Di Sela Ziarah ,Tengah Musibah Banjir, Bupati Kang DS: Kita Kerja Keras Selesaikan Masalah Bersama Pentahelix

Berita, DAERAH, KEAGAMAAN, NEWS, PEMERINTAHAN, SOSIAL - BUDAYA, TNI - POLRI|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS.com// Dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung ke-385, Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna bersama Forkopimda, para Kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemkab Bandung melaksanakan silaturahmi dan ziarah ke makam para mantan Bupati Bandung.

Rombongan Bupati Bandung mengawali ziarah ke Taman Makan Pahlawan (TMP) Cikutra. Dari Cikutra, rombongan kemudian menuju Makam Para Bupati Bandung di kawasan Dalem Kaum Kota Bandung, Makam Karang Anyar, TPU Porib dan Situs Makam Bupati Bandung pertama, R TMG Wira Angun Angun di Dayeuhkolot.

Selain memanjatkan do’a untuk para mantan Bupati Bandung terdahulu yang telah wafat, Bupati Dadang Supriatna beserta rombongan secara bergantian melakukan tabur bunga di pusara sebagai simbol penghormatan dan rasa terima kasih atas jasa-jasa para pemimpin terdahulu.

Usai tabur bunga, Bupati yang akrab disapa KDS itu menyempatkan untuk menyimpan karangan bunga. Suasana haru dan penuh khidmat terasa di setiap tempat peristirahatan terakhir para mantan Bupati Bandung tersebut.

Bupati yang akrab disapa KDS itu mengatakan kunjungan ziarah ke makam para mantan Bupati Bandung ini bukan sekadar ritual seremonial, melainkan refleksi untuk mengenang jasa dan pengabdian para pemimpin terdahulu yang telah membangun fondasi Kabupaten Bandung.

“Kita do’akan para pahlawan terutama para pendiri Kabupaten Bandung, para Bupati Bandung terdahulu yang telah wafat semoga ditempatkan di sisi Allah SWT. Banyak sekali yang telah diberikan dan diwariskan para alrmahum para Bupati Bandung terdahulu untuk perkembangan Kabupaten Bandung saat ini,” tutur KDS.

Selain itu, KDS mendo’akan para mantan Bupati Bandung yang masih hidup yakni Obar Sobarna dan Dadang Naser agar selalu diberikan kesehatan dan dapat bersama-sama membangun Kabupaten Bandung.

Ziarah ke makam para Bupati Bandung yang telah menjadi agenda rutin Pemkab Bandung ini adalah bentuk penghormatan atas jasa-jasa para mantan Bupati Bandung terdahulu. Oleh karena, KDS menekankan kepada para ASN mengenai pentingnya meneladani kepemimpinan dan dedikasi para mantan Bupati Bandung.

Dalam kesempatan tersebut, KDS mengaku sangat bersyukur dapat bersilaturahmi dengan keluarga besar Raden Adipati (RA) Wiranatakusumah II, yaitu tokoh pendiri Kabupaten Bandung.

“Alhamdulillah, saya berkesempatan bertemu dengan keluarga dari pendiri Kabupaten Bandung. Saat ini Kabupaten Bandung sudah berusia 385 tahun. Almarhum RA Wiranatakusumah II dahulu memimpin Kabupaten Bandung dari tahun 1794 hingga 1829, kemudian dilanjutkan oleh para bupati berikutnya yang telah mendahului kita semua,” ujar KDS.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Dadang Supriatna tak lupa menyampaikan rasa duka cita yang mendalam untuk masyarakat Kabupaten Bandung yang tengah dirundung bencana alam banjir terutama kepada korban dan keluarga korban banjir di Ciapus Banjaran.

“Mengingat saat ini kita sedang dikepung musibah bencana alam, kami berdo’a semoga musibah bencana alam ini cepat selesai,” tambah KDS.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu juga memberikan instruksi khusus kepada para camat agar tidak meninggalkan wilayah masing-masing serta cepat tanggap dan turun langsung melihat kondisi masyarakat.

“Tolong kepada para Kepala OPD dan para camat untuk turun ke lapangan. Bantu masyarakat. Jangan ada yang terpaksa. Ini adalah kewajiban kita. Niatkan lillahi ta’ala,” ucap Bupati.

KDS menegaskan Pemkab Bandung serta jajaran Forkopimda dan Forkopimcam akan berupaya keras menyelesaikan permasalahan banjir ini melalui kolaborasi pentahelix baik dengan pemerintah pusat maupun provinsi serta memastikan aktifitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. (**)

Yans

PHK Superitendent di PT RAPI, Tripartit Ketiga Masih Berproses di Disnaker Pelalawan

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS|oleh

PELALAWAN, YUTELNEWS.COM —Kasus pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan besar PT RAPI yang beroperasi di lingkungan April Group Pangkalan Kerinci, kini terus bergulir pada tahap Tripartit ketiga di kantor dinas ketenagakerjaan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau pada, Senin (13/4/2026).

Pekerja yang menjabat sebagai Superitendent hampir 6 tahun masa kerja di perusahaan itu mengungkapkan saat ini sedang meminta haknya dan kehilangan pekerjaan. Namun atas perselisihan hubungan industrial yang dialaminya berharap pemerintah andil dan bisa menegakkan hukum yang berlaku atas alasan perusahaan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan pasal 43 ayat 2 PP 35 tahun 2021 tentang efisiensi mencegah kerugian.

Iyus Timotius, saat dimintai keterangannya menyampaikan bahwa di ruangan mediasi mediator Disnaker Pelalawan, Idrus terlihat tegas menegakkan hukum dan undang-undang ketenagakerjaan, bahkan sempat meminta kepada perusahaan untuk menyampaikan apa saja yang menjadi hal yang dialami perusahaan terkait alasan PHK terhadap Iyus Timotius pada Pasal 43 ayat 2 untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap seorang jabatan superitendent itu,” jelasnya.

Bahkan Disnaker Kabupaten Pelalawan memberikan kesempatan kepada perwakilan perusahaan yang dihadiri oleh Firdaus sebagai IR PT. RAPI, untuk menjelaskan peristiwa yang berkaitan dengan apa yang dialami perusahaan mulai dari sisi performance pekerja, hasil produksi, maupun operasional dan hasil audit internal atau eksternal,” tambahnya.

