Apresiasi untuk Guru Muhammadiyah dalam Perayaan Milad ke-113 di Mranggen

DEMAK, YUTELNEWS.COM —Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mranggen menyelenggarakan acara akbar, Tabligh Akbar, dalam rangka memperingati Milad ke-113 Muhammadiyah di Masjid Al-Asyhar. Acara ini bertujuan untuk memperkuat pengabdian masyarakat dan bakti sosial pada, (23/11/2025).

Dr. Fuad Al-Hamidy menyampaikan pesan penting tentang peran warga Muhammadiyah dalam memberi manfaat bagi masyarakat, mengibaratkan semangat mereka sebagai matahari yang menerangi dunia.

Acara ini mencakup berbagai bakti sosial seperti:

-Apresiasi untuk Guru Muhammadiyah

-Pengobatan Gratis

-Pijat Punggung Gratis

-Pembagian Sayur kepada Warga

Dr. H. Zubaidi, Ketua PCM Mranggen, menekankan perlunya persatuan dan kolaborasi untuk meningkatkan kontribusi kepada masyarakat,” ucapnya.

Panitia penyelenggara, Jasno, S.Pd, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan acara ini dan mengumumkan bahwa kegiatan peringatan HUT ke-113 akan terus berlanjut, termasuk jalan sehat yang direncanakan pada, (30/11/2025),” ujarnya.

Antusiasme masyarakat sangat tinggi, dan PCM Mranggen menegaskan kembali komitmennya untuk terus berdakwah dan memberikan program sosial untuk kesejahteraan masyarakat.

(M. Effendi)

9 Atlet Tangguh Kabupaten Bandung Siap Raih Medali Emas Terbanyak di Ajang BK Porprov Jabar

Bandung – YUTELNEWS com|| Sebanyak 9 atlet tangguh Kabupaten Bandung, binaraga dan fitness Anggota PBFI Jawa Barat mengikuti babak kualifikasi (BK) untuk Porprov Jabar tahun 2026 di Garut, Jumat – Minggu (21-23/11/25).

Jumlah tersebut terdiri dari 5 atlet Binaraga dan 4 atlet Body Fitness. Masing-masing adalah Andri Serat dan Rusyana turun di kelas 70 Kg ke bawah, Ari Blade (75 Kg), Ali Karna (85 Kg) dan Ivhan FG (85 Kg plus). Adapun yang turun di nomor Body Fitness adalah Fadly, Men’s Sport Phyaics Up to 170 Cm, Iman dan Hafid di nomor Men’s Sport Physics over 179 Cm dan atlet Dani Tata -100 + 6 Kg.

“Alhamdulillah hasil timbang badan, kita sudah sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga seluruh atlet kita dapat mengikuti BK ini. Mohon doanya saja agar atlet kita bisa menjadi yang terbaik dan mendapatkan tiket untuk Porprov nanti,” harapnya.

Ketua PBFI Jabar sekaligus Techical Delegate Benny Ciptawijaya mengaku, sebanyak 124 atlet bertanding di ajang BK Porprov 2026 di Garut.
Jumlah atlet yang bertanding tersebut berasal dari 15 kabupaten dan 6 kota, jadi total ya 21 kabupaten/kota. Berdasarkan data dari panitia, jumlah atlet terbanyak dikirimkan oleh kota Cirebon sebanyak 11 atlet dan jumlah paling sedikit dari kabupaten Bandung Barat hanya 1 atlet.

“Kalau sebelumnya data berjumlah 126 dari 21 kabupaten dan kota di Jabar. namun saat timbang badan ada beberapa atlet yang mengundurkan diri karena alasan sakit,” katanya.

Timbang badan atlet tersebut, diselenggarakan di Gedung Kesenian Art Centre, jalan Proklamasi, kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Jumat (21/11/25) sore.

Ketua PBFI Kabupaten Bandung H.Berry menegaskan sembilan atlet yang akan bertanding diminta untuk konsisten mempertahankan raihan tiket untuk Porprov nanti.

“Kita harus optimis membuktikan kepada KONI kabupaten Bandung, bahwa kita siap mendukung raihan 100 emas pada Porprov nanti yang diawali mengantongi tiket Porprov sebanyak- banyaknya,” tegasnya.

Ketua KONI kabupaten Bandung H Yana Suryana S.Pd.I mendoakan agar para atlet PBFI kabupaten Bandung menjadi yang terbaik.

“Semoga saja para atlet PBFI kembali menorehkan prestasinya di ajang BK ini dengan meraih medali terbanyak, sehingga jadi juara umum lagi, seperti BK Porprov sebelumnya,” pungkasnya.**

 

Yans.­

Pemkab Bandung Raih Penghargaan “Be Award 2025-Instansi dengan Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Paling Masif

JAKARTA – YUTELNEWS com|| Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung kembali torehkan prestasi bergengsi pada tingkat nasional. Kali ini, Pemkab Bandung dibawah kepemimpinan Bupati Bandung Dadang Supriatna raih penghargaan “Be Award – Penghargaan Untuk Instansi Pengguna Layanan Sertifikasi Elektronik Tahun 2025” dengan kategori “Instansi dengan Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Paling Masif”.

