Pemdes Padamukti Bersama Warga Kompak Normalisasi Sungai, Cegah Ancaman Banjir

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA|oleh

Bandung — YUTELNEWS.com// Pemerintah Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, memilih tidak menunggu bencana datang. Di tengah meningkatnya intensitas hujan, desa ini justru bergerak lebih awal: menormalkan Sungai Cisunggalah bersama warga sebagai langkah mitigasi berbasis komunitas yang terukur dan berkelanjutan.

Langkah ini bukan tanpa konteks. Normalisasi dilakukan sebagai tindak lanjut atas kunjungan Bupati Bandung Dadang Supriatna ke lokasi banjir di Desa Panyadap (Solokanjeruk) dan Desa Bojong (Majalaya), setelah tanggul Sungai Cisunggalah jebol diterjang hujan deras beberapa waktu lalu.

Dipimpin langsung Kepala Desa Padamukti, Unang Rubaman, puluhan warga bersama unsur Linmas turun ke sungai selama sepekan terakhir.

Mereka menyisir aliran air, mengangkat endapan lumpur, membersihkan sampah rumah tangga, serta menyingkirkan material alami seperti ranting yang berpotensi menyumbat arus.

Bagi Pemdes Padamukti, ini bukan sekadar kerja bakti rutin. Ini adalah strategi mitigasi.

“Kami tidak ingin menunggu banjir datang baru bergerak. Normalisasi sungai ini bagian dari kesiapsiagaan. Aliran air harus tetap lancar agar risiko banjir bisa ditekan semaksimal mungkin,” tegas Unang, Minggu (29/3/2026).

Ia menyebut, keterlibatan warga menjadi faktor kunci. Selama proses normalisasi, sedikitnya 20 hingga 24 warga terlibat aktif setiap harinya, mencerminkan meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

Namun, Unang juga menggarisbawahi persoalan yang lebih mendasar: perilaku.

“Faktor teknis seperti sedimentasi bisa ditangani. Tapi kalau kebiasaan membuang sampah ke sungai tidak berubah, potensi banjir akan selalu ada. Ini yang terus kami edukasi,” ujarnya.

Realitas di lapangan menunjukkan, penyumbatan aliran sungai akibat sampah dan sedimentasi masih menjadi pemicu utama luapan air saat hujan deras.

Karena itu, pendekatan yang diambil Padamukti tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial—mengubah pola pikir masyarakat terhadap sungai sebagai sumber kehidupan, bukan tempat pembuangan.

Di tengah meningkatnya ancaman cuaca ekstrem, model mitigasi berbasis partisipasi seperti ini mulai dilirik sebagai solusi efektif di tingkat lokal.

Selain menekan risiko bencana, gotong royong warga juga memperkuat kohesi sosial—modal penting dalam menghadapi krisis.

Pemerintah desa berharap, normalisasi Sungai Cisunggalah yang dilakukan secara berkala dapat menjadi contoh praktik baik penanganan lingkungan di daerah rawan banjir, sekaligus memastikan wilayah Padamukti tetap aman dan layak huni di tengah ketidakpastian musim.**

 

 

Yans.

Pilkades PAW Kabupaten Bandung Siap Digelar, Kang DS Tekankan Keadilan dan Keterbukaan

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung — YUTELNEWS.com// Bupati Bandung, Dr HM Dadang Supriatna memimpin Rapat Koordinasi Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (Pilkades PAW), pada Senin (30/03/2026) di Rumah Dinas Bupati, Soreang. Rapat tersebut dihadiri para kepala OPD, Kapolresta Bandung, dan jajaran Forkopimda.

Ia mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkades PAW berjalan optimal, aman, dan tertib. Dari total 13 desa yang direncanakan melaksanakan Pilkades PAW, saat ini terdapat 9 desa yang dinyatakan siap.

“Dari 13 desa, yang bisa melaksanakan baru 9 desa. Saya tekankan kepada panitia agar bertindak adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik bakal calon maupun calon yang akan mengikuti kontestasi,” ujar Bupati yang akrab disapa Kang DS ini.

Kang DS menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan berlangsung. Ia juga menyampaikan bahwa komando pengamanan berada di bawah Kapolresta Bandung guna memastikan seluruh tahapan berjalan kondusif.

Selain itu, Kang DS meminta agar informasi terkait Pilkades PAW disosialisasikan secara luas kepada masyarakat desa, bisa melalui dari papan pengumuman hingga informasi ke tingkat RW dan RT.

“Informasi harus disebarluaskan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat tidak mengetahui siapa saja calon pemimpin mereka. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.