“Namun perusahaan menyampaikan terkait efesiensi mencegah kerugian, tidak dibutuhkan hasil Audit internal ataupun eksternal tentang kondisi PT. RAPI hingga melakukan pemutusan hubungan kerja,” bebernya.

Dalam Tripartit ketiga dihadiri oleh Kabid PHI Disnaker Kabupaten Pelalawan, Zulkifli, SE., President FSP2KI, H. Hamdani, Ketua DPW Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Riau, Arbaa Silalahi, dan Iyus Timotius Sebagai Superitendent yang sedang memperjuangkan haknya dan  kehilangan pekerjaan.

Di tempat yang sama President FSP2KI, H. Hamdani menegaskan bahwa PHK Iyus Timotius adalah salah satu anggota Federasi Serikat Pekerja (FSP2KI).

“Hari Ini agenda mediasi ketiga, tadi dihadiri oleh perusahaan. Yang pertama mereka tidak hadir, yang kedua tidak ada titik temu kesepakatan, hari ini mediasi ketiga juga belum ada titik temu. Perusahaan tetap kekeh pada putusannya menawarkan 1 kali ketentuan jika alasannya efesiensi untuk mencegah kerugian,” jelasnya.

“Lalu menurut kami, itu sesuai dengan peraturan pemerintah, PP 35 Tahun 2021 bahwa alasan efesiensi itu tidak masuk dalam kategori yang dianjurkan pada PP 35 tersebut. Jadi pada intinya kami Serikat Pekerja mengikuti aturan pemerintah, ” tutur Hamdani.

“Kita masih berharap ada diskusi sebelum ada kesimpulan mediator dan kesepakatan di tingkat mediasi Disnaker. Menunggu informasi dari Disnaker sebab tadi perusahaan meminta waktu sekali lagi untuk mediasi pada hari Rabu depan tanggal 15 April 2026,” tambahnya.

Selain itu, Hamdani mengungkapkan bahwa dalam mediasi pihak perusahaan tersebut menyampaikan alasan dasar PHK berawal adanya warning later kesatu, kedua dan ketiga, dan dimediasi kedua yang lalu itu kita bantah. Bahwa itu tidak bisa dijadikan alasan untuk efesiensi mencegah kerugian. Kemudian terkait performa pekerja dan juga pihak perusahaan menyampaikan saat ini produksi yang tidak produktif, banyak produksi mereka saat ini tercancel. Itu yang dijadikan alasan sehingga mereka melakukan PHK,” pungkasnya.

“Tuntutan pekerja agar disnaker netral. Posisi pekerja  secara sosial ekonomi itu dibawah dari pada pengusaha, maka netral itu pemerintah harus membela orang yang lemah, bukan membiarkan saja, dan itu di Aminin oleh pihak disnaker. Mereka siap dan selama ini juga mereka membantu memastikan hak-hak pekerja,” lanjutnya.

Menanggapi alasan perusahaan di ruang mediasi, Ketua DPW KPBU Provinsi Riau, Arbaa Silalahi, menegaskan terkait tidak perlu diaudit performance produktivitas terkait efesiensi mencegah kerugian mengatakan “Ini kan pasal yang mengada-ngada dan sebagai case senjata pamungkas perusahaan untuk memPHK. Maka karena tidak ada titik terangnya kemungkinan kita lanjut:

1. PHI apa bila keluar anjuran

2. Aksi unjuk rasa di kantor perusahaan atau di lingkungan perusahaan.

Hingga MAYDAY akan kita jelaskan ke perusahaan bahwa PHK model seperti ini sangat mengada-ngada dan harus dilawan. Melalui aksi 1 mayday akan kami suarakan,” ucapnya.

Konfirmasi kepada pihak perusahaan melalui Budi sebagai Humas perusahaan menanggapi sebagai berikut:

“Perusahaan menghormati perhatian publik terhadap pemberitaan yang beredar terkait proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di salah satu entitas usaha kami. Namun demikian, kami menegaskan bahwa informasi yang berkembang di ruang publik perlu dipahami secara utuh dan berdasarkan fakta yang akurat,” jawabnya. Rabu (15/4/2026).

“Dapat kami tegaskan bahwa setiap keputusan PHK yang dilakukan oleh Perusahaan, termasuk dalam kasus ini, telah melalui mekanisme internal yang berlaku secara prosedural serta mengacu pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Keputusan tersebut juga mempertimbangkan hasil evaluasi internal yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian terhadap standar kinerja dan kepatuhan terhadap ketentuan perusahaan, setelah melalui proses pembinaan sesuai mekanisme yang berlaku,” terangnya.

“Perusahaan memastikan bahwa seluruh hak karyawan yang terdampak telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Kami juga tetap mengedepankan prinsip hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan, serta terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan oleh pihak berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Disra Alldrick sebagai Corporate Communications Manager.

Pihak Disnaker Kabupaten Pelalawan melalui Kabid PHI Zulkifli, SE, saat di konfirmasi belum memberikan tanggapannya.

Mediasi Tripartit ketiga Di Kantor Disnaker Kabupaten Pelalawan masih menunggu keterangan resmi. Pekerja berharap pemerintah dapat memberikan kepastian penyelesaian mediasi ini agar tidak berlarut-larut.||

(TIM)

Kang DS Pimpin Ziarah ke Makam Para Mantan Bupati Bandung, Doakan Jasa Pendahulu di Hari Jadi ke-385

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA|oleh

Kab.Bandung — YUTELNEWS.com// Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-385 Kabupaten Bandung, Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS (KDS) memimpin langsung rangkaian ziarah ke makam para mantan Bupati Bandung, pada Kamis (16/04/2026).

Ziarah dilakukan di lima lokasi, yakni Tempat Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Situs Makam Dalem Kaum, Situs Makam Karang Anyar, TPU Porib, dan Situs Makam Dayeuhkolot.

KDS hadir bersama rombongan yang terdiri dari Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana, Ketua TP PKK Kabupaten Bandung Emma Dety Permanawati, Ketua DWP Kabupaten Bandung, Ketua MUI, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Kepala Kemenag Kabupaten Bandung, serta para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Dalam kesempatan tersebut, KDS menyampaikan rasa syukur dapat bersilaturahmi dengan keluarga besar Raden Adipati (RA) Wiranatakusumah II, yaitu tokoh pendiri Kabupaten Bandung.