Ini diraih pada ajang Digital Trust 360 Summit yang diselenggarakan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(BSSN) di Gedung Sasono Langen Budoyo Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (20/11/2025).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Bandung, H.Teguh Purwayadi, S.Stp, M.Si., mewakili Bupati Bandung Dadang Supriatna yang berhalangan hadir karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, menerima langsung penghargaan untuk Pemkab Bandung.

Pasca menerima penghargaan Be Award 2025, Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung, H.Teguh Purwayadi, S.Stp, M.Si., menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut.

“Penghargaan pada Digital Trust 360 Summit ini merupakan bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung berada di jalur yang tepat dalam mengakselerasi transformasi digital pemerintahan,” kata Teguh.

“Pemanfaatan tanda tangan elektronik yang masif bukan hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memastikan keamanan dan keabsahan dokumen pemerintahan,” imbuhnya.

Diskominfo Kabupaten Bandung terus memperkuat tata kelola teknologi informasi dengan standar keamanan yang tinggi.

“Transformasi digital harus berjalan seiring dengan peningkatan keamanan siber dan kepercayaan publik. Karena itu kami terus memperkuat keamanan informasi, meningkatkan
kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan memastikan setiap layanan digital berjalan aman serta terintegrasi,” jelasnya.

Kedepan, Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen untuk terus memperluas dan memperdalam adopsi layanan digital, termasuk integrasi penuh TTE dengan seluruh proses administrasi lintas perangkat daerah, Unkapnya.

Peningkatan keamanan informasi sesuai standard BSSN, penguatan layanan publik berbasis digital. Selain itu edukasi dan literasi digital untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat. Inovasi layanan yang cepat, efisien, dan mudah diakses.

“Dengan berbagai inisiatif tersebut, Kabupaten Bandung menargetkan posisi sebagai daerah pionir
dalam pembangunan ekosistem digital yang terpercaya serta memberikan layanan publik yang
berkualitas tinggi,” ujarnya.

Dijelaskan, Digital Trust sebagai Fondasi Transformasi Digital Nasional. Seiring dengan prioritas nasional dalam percepatan transformasi digital, Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) berkomitmen untuk memperkuat Digital Trust sebagai fondasi utama dalam
membangun ekosistem digital yang aman dan andal.

Digital Trust tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi seluruh elemen bangsa. Mulai dari pemerintah sebagai regulator, sektor swasta sebagai penyedia layanan dan inovasi, akademisi melalui riset dan edukasi, serta masyarakat melalui literasi dan kesadaran digital.

Sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor tersebut, BSrE menyelenggarakan “Digital
Trust 360 Summit”, sebuah forum yang menghadirkan pemangku kepentingan untuk membahas integrasi kebijakan, teknologi, dan riset dalam memperkuat ekosistem digital nasional yang
tangguh, aman, dan berkelanjutan.

Dalam momentum ini, Pemerintah Kabupaten Bandung ditetapkan sebagai penerima Be Award 2025 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam memanfaatkan layanan sertifikasi elektronik guna mendukung tata kelola pemerintahan digital yang terpercaya, efisien, dan transparan.

Transformasi Digital Pemerintah Kabupaten Bandung, yakni Responsif, Aman, dan Terukur.

Penggunaan TTE (Tanda Tangan Elektronik) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah
dilakukan secara masif untuk seluruh perangkat daerah. Pemanfaatan ini terbukti, pertama mempercepat proses administrasi dan pelayanan publik. Kedua, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Ketiga, meningkatkan efisiensi birokrasi. Keempat, memastikan keabsahan dan keamanan dokumen yang sesuai standar nasional. Kelima, memperkuat tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel.

Capaian ini sekaligus mendukung visi Kabupaten Bandung BEDAS (Bersih, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera) dalam aspek modernisasi layanan publik dan penguatan digital trust.**

 

Yans

Kejati Didik Farkhan Alisyahdi Bersama Pemprov Lakukan Kerjasama Penerapan Pidana Kerja Sosial di Sulawesi Selatan

SULSEL, YUTELNEWS.COM —Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait penerapan pidana kerja sosial. Acara berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur pada, (20/11/2025).

Komitmen Bersama Penandatanganan MoU ini menegaskan komitmen Kejati Sulsel dan Pemprov Sulsel untuk menerapkan norma baru dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 yang terkait dengan pidana kerja sosial.

Kepala Kejati, Dr. Didik Farkhan menyatakan bahwa pidana kerja sosial memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Dr Didik Farkhan.

Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mendukung program ini, dengan harapan dapat mengurangi biaya untuk negara dan memberikan keterampilan kepada warga binaan.

Pendekatan Hukum yang Humanis Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Prof. Asep Nana Mulyana, menjelaskan bahwa pidana kerja sosial merupakan langkah menuju keadilan yang lebih seimbang dan berfokus pada kemanusiaan, terutama untuk pelanggar tertentu,” ujar Prof Asep Nana Mulyana.

Pelaksanaan pidana kerja sosial diatur ketat, dengan memperhatikan profil pelaku dan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Inisiatif penerapan pidana kerja sosial di Sulawesi Selatan bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis dan bermanfaat bagi masyarakat. Penandatanganan MoU ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan tujuan tersebut.

(ABU ALGIFARI)

Ketua KONI H Yana Suryana S.Pd.I, Resmi Lepas Atlet PBFI Ikuti BK Porprov 2026 di Garut

Bandung- YUTELNEWS com || Ketua Umum KONI Kabupaten Bandung, H. Yana Suryana S.Pd.I secara resmi melepas para atlet binaraga dan fitness untuk babak kualifikasi Porprov XV tahun 2026.

Pelepasan dilaksanakan di Sekretariat PBFI Kabupaten Bandung, pada Rabu, (19/11/2025).

Pada kesempatan itu, Ketua Umum KONI kabupaten Bandung didampingi sejumlah pengurus KONI lainnya, dari bidang organisasi dan Humas/Publikasii meminta agar para atlet binaraga dan fitness meraih tiket Porprov 2026.

“Alhamdulillah hari ini, Rabu 19 Nopember dengan ini saya bisa melepas para atlet Binaraga dan Fitness, PBFI Kabupaten Bandung untuk mengikuti BK Porprov 2026 di Garut. Semoga para atlet dapat tiket BK sebanyak banyaknya, sehingga dapat berkesempatan meraih medali emas di ajang Porprov ke depannya,” kata Ustad Persib, sapaan Ketua KONI Kabupaten Bandung ini.
Pada kesempatan itu, ustad Persib meminta agar para atlet dapat mempertahankan Raihan medali emas pada Porprov nanti. “Yang penting kita harus tetap optimis meski dalam kondisi efisiensi anggaran untuk seluruh Cabor ini. Selamat bertanding jaga sportivitas dan raih prestasi setinggi mungkin,”harapnya.

Sementara itu, Ketua PBFI Kabupaten Bandung, H Berry mengucapkan terima kasihnya kepada Ketua Umum KONI atas pelepasan terhadap atlet PBFI untuk BK Porprov itu.

“Kami sangat bangga dengan kinerja KONI Kabupaten Bandung di Awah pimpinan Ustad Persib ini..Sebelumnya Ketum KONI monitoring evaluasi atlet binaraga, kini melepas secara resmi untuk ajang BK di Garut. Ini akan menjadi motivasi bagi pengurus PBFI dan para atlet binaraga/fitness,” kata H.Berry .

H.Berry mengaku siap untuk mendukung target KONI Kabupaten Bandung dalam Raihan 100 medali emas pada Porprov nanti. Dengan berkekuatan 5 atlet binaraga dan 5 atlet body fitness, pihaknya merasa yakin prestasi PBFI kabupaten Bandung akan terulang.

 

Yans.

Kantor Kadin Jabar Digembok 400 Anggota Kadin, Minta Ketua Kadin Anindya Bakrie Bersikap Tegas

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Sekitar 400 anggota Kadin Jabar yang terdiri dari Ketua Kadin Daerah, Anggota Luar Biasa dan anggota biasa, menyegel Kantor Kadin Jabar di Jalan Sukabumi, Bandung, Rabu 19 November 2025.

Dimotori Galih F Qurbany, Dony, Wawan dan Emay sebagai orator aksi, unjuk rasa diawali dengan berjalan kaki sekitar 300 meter dari lapangan Cafe Bajawa menuju gedung Kadin Jabar.

Sepanjang perjalanan mereka bergantian berorasi bahwa gedung Kadin Jabar dalam kondisi status quo. Oleh karena itu, gedung tersebut harus dikosongkan.

Di halaman gedung Kadin, para orator makin keras, selain menuntut agar gedung dikosongkan, mereka juga meminta Kadin Indonesia segera mengeluarkan SK untuk Nizar Sungkar.

Dalam kesempatan itu, Galih sebagai koordinator aksi menegaskan bahwa aksi ini utamanya meminta ketegasan dari Kadin Indonesia agar masyarakat Jawa Barat, terutama para pengusaha, jangan diabaikan.

Karena dampak dari ketidaktegasan Kadin Indonesia ini akan berbahaya, baik dari sisi keamanan maupun dari sisi politis.