Dalam arahannya, Kang DS juga mengingatkan para bakal calon kepala desa agar dapat melanjutkan visi dan misi kepemimpinan sebelumnya, mengingat Pilkades PAW bukanlah pemilihan reguler, melainkan untuk melanjutkan masa jabatan yang belum selesai.

“Siapapun yang menjadi calon harus memahami dan meneruskan amanah kepala desa sebelumnya, termasuk program yang belum terselesaikan,” imbuhnya.

Untuk menjaga kondusivitas pasca pemilihan, ia juga meminta para camat memfasilitasi kesepakatan bersama para bakal calon agar siap menerima hasil pemilihan dengan lapang dada.

“Ini penting untuk meminimalisasi potensi konflik setelah pemilihan,” katanya.

Sementara itu, Kapolresta Bandung, Kombes Pol. Aldi Subartono menyatakan kesiapan pihaknya bersama Forkopimda untuk mengawal pelaksanaan Pilkades PAW agar berjalan aman dan terkendali.

“Kami siap mendukung dan mengamankan pelaksanaan Pilkades PAW. Semua akan direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara transparan, sehingga situasi tetap kondusif,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bandung berharap seluruh tahapan Pilkades PAW dapat berjalan lancar, demokratis, serta menghasilkan pemimpin desa yang mampu melanjutkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

 

Yans.

Ketua DPRD Wirman Putra Tekankan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS|oleh

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, menekankan pentingnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 disusun sesuai kebutuhan masyarakat, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diadakan pada, Senin (30/03/2026).

Wirman Putra mengapresiasi Musrenbang dari tingkat kelurahan hingga kota sebagai langkah penting dalam pembangunan yang partisipatif dan akuntabel,” ucap Wirman Putra.

Proses perencanaan harus melibatkan masyarakat, dengan isu strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi.

Masalah ekonomi juga diperhatikan, termasuk keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya keterampilan tenaga kerja.

Isu lingkungan, terutama pengelolaan sampah dan pelayanan publik, juga menjadi perhatian dalam perencanaan.

Seluruh aspirasi masyarakat dirangkum dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang akan menjadi masukan untuk RKPD.

Tema RKPD 2027 tentang transformasi sosial ekonomi yang inklusif sangat relevan namun harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Wirman berharap RKPD 2027 realistis, terukur, dan sejalan dengan kebijakan provinsi dan nasional, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” harap Wirman Putra.

(MD)

Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra Lakukan Kegiatan Salat Idul Fitri di Masjid Baitussalam 

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS|oleh

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, melaksanakan salat Idul Fitri 1447 Hijriah bersama ratusan jamaah di Masjid Baitussalam.

Kegiatan ini menunjukkan semangat kebersamaan dan syukur di hari raya pada, Sabtu (21/03/2026).

Wirman menyampaikan rasa syukur karena masih diberi kesehatan untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan mengucapkan Selamat Hari Raya kepada masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan diawali dengan takbiran serta lanjutkan salat Idul Fitri dan khutbah yang mengajarkan tentang keimanan, persatuan, dan kepedulian sosial.

Wirman menekankan pentingnya Idul Fitri sebagai momen untuk kembali kepada fitrah dan memperbaiki diri serta meningkatkan kualitas iman,” ujar Wirman Putra.

Ia mengajak masyarakat untuk menjaga kekeluargaan dan kerjasama dalam pembangunan Kota Payakumbuh,” ucapnya.

DPRD berkomitmen meningkatkan pelayanan publik dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan berharap dukungan dari semua pihak,” Kata Wirman Putra.

Usai salat, Wirman menjalin silaturahmi dengan jamaah untuk mempererat hubungan dengan masyarakat.

Ia berharap suasana damai dan harmonis dapat dijaga sehari-hari bukan hanya saat hari raya.

(MD)

Masalah Pencairan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Batam

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN|oleh

KEPULAUAN BATAM, YUTELNEWS.COM —Pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2026 mengalami masalah di Batam, terutama bagi beberapa siswa yang belum menerima bantuan pada, Senin (30/03/2026)

Program PIP dicairkan bagi sebagian siswa, tetapi ada penerima yang belum mendapatkan dana untuk kedua kalinya.

Pencairan pertama lancar namun, untuk kedua ada penerima yang telah memenuhi syarat sejak Januari 2026 tetapi belum melihat dana masuk.

Orang tua penerima mengeluhkan kurangnya informasi dari pihak sekolah tentang keterlambatan ini dan hanya disarankan untuk menunggu.

Data siswa seharusnya sudah lengkap memunculkan pertanyaan tentang penyebab keterlambatan apakah dari pengelompokan data oleh pemerintah atau komunikasi dari sekolah.

