KESEHATAN

YUTELNEWS.com Nias Utara, 02 September.Disampaikan Ketua DPD Organisasi Light Independent Bersatu Team Libas Nias Utara Kharisman Gea angkat bicara bahwa layak di copot Kepala Puskesmas Lahewa tidak menjujung tinggi UU Lingkungan dan kesehatan masyarakat di ruang kerjanya, Selasa 02/09/2025.

Beberapa media Melihat langsung Puskesmas Lahewa di duga Lingkungan Puskesmas Lahewa Sungguh Jorok tanggal 29 Agustus 2025 hanya simbol Kesehatan di mata publik.

Kami dari jurnalistik jumpa dengan KTU Puskesmas Lahewa Markus Zalukhu S.Km menyampaikan bahwa Kepala Puskesmas Lahewa Agustini Lase tidak berada di tempat ada kegiatan Lain, Pas kami perkenalkan diri bahwa kami dari Pers sehingga kami menandatangani Buku tamu tujuan kami datang di Puskesmas Lahewa Koordinasi, Konsultasi dan Konfirmasi.

“Setelah kami minta kepada KTU untuk mengambil dokumen Lingkungan Puskesmas Lahewa yang penuh rumput dan rumah Dinas berantakan bisa di duga bertambah sumber penyakit bagi pasien yang mau berobat.

Di duga kuat Kapus Lahewa lalai melaksanakan tugas dan lupa tentang
– *Permenkes Nomor 2 Tahun 2023*: Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Peraturan ini mencakup standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk media air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit.

– *UU Kesehatan Lingkungan*: Undang-Undang yang mengatur tentang kesehatan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah dan limbah ¹.

*Kewajiban Puskesmas*

– *Memelihara kualitas lingkungan*: Puskesmas harus memelihara kualitas media air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta mengendalikan vektor dan binatang pembawa penyakit.

– *Mengelola sampah dan limbah*: Puskesmas harus mengelola sampah dan limbah dengan baik untuk mencegah pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit.

– *Menerapkan higiene dan sanitasi*: Puskesmas harus menerapkan prinsip higiene dan sanitasi dalam kegiatan sehari-hari untuk mencegah penyebaran penyakit ¹.

*Dampak Puskesmas yang Tidak Bersih*

– *Penyebaran penyakit*: Puskesmas yang tidak bersih dapat menjadi sumber penyebaran penyakit, seperti penyakit infeksi dan penyakit lainnya.

– *Kerugian kesehatan*: Puskesmas yang tidak bersih dapat menyebabkan kerugian kesehatan bagi pasien dan masyarakat sekitar.

Hingga turun berita ini di Konfirmasi kepada Kepala Puskesmas Lahewa melalui WhatsApp tentang Anggaran pemeliharaan namun tidak ada jawaban.

(Musyawarah nazara).

Sukabumi – Yutelnews.com ,Direktur Utama Aktivis Muda Indonesia (Amusi), Ronald, angkat bicara terkait meninggalnya seorang anak akibat cacingan di Kabupaten Sukabumi. Kasus ini dinilai sebagai tragedi memalukan dan jarang terjadi, bahkan di level internasional.

“Orang meninggal karena cacingan itu tidak pernah kita dengar, baik di Indonesia maupun dunia internasional. Bahkan di Afrika yang dulu dikenal dengan kasus serupa, sekarang sudah tidak ada. Ini adalah preseden buruk bagi Sukabumi dan Indonesia,” ujar Ronald, Rabu (27/8/2025).

Menurutnya, kejadian ini menyingkap lemahnya sistem deteksi dan pencegahan masalah kesehatan dasar di masyarakat. Padahal, Pemerintah Kabupaten Sukabumi memiliki berbagai program serta anggaran besar di sektor kesehatan.

“Dengan perangkat birokrasi dan dana yang ada, hal seperti ini seharusnya tidak boleh luput dari perhatian pemerintah,” tegasnya.

Ronald menilai pemerintah daerah terlalu sibuk dengan pembangunan fisik, sementara program-program non-fisik yang menyentuh langsung kebutuhan kesehatan dan sosial masyarakat justru minim.

“Yang non-fisik, yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan sosial masyarakat, nyaris tidak terasa dampaknya,” katanya.

Lebih jauh, kritik keras juga diarahkan kepada pejabat struktural penerima TPP dan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah). Menurut Ronald, tunjangan yang seharusnya berbasis prestasi justru tidak sebanding dengan realitas di lapangan.