Menurut Galih, ada pihak yang diuntungkan yakni ketua hasil Muprov Bogor Almer Faiq Rusidy yang menduduki kantor Kadin Jabar. Padahal baik ketua hasil Muprov Bogor maupun Muprov Bandung Nizar Sungkar sama sama belum mengantongi SK.

“Kita paham betul bahwa karena ada dualisme, maka sikap tegas dari Kadin Indonesia sangat diperlukan agar pengusaha tidak dikorbankan,” kata Galih.

Aksi unjuk rasa berlangsung sekitar 1 jaman. Diakhiri dengan penempelan stiker dan spanduk “Gedung ini disegel” , “Gedung ini harus dikosongkan.”

Peserta aksi akhirnya membubarkan diri, kembali ke tempat semula.***

 

Yans.

Kunjungan Reses DPR RI dan DPRD Kepri di Sedanau Diwarnai Penyaluran 1.000 Paket Sembako

YUTELNEWS.COM — Sedanau, Natuna.
Kegiatan reses Anggota DPR RI Dapil Kepulauan Riau, Ir. H. M. Endipat Wijaya, M.M., bersama Ketua DPRD Provinsi Kepri, Iman Setiawan, berlangsung di Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Selasa (18/11/2025). Agenda ini dirangkaikan dengan penyaluran 1.000 paket sembako untuk masyarakat Kecamatan Bunguran Barat.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” secara bersama-sama, menciptakan suasana khidmat dan penuh rasa nasionalisme. Setelah itu, dilanjutkan dengan doa bersama yang dipandu oleh alim ulama setempat, sebagai ungkapan syukur dan harapan agar kegiatan berjalan lancar serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Ketua PAC Gerindra Kecamatan Sedanau, Rijal. Dalam sambutannya, Rijal menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh tamu yang hadir, khususnya kepada Ketua DPR RI dan Ketua DPRD Provinsi Kepri.

Rijal menambahkan, meskipun beberapa tamu berhalangan hadir, seluruh panitia dan masyarakat tetap menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa kehadiran program ini adalah bukti nyata kepedulian Partai Gerindra terhadap masyarakat Sedanau.

“Salam hangat dari kami semua. Terima kasih atas terselenggaranya program ini di daerah kami, di Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna. Semoga kegiatan ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rijal dengan penuh rasa hormat.

Acara dipusatkan di Akau Gerci­a, Kelurahan Sedanau, Jalan Jenderal Sudirman, dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Bantuan disalurkan kepada warga di Desa Sedanau Timur, Semedang, Selading, dan Seluan sebagai bentuk kepedulian Partai Gerindra terhadap kesejahteraan masyarakat Natuna.

Turut hadir unsur Forkopimcam, di antaranya:

Polsek Bunguran Barat

Koramil 03/Sedanau

Posal Sedanau
Serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.

Turut mendampingi kegiatan:

Dardani, Anggota DPRD Natuna Fraksi Gerindra, Ketua Komisi I, Dapil III

Atet, Anggota DPRD Natuna Fraksi Gerindra, Dapil I

Sambutan Pemerintah Kecamatan

Sekretaris Camat Bunguran Barat, Syukurillah, mewakili Camat, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan reses serta penyaluran sembako ini. Ia juga mengapresiasi peran Ketua PAC Gerindra Ats Lobian dan Marzuki, yang membantu mendorong terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik.

Syukurillah menegaskan bahwa masyarakat Sedanau sangat antusias menyambut kehadiran para wakil rakyat dan berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut demi kepentingan masyarakat luas.

Sambutan Marzuki

Dalam sambutannya, Marzuki, Ketua Komisi II DPRD Kepri sekaligus perwakilan Natuna–Anambas dari Fraksi Gerindra, menjelaskan bahwa penyerahan bantuan sebenarnya akan dilakukan langsung oleh Ir. H. M. Endipat Wijaya, M.M., namun beliau berhalangan hadir karena agenda penting di Kabupaten Lingga.

Marzuki menegaskan bahwa Partai Gerindra, dari pusat hingga daerah, selalu berkomitmen hadir bersama masyarakat. Ia juga mengajak warga mendukung program Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada penguatan ekonomi rakyat.

Di akhir sambutannya, ia berharap seluruh paket sembako dapat diterima masyarakat yang benar-benar berhak, serta proses pendistribusiannya berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran.

Ucapan Terima Kasih Masyarakat

Masyarakat Sedanau menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Ketua DPRD Kepri Iman Setiawan, Anggota DPR RI Ir. H. M. Endipat Wijaya, M.M., serta seluruh jajaran Partai Gerindra yang telah hadir dan memberikan perhatian nyata melalui kegiatan reses dan pembagian sembako ini.

Warga berharap kegiatan sosial dan kepedulian seperti ini terus berlanjut demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna.