Harapan orang tua kepada pemerintah dapat meningkatkan sistem informasi pencairan dana dalam memberikan penjelasan secara transparan tentang jadwal dan persyaratan pencairan.

Dengan adanya sistem yang lebih baik dan transparan penerima dana tidak perlu terus memeriksa rekening, dapat dipahami kapan bantuan PIP akan dicairkan.

(Saeni)

Transparansi Dana Desa Sukarame 2025 Disorot! Ratusan Juta Menggantung, Dipertanyakan

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Aroma ketidakberesan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Sukarame Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, kian menguat. Sejumlah temuan di lapangan memunculkan dugaan lemahnya transparansi, bahkan berpotensi mengarah pada penyimpangan anggaran.

Data yang dihimpun menunjukkan, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Dana Desa 2025 mencapai Rp1.240.048.000. Namun hingga kini, realisasi yang tercatat baru Rp913.547.800.

Artinya, terdapat selisih sekitar Rp326 juta lebih yang belum terurai secara terbuka kepada publik—angka yang tidak kecil untuk ukuran anggaran desa.

Minimnya penjelasan resmi terkait penggunaan anggaran tersebut memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Informasi terkait kegiatan, pelaksanaan program, hingga rincian penggunaan dana dinilai tidak disampaikan secara transparan.

“Kami melihat ada yang tidak beres. Anggarannya besar, tapi informasi ke masyarakat sangat minim. Ini yang membuat kami curiga,” ungkap warga berinisial SK.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib membuka akses informasi kepada masyarakat, termasuk pengelolaan anggaran desa.

Namun dalam praktiknya, warga mengaku kesulitan memperoleh data secara detail terkait realisasi kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa tersebut.

Kondisi ini menimbulkan kesan adanya “ruang gelap” dalam tata kelola anggaran desa, situasi yang rawan disalahgunakan jika tidak segera dibuka secara transparan.

Tak hanya soal realisasi anggaran, masyarakat juga menyoroti tidak jelasnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2025.

Padahal, RKP Desa merupakan dokumen kunci yang menjadi dasar seluruh program pembangunan dan penggunaan anggaran.

“Kami sebagai warga tidak pernah diajak tahu atau dilibatkan. Tiba-tiba anggaran sudah berjalan, tapi kami tidak tahu programnya apa saja,” tambah SK.

Minimnya sosialisasi ini memperkuat dugaan bahwa proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran tidak berjalan secara partisipatif.

Potensi Pelanggaran dan Desakan Audit , Sejumlah pihak menilai kondisi ini berpotensi melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Jika tidak ada klarifikasi terbuka dalam waktu dekat, masyarakat membuka kemungkinan untuk membawa persoalan ini ke ranah lebih serius, mulai dari pelaporan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Inspektorat, hingga aparat penegak hukum.

Kepercayaan Publik di Ujung Tanduk
Kasus ini bukan sekadar soal angka, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Tanpa transparansi, setiap kebijakan berpotensi dipersepsikan negatif oleh masyarakat. Sebaliknya, keterbukaan menjadi satu-satunya jalan untuk meredam kecurigaan dan menjaga integritas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Desa Sukarame terkait selisih anggaran maupun rincian penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

Publik kini menunggu: klarifikasi atau konsekuensi.

DS / Yans.

Viral! Oknum Guru Ngaji Di Gerebek Bersama Istri Orang, Tengah dihakimi Massa Saat Akan dibawa Anggota Polri

Berita, DAERAH, HUKUM, NEWS|oleh

Karawang – YUTELNEWS.com// Gempar dan videonya viral di media sosoal (medsos) berlangsung di Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Seorang oknum ustaz berinisial RS, yang akrab disapa Ustadz FT, harus berurusan dengan warga.

Pasalnya, sang oknum ini setelah diduga “tertangkap basah” bukan sedang mengajar mengaji, melainkan tengah “indehoy” dengan wanita berinisial EE yang diketahui merupakan istri orang.

Peristiwa ini terungkap pada Kamis (26/3/2026) sekitar pukul 14.00 WIB dan video penggerebakan viral di medsos, Jum’at (27/3/2026).

Yang memergokinya tak lain, menantu dari pihak wanita langsung keduanya di salah satu lokasi.

Momen yang tak terduga itu sempat direkam, seolah menjadi “bukti visual” yang mempercepat proses penggerebekan oleh warga. Salah satunya video diunggah Instagram (IG) Ragamcerita.

Dalam video tersebut, situasi semakin memanas ketika warga menggelandang EE keluar dari dalam rumah. Wanita tersebut mendapat cemoohan dari kerumunan warga yang sudah tersulut emosi.