“Pejabat-pejabat struktural bisa menerima Rp15 sampai Rp30 juta per bulan dari TPP. Itu reward berbasis prestasi. Tapi dalam kasus ini, di mana kerja-kerja mereka? Tidak terlihat orkestrasi dan koordinasi sampai ke level bawah. Artinya, prestasi itu dipertanyakan,” tandasnya.

Atas tragedi ini, Amusi resmi melaporkan empat dinas di lingkungan Pemkab Sukabumi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Keempat dinas tersebut adalah DP3A, Dinsos, Dinkes, dan DPPKB, yang dinilai bersentuhan langsung dengan kasus tragis tersebut.

“Kami berharap laporan ini menjadi pintu masuk evaluasi serius agar pemerintah benar-benar mengutamakan kesehatan masyarakat, bukan sekadar pembangunan fisik,” tutup Ronald.

 

Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabumi )

Natuna-Yutelnews.com
Sebagai bentuk transparansi pelayanan publik di bidang kesehatan, Puskesmas Sedanau memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait kebijakan layanan rujukan bagi pasien gawat darurat.

Dalam wawancara melalui sambungan telepon bersama awak media pada Senin, 30 Juni 2025 pukul 11.30 WIB, dr. Wan Arie selaku dokter di Puskesmas Sedanau, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, menyampaikan bahwa pasien gawat darurat yang memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan tidak dikenakan biaya untuk rujukan ke RSUD Kabupaten Natuna, termasuk penggunaan speedboat milik Puskeskel sebagai transportasi rujukan laut.

“Pasien gawat darurat yang dirujuk menggunakan speed Puskeskel dan memiliki KIS atau BPJS, tidak dipungut biaya dalam proses rujukan ke rumah sakit,” jelas dr. Wan Arie.

Namun, beliau juga menegaskan bahwa pengantaran atau penjemputan jenazah tidak termasuk dalam cakupan layanan BPJS, sehingga biayanya menjadi tanggung jawab keluarga.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan, khususnya dalam kondisi darurat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat.

Repoter:Darmansyah

YUTELNEWS.com | Metro Lampung – UPTD Puskesmas Ganjar Agung Rochyani, S.ST. M.Kes beserta Dinas Kesehatan membagikan vitamin kepada para petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Wilayah Kerja Puskesmas Ganjar Agung.

Pembagian vitamin kepada petugas di TPS merupakan salah satu kepedulian dari Pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh petugas di TPS yang ada di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Ganjar Agung.

Tidak hanya pembagian vitamin saja puskesmas Ganjar Agung Metro Lampung juga menyiapkan mobil ambulance guna antisipasi petugas kpps atau peserta pemilih yang membutuhkan perawatan dalam pilkada serentak tersebut.

UPTD Puskesmas Ganjar Agung memberikan suplemen vitamin untuk menambah daya tahan tubuh mereka dan menambah kekuatan mereka dalam melaksanakan tugas cukup berat pada hari ini 27 November 2024.

Kegiatan rutin seperti ini kerap kali di lakukan oleh puskesmas Ganjar Agung Metro Lampung setiap momen pemilihan umum dan pilkada untuk menjaga kesehatan petugas kpps dan peserta pemilu ( Pemilih tetap ) saat di TPS.

Ditempat yang berbeda melalui ponsel salah satu tenaga kesehatan Puskesmas Ganjar agung metro Lampung menjelaskan kepada media.

Per empat jam kami mas di bagi 4sesi, sesi satu jam Delapan Sampai Dengan jam sebelas sesi dua Sebelas Sampai Dengan jam Empat Belas Begitu selanjutnya,
Kami juga dikecamatan juga, terus ambulan keliling ke setiap TPS mantau kesehatan para petugas kpps Jelas NS.Anita.

Salam Sehat..

Yusup Bahtiar Sumber NS.Anita.

YUTELNEWS.com | Batam, 10 Oktober 2024 – Srikandi PLN Batam konsisten menunjukkan kepedulian terhadap isu stunting pada ibu dan anak, khususnya di Kota Batam. Kali ini, gugus tugas pegawai perempuan PLN Batam tersebut menyelenggarakan program Srikandi Peduli Ibu dan Anak yang bertajuk “Pelatihan dan Peningkatan Pengetahuan Kader Posyandu” di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (UPTD P2PMKS) Nilam Suri Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Kamis (10/10).

Hasil sinergi Srikandi PLN Batam dengan Puskesmas Kampung Jabi dan UPTD P2PMKS Nilam Suri ini diikuti oleh puluhan Kader Posyandu terpilih se-Kota Batam. Dalam kegiatan ini, dikupas tuntas relasi psikologis ibu dan anak serta tata cara komunikasi efektif yang dapat membantu kader posyandu dalam menyampaikan pemahaman mengenai stunting kepada para ibu di Kota Batam.

Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Nagoya sekaligus Ketua Srikandi PLN Batam, Euis Hermawati, dalam sambutannya mengutarakan bahwa kegiatan ini masih merupakan rangkaian dari Program Ibu Asuh yang telah berjalan sejak beberapa waktu lalu. Tidak hanya memberi bantuan penyokong kebutuhan gizi ibu dan anak secara langsung, Srikandi PLN Batam juga berupaya agar para Kader Posyandu sebagai elemen penting dalam pemberantasan stunting  memiliki bekal yang cukup dalam melakukan penyuluhan, terutama terkait kesehatan ibu dan anak.

“Kami berharap pelatihan ini dapat memberi wawasan lebih dan meningkatkan pengetahuan Kader Posyandu tentang bagaimana menyampaikan penyuluhan agar gizi anak dapat tercukupi dengan baik. Selain itu, kami juga sangat menantikan sejauh mana dampak positif dari bantuan yang telah diberikan,” ungkap Euis.

Lebih lanjut, Euis menegaskan peran Srikandi PLN Batam sebagai agen sosialisasi isu-isu yang dekat dengan perempuan, baik di lingkup internal maupun eksternal perusahaan.

“Srikandi PLN Batam berkomitmen untuk selalu peduli terhadap isu-isu perempuan, termasuk kesetaraan gender dan pelecehan seksual yang perlu kita sadari bersama. Kami akan terus berupaya untuk memberi kontribusi nyata tidak hanya untuk perusahaan, melainkan juga masyarakat,” ujar Euis.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala UPTD P2PMKS Nilam Suri, Efriadi, mengapreasiasi kiprah Srikandi PLN Batam dalam menambah keterampilan masyarakat serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

“Pelatihan ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi Kader Posyandu dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat. Kader Posyandu penting karena berhubungan langsung ibu dan anak, sehingga kami berterima kasih atas terselenggaranya acara ini. Sebelumnya, UPTD P2PMKS Nilam Suri dan Srikandi PLN Batam juga telah berkolaborasi dalam sejumlah kegiatan seperti pemberian edukasi terhadap siswa-siswi sekolah menengah dan penyerahan bantuan,” tutur Efiriadi.

“Semoga kerja sama yang telah terjalin bisa tetap berlanjut untuk bersama-sama membangun Kota Batam,” tambah Efriadi lagi mengungkapkan harapannya.

Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Kampung Jabi, David, mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dukungan dalam mewujudkan Zero New Stunting atau tidak ada penambahan angka  stunting baru.

“Diharapkan kegiatan ini dapat mencetak Kader-Kader dengan keterampilan komunikasi efektif kepada masyarakat sehingga dapat menjelaskan tentang _stunting_ dengan baik guna mencegah kasus baru,” tutup David. /Red

YUTELNEWS.com | Kota Langsa – Terkait dengan pemberitaan di salah satu media online yang membeberkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dari tahun 2021/2024. Dugaan korupsi Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Langsa, Jln. Jenderal Ahmad Yani No.1, Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota,

Sabtu, (05/10/2024).

Mantan Plt Dirut RSUD Langsa, dr.Helmiza Fahri, Sp.OT angkat bicara, Jumlah dana yang sangat fantastis itu, Dalam pemberitaan belum pernah di Audit semenjak RSUD Langsa di bawah kepemimpinan beliau.

Dalam hasil konfirmasi langsung dengan salah satu mantan Plt direktur RSUD Langsa,
Pertanyaanya, Ada apa dengan pemberitaan bahwa RSUD Langsa tidak pernah di audit, Pertanyaan ini terjawab,
”Bukanya sudah menjadi kelaziman bahwa BPK setiap tahun turun dan melakukan pemeriksaan ke seluruh instansi yang nanti akan menjadi dasar laporan ke  Walikota Langsa dan sudah tentu RSUD tidak pernah luput di lakukan Pemeriksaan,” Ujar mantan Plt Direktur RSUD Langsa.

Di sela itu, menjadi tanda tanya besar kenapa bagi sebagian orang dan apabila ada di temukan
hal-hal yg aneh pastinya akan menjadi catatan bagi Pemerintah untuk menindak lanjuti dan memberikan arahan.
Ada kepentingan apa di balik pemberitaan yang selalu melibatkan aparat, seolah olah aparat tidak bekerja, tentunya dasar hasil pemeriksaan BPK lah yg akan menjadi catatan untuk menindak lanjutinya.

