20/10/2025) di Gedung Moh. Toha, Soreang.

Menurutnya, perubahan drastis dalam skema APBD akibat pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) perlu segera diantisipasi.

“Kita lihat Kabupaten Bandung awalnya memiliki belanja Rp7,6 triliun, kini berkurang karena DAK tidak masuk di tahun 2025. PAD yang ditargetkan Rp2,2 triliun baru tercapai Rp1,4 triliun per 17 Oktober, jadi masih ada Rp800 miliar yang belum didapat,” jelasnya.

Ungkap Kang DS, Kabupaten Bandung sebenarnya memiliki tukin tertinggi di Bandung Raya. Tapi dengan kondisi fiskal sekarang, kita harus realistis dan melakukan penyesuaian selama empat bulan ke depan,” tegasnya.

Kang DS juga mengingatkan potensi pengurangan TKD pada tahun 2026 yang diproyeksikan berkurang sekitar Rp945 miliar.

“Kalau tidak ada inovasi, daerah bisa kolaps. Karena itu saya minta seluruh kepala dinas dan camat untuk bergerak cepat dan kreatif dalam menggali potensi pendapatan,” ujar orang nomor satu di Kabupaten Bandung tersebut.

Diakhir sambutannya Kang DS kembali menegaskan komitmennya untuk memberikan reward berbasis kinerja.

“Saya tidak ingin mempersulit ASN. Tapi saat fiskal kita berat, semua harus tertib. Siapa yang berkinerja baik akan saya beri penghargaan,” Pungkasnya ****

 

Yans

Antisipasi Banjir Susulan,PRIMA, Berkalanjutan Peduli di Masyarakat Dalam Pemasangan Bronjong .

DAERAH, NEWS|oleh

Bandung – YUTLNEWS com || Antisipasi banjir susulan, (PRIMA) Perhimpunan Remaja Masjid Lamajang Peuntas , tunjukan komitmennya berkelanjutan dalam memberikan bantuan berkelanjutan penanganan bencana kedaruratan dilingkungan lamajang pentas desa citeurep,Kecamatan dayeuhkolot,Kabupaten Bandung. untuk meminimalisir terjadinya banjir. pada Sabtu, (18/10/2025).

Dalam Kegiatan tersebut Prima terus menerus hadir dalam pemasangan bronjong untuk menahan tepian sungai Cigeude merupakan sebuah kepedulian sosial dari kelompok PRIMA (Perhimpunan Remaja Mesjid), dimana kelompok ini merupakan Organisasi kepedulian terhadap masyarakat, kepemudaan di bidang keagamaan, sosial dan juga dalam hal seni budaya.

Anggota PRIMA secara kompak dan suka rela melakukan pemasangan Bronjong ini untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat lamajang Peuntas di rt 03 rw 17, pasalnya bantaran sungai cigeude ini beberapa waktu lalu sempat jebol dan viral mengakibatkan banjir bandang

Walaupun sudah mendapatkan penanganan dari Pemerintahan Kabupaten Bandung, pemasangan Geobok untuk menahan tanggul di bantaran sungai yang jebol, pada saat ini belum maksimal karena volume ketinggiannya kurang, sehingga masyarakat masih was-was karena air masih masuk ke wilayah pemukiman padat penduduk.

Saat ini Puluhan anggota Prima tengah berupaya melakukan pemasangan bronjong di tiga titik di lingkungan Kp.Lamajang Peuntas rt 03 Rw17. Sekitar 100 meteran dan diperlukan 60 Bronjong saat ini yang dibutuhkan, secara bertahap pemasangan Bronjong ini sedang dikerjakan untuk lebih meningkatkan kekuatan tanggul di bantaran sungai.

Kegiatan yang berlangsung mendapatkan apresiasi dari semua unsur lapisan masyarakat, begitupun dengan ketua Rw 17 dan para ketua Rt 03 yang sangat bangga atas kehadiran organisasi Prima selalu peduli melakukan bantuan di wilayah Desa citeurep yang rawan banjir ini.

Sebagai ketua Rw Tatang Hermawan mewakili masyarakat sangat mengucapkan banyak berterima kasih , karena apa yang dilakukan oleh anggota Prima sangat luar biasa dan berarti bagi masyarakat lamajang pentas .

Kami mewakili warga masyarakat rw 17 lamajang pentas mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari (PRIMA) Himpunan Remaja Masjid khususnya untuk tokoh dayeuhkolot Bapak Tri Rahmanto sebagai pembina PRIMA yang selalu memberikan support dan bantuannya,” ucapnya ketua Rw Tatang.

Lebih lanjut, kami berharap bahwa lingkungan wilayah Rw17, kedepannya bisa meringankan terbebas dari bencana banjir, dimana pada saat ini kita juga sangat mendukung rencana pemerintah akan melaksanakan pembangunan di wilayah desa citeurep bantaran sungai Cigeude lamajang pentas ini.

Kami bersama masyarakat akan mengikuti dan sangat mendukung rencana tersebut, yang mana pada waktu lalu telah di adakan sosialisasi rencana tersebut. Kita semua saat ini menunggu dan mudah-mudahan bisa cepat terealisasi,” tukasnya.

 

Yans.

Bupati Kang DS: Program KDMP dan MBG Menumbuhkan Ekonomi Kerakyatan

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna instruksikan para Kepala Desa, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Ketua BUMDes, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa roadshow ke setiap dusun untuk mengetahui pasti potensi apa saja yang ada di lapangan.

Pernyataan Bupati Dadang Supriatna ini saat melaksanakan roadshow kunjungan kerja dan rapat konsolidasi Koperasi Merah Putih di Aula Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, pada Rabu (14/10/2025).

“Tanya potensi apa saja yang ada di masing-masing dusun. Pak RT dan Pak RW dilibatkan untuk mendata potensi apa saja yang ada di lingkungan masyarakat,” katanya.

Usai roadshow ke setiap kecamatan di Kabupaten Bandung, Bupati Bandung selaku Ketua Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Kabupaten Bandung akan melaksanakan roadshow ke setiap desa hingga dusun.

Kata Bupati Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, saat melaksanakan roadshow ke setiap dusun, para Ketua RT untuk mendata berapa orang warga yang belum punya pekerjaan.

“Masih menganggur, tetapi punya keinginan untuk bekerja,” ujarnya sambil mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami sayuran atau berbagai jenis tanaman yang bisa dikonsumsi.

Di hadapan para peserta rapat konsolidasi, kata Kang DS, berbicara KDMP erat kaitannya dengan program strategis nasional MBG (Makan Bergizi Gratis).

“KDMP ini lahir untuk mensuport program MBG. Untuk itu, KDMP yang sudah berjalan bisa memenuhi kebutuhan MBG,” ucapnya.