Sementara itu, oknum ustaz FT nyaris menjadi sasaran amukan massa dan hampir babak belur dihakimi warga. Beruntung, aparat kepolisian babinkamtibmas dan babinsa bersama tokoh masyarakat sigap turun tangan mengamankan keduanya sebelum situasi berubah menjadi lebih tak terkendali.

Suasana pun samakin riuh. Warga berdatangan hingga menimbulkan kerumunan, layaknya agenda dadakan tanpa undangan resmi. Amarah warga meluap, meski sebagian besar hanya disalurkan melalui “ceramah spontan” secara verbal kepada kedua terduga pelaku.

 

Yans.

Dari Usulan Jadi Kenyataan, Perjuangan Kang DS Hadirkan SMAN 1 Kutawaringin Resmi Berdiri

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, PENDIDIKAN|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna mengungkapkan saat ini telah berdiri lagi satu Unit Sekolah Baru (USB) yaitu SMA Negeri 1 Kutawaringin, yang berlokasi di Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin, untuk mempermudah akses pendidikan SLTA bagi warga sekitar.

“Alhamdulillah, saat ini sudah berdiri satu SLTA baru di Kecamatan Kutawaringin untuk membantu percepatan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan di Kabupaten Bandung,” ucap Bupati Bandung saat kegiatan Jumat Keliling di Masjid Ponpes Al Burdah Kutawaringin, pada Jumat (27/03/2026).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Asep Kusumah menambahkan, pembangunan SMAN 1 Kutawaringin yang berdiri di atas lahan Pemkab Bandung ini rampung pada Desember 2025 dengan anggaran yang bersumber dari Dinas Pendidikan Jawa Barat sebesar lebih dari Rp5,4 miliar.

Gedung SMAN 1 Kutawaringin sendiri dilengkapi 8 ruang kelas, laboratorium, ruang guru, ruang TU, perpustakaan, dan 9 toilet.

“Tahun 2025 sudah dibangun SMAN 1 Kutawaringin dan SMKN 1 Arjasari yang baru diresmikan oleh Kadisdik Jabar Pak Purwanto pada 9 Januari 2026. Kedua gedung SLTA Negeri ini terwujud atas usulan Bapak Bupati Bandung ke Pemprov Jabar. Tahun 2026 ini kita ajukan dua unit lagi pembangunan SLTA dari total delapan SLTA baru yang kita ajukan,” ujar Asep.

Meski kedua sekolah ini berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung, kata Asep, namun pengelolaannya berada di bawah Disdik Jabar. Tujuan dibangunnya SLTA ini untuk mengurangi jarak tempuh sekolah bagi warga sekitar dan mencegah putus sekolah.(*)

 

Yans.

Warga Desa Cimanggu Geram! Jalan Rusak Parah 3,6 Km Dibiarkan, Akses Ekonomi Lumpuh

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung Barat – YUTELNEWS.com// Kondisi jalan rusak parah di Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, memicu kemarahan warga. Infrastruktur yang seharusnya menjadi urat nadi aktivitas masyarakat itu kini justru terkesan diabaikan oleh pemerintah daerah.

Ruas jalan sepanjang kurang lebih 3,6 kilometer dengan lebar sekitar 3 meter tersebut memiliki peran strategis sebagai jalur alternatif penghubung tiga kecamatan, yakni Ngamprah, Cisarua, dan Cikalong.

Selain itu, jalan ini menjadi jalur vital bagi distribusi hasil pertanian, aktivitas perdagangan, hingga mobilitas harian warga.

Namun ironisnya, kondisi jalan saat ini sangat memprihatinkan. Lubang besar dan kerusakan di hampir sepanjang ruas jalan membuat akses menjadi sulit dilalui dan membahayakan pengguna jalan.

Padahal, sejak tahun 2023 jalan tersebut telah resmi berstatus sebagai jalan kabupaten. Namun hingga kini, belum terlihat adanya langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan perbaikan.

Kepala Desa Cimanggu, Budi Mulyana, S.AP., menegaskan bahwa persoalan ini telah lama dikeluhkan masyarakat tanpa kejelasan solusi.

“Jalan ini sudah menjadi kewenangan kabupaten sejak 2023, tetapi sampai sekarang belum ada perbaikan. Padahal ini jalur penting yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat,” ujarnya. pada Jum’at (27/03/2026)

Menurutnya, dampak kerusakan jalan tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga langsung memukul sektor ekonomi warga.

Distribusi hasil pertanian terhambat, biaya operasional meningkat, dan aktivitas perdagangan menjadi tidak maksimal.

Ia juga menyinggung komitmen pemerintah daerah yang sebelumnya menyatakan akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, khususnya pascabencana. Namun, realisasi di lapangan dinilai belum sesuai harapan.