Ia juga menyampaikan surat Kepala Inspektorat Kota Langsa, Sahrial S.E, A.K yang bernomor: 900/720/2024 tanggal 09 Agustus 2024 terkait keterangan laporan keuangan RSUD Langsa telah diperiksa oleh KAP dan BPK-RI Perwakilan Aceh yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Bila tidak ada demi kepentingan seseorang atau kelompok tertentukah aparat bertindak, Tentunya itu pula yang menjadi ketidakadilan bagi warga Negara Indonesia.

Insya Allah apa yg di pertanyakan di beberapa media tidak benar adanya, semua Dana BLUD sampai 2023 sudah di audit oleh Kantor akuntan Publik dan disahkan oleh BPK, untuk kegiatan 2024 sedang berjalan dan tentu akan di audit juga pada saatnya, semoga rekan-rekan media memakluminya, Ini informasi sementara dari saya,” pungkas mantan
Plt, Direktur RSUD Langsa,
dr Helmiza Fahry, Sp.OT.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Payakumbuh Pemko Payakumbuh bersama Baznas Kota Payakumbuh memberikan bantuan kepada Meriani (49), warga yang menderita disabilitas fisik akibat penyakit kronis sejak 2021.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, didampingi Ketua Baznas Kota Payakumbuh, Edi Kusmanak, di kediaman Meriani Kelurahan Balai Tongah Koto, Senin (23/09/2024).

Kegiatan itu juga dihadiri Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh Irwan suwandi, Kabag Kesra Efrizal, Camat Payakumbuh Utara Jhonny Parlin, lurah serta PSM Balai Tongah Koto.

Bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Pemko Payakumbuh dan Baznas dalam meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dan kondisi kesehatan yang memprihatinkan.

Meriani mulai mengalami keluhan pada Februari 2021, ketika ia menderita demam tinggi dan menemukan benjolan di punggungnya. Setelah diperiksakan di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Payakumbuh, ia dirujuk ke Rumah Sakit Otak Bukittinggi dan menjalani rawat jalan selama delapan bulan.

Namun, pada 2022, kondisinya semakin memburuk dengan benjolan yang semakin membesar, membuatnya kehilangan kemampuan berjalan. Meriani kembali dirawat di RS Otak Bukittinggi dan menjalani transfusi darah.

Kondisinya semakin parah saat ia mengalami pendarahan di organ kewanitaannya, sehingga dirujuk ke RSAM Bukittinggi untuk perawatan lebih lanjut. Pada Juli 2023, Meriani dijadwalkan menjalani operasi tumor, namun komplikasi pendarahan lain membuat ia dirujuk ke RSUP M. Djamil Padang.

Di sana, ia menjalani dua kali bedah laparoskopi selama 28 hari, namun diagnosa yang tepat belum ditemukan. Dokter menyarankan tindakan kemoterapi, tetapi karena keterbatasan ekonomi, Meriani memilih untuk beristirahat di rumah.

Saat ini, Meriani hanya mampu berbaring di rumah semi permanen berukuran 6×8 meter, yang ia tinggali bersama ibunya, Raunah (79). Rumah tersebut merupakan hasil program bedah rumah dari Pemko Payakumbuh, yang baru selesai dibangun beberapa bulan lalu.

Sekda Kota Payakumbuh, Rida Ananda, berharap agar Meriani dapat segera pulih dan mendapatkan perawatan yang lebih intensif.

“Kita akan terus berupaya membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk memastikan Meriani mendapatkan perawatan yang layak. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban keluarga,” kata Sekda Rida Ananda.

Rida juga mengharapkan masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam membantu Meriani dan keluarganya.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berempati dan membantu, agar Meriani mendapatkan dukungan yang maksimal demi kesembuhannya,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Baznas Kota Payakumbuh, Edi Kusmanak, menegaskan bahwa kondisi yang dialami Meriani memerlukan dukungan berkelanjutan.

“Kami berharap bantuan ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi terus berkelanjutan agar Meriani dapat menjalani hidup dengan lebih baik,” tuturnya.

Ia menambahkan, bahwa Baznas telah memberikan bantuan rutin sejak Agustus 2023 dan akan terus mendukung Meriani.

“Baznas berkomitmen untuk membantu masyarakat, dan kami berharap dukungan dari berbagai elemen masyarakat terus mengalir untuk Meriani dan keluarganya,” ungkap Edi.

Selain bantuan dari Pemko dan Baznas, Meriani juga telah terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) kategori disabilitas, serta Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Sentra Abiseka Pekanbaru, yang meliputi bantuan nutrisi, sembako, dan kasur.