“Alhamdulillah, saya berkesempatan bertemu dengan keluarga dari pendiri Kabupaten Bandung. Tidak terasa, saat ini Kabupaten Bandung sudah berusia 385 tahun. Almarhum RA Wiranatakusumah II dahulu memimpin Kabupaten Bandung dari tahun 1794 hingga 1829, kemudian dilanjutkan oleh para bupati berikutnya yang telah mendahului kita semua,” ujar KDS.

Ia berharap seluruh amal ibadah dan pengabdian para pemimpin terdahulu diterima di sisi Allah SWT, serta keteladanan mereka dapat menjadi inspirasi bagi generasi saat ini.

KDS juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat dua mantan Bupati Bandung yang masih hidup, yakni Obar Sobarna dan Dadang Naser. Ia mendoakan keduanya senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, serta bisa terus berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Bandung.

“Semoga semakin shalih dan panjang umur untuk terus mendukung Kabupaten Bandung,” tambahnya.

Di TMP Cikutra, KDS menegaskan bahwa para pemimpin terdahulu merupakan pahlawan daerah yang telah memberikan kontribusi besar, bahkan pengorbanan, demi kemajuan Kabupaten Bandung.

“Para pemimpin Bandung ini adalah pahlawan. Banyak hal yang telah mereka lakukan dan korbankan. Maka sudah sepatutnya kita mendoakan mereka, sekaligus meneladani nilai-nilai kebaikan yang telah diwariskan,” ungkapnya.

KDS juga menyampaikan rencananya untuk melanjutkan ziarah ke wilayah Dayeuhkolot dan Baleendah, sekaligus melakukan takziah kepada para korban terdampak banjir yang terjadi di kawasan tersebut, termasuk di Banjaran.

Ia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi melalui pendekatan pentahelix dalam menangani persoalan banjir di Kabupaten Bandung.

“Saya mengajak para camat untuk kembali mengusulkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kami bersama Forkopimda berkomitmen memberikan yang terbaik dalam mencari solusi penanganan banjir. Mari kita berdoa agar masyarakat bisa kembali beraktivitas normal, serta mengajak pemerintah pusat dan provinsi untuk bersama-sama menangani persoalan ini,” pungkasnya.

Yans.

Tuntutan dan Turunkan Walinagari dalam Aksi Unjuk Rasa Pemuda Nagari di Sungai Kamuyang Kabupaten Limapuluh Kota

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS|oleh

KABUPATEN 50 KOTA, YUTELNEWS.COM —Halaman Kantor Wali Nagari Sungai Kamuyang menjadi pusat keramaian saat pemuda lokal menggelar unjuk rasa dengan pengamanan 150 anggota kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Linmas pada, Rabu (15/04/2026).

Meskipun hanya dihadiri sekitar 50 orang aksi tersebut tetap berlangsung semangat.

Koordinator lapangan, Alleho Mahesa dan Darius, menyampaikan orasi terkait dugaan penyimpangan di nagari, termasuk masalah pembentukan Komite Adat Nagari (KAN), penyalahgunaan Peraturan Nagari tentang hak pengelolaan lahan, dan pengeluaran dana yang tidak wajar,” ungkap Alleho Mahesa.

Pada saat beberapa demonstran mencoba memasuki kantor nagari, aparat keamanan dengan cepat mencegahnya dan menjaga ketertiban.

Menanggapi tuntutan mereka akan transparansi, Inspektorat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota menyatakan bahwa audit terhadap laporan masyarakat telah selesai.

Meski hasil audit tidak dapat diungkap secara penuh beberapa laporan terbukti benar. Rekomendasi untuk menindaklanjuti hasil audit tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait.

Aksi unjuk rasa yang damai ini diawasi oleh sejumlah pejabat daerah dan kini pengawasan atas rekomendasi Inspektorat menjadi perhatian warga untuk memastikan keadilan di nagari mereka.

(MD)

Santap MBG Pagi, Siang Hari Puluhan Pelajar Anambas Tumbang—Diduga Keracunan, Ini Faktanya

DAERAH|oleh

Anambas, Yutelnews.com – Puluhan pelajar di Kabupaten Kepulauan Anambas dilarikan ke fasilitas kesehatan setelah diduga mengalami keracunan makanan usai menyantap hidangan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (15/4).

Insiden ini melibatkan siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMK di wilayah Kecamatan Siantan Tengah. Gejala muncul serentak beberapa jam setelah makanan dikonsumsi.

Berdasarkan keterangan warga, para siswa menyantap makanan sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, sekitar pukul 13.00 WIB, sejumlah pelajar mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan kesehatan seperti mual, muntah, hingga pusing.

“Kejadiannya cepat. Setelah makan, tidak lama kemudian anak-anak mulai muntah dan mengeluh pusing,” ungkap Gina, salah seorang warga.

Kasus awal teridentifikasi di SMP Negeri 1 Air Nangak, Desa Teluk Sunting. Tak berselang lama, laporan serupa bermunculan dari sekolah lain, mengindikasikan kejadian bersifat meluas.

Para korban kemudian segera dievakuasi ke layanan kesehatan terdekat guna mendapatkan penanganan intensif. Sebagian dirujuk ke RSUD Palmatak, sementara lainnya ditangani di Puskesmas Siantan Tengah dan Puskesmas Palmatak.

Direktur RSUD Palmatak, Iswirawijaya, menyampaikan hingga saat ini pihaknya telah menangani sekitar 40 pelajar dengan keluhan serupa.

“Kami masih melakukan observasi dan belum dapat memastikan penyebab pasti. Sampel sedang diuji di laboratorium, dan jumlah pasien masih berpotensi bertambah,” jelasnya.

Penanganan medis dilakukan dengan pemberian cairan infus serta terapi obat untuk meredakan gejala. Pihak rumah sakit juga terus berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk mengoptimalkan pelayanan, mengingat keterbatasan ruang rawat.

Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Air Asuk, Jaya, menjelaskan menu MBG yang disajikan saat kejadian meliputi tumis sayur (sawi, wortel, buncis), telur dengan sambal kecap, tempe goreng, nasi putih, serta buah kelengkeng.

Menanggapi peristiwa ini, Polres Kepulauan Anambas bergerak cepat dengan menurunkan tim guna melakukan penyelidikan. Aparat bersama instansi terkait telah mengamankan sampel makanan, memeriksa dapur penyedia MBG, serta menghimpun keterangan dari pihak sekolah dan pengelola program.