“Kami berharap di tahun 2026 ini ada realisasi pembangunan. Jalur Cimeta, Cikabul hingga Sukaraja ini sangat vital. Kerusakannya sudah cukup parah dan sangat mengganggu mobilitas masyarakat,” tambahnya.

Kondisi ini pun menimbulkan pertanyaan publik terkait keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan mendasar di tingkat desa.

Ketika infrastruktur vital dibiarkan rusak tanpa kepastian penanganan, kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pembangunan pun terancam menurun.

Bagi warga Cimanggu, jalan tersebut bukan sekadar penghubung antarwilayah, melainkan jalur harapan yang menentukan keberlangsungan ekonomi dan kehidupan sehari-hari.

Kini, masyarakat hanya bisa menunggu – apakah pemerintah akan bergerak cepat, atau kembali membiarkan kondisi ini berlarut-larut.

 

An/ Yans.

Kang DS Dorong Disperkimtan Kabupaten Bandung, Pastikan Program Perbaikan Rumah Tepat Sasaran

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak ke Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung, Soreang, pada Jumat (27/03/2026).

Di Disperkimtan, Kang DS, sapaan akrab Bupati Dadang Supriatna pastikan program perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berjalan tepat sasaran.

Pada kesempatan itu, Kang DS menyampaikan arahannya kepada jajaran pegawai Disperkimtan Kabupaten Bandung.

Poin penting yang disampaikan Kang DS, yakni untuk memberikan solusi nyata bagi masyarakat dalam program perbaikan rumah tersebut. Salah satunya harus memperhatikan status kepemilikan lahan yang ditempati rumah warga.

“Hal itu untuk memberikan kepastian bagi masyarakat di kawasan tertentu (seperti area perkebunan) agar tetap bisa tersentuh bantuan melalui koordinasi lintas instansi,” kata Kang DS.

Bupati Kang DS juga berharap kepada Disperkimtan, terutama bagi masyarakat sebagai sasaran penerima manfaat bantuan program perbaikan rumah itu untuk memprioritaskan kualitas pembangunan.

“Saya berharap untuk penggunaan atap genteng agar hunian lebih kokoh, sejuk, dan estetik bagi penerima manfaat,” ujarnya.

Bupati Bedas ini menekankan pentingnya melakukan validasi data yang akan menerima bantuan dari program pemerintah itu.

“Hal itu untuk memastikan puluhan ribu rumah yang masuk kategori prioritas segera mendapatkan penanganan nyata secara bertahap,” harap Kang DS.

“Kita pastikan percepatan program ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk pemberian kepastian bantuan bagi hunian yang sebelumnya terkendala administrasi lahan agar lebih layak dan nyaman,” ujar Bupati Bandung.

Kang DS juga mengajak kepada sejumlah pihak untuk mendukung program pemerintah, khususnya dalam program perbaikan rumah.

“Mari dukung terus upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menghadirkan hunian yang lebih baik bagi seluruh masyarakat,” katanya.

Di hadapan Kang DS, Kepala Disperkimtan Kabupaten Bandung Enjang Wahyudin memaparkan bahwa progres pembangunan fisik secara keseluruhan menunjukkan capaian yang sangat positif.

“Fokus saat ini adalah mematangkan persiapan teknis untuk peluncuran bantuan perumahan yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bandung pada April 2026 mendatang,” kata Enjang Wahyudin.**

 

Yans.

Kehadiran Bupati Bandung Kang DS, Disambut Hangat Pimpinan Pondok Pesantren Al. Burdah

Berita, DAERAH, KEAGAMAAN, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Mengawali aktivitas pasca Idul Fitri 1447 H/2026, Bupati Bandung Dadang Supriatna langsung menggelar program Jumat Keliling (Jumling) di Pondok Pesantren Al-Burdah, Kutawaringin, Soreang, pada Jumat (26/03/2026).

Kegiatan ini menjadi penanda konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kedekatan dengan masyarakat sekaligus memperkuat sektor keagamaan sebagai fondasi pembangunan.

Didampingi para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Kutawaringin dan Kepala Desa Pamentasan ikut mengiringi kedatangan rombongan Bupati Bandung tersebut.

Kehadiran Bupati disambut hangat juga oleh para santri, kyai, dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Dadang menegaskan bahwa pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan pilar utama dalam membentuk karakter bangsa.

“Sejak sebelum kemerdekaan, pesantren sudah hadir dan berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini harus terus kita jaga dan perkuat,” tegasnya.