Masyarakat Payakumbuh juga aktif berpartisipasi dalam memberikan bantuan melalui kelompok-kelompok seperti Ahsan Care dan Khadijah Zaman Now (KZN).

Bantuan yang diperlukan Meriani saat ini meliputi kebutuhan harian, perawatan kesehatan, pampers, dan dukungan perawatan medis. Pemko Payakumbuh dan Baznas mengajak masyarakat luas untuk ikut serta dalam memberikan bantuan, baik secara langsung maupun melalui program-program donasi yang sudah ada.

Meriani direncanakan akan dirujuk ke Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, di mana Sentra Abiseka akan memantau dan memastikan perawatan medis yang dibutuhkannya.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Meriani dapat segera mendapatkan kesembuhan dan kembali menjalani hidup dengan lebih baik.

 ( MAHWEL )

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Seorang pimpinan Kepala Puskesmas Sempu kab, Banyuwangi Bu Yati telah melakukan pembohongan publik kepada masyarakat maupun media saat di konfirmasi oleh wartawan pada hari Kamis 18/07/2024, demi menutupi nama baik.

Beliau berdalih mengatakan terkait penanganan petugas kesehatan puskesmas Sempu yang melanggar SOP dan tidak professional dalam melayani pasien persalinan pada tanggal 29/06/2024, bahwasannya saat itu menurut keterangan Kepala Puskesmas Sempu Bu Yati jika Si Suami yang berinisial R yang datang sendirian hanya untuk meminjam ambulan untuk istrinya HW (27) yang sedang mau melakukan persalinan. Sedangkan saat itu driver memang tidak ada dan beralasan jika pasien hanya sebentar sehingga tidak memberikan pertolongan.

Sedangkan saat awak media mengkonfirmasi pernyataan tersebut kepada korban sebelumnya, bahwasannya pasien (HW) datang bersama sang suami (R) untuk meminta pertolongan pertama darurat, terlebih saat itu pasien tengah mengalami pecah ketuban.

Pihak puskesmas menolak menangani saat itu, dan karena suami kebingungan karena tidak ada penanganan dari puskesmas Sempu, si suami pun berusaha meminjam mobil ambulans namun respon dari pihak puskesmas saat itu berdalih beralasan tidak ada driver tanpa menelepon atau mencarikan driver terlebih dahulu. Sehingga membuat si Suami (R) tersebut membawa sang istri yang tengah mau melahirkan hanya dengan berboncengan saja naik motor ke Rumah Sakit ABDHI FAMILY.

Kepala Puskesmas Sempu Bu Yati sempat meminta maaf kepada Awak Media karena kejadian tersebut dan beliau juga meminta maaf langsung kepada pihak korban saat beliau melakukan imunisasi di Pustu wilayah Desa Jambewangi, dikarenakan hal tersebut beresiko dengan nyawa, bahkan sampai anak korban saat itu yang sudah lahir di RS ABDHI FAMILY meminum air ketuban lantaran terlambat mendapatkan pertolongan cepat yang mengakibatkan pernafasan terganggu.

Saat awak media menanyakan hal tersebut kepada pihak korban , bahwasannya jika pihak puskesmas sempat datang ke Rumah pasien (HW) berjumlah 5 orang menggunakan kendaraan ambulan saat itu untuk meminta maaf langsung kepada pihak korban pada hari Sabtu 27/07/2024.

Sedangkan hal itu sudah tertuang dalam Undang-undang bagi setiap Rumah Sakit ataupun Fasilitas pelayanan Kesehatan seperti puskesmas yang tidak melayani pasien terlebih dalam keadaan darurat. Berdasarkan pasal 190 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan , pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama pada pasien dalam keadaaan gawat darurat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kecacatan ataupun kematian , pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan hukuman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ) .

Dari keterangan korban juga pihak Bu Yati selaku Kepala Puskesmas sempat mengantarkan anak korban untuk memeriksakan sakit pernapasan yang tengah di rasakan bayi tersebut ke dokter spesialis anak yang ada di Rumah Sakit Graha Medika Gambiran, itupun hanya sekali .

Dari kejadian tersebut sungguh membuat miris dan heran terhadap pelayanan puskesmas Sempu kepada masyarakat.

Di karenakan hal tersebut tidak hanya terjadi satu kali , melainkan tahun kemarin juga sempat terjadi saat pasien meminta pertolongan namun tidak ada penanganan sama sekali dari pihak puskesmas Sempu dan bahkan saat di konfirmasi awak media dan mencari tau kepada beberapa narasumber bahwasanya memang sudah lama jika puskesmas Sempu selalu beralasan jika driver tidak ada saat di butuhkan dalam keadaan gawat darurat.

(Slamet/imam)