Selain itu, pendataan korban terus dilakukan, termasuk penelusuran distribusi makanan ke sejumlah sekolah yang terdampak.

Hingga berita ini diterbitkan, penyebab pasti insiden dugaan keracunan tersebut masih menunggu hasil uji laboratorium. Aparat mengimbau masyarakat tetap tenang sembari menunggu hasil penyelidikan resmi.

Sumber: batampos.co.id, diolah oleh redaksi Yutelnews.com | Editor: Darmansyah, Kabiro Natuna

Kadinsos,Hj. Ningning Hendasah Survey Langsung Pastikan Pematangan Lahan SR Rp6,2 M di Ciwidey Berjalan Sesuai Target

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, PENDIDIKAN|oleh

Kab.Bandung – YUTELNEWS.com// Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Ir. Hj. Ningning Hendasah, M.Si., memastikan proyek pematangan lahan Sekolah Rakyat (SR) di Kampung Baru Sampe, Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, berjalan sesuai target. Ia turun langsung ke lokasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev), Rabu (15/04/2026).

Langkah ini memperkuat pengawasan terhadap proyek senilai Rp6,2 miliar tersebut. Selain itu, pemerintah daerah ingin menjaga kesesuaian progres pekerjaan dengan rencana awal, baik dari sisi kualitas, waktu, maupun penggunaan anggaran.

Ningning menegaskan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan di lapangan. Ia juga mengingatkan pelaksana agar menjadikan timeline sebagai acuan utama.

“Kita monitoring langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan pematangan lahan Sekolah Rakyat. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Selanjutnya, ia menekankan bahwa Dinas Sosial tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Pihaknya mulai menyiapkan calon siswa yang akan menempati sekolah tersebut pada 2027.

“Dinas Sosial menyiapkan anak-anak yang akan belajar di sini. Karena itu, timeline pembangunan harus tepat agar semua tahapan berjalan sinkron,” katanya.

Di sisi lain, Ningning menjelaskan bahwa total lahan mencapai 7,6 hektare. Namun, tim pelaksana saat ini mengerjakan pematangan lahan seluas 5,5 hektare sebagai tahap awal.

Kemudian, ia memaparkan mekanisme rekrutmen siswa Sekolah Rakyat. Pemerintah memprioritaskan anak dari kelompok desil 1 dan 2, yaitu kategori miskin dan miskin ekstrem, termasuk anak putus sekolah.

Untuk memastikan ketepatan sasaran, Dinas Sosial menggandeng berbagai lembaga. Mereka bekerja sama dengan Sentra Bioso, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Dinas Pendidikan. Selain itu, para pendamping sosial seperti PKH, TKSK, dan KPSM ikut terlibat dalam proses assessment.

“Kita memastikan siswa yang masuk benar-benar membutuhkan. Karena itu, kita lakukan assessment secara kolaboratif dan menyeluruh,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ningning menargetkan pematangan lahan rampung pada 24 Juni 2026. Oleh karena itu, seluruh pihak harus menjaga ritme kerja agar target tercapai.
Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PUTR Kabupaten Bandung, Hanip Ahmad, menjelaskan kondisi terkini pekerjaan di lapangan. Ia menyebut progres fisik saat ini berada di kisaran 5 persen.

“Pekerjaan ini berupa pematangan lahan dengan metode cut and fill. Tim memotong bagian bukit dan mengisi area lereng. Secara teknis sederhana, tetapi kondisi lapangan cukup menantang,” jelasnya.

Namun demikian, Hanip mengakui cuaca menjadi kendala utama. Hujan yang turun pada siang hari kerap menghambat aktivitas pekerjaan.

Meski begitu, tim pelaksana tidak tinggal diam. Mereka terus melakukan percepatan untuk mengejar ketertinggalan progres.

“Kami terus berkoordinasi dengan kontraktor dan pengawas. Kami juga menyesuaikan metode kerja agar lebih efektif,” ujarnya.

Selain itu, tim menambah jumlah alat berat dan personel di lapangan. Saat ini, mereka mengoperasikan enam unit alat berat, terdiri dari dua excavator dan empat bulldozer.

Langkah tersebut diharapkan mampu menekan deviasi minus sekaligus mempercepat progres pekerjaan. Di samping itu, evaluasi rutin terus dilakukan agar setiap kendala cepat teratasi.

Pemerintah daerah menargetkan proyek ini selesai tepat waktu. Lebih jauh, Sekolah Rakyat diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Bandung.

Yans.

Kadinsos Hj.Ningning Hendasah Survey Langsung,Pastikan Pematangan Lahan SR Rp6,2 M di Ciwidey Berjalan Sesuai Target

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, PENDIDIKAN|oleh

Kab.Bandung – InfoNesia.me// Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Ir. Hj. Ningning Hendasah, M.Si., memastikan proyek pematangan lahan Sekolah Rakyat (SR) di Kampung Baru Sampe, Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, berjalan sesuai target. Ia turun langsung ke lokasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev), pada Rabu (15/04/2026).

Langkah ini memperkuat pengawasan terhadap proyek senilai Rp6,2 miliar tersebut. Selain itu, pemerintah daerah ingin menjaga kesesuaian progres pekerjaan dengan rencana awal, baik dari sisi kualitas, waktu, maupun penggunaan anggaran.

Ningning menegaskan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan di lapangan. Ia juga mengingatkan pelaksana agar menjadikan timeline sebagai acuan utama.

“Kita monitoring langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan pematangan lahan Sekolah Rakyat. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Selanjutnya, ia menekankan bahwa Dinas Sosial tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Pihaknya mulai menyiapkan calon siswa yang akan menempati sekolah tersebut pada 2027.

“Dinas Sosial menyiapkan anak-anak yang akan belajar di sini. Karena itu, timeline pembangunan harus tepat agar semua tahapan berjalan sinkron,” katanya.

Di sisi lain, Ningning menjelaskan bahwa total lahan mencapai 7,6 hektare. Namun, tim pelaksana saat ini mengerjakan pematangan lahan seluas 5,5 hektare sebagai tahap awal.

Kemudian, ia memaparkan mekanisme rekrutmen siswa Sekolah Rakyat. Pemerintah memprioritaskan anak dari kelompok desil 1 dan 2, yaitu kategori miskin dan miskin ekstrem, termasuk anak putus sekolah.