Dalam momentum tersebut, Bupati juga menegaskan arah kebijakan pemerintah daerah di periode keduanya, yakni fokus pada realisasi program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida), capaian program pembangunan Kabupaten Bandung telah mencapai 74 persen, menunjukkan progres signifikan dalam pelaksanaan visi dan misi daerah.

Salah satu komitmen yang kembali ditegaskan adalah keberlanjutan insentif guru ngaji. Pemerintah Kabupaten Bandung mengalokasikan anggaran sebesar Rp109 miliar per tahun sebagai bentuk penghargaan terhadap peran guru ngaji dalam membangun generasi berakhlak.

“Peran guru ngaji, kyai, dan ulama sangat vital. Tanpa mereka, pembangunan karakter masyarakat tidak akan berjalan optimal,” ujar Dadang.

Di sektor pendidikan, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung kini berada di angka 75,58 poin, dengan rata-rata lama sekolah mencapai 9,4 tahun. Pemerintah daerah pun terus mendorong pemerataan akses pendidikan melalui berbagai program strategis.

Di antaranya, program PKBM yang menargetkan hingga 50 ribu warga per tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan, serta program beasiswa BESTI yang menyasar minimal 250 mahasiswa setiap tahun, khususnya dari keluarga kurang mampu.

Bupati juga menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah desa, termasuk RT dan RW, untuk aktif menyosialisasikan program pendidikan tersebut agar menjangkau masyarakat secara luas.

Selain agenda utama, kegiatan Jumling juga diisi dengan penyerahan santunan kepada anak yatim, tradisi yang konsisten dilakukan dalam setiap kunjungan sebagai bentuk kepedulian sosial pemerintah daerah.

Dengan mengawali pascale­baran melalui kegiatan berbasis keagamaan, Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai spiritual dan kualitas sumber daya manusia.

Jumling ini sekaligus menjadi simbol kesinambungan komitmen pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Bandung yang religius, berdaya saing, dan berkelanjutan.***

 

Yans.

Camat Rancabali Memet Slamet Gelar Rakor dan Halal Bihalal, Tekankan Penanganan Sampah hingga Parkir Liar

Berita, DAERAH, KEAGAMAAN, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung–YUTELNEWS.com// Pemerintah Kecamatan Rancabali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus Halal Bihalal di Aula Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, pada Jum’at (27/03/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan di wilayah Rancabali.

Hadir dalam acara ini unsur Forkopimcam, para kepala desa, Ketua BPD, LPMD, Bumdes, Ketua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), MUI, pengelola wisata, kader PKK, serta jajaran OPD tingkat kecamatan.

Camat Rancabali, Mamet Slamet, menyampaikan bahwa rakor ini membahas berbagai program strategis Pemerintah Kabupaten Bandung yang harus dioptimalkan di tingkat kecamatan.

Ia juga menyampaikan apresiasi dari Bupati Bandung, Dadang Supriatna, atas capaian 67 penghargaan yang diraih selama satu tahun masa jabatan periode kedua.

Apresiasi tersebut ditujukan kepada seluruh kepala desa, tokoh masyarakat, dan pengelola wisata di Rancabali.

Namun demikian, Camat Mamet turut menyoroti sejumlah persoalan krusial yang muncul saat libur Hari Raya Idulfitri, terutama terkait penanganan sampah di pinggir jalan dan kawasan wisata.

Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar juga menjadi perhatian serius karena berdampak pada kemacetan di sejumlah titik wisata unggulan di Rancabali.

“Saya mengajak seluruh kepala desa dan pengelola wisata untuk melaksanakan operasi bersih serentak pada Senin (30/03/2026) pagi,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Camat juga membahas persiapan peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung yang diperingati setiap 20 April, serta Hari Jadi Kecamatan Rancabali.

Tak hanya itu, dukungan terhadap program strategis nasional juga menjadi fokus, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di Rancabali sendiri tercatat terdapat 9 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan rincian 7 unit telah beroperasi dan 2 lainnya masih dalam tahap persiapan.

Camat Mamet juga mengajak masyarakat untuk menyukseskan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), termasuk pembangunan gerai dan gudang yang saat ini tengah berlangsung di Desa Alamendah.

Program strategis lainnya yang turut disorot adalah Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat lokal.

Di sisi lain, inovasi pelayanan publik melalui program KARASA (Kecamatan Ngantor di Wilayah Desa) akan terus dilanjutkan. Program ini dinilai efektif mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Program ini mendapat apresiasi dari Bupati Bandung dengan meraih peringkat ketiga inovasi daerah. Setiap hari kami hadir di dua RW, dan antusiasme masyarakat sangat tinggi karena jarak ke kantor kecamatan cukup jauh,” jelasnya.