Ia menyebutkan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang ada di masing-masing kecamatan, tidak berbasis desa, tapi berbasis kecamatan. Artinya, seluruh KDMP berhak dan boleh untuk mensuplai MBG yang ada di masing-masing kecamatan.

“Saya akan mengeluarkan Surat Instruksi Bupati tentang Kerja Sama Antara KDMP dengan MBG. KDMP harus siap untuk memenuhi kebutuhan MBG. Saya mencatat ada 29 item kebutuhan SPPG di dapur MBG itu. Mulai dari beras, daging, sayur mayur, buah-buahan dan lain sebagainya,” ujarnya.

Kang DS juga berharap kepada para pengurus KDMP untuk memperhatikan dan mempersiapkan lima komponen ini. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan paham tentang digitalisasi. Kedua, big data; ketiga, riset and development; keempat, institusi yang kuat, dan kelima mengelola keuangan (anggaran) dengan baik.

“Kedepan saya berharap kalau sudah selesai pendataan di masing-masing dusun, baik eksisting yang sudah ada maupun rencana proyeksi yang akan digarap, contohnya disaat tidak punya kolam bisa dengan cara membuat bioflok untuk budidaya ikan,” ujarnya.

Bupati Bedas menyebutkan satu dapur MBG itu rata-rata membutuhkan 40 bioflok. Untuk membuat bioflok, katanya, ada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, untuk menyiapkan anggaran.

Kang DS mencontohkan KDMP Pulosari Kecamatan Pangalengan yang sudah berjalan, diproyeksikan pendapatan bersih bisa mencapai Rp 1,6 miliar per tahun. Desa bisa mendapatkan keuntungan dari SHU (Sisa Hasil Usaha) sebesar 20 persen atau sekitar Rp 320 juta.

Bupati mengatakan bahwa untuk modal usaha KDMP bisa menggunakan ADPD (Alokasi Dana Perimbangan Desa) dari APBD Kabupaten Bandung.

“Tetapi dengan catatan, melalui musyawarah desa di masing-masing desa,” harapnya.

Melalui program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto ini, kata Kang DS, maka akan terjadi ekonomi inklusif, ekonomi kerakyatan, dan uang akan berputar di rakyat.

“Karena program presiden ini sebagai bentuk kanyaah ke rakyat. Tumbuhnya ekonomi kerakyatan, sesuai harapan Presiden,” harapnya.

“Program MBG ini tidak kurang dari Rp 5,4 triliun setahun. Ini dihitung dari 361 dapur MBG, dan 1,263 juta jiwa penerima manfaat. Dari Rp5,4 triliun, tidak kurang dari Rp3,4 triliun untuk belanja kebutuhan bahan makanan,” imbuhnya.

Bupati menyebutkan koperasi ini dari oleh untuk anggota koperasi. Pada tahun 2026, Bupati Bandung akan menyiapkan penyertaan modal untuk minimal 100 desa/KDMP.

“Setiap desa akan diberi Rp100 juta bagi KDMP yang sudah jalan. Saya siapkan Rp10 miliar ini berupa penyertaan modal untuk KDMP tahun 2026,” katanya.

Bupati berujar, desa juga bisa menambah penyertaan modal, tetapi berdasarkan musdes (musyawarah desa). Nantinya desa mendapatkan keuntungan dari usaha KDMP untuk membangun di lingkungan desa masing-masing.

“Euweuh anu bisa di jero beuteung, nu penting urang daek ikhtiar, daek diajar, kudu bodo alewoh. Ulah bodo katotoloyo. Teu ngarti, api-api ngarti,” ucapnya dalam bahasa Sunda.

Kang DS berharap pengurus KDMP ada yang paham tentang IT (Informasi dan Teknologi), dan paham mengurus keuangan.

“Saya ingin masyarakat sejahtera. Jika KDMP berjalan, saya yakin angka pengangguran bakal menurun. Masyarakat bakal sejahtera. Dengan adanya KDMP bisa sukses untuk pembangunan di desa masing-masing,” katanya.**

Yans

Gerakan Serentak,Pemkab Bandung ‘Sikat’ Reklame Ilegal, Satgas Geruduk Soreang dan Katapang!

DAERAH, NEWS|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Pemerintah Kabupaten Bandung secara kontinue terus menunjukkan ketegasannya terhadap para pelaku usaha yang memasang papan reklame tanpa izin.

Melalui Satgas Kepatuhan Pajak dan Retribusi serta Pengawasan dan Pengendalian Perizinan, penertiban reklame ilegal kembali digelar, pada Kamis (16/10/2025).

Kegiatan hari kedua ini menyasar dua kecamatan, yakni Soreang dan Katapang, dengan total lima titik strategis yang menjadi fokus penertiban.

Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Satpol PP, Dishub, unsur TNI-Polri, serta Kejaksaan Negeri Bale Bandung, bergerak sejak pagi menyusuri ruas-ruas jalan utama.

Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran di antaranya Jl. Raya Soreang–Banjaran depan belokan arah Polresta Bandung, Jl. Raya Gading Tutuka (Sekarwangi), Jl. Ciluncat depan Kantor Kecamatan Cangkuang, bundaran Tugu Strawberry Soreang–Kopo, dan bundaran Warung Lobak.

Langkah tegas ini merupakan kelanjutan dari operasi sebelumnya yang telah dilakukan di beberapa titik strategis, termasuk kawasan Stadion Si Jalak Harupat, Exit Tol Soroja, dan Perempatan Gading Soreang.

Kepala Bidang Penegakan Satpol PP Kabupaten Bandung, Muhammad Rizki, SH, M.Si, mengatakan penertiban tersebut merupakan bagian dari operasi pengawasan terhadap reklame yang belum mengantongi Perizinan Bangunan Gedung (PBG).

“Hari ini kami fokus di Kecamatan Soreang dan Katapang. Ini merupakan kegiatan kedua, dan akan terus dilakukan hingga Desember mendatang. Kami terus memperbarui data untuk memastikan semua titik pelanggaran teridentifikasi,” ujar Rizki di sela kegiatan.

Menurut Rizki, reklame yang tidak berizin bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi membahayakan masyarakat karena tidak melalui uji kelayakan konstruksi.

“Banyak reklame liar dibangun tanpa perhitungan kekuatan struktur. Kalau roboh saat angin kencang, risikonya besar. Kalau sudah berizin, otomatis ada pengawasan teknis, termasuk standar keamanan,” jelasnya.

Dalam operasi kali ini, Satgas juga memasang spanduk peringatan dan segel resmi pada papan reklame yang terindikasi melanggar. Pemasangan itu dilakukan sebagai langkah awal sebelum dilakukan tindakan pembongkaran.

“Kita berikan kesempatan kepada para pengusaha untuk segera menyesuaikan dan mengurus perizinan sesuai ketentuan. Tapi kalau tetap bandel, kami akan tindak tegas sesuai aturan,” tegas Rizki.