Untuk memastikan ketepatan sasaran, Dinas Sosial menggandeng berbagai lembaga. Mereka bekerja sama dengan Sentra Bioso, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Dinas Pendidikan. Selain itu, para pendamping sosial seperti PKH, TKSK, dan KPSM ikut terlibat dalam proses assessment.

“Kita memastikan siswa yang masuk benar-benar membutuhkan. Karena itu, kita lakukan assessment secara kolaboratif dan menyeluruh,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ningning menargetkan pematangan lahan rampung pada 24 Juni 2026. Oleh karena itu, seluruh pihak harus menjaga ritme kerja agar target tercapai.
Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PUTR Kabupaten Bandung, Hanip Ahmad, menjelaskan kondisi terkini pekerjaan di lapangan. Ia menyebut progres fisik saat ini berada di kisaran 5 persen.

“Pekerjaan ini berupa pematangan lahan dengan metode cut and fill. Tim memotong bagian bukit dan mengisi area lereng. Secara teknis sederhana, tetapi kondisi lapangan cukup menantang,” jelasnya.

Namun demikian, Hanip mengakui cuaca menjadi kendala utama. Hujan yang turun pada siang hari kerap menghambat aktivitas pekerjaan.

Meski begitu, tim pelaksana tidak tinggal diam. Mereka terus melakukan percepatan untuk mengejar ketertinggalan progres.

“Kami terus berkoordinasi dengan kontraktor dan pengawas. Kami juga menyesuaikan metode kerja agar lebih efektif,” ujarnya.

Selain itu, tim menambah jumlah alat berat dan personel di lapangan. Saat ini, mereka mengoperasikan enam unit alat berat, terdiri dari dua excavator dan empat bulldozer.

Langkah tersebut diharapkan mampu menekan deviasi minus sekaligus mempercepat progres pekerjaan. Di samping itu, evaluasi rutin terus dilakukan agar setiap kendala cepat teratasi.

Pemerintah daerah menargetkan proyek ini selesai tepat waktu. Lebih jauh, Sekolah Rakyat diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Bandung.

Yans.

Banjaran Berduka, Satu Remaja Tewas Terseret Banjir Air Bah di Banjaran

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Kab.Bandung – YUTELNEWS.com// Banjaran berduka hujan deras yang
mengguyur wilayah Bandung selatan Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, pada Rabu (15/04/2026) sekitar pukul 15.30 WIB menyebabkan Sungai Cibanjaran meluap. Air bah melanda aliran sungai yang melintasi Kampung Girang Deukeut RW 09, Desa Banjaran Kulon,memakibatkan memakan korban jiwa.

Peristiwa naas itu bermula ketika tembok penahan di sekitar sungai ambruk terseret arus yang sangat deras. Akibatnya, seorang remaja perempuan yang sedang melintas di lokasi tersebut terperosok dan terseret arus sungai.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban yang meninggal dunia diketahui bernama Ginisa Lintang Sari (18), siswi kelas XII SMAN 1 Banjaran dan merupakan warga setempat RT 01 RW 09.

“Saat itu korban lagi melintas, tiba -tiba temboknya ambruk. Korban terjengkit dan terbawa arus,” ujar Rian, salah satu saksi mata yang juga berupaya menolong.

Dalam insiden tersebut, total terdapat enam orang yang terseret arus sungai. Beruntung, lima orang di antaranya berhasil diselamatkan oleh warga yang langsung mencebur ke sungai meski sempat hanyut. Namun, nyawa Ginisa tidak dapat tertolong.

“Ada enam orang yang terbawa arus. Satu orang meninggal dunia dan lima lainnya berhasil selamat,” jelas Kepala Desa Ciapus, Usep Suhendar.

Jenazah korban akhirnya ditemukan di aliran sungai yang melintasi Kampung Cipaku, Desa Tarajusari. Warga kemudian melakukan evakuasi dan memulangkan jenazah ke rumah duka di Kampung Girang Deukeut.

Berikut adalah daftar enam orang yang terseret arus :

1. Indra – Selamat
2. Ja A – Selamat
3. Wildan – Selamat
4. Ersih (Ayah korban) – Selamat
5. Pak Agus -Selamat
6. Ginisa Lintang Sari – Meninggal dunia

Aparat dari Pemerintah Desa Banjaran, Desa Ciapus, serta Tim Satgas BPBD Kecamatan Banjaran telah turun langsung ke lokasi untuk melakukan penanganan korban.

Peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di sekitar aliran sungai, terutama saat cuaca buruk dan hujan deras yang berpotensi menyebabkan banjir bandang atau luapan air.

Yans.

Kang DS Pantau Langsung Banjir Rancaekek, Pastikan Warga Terdampak Terlayani dengan Baik

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Kab.Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dr H.M Dadang Supriatna turun langsung ke lokasi banjir di Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, untuk memantau kondisi warga terdampak sekaligus memastikan kesiapan dapur umum dan tim tanggap darurat yang siaga di lapangan.

Bupati Bandung Dadang Supriatna meninjau langsung dapur umum sekaligus memantau kondisi banjir di halaman Desa Sukamanah, Jalan Yasaadi Kecamatan Rancaekek, Rabu (15/4/2026).

Di lokasi, bupati yang akrab disapa Kang Dadang Supriatna (KDS) ini memastikan pelayanan bagi warga berjalan optimal. Selain itu, tim kesehatan tetap siaga untuk melayani masyarakat terdampak.

Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam respons cepat menangani dampak cuaca ekstrem yang masih berlangsung, sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.

KDS menegaskan kondisi cuaca ekstrem masih berpotensi berlanjut hingga akhir April. Ia merujuk pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan intensitas hujan masih tinggi.

“Saya sudah mengingatkan ASN saat apel pagi bulan April bahwa kondisi ekstrem belum berakhir. BMKG juga memprediksi situasi ini berlangsung hingga akhir April,” ujar KDS

Karena itu, ia meminta masyarakat Kabupaten Bandung meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi. Dalam sepekan terakhir, banjir menggenangi 13 kecamatan. Selain itu, angin puting beliung juga melanda sejumlah wilayah.