Menutup kegiatan tersebut, Camat Mamet Slamet menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila dalam menjalankan tugas masih terdapat kekurangan.

Ia juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

“Taqobalallahu minna wa minkum, shiyamana wa shiyamakum. Minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin,” pungkasnya.

 

Yans.

Kang DS Dorong PKK Jadi Garda Terdepan Pembangunan Masyarakat dan Peran Strategis Kader.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung — YUTELNEWS.com// Bupati Bandung, Dr HM Dadang Supriatna (Kang DS) menegaskan bahwa PKK dan Posyandu merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan Ketua TP PKK dan TP Posyandu Kecamatan se-Kabupaten Bandung, Jumat (27/03/2026), di Gedung Dewi Sartika, Soreang.

“Tanpa dukungan PKK dan Posyandu, program pemerintah belum tentu bisa berjalan optimal. PKK juga dapat menjadi corong informasi dalam menyosialisasikan program-program pemerintah kepada masyarakat,” ujar Kang DS.

Ia mengucapkan selamat kepada para Ketua TP PKK Kecamatan yang telah dan akan dilantik, serta berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.

Kang DS juga menyoroti pentingnya peran kader PKK yang jumlahnya mencapai sekitar 28 ribu orang di Kabupaten Bandung. Ia meminta seluruh kecamatan untuk melakukan pendataan secara menyeluruh, termasuk memastikan keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Saya minta tidak ada kader PKK yang kepesertaan BPJS kesehatannya tidak aktif,” tegasnya.
Wa

Selain itu, ia menyampaikan rencana kehadiran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 14 April 2026 mendatang, terkait program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat Kabupaten Bandung.

“Insya Allah Kabupaten Bandung akan mendapatkan bantuan rumah layak huni sekitar 5.000 unit. Ini penting, karena keberhasilan program PKK juga ditunjang oleh ketersediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bandung, Emma Dety Permanawati menegaskan pentingnya peran strategis PKK dan Posyandu dalam mendukung program pembangunan pemerintah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Emma menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan amanat dari berbagai regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 serta Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

“PKK dan Posyandu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program-program prioritas pemerintah, baik pusat maupun daerah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa PKK dan Posyandu merupakan dua pilar utama dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. Melalui 10 Program Pokok PKK, upaya peningkatan kualitas hidup keluarga terus didorong di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi hingga lingkungan hidup.

Sementara itu, Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum linmas), serta sosial.

Emma juga mengingatkan agar seluruh pengurus TP PKK dan TP Posyandu dapat menjalankan tugas dengan mengedepankan prinsip kemitraan, keswadayaan, serta semangat gotong-royong.

“Saya berharap seluruh potensi yang ada di Kabupaten Bandung dapat dioptimalkan, termasuk menjalin kemitraan dengan berbagai OPD dan lembaga untuk mendukung pelaksanaan program,” katanya.

Selain itu, ia mendorong agar dilakukan pemetaan terhadap program prioritas pemerintah, seperti ketahanan pangan, peningkatan ekonomi masyarakat, pemberian makanan bergizi bagi anak, serta peningkatan pelayanan sosial dasar.

Dalam kesempatan tersebut, Emma juga menegaskan pentingnya nilai integritas, kepedulian, keteladanan, dan semangat gotong royong bagi para Ketua TP PKK dan TP Posyandu dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat.

“Kita harus menjadi teladan dalam menggerakkan masyarakat serta selalu mendahulukan kepentingan bersama,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Emma mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama dalam mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih maju.

“Mari kita bergerak bersama untuk Bandung lebih Bedas,” tutupnya.

 

Yans.

Sidak Pasca Usai Lebaran, Bupati Bandung Kang DS, Tekankan Optimalisasi PAD dan Kejelasan Aset Daerah

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Hari pertama masuk kerja usai libur dan cuti bersama Idul Fitri 1 Syawal 1447 H, pada Rabu (25/03/2026), Bupati Bandung, Dadang Supriatna didampingi Wakil Bupati, Ali Syakieb dan Sekretaris Daerah, Cakra Amiyana melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung di Komplek Pemkab Bandung, Jalan Al Fathu, Soreang.

Dalam sidak tersebut, Bupati menerima paparan terkait capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga saat ini, PAD dari sektor pajak dan retribusi telah mencapai sekitar Rp1,2 triliun dari target sebesar Rp6,2 triliun.

Selain itu, dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat tercatat sekitar Rp770 miliar. Peningkatan aktivitas wisata selama libur Lebaran juga dinilai turut berkontribusi terhadap penerimaan daerah.