Pemkab Bandung menegaskan bahwa era pemasangan reklame tanpa izin telah berakhir.

Pemerintah berharap seluruh pelaku usaha dapat lebih tertib dan kooperatif dalam mengurus izin, karena selain berdampak pada estetika kota, reklame berizin juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Bandung serius menata ruang publik agar lebih tertib, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.***

 

Yans.

H Tarya Witarsa DPRD Komisi C DPRD Sambut Baik Paguyuban Magot: Soroti Inovasi Pengolahan Sampah, dan Dorong Pemerintah Maksimalkan Potensi Ekonomi Sirkular

DAERAH, NEWS|oleh

BANDUNG –YUTELNEWS com|| Jajaran Komisi C DPRD Kabupaten Bandung menerima audiensi Paguyuban Magot Kabupaten Bandung di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, pada Selasa (14/10/2025). Kehadiran para pegiat pengolahan sampah inovatif ini menjadi momentum penting bagi DPRD untuk meninjau langsung langkah-langkah kreatif dalam menangani isu sampah organik di wilayah Kabupaten Bandung, sekaligus mendorong penerapan ekonomi sirkular.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, H. Tarya Witarsa, menyambut baik inisiatif Paguyuban Magot yang memanfaatkan media magot untuk mengolah sampah organik menjadi pakan ternak dan pupuk organik. “Kehadiran mereka merupakan bentuk nyata pengolahan sampah yang berpotensi menjadi ekonomi sirkular. Upaya ini bisa menjadi solusi strategis dalam penanganan sampah yang selama ini masih menjadi isu penting di Kabupaten Bandung,” ujar H Tarya.

Dalam pertemuan tersebut, hadir juga Kabid Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Komisi C mendorong Dinas lingkungan hidup untuk lebih serius mendukung pengolahan sampah, khususnya melalui kolaborasi dengan Paguyuban Magot. ” Menurut Tarya, keterlibatan komunitas kreatif seperti ini sangat membantu pemerintah daerah dalam membangun sistem pengolahan sampah yang ramah lingkungan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.***

Yans

Kang DS: Implementasi Visi Misi Dikolaborasikan Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran

NASIONAL, NEWS|oleh

Jakarta – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna tampil menjadi narasumber pada Leadership Forum:
Pilar Nusantara Penopang Asta Cita: “Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Perspektif
Daerah”.

Leadership Forum ini digelar CNN Indonesia di Studio 2 CNN Indonesia (Gedung Trans TV Lt.Ground Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).

Bupati Bandung Dadang Supriatna bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin menjadi narasumber pada bahasan Menerjemahkan Asta Cita: Kepemimpinan Lokal dan Inovasi Daerah.

Di hadapan Menteri Dalam Negeri RI M. Tito Karnavian dan sejumlah pejabat dari Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi DKI Jakarta dan pejabat pemerintahan lainnya, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan paparannya mendukung Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bupati Dadang Supriatna mengungkapkan visi misi dan rencana aksi pada pemerintahannya di Kabupaten Bandung. Karena Pemilunya lebih awal, dan Pilkada dilaksanakan pada bulan November 2024, artinya para kepala daerah harus mengadopsi visi misi presiden terpilih.

“Sehingga kami dalam menentukan visi misi, ini seluruhnya masuk pada visi misi Pak Presiden. Sehingga dalam implementasinya kami tidak mengalami kesulitan. Hampir 40 persen dari misi kami ada lima itu yang sesuai dengan delapan Asta Cita itu sesuai semuanya,” ujarnya.

Meski demikian, Bupati Bandung mengucapkan syukur alhamdulillah walaupun kondisi saat ini ada transisi sistem yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah berusaha semaksimal mungkin sehingga roda pemerintahan tidak stag.

“Karena tujuan pemerintah yang utama itu ada tiga hal yang harus kita persiapkan. Pertama adalah bagaimana untuk bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Kedua, meningkatkan pelayanan, yang ketiga membuat aman dan tentram. Ini tentu tugas pokok utama pemerintah,” tuturnya.

Dadang Supriatna mengatakan, dalam implementasi melaksanakan visi misi Presiden, ia tidak mengalami kesulitan karena semua alat negara sudah berada di tiap-tiap daerah.

“Tinggal kolaborasi dengan TNI-Polri, sudah selesai,” katanya.

Untuk menuju Asta Cita, disebutkan, ada program yang sifatnya penugasan langsung dari Presiden, yang notabene pemerintah daerah tidak bisa menolak karena program prioritas yang harus disukseskan.

“Sehingga tugas pemerintah daerah dalam hal ini, diminta ataupun tidak diminta sudah menjadi kewajiban. Karena selaku pembina langsung adalah Pak Mendagri, sehingga apa yang dilakukan Pak Presiden maka pemerintah daerah harus bisa mendukung dan mensuport bahkan mensukseskannya,” tuturnya.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa ia tidak mengalami kesulitan karena selalu komunikasi dan konsolidasi, sehingga program-program yang diberikan Presiden tidak ada hambatan di lapangan.

“Kami pemerintah daerah harus bisa menjalankan tugas pokok selaku kepala daerah. Salah satunya mensukseskan program pemerintah pusat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Kang DS menjelaskan bahwa Kabupaten Bandung adalah daerah terluas dan terpadat penduduknya kedua di Jawa Barat. Penduduk 3,8 juta jiwa, luas wilayah 174 ribu hektare, dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa.

Ia menjelaskan, Kabupaten Bandung mempunyai lahan pertanian dan juga mempunyai sumber daya manusia di antaranya 77 ribu petani. Selain itu ada beberapa destinasi wisata, sehingga sumber daya alam ini bisa memberikan kontribusi.

“Kita lihat perbandingan dan perkembangan pada tahun 2021, pengunjung ke Kabupaten Bandung baik domestik maupun internasional itu sekitar 2 juta pengunjung. Kemarin Desember 2024 mencapai 7 juta pengunjung. Artinya, keindahan di Kabupaten Bandung sangat prospek dan sangat diminati baik domestik maupun internasional,” ujarnya.

Bupati Bedas mengatakan, program Presiden betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat, walaupun secara faktual merasa kebingungan adanya pengurangan tentang TKD (Transfer ke Daerah). Tetapi kalau TKD ini dikonversikan, contoh Kabupaten Bandung saat ini tahun 2026 akan mengalami pengurangan sekitar Rp1 triliun. Dari Rp3,6 triliun, jadi Rp2,6 triliun, secara sekilas memang bingung.

“Tetapi kalau dikonversikan dengan program Pak Presiden, contohnya program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Saya hitung dari 361 titik dapur MBG, itu sekitar 1,253 juta jiwa penerima manfaat dikonversikan dengan uang mencapai Rp5,4 triliun,” jelasnya.