Penutup Kegiatan

Acara kemudian ditutup dengan pembagian paket sembako kepada warga. Suasana haru dan penuh kebersamaan tampak saat masyarakat menerima bantuan tersebut dengan wajah ceria dan penuh rasa syukur. Momentum ini menjadi pengingat bahwa kehadiran para wakil rakyat membawa manfaat nyata bagi masyarakat Sedanau.

Redaksi: Darmansyah — Kabiro Natuna Yutelnews.com

H.Cucun Ahmad Syamsurijal Bertemu Persagi dan BGN, Permohonan Minta Maaf dan Sepakati Penguatan Program MBG

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Wakil Ketua DPR RI H Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya viral terkait dengan pernyataannya mengenai ahli gizi dalam acara sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandung beberapa waktu lalu.

Permohonan maaf dan klarifikasi tersebut disampaikan melalui video resmi yang beredar di sejumlah media maupun salah satu akun resminya, Cucun Centre.

Dalam video permintaan maaf resmi yang beredar, Cucun menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat pernyataannya soal ahli gizi dalam program MBG beberapa waktu lalu di Bandung.

“Beberapa hari lalu pada saat acara dengan Badan Gizi Nasional di Bandung ada pernyataan saya yang menjadikan perdebatan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf agar semua menjadi terang dan jelas,” ujar Cucun.

Cucun mengampaikan bahwa konteks pembahasan sebenarnya tidak seperti yang dipersepsikan publik. Ia mengaku tidak bermaksud menyinggung atau menyepelekan profesi sarjana ahli gizi.

Menurutnya, ahli gizi dalam pelaksanaan program MBG sangatlah penting. Ia menyebut ahli gizi adalah mereka yang mengawal program MBG untuk menciptakan generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas dan berdaya saing.

Kemudian Cucun juga menjelaskan program MBG ini buian sekedar program sosial, melainkan fondasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa dengan menumbuhkan sumber daya manusia yang unggul melalui program peningkatan gizi, pendidikan tentang gizi, dan kesehatan sejak dini.

“Hari ini saya bersama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan BGN bertemu di ruang pimpinan DPR RI. Kami menyepakati penguatan program MBG, lewat kerjasama BGN dengan Persagi,” tambahny

Ia menjelaskan para sarjana lulusan program ahli gizi dan lulusan vokasi gizi akan dikonsolidasikan oleh Persagi bersama BGN.

“Kami sepakat untuk terus melakukan perbaikan agar program MBG ini menjadi program yang bermanfaat untuk masa depan anak-anak Indonesia,” jelasnya.

Cucun berharap setelah pertemuan Persagi dan BGN ini membuat kualitas gizi anak-anak Indonesia lebih hebat apalagi dengan pengetahuan gizi sejak dini. Ia optimistis para ahli gizi, penyuluh gizi, dan literasi tentang gizi akan membuat Indonesia yang lebih kuat.

“Sekali lagi dari lubuk hati yang terdalam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Cucun juga sempat menyampaikan permohonan maaf sekaligus memberikan klarifikasi atas video viral yang beredar. Hal itu disampaikan melalui salah satu akun resminya, Cucun Centre.

Dalam unggahan tersebut, Cucun menyampaikan permohonan maaf jika ucapannya dalam forum tersebut dianggap arogan dan menyinggung profesi ahli gizi.

Ucapan yang kemudian viral tersebut terjadi dalam sesi tanya jawab yang berlangsung pada Rapat Konsultasi SPPG Kabupaten Bandung pada Minggu, 16 November 2025.

“Saya menyampaikan permohonan maaf apabila dinamika pembahasan di dalam ruangan terkait tuntutan aspirasi sempat menjadi konsumsi publik dan dianggap menyinggung profesi ahli gizi,” tulis Cucun dalam unggahannya.

Lebih lanjut, H Cucun menjelaskan bahwa arah pembicaraan saat itu terkait kekhawatiran adanya perubahan diksi dari ‘ahli gizi’ dalam regulasi program terkait gizi, termasuk MBG (Makan Bergizi Gratis).

Menurutnya, perubahan nomenklatur berpotensi memengaruhi kualitas makanan bergizi serta aspek pengawasannya.

“Tujuan saya adalah meluruskan bahwa apabila terjadi perubahan diksi, terdapat kekhawatiran bahwa kualitas makanan bergizi, termasuk aspek pengawasannya, menjadi tidak dapat dipastikan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa wacana mengganti istilah “ahli gizi” dengan sebutan lain seperti Quality Control atau Pengawas Makanan Bergizi masih sebatas wacana dan belum tentu diberlakukan.

Bantah Akan Hilangkan Nomenklatur Ahli Gizi

Dalam klarifikasinya, Cucun menyebut bahwa pernyataan dalam video sebetulnya merupakan respons atas usulan dari peserta forum yang meminta agar embel-embel “ahli gizi” tidak digunakan.