“Kita berharap dan optimistis dapat melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bandung secara maksimal,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkab Bandung menargetkan alokasi sekitar Rp300 miliar dari PAD untuk pembangunan infrastruktur, terutama yang mendukung program strategis nasional, seperti akses jalan menuju objek wisata, dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih.

Bupati yang akrab disapa Kang DS ini juga menyampaikan apresiasi kepada para wajib pajak yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar pajak dan retribusi.

“Saya berharap Bapenda terus melakukan optimalisasi dan memaksimalkan peningkatan pendapatan daerah demi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Bandung,” tegasnya.

Saat sidak di Bapenda, rombongan disambut Kepala Bapenda, Erwan Kusumah Hermawan beserta jajaran. Sementara di BKAD, rombongan diterima Kepala BKAD, Yana Rosmiana bersama para pejabat terkait.

Di BKAD, Kang DS menyoroti pentingnya pendataan aset daerah secara akurat, khususnya aset tanah dan bangunan yang jumlahnya mencapai ribuan titik.

“Jika ada tanah darat atau lahan terlantar, alangkah baiknya dimanfaatkan untuk menanam sayuran seperti wortel, tomat, cabai, dan lainnya guna mendukung program MBG,” ujarnya.

Selain itu, Kang DS juga mempertanyakan status aset tanah milik Pemkab Bandung di kawasan Arcamanik, Kota Bandung yang saat ini telah berkembang menjadi kawasan perumahan, lapangan golf, dan pacuan kuda.

“Saya akan menanyakan kepada Pemprov Jawa Barat terkait status tanah seluas 67,5 hektare milik Pemkab Bandung yang sebelumnya dititipkan. Jika sudah ada proses tukar guling atau lainnya, saya ingin mengetahui dokumen dan kejelasannya,” tegasnya.

Berdasarkan informasi, luas tanah di kawasan Arcamanik yang semula tercatat sekitar 100 hektare, kini tersisa kurang lebih 76,5 hektare.

Dengan capaian dan potensi yang ada, Kang DS optimistis pembangunan di Kabupaten Bandung akan tetap berjalan dengan baik, selama kondisi fiskal daerah tetap terjaga dan stabil.

 

Yans.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj.Renie Rahayu Fauzi S.H, Hadiri Halal Bihalal Idul Fitri 1447 H, Tekankan Kebersamaan dan Efisiensi Anggaran

Berita, DAERAH, KEAGAMAAN, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj Renie Rahayu Fauzi S.H., menghadiri kegiatan halal bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah yang digelar Pemerintah Kabupaten Bandung di Dome Bale Rame,pada  Rabu (25/03/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Bandung, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, jajaran anggota DPRD kabupaten bandung, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Momentum halal bihalal yang bertepatan dengan hari pertama masuk kerja pasca libur Lebaran ini berlangsung sederhana, namun penuh makna. Tanpa jamuan makan dan seremoni berlebihan, kegiatan difokuskan pada silaturahmi serta saling memaafkan antar sesama ASN.

Dalam keterangannya, Renie menegaskan bahwa halal bihalal bukan sekadar tradisi, melainkan fondasi moral sebelum kembali menjalankan tugas pelayanan publik.

“Alhamdulillah hari ini kita mulai kembali bekerja. Sebelum itu, kita bersilaturahmi dan saling memaafkan. Ini penting agar tidak ada lagi ganjalan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, usai menjalani ibadah Ramadan selama satu bulan penuh, momentum halal bihalal menjadi waktu yang tepat untuk membersihkan hati sekaligus memperkuat sinergi kerja di lingkungan birokrasi.

Menariknya, pelaksanaan tahun ini mengedepankan prinsip efisiensi anggaran. Tidak disediakannya hidangan menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara lebih bijak dan bertanggung jawab.

“Ini sangat sederhana, bahkan tanpa hidangan. Ini bentuk penghormatan terhadap efisiensi. Yang utama adalah nilai silaturahmi dan ketulusan untuk saling memaafkan,” tegasnya.

Renie juga mengapresiasi langkah pimpinan daerah yang turun langsung menyapa para ASN. Menurutnya, hal tersebut menjadi perubahan positif yang mencerminkan kepemimpinan yang lebih dekat dan humanis.

“Biasanya ASN yang datang ke pimpinan, sekarang justru pimpinan yang turun langsung. Ini bentuk keteladanan dan kedekatan yang patut diapresiasi,” tambahnya.

Kegiatan ini menjadi penegasan bahwa kesederhanaan tidak mengurangi esensi halal bihalal. Justru dengan pendekatan yang lebih substansial, semangat kebersamaan, integritas, dan komitmen pelayanan publik semakin diperkuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

 

 

Yans.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.