Kang DS mengungkapkan bahwa pemerintah daerah ada yang melaksanakan sesuai dengan visi misi lokal. “Visi kami adalah mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Kang DS mengungkapkan ada tiga program prioritas yang sifatnya penting, dan sangat dinantikan manfaatnya oleh masyarakat. Di antaranya, program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan setelah dihitung Kabupaten Bandung potensi penerima manfaatnya 1,253 juta jiwa atau dihitung per dapurnya 3.000 sampai 3.500 jiwa.

“Ada 361 titik dapur. Dan ada daerah tertinggal, dalam artian daerah terjauh, perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Cianjur misalnya. Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung dengan Bandung Barat, Kabupaten Bandung dengan Sumedang,” jelasnya.

Kemudian dikolaborasikan dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga dua program ini tidak bisa dipisahkan.

Ia mengatakan dampak program MBG mengurangi angka pengangguran. Pertama, menambah pengusaha baru, selaras dengan program Pemkab Bandung setiap tahunnya akan menciptakan 10.000 wirausaha muda dan lapangan kerja.

“Setelah dihitung angka pengangguran di Kabupaten Bandung yang saat ini 6,32 persen, artinya hampir 123.000 jiwa masyarakat Kabupaten Bandung sampai saat ini belum mempunyai pekerjaan,” ujarnya.

Namun realitasnya, lanjut Kang DS, dengan masuknya program MBG di Kabupaten Bandung justru terbantu. Salah satu contoh setiap dapur itu membutuhkan 47 tenaga relawan dan dikali 361 titip dapur MBG, sehingga sekitar 18.000 orang masyarakat Kabupaten Bandung sudah bisa bekerja.

Untuk itu, kata dia, pemerintah harus hadir bagaimana masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. “Nah kita berikan edukasi dan modal. Kita ada program pinjaman bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Kenapa ini dihadirkan, karena bank emok masih ada di lapangan. Pinjol masih merajalela, ini harus hadir pemerintah,” ujarnya.

Menghadapi Indonesia Emas 2045, kata Kang DS, tidak lepas dari lima hal. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan paham digitalisasi. Maka pemerintah harus hadir bagaimana untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Ketiga, riset and development. Kajian dan inovasi ini penting, sehingga belanja isu ini penting. Solusinya seperti apa, sehingga riset and development ini salah satu acuan untuk bisa melakukan suatu program yang disesuaikan dengan visi misi daerah.

“Tentunya setiap daerah memiliki visi misi yang berbeda,” katanya.

Keempat, institusi yang kuat. Tentu, mental ini penting. Integritas penting, karena suatu program tidak akan sukses kalau karakter dan mental tidak mumpuni.

“Sehingga organisasi yang kuat perlu ditingkatkan, harus ada kekompakan, kerja sama yang baik dan kolaborasi,” ujarnya.

Kelima, pengelolaan keuangan yang baik. Program sebagus apapun, kalau pengelolaan keuangan tidak baik, pasti pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tidak WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

“Saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat mari kita manfaatkan program yang konkrit untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai,” tutupnya.**

 

Yans

Anggota DPRD Dadang Hemayana S.I.P ,Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Solusi Tepat Penguatan Ekonomi Desa.

NEWS, POLITIK|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Dalam Rangka upaya mendorong percepatan program strategi nasional Bapak Presiden Prabowo Program koperasi Desa Merah Putih (KDKMP ) hari ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung,Fraksi PKB Dadang Hemayana S.IP.Mendampingi Bapak Bupati Bandung Dr.H.Dadang Supriatna,SIp.MSI.Dalam Rangka Roadshow kunjungan kerja dan Rapat Koordinasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di tiga kecamatan Yaitu Kecamatan Banjaran, Kecamatan Pamemumpeuk dan Arjasari di dampingi langsung Para (OPD) Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Pada selasa (14/10/2025).

Kegiatan ini,dalam hal Silaturahim pemantapan untuk menerima dan menampung usulan dan kesiapan terbentuk nya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Setiap Desa Masing -masing di tiga kecamatan Banjaran, Pameumpeuk Dan Kecamatan Arjasari

Dalam kesempatan nya Dadang Hemayana S.I.P, menyampaikan pentingnya penguatan ekonomi rakyat, terutama yang tinggal di desa .Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Program Koperasi Desa Merah Putih (Kop des Merah Putih) di luncurkan sebagai strategi nasional untuk membangun ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkelanjutan dan modern, berlandaskan semangat gotong-royong.

Koperasi merah putih (KMP) merupakan solusi tepat, Sebagai upaya penguatan ekonomi desa,Dalam mengelola ekonomi secara mandiri yang di distribusikan dan di pasarkan hasil kerja perseorangan atau kelompok yang di kelola oleh masyarakat desa, Sehingga akan terjadi peningkatan perputaran penguatan ekonomi Desa.

Alhamdulillah hari ini, kami selaku legislator DPRD Fraksi FKB bersama jajaran pemerintahan Desa, kecamatan dan pemerintahan daerah kabupaten Bandung, Bisa Mendampingi kunjungan Kerja Bapak Bupati Bandung, ini merupakan suatu komitmen kita bersama, Dalam mendukung dan keseriusannya percepatan koperasi merah putih berjalan secara maksimal, cepat dan tepat KMP Desa di Kabupaten Bandung.

Namun kami menyampaikan harapannya dengan adanya pertemuan dan kunjungan secara langsung, mudah-mudahan penggerak dan para pengurus Koperasi merah putih desa, merasa termotivasi dan semangat menjalankan nya, Sehingga bisa mendorong,mengajak warga masyarakatnya untuk bergabung di Koperasi merah putih Desa nya masing-,masing, agar program (KMP ) koperasi merah putih akan mudah dan cepat berjalan dengan baik.”pungkasnya.

 

Yans

Kang DS Realisasikan Pembangunan Jalan Rusak Kini Jadi Mulus, Lewat Dana Panas Bumi, Warga: Terima Kasih Pak Bupati!

DAERAH|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Warga Kampung Babakan Anyar RW 02, Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, kini bisa tersenyum lega. Pasalnya, jalan rabat beton yang sudah lama dinantikan akhirnya rampung dibangun.

Warga menyambut gembira pembangunan tersebut. Jalan yang sebelumnya rusak parah, kini sudah mulus dan nyaman dilalui kendaraan.

Salah seorang warga, Sandi, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Pemerintah Desa Sukamanah serta Bupati Bandung, Dadang Supriatna.

“Dulu mah jalannya rusak pisan, berbatu dan licin, apalagi kalau hujan becek banget. Mau bawa orang sakit ke rumah sakit juga susah,” ujar Sandi saat ditemui di lokasi, pada Senin (13/10/2025).

“Sekarang alhamdulillah jalannya sudah bagus. Terima kasih buat Pemerintah Desa dan khususnya Pak Bupati Dadang Supriatna. Kami warga sangat terbantu,” lanjutnya.