Menurutnya, menghilangkan nomenklatur tersebut justru dapat membuka peluang bagi pihak yang tidak memiliki kompetensi keilmuan untuk masuk ke ruang profesi gizi.

Kondisi itu, kata Cucun, berpotensi menggeser peran para tenaga ahli gizi yang selama ini memiliki keahlian dan standar kompetensi yang terukur.

“Secara prinsip, apabila nomenklatur tersebut dihilangkan, hal ini justru membuka peluang bagi pihak yang bukan ahli gizi untuk masuk ke ruang profesi tersebut,” tulisnya.

Oleh karena itu, Cucun menilai penting untuk menegaskan nomenklatur profesi demi menjaga kepastian peran, kualitas layanan gizi, dan keamanan pangan bergizi.

Minta Maaf dan Terima Kritikan Masyarakat

Di bagian akhir klarifikasinya, Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan permintaan maaf dan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberi perhatian dan masukan terkait polemik tersebut.

Menurutnya, setiap kritik dan aspirasi menjadi bagian penting untuk memperkuat program pemerintah, termasuk agenda Presiden Prabowo dalam mempersiapkan masa depan generasi penerus bangsa.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan masukan dan perhatian. Setiap aspirasi sangat berarti bagi penguatan program Presiden Prabowo,” ujarnya.(**)

 

Yans.

Kang DS: Verifikasi IPPR Jadi Langkah Penting Menata Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bandung

JAKARTA – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung, Dadang Supriatna menghadiri Penandatanganan Berita Acara Verifikasi Penanganan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR) dalam rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar yang menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah atas komitmennya dalam menjaga keteraturan ruang. Ia menegaskan bahwa IPPR merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

“Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan fondasi agar tata ruang nasional dapat berjalan tertib dan konsisten,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung itu memaparkan hasil verifikasi IPPR di Wilayah Perencanaan Cimenyan dan Cilengkrang. Dari proses lapangan, teridentifikasi 12 objek pelanggaran, yang terdiri atas 11 pemanfaatan ruang tanpa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta satu objek yang tidak memenuhi ketentuan dalam dokumen KKPR. Temuan itu mencakup permukiman, bangunan usaha, vila, dan fasilitas rekreasi yang tidak selaras dengan arahan rencana tata ruang.

Kang DS menegaskan bahwa proses verifikasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan ketertiban pemanfaatan ruang.

“Tata ruang bukan hanya soal peta dan aturan, tetapi tentang masa depan daerah yang kita bangun bersama,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, 12 objek yang melanggar akan segera ditertibkan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain pemetaan objek pelanggaran, verifikasi juga menghasilkan koreksi terhadap luasan dan intensitas pemanfaatan ruang di sejumlah titik. Langkah ini dilakukan agar nantinya selaras dengan ketentuan zonasi dalam rancangan RDTR.

“Tim kami melakukan koreksi agar semua kegiatan sesuai dengan rencana zonasi RDTR yang sedang disusun. Ini penting untuk menciptakan pembangunan yang tertib dan terarah,” jelas Kang DS.

Kang DS menegaskan komitmen Pemkab Bandung untuk menyelesaikan seluruh tahapan verifikasi. Ia berkomitmen untuk menuntaskan seluruh tahapan verifikasi IPPR sebagai bentuk keseriusan Pemkab Bandung dalam memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang.

Ia juga menambahkan bahwa upaya ini sekaligus mendukung percepatan penyusunan RDTR sebagai instrumen penting pembangunan daerah.

“Semua langkah ini kami tempuh agar pembangunan di Kabupaten Bandung selalu berpihak pada kepentingan masyarakat dan keberlanjutan wilayah,” tutup Kang DS.

 

Yans.

Pelaksanaan Desk Penginputan dan Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral Daerah Tahun 2025

GUNUNG SITOLI, YUTELNEWS.COM —Kegiatan Desk Penginputan dan Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral Daerah Tahun 2025 resmi dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Dinas Kominfo pada, Senin (17/11/2025).

Data dipandang sebagai aset strategis dalam pembangunan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Tujuan kegiatan ini adalah mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua kegiatan yang menghasilkan data di masing-masing Perangkat Daerah.

Kepala Dinas berharap kegiatan ini memperkuat sinergi dan menjadikan data sebagai fondasi pembangunan yang bermanfaat.

Kegiatan berlangsung selama lima hari, dari 17 hingga 21 November 2025.

Hadir dalam acara ini perwakilan dari BPS, Bapperida, dan peserta dari beberapa kecamatan di Gunungsitoli.

Desk ini merupakan langkah penting untuk menghasilkan data yang akurat dan terintegrasi demi mendukung pembangunan daerah dengan efektif.

(Kharisma Gea)

Kapolres AKBP Ricky Ricardo Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Singgalang 2025 di Payakumbuh

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Polres Payakumbuh mengadakan Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Singgalang 2025, Acara ini dihadiri oleh perwakilan Forkopimda dan personil TNI-Polri pada, Senin ( 17/11/2025).