Lebih lanjut, KDS mengungkapkan hasil survei lapangan menunjukkan kerusakan cukup signifikan. “Kami mencatat sekitar 65 rumah mengalami kerusakan akibat puting beliung, sehingga perlu segera diperbaiki,” sebutnya.

Selanjutnya, Pemkab Bandung menggelar rapat bersama tujuh kecamatan untuk membentuk tim pentahelix. Tim ini mengintegrasikan peran pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media agar penanganan bencana berjalan lebih efektif.

Di sisi lain, Dadang menyampaikan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan meninjau sejumlah titik rawan. Lokasi seperti Panyadap dan Bojong menjadi prioritas karena sering mengalami jebolnya tanggul sungai.

“Kami terus berkoordinasi dengan BNPB dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar penanganan berjalan maksimal dan tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sukamanah Dede Rahim mengapresiasi dukungan berbagai pihak. Ia menilai bantuan relawan dan pemerintah sangat membantu warga dalam menghadapi situasi darurat.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Bupati Bandung yang sudah meninjau lokasi banjir di wilayah kami, juga kepada para relawan, pemerintah kabupaten, dan provinsi yang sudah memberikan bantuan. Kami juga terus menyiapkan dapur umum untuk warga,” ujar Dede.(*)

Yans.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Kang DS Sambut Program BSPS dan KUR Perumahan, 1.200 Rutilahu Kabupaten Bandung Segera Dibedah Tahun Ini

Kqb.Bandung – YUTELNEWS.com// Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah se-Jawa Barat, yang digelar di SMAN 1 Katapang Kabupaten Bandung, Senin 13 April 2026.

Program BSPS ini ditujukan bagi calon penerima bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (Rutilahu) menjadi layak huni.

Pada kunjungan kerja Menteri PKP itu juga sekaligus diluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Sosialiasi Rumah Subsidi, serta Gerakan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Melawan Rentenir bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Pada kesempatan tersebut Bupati Bandung Dadang Supriatna kepada Menteri PKP Maruarar Sirait mengakui masih adanya rentenir yang berkeliaran di lingkungan warga untuk menawarkan kredit atau pinjaman kepada masyarakat.

“Masih ada rentenir atau bank emok di Kabupaten Bandung. Kalau pinjam uang bunganya bisa mencapai 20 sampai 30 persen setiap bulannya atau setahun 200 persenan,” ungkap KDS menjawab pertanyaan menteri. 

Selain itu, bupati Kang Dadang Supriatna (KDS) juga menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Menteri PKP, bahwa salah satu kendala untuk penyerapan kredit usaha rakyat di Bank Bjb maupun BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung yaitu adanya pemberlakukan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu syarat pencairan kredit.

“Izin menyampaikan keluhan masyarakat Pak Menteri dalam mengakses KUR itu mereka selalu terkendala dengan BI Checking atau SLIK,” ujar KDS.

Akibatnya, pada tahun 2025, akses masyarkat tehadap KUR perbankan di Kabupaten Bandung tercatat hanya mencapai Rp30 miliar.

Menanggapi hal ini Menteri Maruarar Sirait yang akrab disapa Bang Ara ini ini menjawab untuk pengajuan KUR di bawah Rp1 juta, OJK sudah tidak lagi memberlakukan SLIK.

Lebih dari itu, dalam Program KUR Perumahan dari Presiden Prabowo, dengan bunga yang ditetapkan 0,5 persen per bulan atau hanya 6 persen pertahun. “Bahkan akses KUR Perumahan di bawah Rp100 juta itu bisa tanpa agunan atau jaminan,” imbuh Ara. 

Program kredit perumahan tersebut saah satunya merupakan hasil kolaborasi antara PT PNM dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang menghadirkan program pembiayaan mikro perumahan (HOME) untuk memberikan akses hunian terjangkau bagi nasabah PNM Mekaar dan karyawan.

Dengan Program KUR ini, kata Ara, diharapkan bisa menekan keberadaan rentenir di Kabupaten Bandung. “Program KUR Perumahan ini guna melawan rentenir dan meningkatkan kesejahteraan. Kita bikin program pinjaman yang lebih mudah, lebih murah, lebih cepat cairnya bagi rakyat kita, sehingga keberadaan rentenir bisa ditekan,” tandasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut kuota Kabupaten Bandung dalam program bedah rutilahu atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.200 unit rutilahu untuk tahun 2026.

“Kami akan segera ground breaking untuk bedah 1.200 unit rutilahu ini di Kabupaten Bandung,” ujar Cucun. 

Secara nasional sepanjang tahun 2025, kata dia, telah diperbaiki 180.000 unit rutilahu di 220 kabupaten/kota se-Indonesia. Namun untuk tahun ini naik tiga kali lipat menjadi 430.000 unit rutilahu, sehingga dapat lebih menjangkau 514 kabupaten/kota di Indonesia.

“Kami DPR RI merasa bangga dan mengapresiasi atas kinerja Kementerian PKP dan siap mengawal program-program unggulannya Pak Menteri PKP,” ucap Cucun.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengimbau kepada calon pengantin untuk mulai mengubah alokasi anggaran untuk pesta pernikahan diganti dengan membeli rumah.

“Saya mengajak kepada semua Gen-Z, ketika mau menikah, daripada uangnya untuk pesta pernikahan lebih baik diganti untuk uang muka beli rumah walaupun nyicil,” serunya.

Untuk itu pihaknya berterima kasih kepada Menteri PKP yang sudah menawarkan program subsidi perumahan berupa KUR dengan bunga sangat rendah dan Program BSPS untuk perbaikan ribuan rutilahu di Jawa Barat.

“Selain itu juga minggu depan Pemprov Jabar sendiri akan meluncurkan aplikasi Imah Aing bagi rakyat Jawa Barat untuk rehab rutilahu,” kata KDM.

Kedua, ada program subsidi perumahan berupa KUR perumahan , dan yang ketiga, rencana pembangunan perumahan apartement.

“Jadi, setiap kawasan industri di Jawa Barat itu wajib menyediakan apartement untuk karyawan ke depannya,” tandas KDM.(*)

Yans.

Persetujuan Pencabutan Perda dan Rekomendasi LKPJ di DPRD Kota Payakumbuh

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM – DPRD Kota Payakumbuh menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2018–2038 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD setempat, Senin (13/04/2026).