Sandi juga berharap dengan kondisi jalan yang sudah baik, perekonomian warga bisa lebih meningkat. Pasalnya, jalan yang bagus akan memudahkan akses pengangkutan hasil pertanian.

“Warga di sini mayoritas petani sayur. Dengan jalan seperti ini, insyaallah lebih mudah kirim hasil panen ke pasar,” tambahnya.

Kepala Desa Sukamanah, Asep Hasan, mengatakan pembangunan jalan tersebut bersumber dari dana bonus produksi panas bumi tahun 2025 yang diberikan oleh Star Energy Geothermal.

“Kami berterima kasih kepada Pak Bupati Dadang Supriatna atau Kang DS yang sudah memperjuangkan realisasi dana bonus panas bumi ini. Salah satunya dipakai untuk bangun jalan di Kampung Babakan Anyar,” ujarnya.

Menurut Asep, dana tersebut dialokasikan untuk beberapa titik strategis di wilayah Desa Sukamanah yang memang sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur.

Berikut ini rincian pembangunan yang sudah direalisasikan:
Jalan Rabat Beton, berlokasi: Kampung Babakan Anyar RW 02 dan Kampung Mekar Mulya RW 12, Panjang: 250 meter, Lebar: 2,5 meter, Tebal: 10 cm, dengan Anggaran: Rp195 juta

Pembangunan Jalan Gang di 4 Dusun
Dimulai dari RW 03 Dusun 1Panjang: 500 meter Lebar: 1,2 meter, Tebal: 8 cm dengan Anggaran: Rp150.822.900 dan Finishing Kantor Desa Sukamanah, Anggaran: Rp195 juta

Asep Hasan berharap, pembangunan ini bisa berdampak positif dan langsung dirasakan oleh seluruh warga, serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan infrastruktur yang representatif.

“Mudah-mudahan warga bisa menikmati manfaatnya, mobilitas jadi mudah, ekonomi juga ikut meningkat,” ucapnya.***

Yans

Bupati Bandung Kang DS Kembali Roadshow ke Majalaya dan Ibun, Dorong Percepatan Operasional KMP

Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna kembali melaksanakan roadshow untuk mendorong percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, pada Senin (13/10/2025).

Roadshow dalam rangka kunjungan kerja dan rapat koordinasi Koperasi Merah Putih (KMP) itu digelar di Aula Kecamatan Majalaya. Para Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Ketua BUMDes asal Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Ibun hadir pada pelaksanaan Roadshow Bupati Dadang Supriatna itu.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Bandung Dindin Syahidin, Kabag Tata Pemerintah Kabupaten Bandung Gugum Gumilar, Camat Majalaya Rofiran, Camat Ibun Akhmad Rifa’i, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah lainnya turut hadir pada rapat koordinasi KMP tersebut.

Bupati Bandung Dadang Supriatna turut memberikan arahan kepada para Kepala Desa, Ketua Koperasi Merah Putih, Ketua BPD, dan Ketua BUMDes untuk mensukseskan program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bandung. Sesuai hakekat dan karakter koperasi adalah dari, oleh dan untuk anggota koperasi.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna turut menjelaskan kondisi atau perkembangan Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bandung saat ini.

“Setelah saya melakukan kunjungan hampir 24 kecamatan, tentu pariatif ada yang sudah berjalan, tapi presentasenya baru sekitar 5%. Ada yang persiapan kurang lebih 10% dan memang kalau sudah berjalan secara bergerai semua juga sudah siap,” ujar Kang DS dalam keterangannya.

“Namun secara operasional ini masih pariatif, sehingga saya sengaja roadshow ke masing-maisng kecamatan dihadiri dengan para Kepala Desa, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, ada BPD, ada juga BUMDes,” imbuhnya.

Bupati Kang DS berharap koperasi ini betul-betul bisa berjalan secara maksimal karena di Kabupaten Bandung sumber daya alamnya sudah mumpuni dan sudah tersedia.

“Tinggal bagaimana kreativitas dan inovasi dari Ketua Koperasi Desa Merah Putih, dan Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan masyarakat berbaur, sehingga akan menumbuhkembangkan potensi-potensi yang ada di masing-masing desa. Koperasi sebagai obtaker dan suplai, sehingga para pengusaha ataupun para petani dan juga para pelaku usaha UMKM di masing-masing desa bisa terwadahi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini,” tuturnya.

Kang DS mengatakan, bahwa pihaknya selaku pemerintah daerah, dan ia selaku Ketua Satgas akan fokus bagaimana Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bandung betul-betul bisa berjalan dengan baik. Tentunya dalam proses operasionalnya antara Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih ini berkolaborasi dengan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang berada di 361 dapur rencananya yang tersebar di Kabupaten Bandung.

“Dengan harapan hasil produksi (pertanian, budidaya ikan maupun hal lainnya) yang dihasilkan masyarakat di tampung oleh koperasi dan disuplai kepada dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) yang ada di masing-masing kecamatan. Ini artinya bahwa ekonomi kerakyatan ini bisa berputar,” harapnya.

Bupati Bandung mengatakan bahwa uang yang akan turun ke Kabupaten Bandung dalam program MBG itu tidak kurang dari Rp5,4 triliun per tahun.

“Kalau ini dimaksimalkan, maka ekonomi sirkularnya akan luar biasa. Ini akan terjadi perputaran selama 1 tahun mencapai Rp5,4 triliun. Sehingga saya akan fokus mengawal kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dengan MBG-nya,” tuturnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini turut mengungkapkan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat.

“Sekolah rakyat ini yang tentu luar biasa juga dan juga sudah ada sekolah rintisan yang saat ini sudah ditampung di kawasan Si Jalak Harupat,” ujarnya.

Kang DS berharap dengan adanya Koperasi Merah Putih ini akan terjalin gotong royong dan seluruh masyarakat, karena karakter hakekat daripada koperasi itu dari oleh untuk anggota.

“Saya berharap masyarakat harus bangkit kembali, sehingga masyarakat harus mempunyai inovasi, dan kreatifitas karena melalui Koperasi Merah Putih ini juga akan membuka lapangan pekerjaan atau usaha baru. Sehingga insya Allah angka pengangguranpun akan menurun dan berkurang, laju pertemuan ekonomi pun akan meningkat,” ujarnya.

Kang DS mentargetkan dalam waktu dua bulan kedepan atau Desember 2025, sebanyak 270 Koperasi Desa Merah Putih dan 10 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bandung betul-betul bisa berjalan dengan harapan.

“Insya Allah, saya akan kejar dalam waktu dua bulan kedepan, sehingga Desember 2025 mendatang bisa selesai. Sehingga Januari 2026 bisa berjalan sesuai dengan harapan dan kita bisa running,” pungkasnya.**

 

Yans

Kades Marga Mukti Apresiasi Program Bonus Produksi Bupati Bandung, 12 Titik Jalan Kini Dibangun.