Tema apel adalah “Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas. ”

Kapolres Payakumbuh, AKBP Ricky Ricardo, SIK., SH., MH., menyampaikan bahwa apel ini bertujuan memastikan kesiapan personel dan peralatan untuk operasi tersebut,” ucapnya.

Operasi Zebra Singgalang akan dilaksanakan selama 13 hari dari 17 hingga 30 November 2025.

Selanjutnya Kapolres AKBP Ricky Ricardo mengatakan,” Tujuan operasi adalah menurunkan pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaan serta meningkatkan disiplin masyarakat,” Kata Ricky.

Fokus pelanggaran termasuk penggunaan helm, penggunaan handphone saat berkendara, dan kelengkapan administrasi kendaraan.

Kapolres AKBP Ricky Ricardo, SIK., SH., MH., mengingatkan pentingnya doa keamanan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta menghindari praktik pungli,” ujarnya.

Setelah apel, Kapolres dan perwakilan Forkopimda memeriksa kesiapan kendaraan dan alat untuk mendukung operasi.

(MMD)

Wakil Ketua DPRD Erlinda Dengarkan Jawaban Walikota di Wakili Sekdako Rida Ananda 

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh diadakan untuk mendengarkan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 pada, Kamis (13/11/2025).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Erlindawati, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Rida Ananda.

Erlindawati menekankan pentingnya pembahasan APBD yang melampaui angka, fokus pada pembangunan yang menguntungkan masyarakat,” ujarnya.

DPRD mengapresiasi respons Pemko Payakumbuh terhadap berbagai isu, seperti pengaturan jam operasional kafe dan digitalisasi sistem retribusi pasar.

Komitmen pemerintah untuk menjaga transparansi dan menekan potensi kebocoran pendapatan daerah diakui.

Isu lainnya yang diperhatikan adalah penyelesaian sengketa lahan wisata dan perbaikan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Erlindawati menegaskan dukungan DPRD terhadap langkah pemerintah namun mengingatkan pentingnya pengawasan agar kebijakan tidak hanya berada di tataran perencanaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Payakumbuh,” ungkapnya.

Hubungan yang baik antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk mencapai tujuan bersama.

(MMD)

Wirman Putra Pimpin Rapat Paripurna Dalam Pandangan Umum Tujuh Fraksi Tentang Nota Keuangan Walikota Payakumbuh

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Tujuh fraksi di DPRD Kota Payakumbuh memberikan pandangan umum mengenai Nota Keuangan Wali Kota terkait,” Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Wirman Putra pada, Selasa (11/11/2025).

Pertimbangan Fiskal Wirman menyatakan, “RAPBD 2026 disusun dengan memperhatikan penyesuaian kondisi fiskal nasional dan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat,” ucap Wirman Putra.

Pandangan Fraksi sebagai berikut
Fraksi Partai Golkar Mengkhawatirkan Car Free Day mengganggu UMKM, meminta evaluasi dan pemindahan lokasi.

Fraksi Partai NasDem Menyoroti ketidakteraturan pungutan retribusi di Pasar Ibuh dan meminta penertiban.

Fraksi KIR Mendorong keseimbangan pendapatan dan belanja untuk program prioritas.

Fraksi PKS Memperhatikan masalah kenakalan remaja dan permintaan revitalisasi objek wisata.

Fraksi Partai Demokrat Menegaskan pentingnya kualitas pelayanan publik, terutama BPJS Kesehatan.

Fraksi PAN Menyokong digitalisasi layanan pajak dan peningkatan sumber daya manusia.

Fraksi PPP mendorong efisiensi anggaran dan pembangunan kembali Pasar Payakumbuh.

Wakil Wali Kota, Elzadaswarman, berkomitmen untuk mengkaji semua masukan dari fraksi-fraksi dan akan memberikan jawaban resmi pada rapat paripurna berikutnya,” ungkap Elzadaswarman.

(MMD)

Kepala Desa Sukapura Ganjar Sukma Wibawa S.I.P, Dorong, Pentingnya Dukungan Bersama Atasi Banjir Dayeuhkolot

Bandung – YUTELNEWS com || Upaya penanganan banjir di kawasan Dayeuhkolot kembali menjadi fokus pembahasan dalam rapat koordinasi yang digelar Pemerintah Kabupaten Bandung bersama sejumlah instansi wilayah teknis dan pemangku kepentingan,

Kegitan berlangsung di Gedung Pinus Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS), Jalan Moch.Toha, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Selasa (11/11/2025).

Rapat tersebut dihadiri ,Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna, Dinas DLH, Dinas PUTR Kabupaten Bandung, Forkopimcam Dayeuhkolot, Danki Kompi A Zipur, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) citarum, BPBD, PSDA Provinsi Jawa Barat, serta tokoh masyarakat dan kalangan pengusaha yang beroperasi di kawasan industri Dayeuhkolot.