Tujuh Fraksi menyetujui Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang RDTR Kota Payakumbuh 2018–2038 dapat disahkan dan disetujui menjadi Perda Kota Payakumbuh,” kata Wakil Ketua DPRD, Hurisna Jamhur.

Ia menjelaskan, dari empat ranperda yang telah disampaikan pendapat akhir fraksi hanya ranperda terkait tata ruang yang dapat langsung diputuskan dalam rapat paripurna tersebut.

Hal ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan ranperda tertentu melalui tahapan evaluasi oleh gubernur.

Hurisna mengatakan, ranperda yang berkaitan dengan tata ruang termasuk dalam kategori yang harus dievaluasi setelah pengambilan keputusan di tingkat DPRD,” kata Hurisna.

Oleh karena itu, ranperda pencabutan perda RDTR tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk proses evaluasi.

Sementara itu, tiga ranperda lainnya akan terlebih dahulu melalui tahapan fasilitasi oleh gubernur sebelum dijadwalkan kembali untuk pengambilan keputusan di DPRD.

Setelah keluar hasil fasilitasi gubernur barulah kita jadwalkan kembali untuk pengambilan keputusan terhadap ketiga ranperda tersebut,” ujarnya.

Dalam rapat yang sama, DPRD Kota Payakumbuh juga menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Payakumbuh Tahun 2025.

Hurisna menegaskan, pembahasan LKPJ telah melalui serangkaian tahapan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

Ia merinci, proses pembahasan dimulai dari pembentukan panitia khusus (pansus), dilanjutkan dengan rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah.

Pansus kemudian menyusun laporan dan rekomendasi pada 10 April 2026, yang dilanjutkan dengan rapat paripurna internal pada hari yang sama.

Hari ini kita sampai pada tahapan akhir yaitu penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Payakumbuh Tahun 2025,” tutupnya.

Sementara itu Walikota Payakumbuh Zulmaeta mengatakan, pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti seluruh catatan tersebut melalui perangkat daerah terkait,” kata Zulmaeta.

Terima kasih kami sampaikan atas seluruh masukan dan saran yang telah dituangkan dalam rekomendasi terhadap LKPJ Tahun 2025.

Insyaa Allah akan kami tindaklanjuti dan menjadi bahan perbaikan pada penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” pungkasnya.

(*)

(MD)

PT Kina Balu Perkasa Abaikan Surat Somasi, Pengacara Lintas Nila Hermawati S.H Layangkan Somasi Ke 2

DAERAH|oleh

Pelalawan – yutelnews.com ||
PT Kina Balu Perkasa, perusahaan perkebunan sawit di kiab jaya kembali menunjukkan sikap tidak kooperatif dengan mengabaikan surat somasi yang dikirimkan oleh pengacara lintas Njla Hermawati S.H . Surat somasi tersebut terkait meminta pertanggungjawaban pihak perusahaan PT Kina Balu Perkasa akibat hama kumbang tanduk ( Oryctes rhinoceros ) yang menyerang pohon kelapa sawit milik warga , yang mana diduga disebabkan oleh aktivitas perusahaan, ketika pihak perusahaan melakukan replanting ( peremajaan ) kelapa sawit dengan cara di rajang ( chipping ) Jum’at 10/04/2026.

“PT Kina Balu Perkasa seolah-olah tidak peduli dengan hak-hak masyarakat dan mengabaikan somasi dari pengacara lintas Nila Hermawati S.H , dimana surat somasi dari pengacara lintas Nila Hermawati S.H di telah diterima oleh pihak perusahaan PT Kina Balu Perkasa melalui Firman Sihotang selaku Mandor PT Kina Balu Perkasa Selasa 07 April 2026 pukul 19.08 wib.

Kami mendesak agar pihak perusahaan untuk segera merespons surat somasi yang telah diterima oleh pihak perusahaan PT Kina Balu Perkasa,” ujar Nila Hermawati S.H, pengacara lintas.

Nila Hermawati S.H juga mendesak pemerintah untuk mengambil aksi tegas terhadap PT Kina Balu Perkasa jika perusahaan tersebut terbukti merugikan masyarakat.

Nila Hermawati S.H mengatakan kepada awak media akan layangkan Somasi ke 2 dalam waktu dekat ini, karena masyarakat sangat berharap pimpinan perusahaan PT Kina Balu Perkasa ( Yoko ) agar dapat hadir di tengah tengah masyarakat di saat mediasi nantinya di kantor saya ” tambahnya.

Ketika tim awak media mengkonfirmasi pimpinan perusahaan PT Kina Balu Perkasa Yoko melalui via WhatsApp Terkait mediasi bersama masyarakat namun tidak respon hingga berita ini terbit.|| TIM

Camat Dayeuhkolot Drs Asep Suryadi M.K.P, Kolaborasi Bersama Pentahelix dan Prima Angkat Sampah Penyebab Banjir di Sukabirus

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA, TNI - POLRI|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Pemerintah Kecamatan Dayeuhkolot kembali melakukan aksi nyata penanganan banjir dengan melaksanakan pembersihan sampahndi saluran Sungai Cigede di kawasan Jembatan Sukabirus desa citeurep, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Kegiatan ini melibatkan unsur Forkopimcam, relawan, serta kolaborasi aktif dari komunitas Pentahelix bersama Prima. pada Jumat (10/04/2026).

Aksi ini dilakukan sebagai respons cepat terhadap kondisi aksi rutin saat debit air meningkat, di mana sampah terbawa arus dari aliran kota Bandung, kemudian tersangkut di badan jembatan sukabirus hingga menumpuk sampah dan menghambat aliran air. Akibatnya, air meluap dan menggenangi permukiman warga di wilayah hilir, khususnya kampung lamajang desa citeurep.

Dalam kegiatan tersebut, petugas dan relawan terlihat kompak dan langsung mengangkat tumpukan sampah yang menggunung di bawah Jembatan Sukabirus, yang selama ini menjadi salah satu titik krusial penyebab meluapnya air ke permukiman warga.

Camat Dayeuhkolot, Drs Asep Supriadi M.K.P, menyqmpaikan bahwa kegiatan ini bukan kali pertama yang dilakukan, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mengantisipasi banjir di wilayah kecamatan dayeuhkolot.

