NASIONAL

Nganjuk –YUTELNEWS.com// Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi sebanyak 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Peresmian tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Prabowo bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Mendagri Tito, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta pihak terkait lainnya.

Operasionalisasi 1.061 KDKMP tersebut mencakup 530 unit di Jawa Timur yang tersebar di tujuh kabupaten dan 531 unit di Jawa Tengah yang tersebar di delapan kabupaten/kota.

Sebelum secara resmi meluncurkan operasionalisasi KDKMP, Presiden Prabowo yang didampingi Mendagri Tito terlebih dahulu meninjau KDMP Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Di koperasi tersebut, Mendagri mendampingi Presiden Prabowo meninjau sejumlah layanan yang tersedia. Kehadiran Mendagri dalam acara tersebut merupakan bentuk komitmen dukungan terhadap program prioritas nasional itu.

Sebelumnya, Mendagri juga telah menerbitkan sejumlah regulasi dan kebijakan bagi daerah yang memuat dukungan terhadap program KDKMP. Aturan tersebut antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/Wali Kota dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih, Surat Edaran (SE) Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta SE Nomor 100.3.1.3/8944/SJ tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Sabtu, 16 Mei 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih,” ujar Presiden Prabowo sebelum menekan sirine yang disambut tepuk tangan hadirin.

Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa pembentukan KDKMP merupakan inisiatif pemerintah untuk mendorong akselerasi perekonomian di tingkat desa dan kelurahan. Melalui operasionalisasi KDKMP, masyarakat diharapkan memperoleh berbagai manfaat, antara lain akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau serta layanan kredit modal dengan bunga murah.

“Melalui Koperasi Merah Putih juga kita salurkan nanti kredit-kredit murah untuk rakyat,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden optimistis kehadiran KDKMP akan mampu memacu geliat ekonomi di desa. Menurut Presiden Prabowo, masyarakat desa maupun kelurahan akan semakin mandiri dengan mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah masing-masing. Hal ini juga didukung oleh kelengkapan layanan KDKMP dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan gerai sembako, penyaluran gas LPG, pupuk bersubsidi, layanan logistik, penyaluran bantuan pemerintah, hingga gerai apotek.

“Akan ada apotek obat murah. Obat yang kita tekan sehingga semurah-murahnya dapat dicapai oleh rakyat di seluruh Indonesia,” tandas Presiden Prabowo.

Turut hadir dalam acara tersebut seluruh anggota Kabinet Merah Putih, pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI, para kepala daerah se-Jawa Timur, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur.

Puspen Kemendagri

Yans.

Semarang – YUTELNEWS.com// Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki pijakan ideologis dan nilai-nilai yang kuat agar tidak mudah terpengaruh tekanan kelompok tertentu. Menurutnya, komitmen terhadap nilai inklusivitas dan keberpihakan kepada masyarakat menjadi pedoman utama dalam mengambil keputusan, termasuk yang berisiko tinggi.

“Jadi pemimpin itu seringkali dihadapkan pada pilihan yang sulit, kita bisa memilih nyaman atau berisiko, tapi saya ambil risiko itu ketika saya meyakini nilai-nilai keberpihakan tersebut,” ujarnya dalam kegiatan Bedah Buku “Babad Alas” di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/5/2026).

Berdasarkan pengalamannya memimpin Kota Bogor selama satu dekade, ia menilai keteguhan memegang ideologi menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan kompleks di birokrasi maupun masyarakat. Ia mencontohkan keberaniannya membatasi izin penjualan alkohol di tempat hiburan malam demi melindungi generasi muda, meski harus menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu. Selain itu, prinsip inklusivitas yang sama juga disebut berhasil menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa ideologi saja tidak cukup tanpa strategi membangun harapan masyarakat dan membentuk tim birokrasi yang solid. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, ia menempatkan karakter, loyalitas, dan militansi sebagai pertimbangan utama dalam memilih pejabat sebelum kompetensi teknis.

“Jadi ketika memilih kepala dinas bagi saya karakter kompetensi karakter itu nomor satu. Adab itu nomor satu. Nomor selanjutnya baru kompetensi dan lain-lain,” jelasnya.

Untuk menjaga konsistensi nilai tersebut, ia menerapkan sistem penguatan moral melalui keterlibatan langsung dengan masyarakat, dialog bersama aktivis, serta menjadikan keluarga sebagai benteng terakhir dalam menjaga integritas. Ia mencontohkan bagaimana nilai-nilai kritis yang ditanamkan di lingkungan keluarga menjadi pengingat penting untuk menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk gratifikasi.

Bima juga berpesan kepada para mahasiswa agar mempersiapkan diri sejak dini untuk menjadi pemimpin masa depan. Ia mengingatkan bahwa masa kepemimpinan berjalan sangat cepat, sehingga setiap kesempatan harus dimanfaatkan secara maksimal dengan penuh dedikasi dan semangat pengabdian.

“Dan bagi kalian yang nanti akan menjadi pemimpin atau bercita-cita jadi pemimpin, jangan lewatkan momen itu. Karena 10 tahun itu cepat sekali. Siapkanlah momen ketika kalian menjadi pemimpin. Ketika sedang menjadi pemimpin, do it with passion,” tandasnya.

Kegiatan bedah buku tersebut turut dihadiri Dekan FISIP Undip Teguh Yuwono, Asisten II Pemerintah Kota Semarang Hernowo Budi Luhur, serta para dosen dan mahasiswa FISIP Undip.

Puspen Kemendagri

Yans.