Kepala Desa sekaligus ketua Apdesi Dayeuhkolot Ganjar Sukma Wibawa S.I.P, menjelaskan bahwa kawasan Dayeuhkolot memiliki kondisi geografis yang cukup menantang. Sebagian wilayahnya berada di dataran rendah dengan elevasi lebih rendah dari permukaan Sungai Citarum.

“Kondisi geografis ini menjadi tantangan tersendiri. Karena posisi wilayah lebih rendah dari permukaan sungai, potensi genangan sangat tinggi setiap musim hujan,” ujar ketua Ganjar

Menurut Ganjar pun menyatakan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum telah memetakan sekitar 20 titik kolam retensi (folder) yang berfungsi menampung limpasan air saat curah hujan tinggi. Dari jumlah tersebut, 11 kolam sudah selesai dibangun, sementara sisanya masih dalam tahap perencanaan.

Selain itu, sejumlah langkah teknis juga tengah disiapkan, seperti normalisasi saluran drainase, perbaikan pompa air di kawasan Bojong Asih dan Cipalasari, Dranase, serta pembuatan sistem resapan air di area permukiman padat penduduk.

Dengan dukungan semua pihak melalui konsep pentahelix, kami optimistis penanganan banjir di Dayeuhkolot bisa dilakukan lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya Ganjar.

Dari hasil musyawarah tersebut, tokoh masyarakat Dayeuhkolot, Tri Rahmanto, terpilih sebagai Ketua Pentahelix Penanganan Banjir di kecamatan Dayeuhkolot.

Tri Rahmanto pun menyatakan kesiapannya menjalankan amanah tersebut. Ia juga mengajak seluruh perusahaan dan masyarakat untuk aktif berkontribusi saling mendukung langkah pemerintah daerah dalam penanganan banjir.

Kita siap melaksanakan arahan Bupati Bandung Kang DS. ‘ Setiap perusahaan harus berkontribusi, jangan hanya duduk manis. Mari bantu pemerintah menyelesaikan persoalan banjir ini,” tegas Tri Rahmanto.

Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan komitmen bersama antara pemerintah, instansi teknis, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kerja sama dalam mewujudkan wilayah kecamatan dayeuhkolot bebas banjir melalui kolaborasi pentahelix.” tukasnya.

 

Yans.

Ketua Umum FBK Acil Lakukan Aksi Demontrasi Tuntut Upah Minimum Kabupaten di Garut

GARUT, YUTELNEWS.COM —Aliansi Buruh Gruduk Garut melaksanakan aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK), penghapusan sistem magang yang dianggap eksploitatif, dan penegakan keadilan sosial, sesuai dengan UUD 1945.

Aksi ini merupakan respon terhadap sistem upah murah yang dinilai merugikan buruh pada, Selasa(11/11/2025).

Tuntutan Kenaikan UMK Aliansi Buruh agar UMK Garut naik sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang dalam survei mereka mencapai Rp7 juta per bulan, sedangkan UMK saat ini hanya Rp2.300.000.-

Mereka percaya bahwa upah murah mengancam daya beli buruh dan menurunkan kesejahteraan ekonomi wilayah.

Desakan kepada DPRD dan Pemerintah Daerah, Mereka meminta DPRD Garut untuk menanggapi RUU Ketenagakerjaan yang dinilai semakin menyulitkan pekerja.

Tuntutan juga mencakup pemisahan upah sektor alas kaki dari perusahaan multinasional dan perlindungan hak eks karyawan PT Danbi Internasional.

Penolakan terhadap Sistem Magang, Buruh menolak Permenaker No. 6 Tahun 2020 yang dianggap sebagai legalisasi eksploitasi di mana perusahaan dapat mempekerjakan buruh dengan upah rendah tanpa jaminan.

Buruh menuntut agar magang memberikan pendidikan yang benar dan bukan sekadar cara untuk mengurangi biaya.

Solidaritas Buruh Berbagai serikat pekerja di Garut bersatu dalam perjuangan ini, menekankan bahwa ini lebih dari sekadar tuntutan angka UMK ini adalah tentang martabat buruh.

Mereka menyerukan reforma agraria, pendidikan gratis, penghapusan sistem outsourcing, penciptaan lapangan kerja, dan penolakan PHK.

Aksi Aliansi Buruh Gruduk Garut menggambarkan harapan dan kebutuhan buruh akan keadilan sosial dan kehidupan yang layak.

Buruh telah bersuara keras, dan kini tantangan ada pada Pemkab Garut dan DPRD untuk merespons tuntutan ini.

Aliansi Buruh berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka hingga keadilan sosial terwujud di Garut.

(Jurnalis : Exsel Mochamad Wiki.S.H.,C.PFW)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.