“Hari ini kita kembali melaksanakan pembersihan sampah aliran Sungai Cigede di Jembatan Sukabirus. Setiap debit air naik, sampah selalu terbawa dan tersangkut di jembatan hingga menggunung. Bahkan, tumpukan sampah yang kita angkat hari ini terbukti menjadi penyumbat utama aliran air, sehingga saat hujan deras air langsung meluap dan dampak banjir ke permukiman warga,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, respons cepat menjadi kunci utama dalam mencegah dampak yang lebih besar.
“Setiap volume air meningkat, kita harus bergerak cepat agar sampah tidak sempat tertahan. Kami juga berkolaborasi dengan unsur Forkopimcam dan mengapresiasi peran aktif Pentahelix bersama Prima yang selalu hadir dalam penanganan banjir. Terima kasih atas kerja sama semua pihak sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Camat Drs Asep juga menyampaikan dan menghimbau dengan tegas kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke aliran sungai.

“Kami mengajak seluruh masyarakat yang peduli lingkungan untuk tidak membuang sampah ke sungai. Karena faktanya, kami di wilayah hilir seperti Dayeuhkolot selalu menerima kiriman sampah dari hulu. Dampaknya, saat hujan deras dan air besar, banjir tidak terhindarkan,” tegasnya.

Ia juga mendorong masyarakat untuk mulai mengelola sampah secara mandiri dan produktif di lingkungan masing-masing.

“Sampah seharusnya bisa dikelola bersama melalui musyawarah warga. Bisa dimanfaatkan menjadi kompos, pupuk, biogas, bahkan energi alternatif sesuai kondisi lingkungan. Ini bisa menjadi sumber ekonomi, bukan justru menjadi sumber masalah seperti yang kami alami saat ini,” jelasnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran kolektif masyarakat semakin meningkat, sehingga permasalahan banjir akibat sampah dapat ditekan secara signifikan melalui kolaborasi semua pihak,” pungkasnya.

 

Yans.

Mahasiswa Kabupaten Semarang Menggelar Konsolidasi, Desak Penertiban Wisata Tak Berizin dan Tambang Ilegal

DAERAH|oleh

KABUPATEN SEMARANG –  YUTELNEWS.COM || Gelombang desakan terhadap pemerintah daerah menguat. Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi di Kabupaten Semarang berkumpul dalam satu barisan, menuntut ketegasan terhadap maraknya aktivitas wisata tanpa izin serta praktik tambang ilegal yang dinilai kian meresahkan.

Aksi konsolidasi itu dipusatkan di kampus Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, Rabu (8/4). Sejak siang, halaman kampus dipadati mahasiswa yang datang membawa tuntutan serupa: penegakan aturan dan perlindungan lingkungan.

Kegiatan ini dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNDARIS dan diikuti perwakilan organisasi mahasiswa lintas kampus serta komunitas kepemudaan di wilayah Kabupaten Semarang. Kehadiran para pimpinan organisasi memperlihatkan adanya konsolidasi yang terstruktur dalam merespons isu yang mereka anggap mendesak.

Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, mahasiswa menyoroti dua persoalan utama, yakni menjamurnya destinasi wisata yang beroperasi tanpa izin resmi serta aktivitas tambang galian C ilegal di sejumlah titik.

Presiden BEM UNDARIS dalam pernyataannya menegaskan, keberadaan usaha wisata tak berizin tidak hanya melanggar tata ruang, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan daerah. “Ada indikasi kebocoran pendapatan daerah karena aktivitas usaha yang tidak tercatat secara resmi,” ujarnya di hadapan massa.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut penindakan tegas terhadap praktik pertambangan ilegal yang dinilai telah merusak lingkungan, terutama di kawasan lereng perbukitan. Aktivitas tersebut disebut berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam sumber air bersih masyarakat sekitar.

Tuntutan tersebut ditujukan langsung kepada Bupati Semarang, Ngesti Nugraha. Mahasiswa mendesak pemerintah daerah untuk membuka data perizinan secara transparan kepada publik guna mencegah adanya praktik penyimpangan dalam proses perizinan usaha.

Pemilihan kampus sebagai lokasi aksi bukan tanpa alasan. Bagi mahasiswa, ruang akademik harus menjadi pusat lahirnya kritik berbasis data. Sejumlah perwakilan organisasi mengklaim telah melakukan kajian lapangan terkait dampak aktivitas tambang terhadap lingkungan dan kehidupan warga.

“Kami tidak sekadar menyuarakan aspirasi, tetapi membawa hasil kajian. Jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah, aksi ini akan kami lanjutkan ke tingkat yang lebih luas,” ujar salah satu koordinator aksi dalam mimbar bebas.

Hingga sore hari, massa masih bertahan di lokasi dengan menggelar diskusi terbuka. Mereka menyatakan komitmen untuk terus mengawal isu tersebut hingga pemerintah daerah mengambil langkah nyata, termasuk penertiban dan penutupan aktivitas usaha yang tidak memiliki izin resmi.

Aksi ini menjadi penanda meningkatnya perhatian kalangan mahasiswa terhadap isu tata kelola lingkungan dan transparansi pemerintahan di daerah. Desakan yang menguat dari kalangan akademisi diharapkan dapat menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengambil tindakan yang terukur dan berpihak pada kepentingan publik.

M. Efendi

Bedas Pisan! Acep Koswara Menangkan Pemilihan Kepala Desa PAW Desa Cangkuang Kulon.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Kab.Bandung – YUTELNEWS.com// Kemenangan gemilang diraih oleh Acep Koswara dalam pemilihan kepala desa Antar Waktu (PAW) Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Hasil penghitungan suara menunjukkan kemenangan yang sangat telak dan meyakinkan.pada rabu 08/04/2026.

Dengan perolehan suara yang jauh di atas kandidat lain, Acep Koswara resmi terpilih menjadi kepala desa PAW desa cangkuangkulon yang baru. Kemenangan ini mencerminkan kepercayaan yang sangat besar dari masyarakat dan seluruh elemen yang terlibat dalam proses pemilihan tersebut.

“Bedas pisan!” ujar warga menyambut kemenangan ini, menandakan bahwa sosok Acep Koswara dinilai tepat dan sangat layak untuk mengemban amanah tersebut.

Diharapkan dengan terpilihnya Acep Koswara, pengawasan di Desa Cangkuang Kulon dapat berjalan lebih maksimal, transparan, dan memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan desa dan masyarakat Desa cangkulon Kulon.

 

Yans.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.