Pemerintah|oleh

Bandung -YUTELNEWS com|| Kepala Desa Marga Mukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, H. Odang Kusnadi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Bandung, Dadang Supriatna, atas terealisasinya pembangunan jalan hotmix yang bersumber dari program bonus produksi panas bumi tahun 2025.

Menurut Odang, pembangunan jalan tersebut dilaksanakan di 12 titik wilayah Desa Marga Mukti. Dari jumlah itu, 11 titik menggunakan hotmix dan 1 titik lainnya berupa rabat beton.

Lima di antaranya bahkan merupakan jalan dari nol ( Tanah Merah) yang sebelumnya belum pernah tersentuh program pembangunan apa pun.

“Lima titik ini betul-betul dari nol, dari tanah. Kalau musim hujan becek, kalau kemarau berdebu. Alhamdulillah tahun ini insyaallah jalannya akan bagus dan mulus,” ujar Kades Odang saat ditemui di Desa Marga Mukti, pada Senin (13/10/2025).

Selain meningkatkan akses antarwilayah, pembangunan tersebut juga menjadi bukti nyata pemanfaatan dana bonus produksi panas bumi yang sebagian besar dikembalikan kepada desa-desa penyangga di sekitar proyek energi panas bumi Wayang Windu, Star Energy Geothermal Pangalengan.

Desa Marga Mukti menjadi salah satu penerima manfaat program itu. Beberapa titik jalan kini mulai dikerjakan, di antaranya:

Kampung Rancamanyar, dengan volume panjang 160 meter dan lebar 3 meter,anggaran Sekitar Rp.90 juta menggunakan anggaran dari satu titik lokasi.

Kampung Los Cimaung, dengan volume panjang 420 meter dan lebar 2,3 meter, menggunakan anggaran sekitar Rp 170 juta per titik.

“Sesuai arahan Bapak Bupati, sebagian besar bonus produksi tahun ini kita alokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Alhamdulillah masyarakat menyambut baik program ini,” katanya.

Odang menuturkan, program ini berdampak besar bagi masyarakat desa, terutama dalam memperlancar mobilitas warga dan mendukung kegiatan ekonomi lokal.

“Transportasi masyarakat jadi lebih mudah. Kami atas nama Pemerintah Desa dan warga Marga Mukti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Dadang Supriatna. Program bonus produksi ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutur Odang.

Ia menambahkan, keberlanjutan program seperti ini menjadi wujud nyata komitmen Pemkab Bandung dalam membangun daerah hingga ke pelosok desa.

“Insyaallah Kabupaten Bandung akan semakin Bedas.,” pungkasnya.***

 

Yans

Kades H Ruswan Apresiasi: Komitment Kang DS, Berikan Pelayanan Terhadap Warga, Dibuktikan Dengan Nyata Peningkatan Infrastruktur Jalan Keneng – Londok

Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Kepala Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung H. Ruswan Buchori mengapresiasi realiasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam peningkatan Infrastruktur Jalan Keneng – Londok.

Menurut H Ruswan, setelah pengerjaan yang dilakukan Bupati Bandung Dr HM. Dadang Supriatna melalui Dinas PUTR, kini menyisakan kurang lebih 7 kilometer hingga sampai ke perbatasan antara Kabupaten Bandung – Kabupaten Cianjur.

” Jalan Keneng – Londok merupakan akses penghubung antara 2 Kabupaten yaitu Cianjur – Kabupaten Bandung, “. Ujarnya, pada Minggu 12 Oktober 2025.

Pengerjaan tahun 2025 ini, yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung baru sampai ke perbatasan simpang lima tepatnya di persimpangan arah ke Kampung Dewata Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung kurang lebih ada 5 kilometer kalau dari Kampung Camara,” Jelasnya.

Semoga tahun 2026 yang akan datang progres peningkatan Infrastruktur ini bisa sampai hingga perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Cianjur,” Harapnya.

Diketahui sejak 82 Tahun Indonesia memproklamasikan Kemerdekaannya, ” Baru kali ini ada perhatian untuk warga Kampung Londok dan Dewata ” Khusunya peningkatan Infrastruktur Jalan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dibawah kepemimpinan Bupati Bandung Dr HM. Dadang Supriatna yang akrab di sapa Kang Ds.

Bahkan selain merealisasikan keinginan warga jalan nya menjadi mulus, Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS ini, merupakan Bupati pertama yang sudi peduli menginjakan kakinya di Kampung Londok dan bertemu langsung dengan warga saat melakukan kunjungan kerjanya.

Oleh hal tersebut atas nama warga masyarakat Desa Sugihmukti H. Ruswan, sangat mengapresiasi Langkah dan perhatian Bupati Bandung Kang DS, semoga apa yang dilakukan Pemeritah Kabupaten Bandung dapat pula mendapatkan perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya Bapak Gubernur Kang Dedi Mulyadi, karena ini merupakan Jalan penghubung antara dua Kabupaten antara Cianjur dan Kabupaten Bandung.

Semoga Bupati Bandung kang DS, diberikan kelancaran dan kekuatan dalam memimpin roda Pemerintahan di Kabupaten Bandung yang Lebih Bedas lagi, demi untuk peningkatan pembangunan dan pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung,” Pungkas Ruswan ****

 

Yans

,

Bupati Bandung Kang DS, Orang Pertama Yang Menginjakan Kakinya di Kp. Londok

Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu menargetkan seluruh jalan rusak yang berada di 31 kecamatan akan rampung dan mulus diperbaiki dalam 3 tahun ke depan.

” Ini sebagai komitment Bupati Bandung dalam meningkatkan Infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat, “.

Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna mengalokasi anggaran sebesar Rp 1 triliun, akan dibagi ke dalam 3 tahun anggaran, yakni mulai tahun anggaran 2025 hingga 2027 mendatang, menyesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Bandung”, Ujarnya.

“Saat ini tersisa sekitar 500 kilometer jalan rusak. Insya Allah seluruhnya akan mulus total dalam tiga tahun ke depan. Akan kita bereskan semuanya sehingga tidak ada jalan yang rusak lagi,” Ucap Kang DS sapaan akrab Bupati Bandung, beberapa waktu lalu.

” Diakui Kang DS, selama 3,5 tahun memimpin Kabupaten Bandung pada periode pertama sebagai Bupati Bandung, Ia telah berhasil memperbaiki sekitar 1.000 kilometer jalan rusak yang merupakan ‘warisan’ bupati sebelumnya, “.

Namun karena adanya kenaikan status jalan desa menjadi jalan kabupaten, jumlah jalan rusak kembali bertambah. Total panjang jalan rusak yang tersisa sekitar 500 kilometer,” Terang Kang DS.

Pada tahun ini, Kang DS akan fokus memperbaiki akses jalan menuju tempat wisata dan perbatasan antar daerah. Diantara ruas jalan yang akan diperbaiki tahun ini, kata Kang DS, adalah ruas jalan Kendeng-Dewata-Londok di Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu.