Jakarta – YUTELNEWS.com// Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengapresiasi peluncuran panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (11/5/2026). Menurut Wiyagus, momentum tersebut menjadi wujud nyata pemerintah dan pihak terkait dalam merealisasikan poin Asta Cita ketujuh, yakni memperkuat reformasi hukum, birokrasi, dan pemberantasan korupsi.

“Kemudian kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama penyelenggaraan pendidikan antikorupsi yang telah ditandatangani oleh pimpinan KPK, kemudian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pada bulan April 2025,” ujarnya.

Wiyagus menekankan, selama tahun 2025 hingga 2026 terdapat beberapa kasus operasi tangkap tangan yang terjadi di daerah. Kondisi ini patut menjadi alarm bagi semua pihak bahwa aspek penegakan hukum saja tidak cukup, melainkan perlu kolaborasi dan langkah pencegahan untuk memberantas tindakan korupsi.

Menurut Wiyagus, pencegahan tindakan korupsi perlu ditempatkan sebagai fondasi pembentukan generasi muda yang berkarakter dan kreatif. Langkah tersebut penting sebagai strategi dalam menciptakan kekebalan komunal terhadap perilaku yang menjurus pada tindakan korupsi.

“Dan kita harus menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin sejak usia dini, khususnya sejak masa PAUD dan sekolah dasar, karena di usia inilah karakter itu akan dibentuk dan terbentuk,” katanya.

Sejalan dengan itu, Wiyagus menyampaikan bahwa KPK tengah melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2026. Untuk itu, Wiyagus mengajak pemerintah daerah (Pemda) bersinergi menyukseskan kegiatan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Wiyagus juga menyampaikan sejumlah pesan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada jajaran Pemda.

Adapun Pemda didorong segera menyusun regulasi terkait dukungan terhadap implementasi pendidikan antikorupsi dengan melibatkan perguruan tinggi serta memuat bahan ajar pendidikan antikorupsi yang telah tersedia. Selain itu, Pemda juga didorong mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum sekolah, baik secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Lebih lanjut, Pemda juga diminta melaporkan hasil implementasi pendidikan antikorupsi yang telah dilaksanakan melalui platform milik KPK. Selain itu, Pemda perlu memperkuat peran inspektorat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pendidikan antikorupsi oleh satuan pendidikan.

“Kemendagri akan selalu siap berkolaborasi dan juga bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pada sektor pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan antiporupsi,” tandasnya.

Sebagai informasi, peluncuran kegiatan ini ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Wamendagri Wiyagus, serta Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo kepada perwakilan daerah.

Turut hadir dalam kegiatan ini Gubernur Banten Andra Soni, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat Asep Sukmana, Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid, Bupati Bogor Rudy Susmanto, dan pihak terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

Yans.

Bandung, Jabar – YUTELNEWS.com// Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berkolaborasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk menggerakkan ekonomi kreatif. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda) V Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Jawa Barat di Gedung Daan Mogot Pusdikif, Kota Bandung.pada Sabtu (09/05/2026).

Dalam kapasitasnya sebagai Wamendagri, Bima bertugas mendampingi kepala daerah agar mampu membangun kemandirian fiskal guna mendukung program-program prioritas nasional. Menurutnya, daerah perlu didorong untuk mencari sumber pembiayaan alternatif, seperti crowd financing, alternative financing, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga optimalisasi aset daerah.

Bima menegaskan, HIPMI memiliki ruang besar untuk mendampingi kepala daerah melalui perspektif yang lebih kolaboratif dan inovatif. Menurutnya, HIPMI dapat menjadi penghubung antara kepala daerah, pelaku usaha, dan komunitas.

“Saya banyak tahu dengan teman-teman [HIPMI] yang masuk di wilayah ekonomi kreatif, kuliner, dan lain-lain. Karena kepala daerah itu enggak ngerti. Jadi saya sampaikan ini, teman-teman bisa bantu kepala daerah-kepala daerah supaya lebih kreatif dan inovatif,” katanya.

Bima melanjutkan, tantangan kepala daerah saat ini dapat dilihat dari keberhasilan menjalankan program strategis nasional di daerah. Kepala daerah, kata dia, harus mampu mengawal Asta Cita secara detail, mulai dari kedaulatan pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel).

Ia menilai, momentum saat ini menjadi kesempatan bagi generasi muda dan para pelaku usaha untuk berkontribusi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Indonesia, lanjutnya, dapat menjadi negara maju apabila mampu memanfaatkan bonus demografi dengan baik serta membangun kemandirian nasional.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kesinambungan visi nasional lintas kepemimpinan. Menurutnya, pergantian pemimpin seharusnya tidak mengubah arah pembangunan nasional. Hal tersebut tercermin di sejumlah negara seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Vietnam yang tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi meski mengalami pergantian pemimpin.

“Enggak ada pemerintahan yang bisa sendirian, semuanya kolaborasi. Walaupun hari ini kolaborasi enggak cukup, sekarang adalah eranya co-creation. Kolaborasi itu mengakomodasi saja, tapi co-creation itu duduk sama-sama, ujian sama-sama, merencanakan sama-sama,” ungkapnya.

Bima juga mencontohkan praktik baik Pemerintah Kota Jambi yang dinilai mampu meningkatkan keuangan daerah melalui optimalisasi program prioritas nasional. Menurutnya, hal tersebut berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penurunan angka pengangguran terbuka.

“Bagus angkanya, kemarin saya sampaikan ini di Bappenas, agak senang, karena ternyata ini bukti, bahwa kepala daerah ini enggak hanya mengeluh, tapi memilih berpeluh. Maka akan terbuka kesempatan,” tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pengurus HIPMI Jawa Barat di antaranya Agung Rachmat, Zulfikar Priyatna, serta kader HIPMI se-Jawa Barat.

Puspen Kemendagri

Yans.