Ruas jalan sepanjang 22 kilometer ini merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Cianjur. ‘ Bupati menargetkan dua sampai tiga tahun, ruas jalan Kendeng-Londok yang membutuhkan anggaran Rp 44 miliar tuntas diperbaiki,” Tegasnya.

Jalan Kendeng–Londok, urat nadi yang menghubungkan Kampung Kendeng – Londok Desa Sugihmukti dan Tenjolaya Kampung Dewata, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Jalur ini juga menjadi akses penting menuju wilayah perbatasan Kabupaten Cianjur.

Seorang warga Kp. Dewata Fajar (25 Tahun) menuturkan Ia sangat bersyukur dengan adanya program perbaikan Jalan Keneng – Pondok, karena ini saya satuya akses yang dipergunakan untuk menuju tempat kerjanya, Tutur FaJar .pada Minggu 12 Oktober 2025.

Menurutnya, baru kali ini jalan Keneng – Londok ada perbaikan, sebelumnya bagaikan kolam lumpur disaat hujan, dan Debu saat musim kemarau.

” Mudah mudahan perbaikan jalan Keneng – Londok ini dapat segera tuntas pengerjaannya, “.

Kami selaku warga mengucapkan terimakasih kepada Bupati Bedas,Kang DS, semoga Kabupaten Bandung Lebih Bedas lagi dibawah Pimpinan bapak Bupati Kang Dadang Supriatna.

Hal senada disampaikan pengguna jalan Supratman ( 50 tahun) warga Kp. Londok Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, Alhamdulillah kami bisa bertemu langsung dengan orang nomer satu di kabupaten Bandung saat melakukan kunjungan kerja ke Kp. Londok beberapa bulan ke belakang.

Aspirasi warga kampung Londok didengar dan direalisasikan langsung Oleh Bapak Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna, ” Beliau satu satu nya Bupati Bandung yang menginjakan kaki di Kampung Londok, serta menginap di rumah warga, ” Ulasnya.

Semoga kebaikan Bapak Bupati Bandung, Kang DS, mendapatkan balasan yang setimpal dari Alloh SWT, dan Kabupaten Bandung bisa lebih maju dan maju lagi dibawah Kepemimpinanya,” Tukasnya ( ** )

 

Yans

Ridho, Membenarkan Uben Yunara Sudah Ditahan Polda Jabar

HUKUM|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Kuasa Hukum Pelapor M.Ridho.SH.MH membenarkan Bahwa Uben Yunara Selaku TERLAPOR EKS.KOMUT BPR KAB BANDUNG ditahan Dipolda JABAR Sejak Kamis Malam dan Ridho mengapresiasi Kinerja POLDA Jabar, SERTA DUKUNGAN DARI KPK JABAR yang Bergerak Tanpa Banyak Bicara.

Polda Jawa Barat menunjukkan komitmennya untuk bertindak transparan dan akuntabel dalam menanggapi laporan masyarakat.
Menurut Kuasa Hukum Terlapor Yaitu M.Ridho SH.MH. Menyampaikan pada awak media bahwa penanganan perkara yang dilakukan oleh polda jabar sudah benar benar baik dan profesional .

Penyidik Polda Jabar telah melengkapi serangkaian prosedur penyelidikan dan penyidikan hingga perkara ini dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Menurut informasi dari Kuasa Hukum Pelapor yaitu sdr.M.Ridho.SH.MH menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapat kabar sejak semalam (kamis malam 9 Oktober 2025) sdr.Uben Yunara Sudah ditahan Oleh Pihak polda jabar dan mungkin kurang lebih pelimpahan ke kejaksaannya sekitar kurang lebih 1 mingguan

Selanjutnya Ridho juga mengapresiasi pada KPK jabar yang berperan aktif mengawal kasus ini secara konsisten serta memberikan saran pendapat juga informasi terkait penegakan hukum hingga tentunya dapat bersinergi dengan seluruh lini baik itu APH maupun masyarakat.

” Tentu kini sdr Uben Yunara harus dapat mempertanggung jawabkan semuanya atas apa yang terjadi saat ini, “.

Rido menilai langkah Polda Jabar dalam menangani kasus ini sudah cukup transparan dan sesuai prosedur.

“Kami mengapresiasi kerja penyidik yang bergerak cepat dan profesional. Harapan kami, perkara ini bisa segera tuntas sehingga ada kepastian hukum bagi klien kami,” ujarnya.

Saat ini, Polda Jawa Barat masih menunggu proses lebih lanjut dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait apakah berkas perkara tersebut akan dinyatakan lengkap (P-21) dan dilanjutkan ke tahap persidangan. ***

Yans

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj Renie, Menyambut Positif Aspirasi Warga dalam Aksi Demo

PEMERINTAHAN|oleh

Bandung – YUTELNEWS||Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi S.H., menunjukkan kepeduliannya dengan menyambut positif aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung (AMKB) di depan Gedung DPRD .pada 09 Oktober 2025.

Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat mengenai isu-isu penting di daerah, termasuk masalah yang dihadapi PT BDS, revitalisasi Pasar Banjaran dan Pasar Ciparay, serta isu kepemudaan di Soreang.

Dalam suasana yang penuh semangat, Renie mendekati para demonstran dan mengungkapkan rasa terima kasih atas kehadiran mereka.

“Kami mengucapkan selamat datang kepada Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung dan apresiasi sedalam-dalamnya atas kehadiran hari ini. Tapi mungkin alangkah baiknya kita bisa berbicara di dalam gedung DPRD.

Saya minta perwakilan dari aliansi untuk bisa duduk bersama mencari solusi terbaik,” kata Renie di hadapan peserta aksi.

Aksi demonstrasi berlangsung dengan damai, didukung oleh pengamanan dari aparat kepolisian. Beberapa perwakilan massa aksi kemudian diundang untuk masuk ke gedung DPRD guna melanjutkan audiensi.

Dalam pertemuan tersebut, mereka diterima langsung oleh Hj. Renie Rahayu Fauzi S.H, didampingi oleh para wakil ketua DPRD, H. Firman B. Sumantri, H. Thony Fathony Muhammad, dan Dr. M. Akhiri Hailuki.Angie Natesha Goenadi Go, S.Ked., M.H.I.dan beserta para Kepala Dinas.

Suasana audiensi berlangsung dinamis, dengan dialog terbuka antara masyarakat, legislatif, dan eksekutif. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten II Pemkab Bandung, Kawaludin, serta beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Kepala Dinas Perdagangan dan Industri, Dicky Anugrah, dan Kepala Dinas Sosial, Ningning Hendarsah. Kehadiran mereka sangat penting untuk memberikan penjelasan teknis terkait isu-isu yang diangkat oleh masyarakat.

Hj Renie menegaskan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah akan menindaklanjuti hasil audiensi ini secara menyeluruh melalui rapat kerja dan koordinasi lintas perangkat daerah.

“Kami di DPRD ada untuk masyarakat. Mudah-mudahan apa yang menjadi keluh kesah dari masyarakat ini bisa kami bantu ringankan. Kami juga akan terus mengawasi sejauh mana OPD menindaklanjuti hal-hal yang disampaikan dalam pertemuan ini,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa isu-isu yang dibahas tidak hanya berasal dari AMKB, tetapi juga dari berbagai kelompok masyarakat lainnya, termasuk Aliansi Pedagang Pasar Banjaran dan petani yang tergabung dalam Paguyuban Rahayu.

“Sebenarnya, kami sudah beberapa kali bertemu dengan mereka. Mudah-mudahan kali ini bisa menjadi langkah konkret untuk penyelesaian bersama,” imbuhnya.

Mengenai revitalisasi Pasar Banjaran, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri menyatakan kesiapannya untuk turun langsung ke lapangan dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

Renie menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dengan ketat. “Kami akan terus memantau pelaksanaan tindak lanjut dari hasil audiensi ini. DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap permasalahan masyarakat mendapat solusi yang adil dan transparan,” tutupnya.

DPRD Kabupaten Bandung berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan demi kemajuan Kabupaten Bandung.**

 

Yans.

Camat PasirJambu Nia Kania, Menegaskan Proses Pemberhentian Kades Tidak Bisa Dilakukan Secara Spontan

Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Menaggapi Musdesus yang digelar BPD Desa Cukanggenteng Camat Pasirjambu Kabupaten Bandung Nia Kania, mengatakan bahwa kegiatan ini sengaja digelar untuk melaksanakan mediasi antara warga RW 13 dengan Pemerintah Desa Cukanggenteng, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.

Dalam keterangannya kepada awak media di lokasi, Camat Nia Kania menyampaikan bahwa hasil mediasi tersebut akan segera ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung”, Ujarnya ,10 Oktober 2025.

“Jadi hasil mediasi hari ini akan kita tindak lanjuti. Kami juga akan membuat pelaporan kepada pimpinan kami di Pemerintah Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan aspirasi yang disampaikan warga bisa secepatnya ditindaklanjuti,” Tutur camat Nia.

Ia menjelaskan, dalam mediasi itu warga sempat menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya permintaan maaf dari Kepala Desa Cukanggenteng Rosiman.

“Yang pertama tadi, hasil mediasi meminta permohonan maaf dari Pak Kades. Alhamdulillah, Pak Kades sudah menyampaikan permohonan maafnya dan siap memperbaiki tindakannya maupun ucapannya ke depan,” jelasnya.

Terkait persoalan lain seperti pengelolaan BUMDes dan hal-hal administratif di desa, Nia menuturkan bahwa pembahasan akan dilanjutkan pada musyawarah tingkat desa berikutnya.

“Masalah BUMDes dan lainnya akan diselesaikan melalui musyawarah desa. Pertemuan kali ini tidak membahas itu agar fokus satu per satu,” katanya.

Saat ditanya soal adanya aspirasi warga yang meminta kepala desa mengundurkan diri, Camat Nia Kania menegaskan bahwa proses pemberhentian kepala desa tidak bisa dilakukan secara spontan, karena ada tahapan dan prosedur hukum yang harus ditempuh.

“Memang tadi ada aspirasi warga soal permintaan pengunduran diri, tapi pemberhentian kepala desa tidak bisa serta-merta dilakukan. Ada prosedur yang diatur dalam peraturan perundangan yang harus ditempuh,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, warga juga menyerahkan dokumen berisi harapan dan aspirasi masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendapatkan tindak lanjut resmi.

“Itu tadi penyampaian dokumen dari warga yang berisi harapan-harapan mereka. Disampaikan kepada BPD agar bisa ditindaklanjuti sesuai mekanisme,” ucapnya.

Camat Nia Kania juga berharap situasi di Desa Cukanggenteng tetap kondusif dan masyarakat dapat mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan.

“Kami dari Pemerintah Kecamatan berharap kondisi wilayah tetap aman dan kondusif. Mari bersama menjaga persatuan dan kesatuan dalam menyelesaikan masalah,” tutupnya

Sementara kepala Desa Cukang Genteng Kecamatan Pasir Jambu Rosiman menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada warga masyarakat khususnya kepada ketua RW di mana sudah terjadinya kegaduhan dikarenakan adanya miskomunikasi,” Ucapnya.

Melalui audiensi bersama masyarakat, dimana ini merupakan sebuah komunikasi bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, saya sebagai kepala desa kedepannya akan memperbaiki dan akan lebih transparan dalam setiap kebijakan program yang dijalankan,” katanya.

Dalam kesempatannya, Kades Rosiman juga menjelaskan terkait beberapa persoalan yang dikeluhkan masyarakat, salah satunya terkait tukar guling tanah Carik desa. Menurutnya, tukar guling desa yang telah dilakukan, pada dasarnya kita telah mengikuti aturan dan regulasi yang telah ditetapkan sesuai undang-undang sehingga terpenuhi aspek legalitas.

“Jadi kita dalam melakukan kegiatan pembangunan di desa, tentunya berdasarkan musdes, termasuk tanah aset desa yang kurang bermanfaat ahirnya ditukar gulingkan ke lebih yang bermanfaat dan itu tentunya untuk kemajuan pembangunan bagi masyarakat” ujar kades.

Lanjut kades Rosiman, Saya sebagai kepala desa ingin mengabdi memajukan wilayah desa
Cukang genteng, dimana kita selalu melakukan musyawarah dengan masyarakat apalagi yang menjadi prioritas,” tambahnya.

Saat ditanya terkait ketua RW 13 yang akan mengajukan gugatan hukum yang akan ditujukan kepada dirinya, kades Rosiman pun sangat menyayangkan, seharusnya permasalahan ini kita bisa duduk bersama dan secara kekeluargaan.

Tetapi itu kan haknya dia sebagai warga negara, namun apa yang menjadi kesalahan saya sebetulnya di mana bahasa saya itu sebetulnya tidak ada maksud untuk menyinggung, namun itu merupakan sebuah kontek pembinaan di mana ketua RT itu seharusnya bisa melaporkan kalau ada tugas yang dilakukan di wilayah,” Ujar kades.

Dengan Tegas Rosiman, menuturkan bahwa ini sebuah miskomunikasi, di mana pada waktu itu ada sebuah kegiatan kunjungan dari salah satu Dewan memberikan bantuan Rutilahu, yang seharusnya bisa dikoordinasikan langsung dan saya bisa mengetahuinya hasilnya.

” tidak Ngahep-hep” atau malah diam saja, seharusnya memberikan laporan gitu,” ungkap kades, ****

 

Yans

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.